PASAL-PASAL

KETENTUAN PIDANA

DILUAR KUHP

1980-2010

(Dilengkapi Catatan Kaki)

Tahun 1980

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Tahun 1981

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan  

Tahun 1982

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

Tahun 1983

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Tahun 1984

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos

Tahun 1985

• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

Tahun 1987

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Tahun 1988

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Tahun 1989

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Tahun 1990

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Tahun 1992

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman7
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan        
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan         
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Tahun 1995

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Tahun 1996

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Tahun 1997

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga-nukliran
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak       
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup         
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi  
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Tahun 1998

• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Tahun 1999

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi         
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Tahun 2000

• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia         
• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman        
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Tahun 2002

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang         
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga-listrikan
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tahun 2003

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Tahun 2005

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Tahun 2006

• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban        
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Tahun 2007

• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bancana
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Tahun 2008

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
• Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tahun 2009

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrans-migrasian
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga-listrikan
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika          
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
• Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Tahun 2010

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman    
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

TABEL PIDANA:

-           Tabel Pidana Denda

-           Tabel Pidana Kurungan

-           Tabel Pidana Mati

-           Tabel Pidana Penjara