foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1955
tentang penyerahan urusan hubungan ekonomi luar negeri kepada kementrian luar negeri Disahkan pada tanggal 0 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1955
tentang pengubahan lebih lanjut algemeene bepalingan ter uitvoering van de postordonnatie 1935 (postverordening 1935, staatsblad 1934 nomor 721) Disahkan pada tanggal 24 Desember 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1955
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1952 mengenai penunjukan daerah indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayar yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran indonesia yang sah Disahkan pada tanggal 12 Desember 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1957 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1952 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1229) tentangPenunjukan daerah di Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1955
tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1956 Disahkan pada tanggal 7 Desember 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1957 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1286)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1286) tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1957 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1468)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955
tentang penetapan peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 31 Desember 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1956 tentang Peraturan pengubahan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai negeri Sipil

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri (penjelasan dalam T.L.N. No. 2648)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1955
tentang pengubahan peraturan gaji pegawai negeri sipil republik indonesia (peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1955, lembaran negara tahun 1955 nomor 48) Disahkan pada tanggal 1 November 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris di Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Kementrian Perburuhan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada para Hakim Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada para Jaksa Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1956 tentang Mengubah dan menambah daftar lampiran A, Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (P.G.P.N.) 1955

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1957 tentang Mengadakan jabatan sekretaris kementrian perdagangan dan kementrian perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pengadaan jabatan sekretaris kementerian pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1958 tentang Mengadakan jabatan Sekretaris Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958 tentang Mengubah dan menambah ketentuan mengenai pangkat Guru Besar dan Presiden Universitas pada Perguruan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dalam daftar pangkat dan aturan khusus golongan gaji F padalampiran A dari P.G.P.N. 1955

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 48) tentang Peraturan pegawai negeri sipil Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1955
tentang pengabuhan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1954 (lembaran-negara no. 18 tahun 1954) Disahkan pada tanggal 13 Desember 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1955
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1954 (lembaran negara tahun 1954 nomor 88) Disahkan pada tanggal 12 Desember 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1955
tentang perubahan/penambahan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1954 sepanjang mengenai bab iv tentang pemberhentian sementara dari jabatan dan bab v tentang pernyataan non-aktif dari jabatan Disahkan pada tanggal 12 Desember 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 88)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernyataan non-aktip dari jabatan dinas tentara bagi Militer Sukarela

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1955
tentang pengubahan pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1954 Disahkan pada tanggal 8 November 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 88)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1955
tentang peraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi menteri muda republik indonesia Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1956 tentang Peraturan perjalanan Dinas dalam Negeri bagi para Menteri

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1955
tentang pengubahan pasal 1 ayat (2) sub a peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1954 (lembaran negara tahun 1954 no. 14) dan penyerahan tugas menjalankan kebijaksanaan mengenai biro penampungan bekas anggota tentara (b.p.b.a.t.) kepada menteri negara Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1956 tentang Penyelesaian Penampungan dan Pengembalian ke Masyarakat para Anggota Corps Cadangan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1955
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1954 (lembaran negara no. 18 tahun 1954) Disahkan pada tanggal 13 September 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1955
tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai-pegawai negeri Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955
tentang peraturan tentang gaji pegawai negeri sipil republik indonesia Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 48)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris di Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Kementrian Perburuhan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada para Hakim Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada para Jaksa Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1956 tentang Mengubah dan menambah daftar lampiran A, Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (P.G.P.N.) 1955

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pemberian tunjangan kejuruan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1192)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1957 tentang Peraturan untuk mengubah peraturan gaji pengawai negeri sipil "P.G.P.N. 1955" (Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1955 sebagaimana diubah dan ditambah kemudian (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1273)

-

ditambah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1957 tentang Menambah pangkat-pangkat organik dalam peraturan gaji pegawai negeri sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1955)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1957 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1957 tentang tunjangan kejuruan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1354)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1957 tentang Pemberian tunjangan kemahalan umum (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1421)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1957 tentang Mengadakan jabatan sekretaris kementrian perdagangan dan kementrian perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1958 tentang Pemberian tunjangan kejuruan kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pengadaan jabatan sekretaris kementerian pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1958 tentang Mengadakan jabatan Sekretaris Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958 tentang Mengubah dan menambah ketentuan mengenai pangkat Guru Besar dan Presiden Universitas pada Perguruan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dalam daftar pangkat dan aturan khusus golongan gaji F padalampiran A dari P.G.P.N. 1955

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1958 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 89) tentang pemberian tunjangan kemahalan umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1960 tentang Tata susunan kepangkatan Kepolisian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri Bangsa Asing

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 48) tentang Peraturan pegawai negeri sipil Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1955
tentang tambahan pengeluaran uang kertas pemerintah Disahkan pada tanggal 23 Juli 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1955
tentang mengubah lebih lanjut algemeene bepalingen ter uitvoering van de postordonnatie 1935 (postverordening 1935, staatsblad 1934 nomor 721) Disahkan pada tanggal 16 Juli 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1957 tentang Pengubahan lebih lanjut "Postverordening 1935" (Staatsblad No. 721) sebagaimana telah kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 45)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1955
tentang panji-panji kepolisian negara republik indonesia sebagai lambang kesatuan untuk seluruh korps Disahkan pada tanggal 30 Juni 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955
tentang pembebasan dari bea masuk dan bea keluar umum untuk keperluan golongan-golongan pejabat dan ahli bangsa asing yang tertentu Disahkan pada tanggal 1 Juni 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955
tentang perjalanan dinas luar negeri Disahkan pada tanggal 1 Juni 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1956 tentang Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1969 tentang Membentuk Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan delegasi Pemerintah URSS

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955
tentang cara penggunaan uang opsenten atas bea keluar atas karet rakyat Disahkan pada tanggal 31 Mei 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1955
tentang pemindahan kekuasaan hoofd van gewestelijk bestuur dalam peradilan asli Disahkan pada tanggal 31 Mei 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955
tentang pembentukan kota ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Disahkan pada tanggal 31 Mei 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955
tentang dewan keamanan Disahkan pada tanggal 28 Maret 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah tentang Penunjukkan Penguasa-penguasa Militer

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955 (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1955) tentang Dewan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah tentang penunjukan penguasa-penguasa militer

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1955 (Lembaran Negara Nomor 23 tahun 1955) tentang Dewan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembekuan badan-badan koordinasi keamanan daerah dan koordinasi keamanan kabupaten sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 23) tentang Dewan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1958 tentang Badan Koordinasi Penerangan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955
tentang mengubah/menambah peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1951 tentang penetapan gaji tentara angkatan darat Disahkan pada tanggal 17 Maret 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1955
tentang cara centraal rubber fonds termaksud dalam centraal rubber fonds ordonnantie 1948 melaksanakan tugasnya termaksud dalam pasal 2 ordonansi tersebut Disahkan pada tanggal 28 Maret 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1955
tentang gabungan kepala-kepala staf Disahkan pada tanggal 11 Maret 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang Susunan kementrian pertahanan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1168)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1955
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1954 (lembaran negara nomor 30 tahun 1954) tentang dewan keamanan nasional Disahkan pada tanggal 25 Februari 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955
tentang penunjukan kepala kantor pendaftaran tanah sebagai pegawai pencatat balik-nama untuk kapal-kapal Disahkan pada tanggal 3 Maret 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1955
tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1954/1955 Disahkan pada tanggal 3 Februari 1955

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1955
tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1955 Disahkan pada tanggal 16 Februari 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1955 tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1955
tentang mengubah/menambah peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1954 (lembaran negara 1954 nomor 72), tentang kenaikan pensiun dan onderstand yang diberikan kepada para bekas anggota tentara angkatan perang republik indonesia, k.n.i.l.dahulu dan sebagainya, dan kepada janda dan/atau anaknya Disahkan pada tanggal 27 Januari 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1958 tentang Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 72)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955
tentang dewan penerbangan Disahkan pada tanggal 3 Februari 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1960 tentang Dewan Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1955
tentang pemungutan opsenten atas bea keluar atas karet rakyat Disahkan pada tanggal 6 Januari 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955 tentang Cara penggunaan Uang Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 1954 (lembaran negara nomor 99 tahun 1954) tentang pendirian universitas airlangga Disahkan pada tanggal 27 Januari 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit menjadi Universitas dan Fakultas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1958 tentang Pengubahan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1952 mengenai penunjukan daerah indonesia dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran indonesia yang sah Disahkan pada tanggal 15 Januari 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1955 tentang Memperpanjang Waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, dimana Uang Asing dapat diterima sebagai Alat Pembayar yang Sah dengan menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955
tentang pengawasan terhadap urusan kredit Disahkan pada tanggal 15 Januari 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1960 tentang Kredit dan likwiditet bank

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang pengawasan terhadap Urusan Kredit

-

dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id