foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1970

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan bangunan negara "amarta karya" menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 31 Desember 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Aceh Singkil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970
tentang radio siaran non pemerintah Disahkan pada tanggal 17 Desember 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1970
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendidian perusahaan perseroan terbatas pabrik cambrics "primisima" disingkat pt. primisima Disahkan pada tanggal 26 November 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1970
tentang pemisahan kekayaan negara untuk penambahan modal perusahaan negara "jakarta lloyd" Disahkan pada tanggal 23 November 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan perikanan negara sulawesi utara/tengah (lembaran negara tahun 1961 nomor 72, tambahan lembaran negara nomor 22606) Disahkan pada tanggal 19 November 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1973 tentang Perubahan atas pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 51/1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sulawesi Utara/Tengah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 52/1970 dan Peraturan Pemerintah No. 32/1971

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970
tentang perubahan/penambahan pasal 5 peraturan pemerintah no. 36 tahun 1968 Disahkan pada tanggal 14 November 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1970
tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan terbatas pertamina gulf industrial processing Disahkan pada tanggal 14 November 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1970
tentang penyelesaian hak pemilikan nv. alibasyah trading company Disahkan pada tanggal 14 November 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1970
tentang penambahan modal perusahaan negara (pn) leces Disahkan pada tanggal 4 November 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) pembangunan niaga dan perusahaan negara (pn) sapta motor menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 4 November 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara pembangunan industri rakyat (p.n.p.r. leppin karya yasa) menjadi perusahaan perseroan Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. LEPPIN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) PT. Leppin

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) reasuransi umum indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Reasuransi Umum Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Reasuransi Indonesia Utama

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970
tentang pelaksanaan berlakunya pasal 15 undang-undang nomor 4 tahun 1970 tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang Disahkan pada tanggal 26 September 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan bebas dengan Pelabuhan bebas Sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1970

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1970
tentang kedudukan daerah perdagangan bebas dan pelabuhan sebagai badan hukum publik Disahkan pada tanggal 26 September 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan bebas dengan Pelabuhan bebas Sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) indra karya menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 24 September 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) bina karya menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 24 September 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Karya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) waskita karya menjadi perusahaan preseroan (persero) Disahkan pada tanggal 24 September 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) yodha karya menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 24 September 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) virama karya menjadi perusahaan perseraon (persero) Disahkan pada tanggal 24 September 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Virama Karya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1970
tentang penyertaan modal dalam perusahaan perseroan terbatas pelita indonesia jaya corporation Disahkan pada tanggal 23 September 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penanamam Modal Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia dan Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1970
tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan marmer indonesia Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan pt. krakatau steel Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri untuk Proyek PT. Krakatau Steel

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan besi baja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang Usaha Industri Mesin Perkakas.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1970
tentang penanaman modal perusahaan negara (pn) zatas Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Zatsas dan Perusahaan Negara (PN) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970
tentang perencanaan hutan Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago sebagai Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta

-

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan kelompok hutan Sibolangit sebagai taman hutan raya Bukit Barisan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 tentang Dana reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan kelompok hutan Riam Kanan sebagai taman hutan raya Sultan Adam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan kelompok hutan Arjuno Lalijiwo sebagai taman hutan raya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam sebagai taman Hutan Raya Prof-Ir. Herman Johannes

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) kerta niaga menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 19 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kerta Niaga dan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) karya cotas dan perusahaan negara (pn) permata nusantara menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Naga

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970
tentang perubahan pasal 11 ayat 1 peraturan pemerintah no. 19 tahun 1965 Disahkan pada tanggal 31 Juli 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1970
tentang pelaksanaan sensus penduduk 1971 Disahkan pada tanggal 17 Juli 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970
tentang pelaksanaan undang-undang no. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-angota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan undang-undang no. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat,dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, untuk daerah propinsi irian barat Disahkan pada tanggal 17 Juli 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1974

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1970
tentang perpanjangan batas waktu penyelesaian pembubaran perusahaan-perusahaan negara pelabuhan dan pengalihan pembinaan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan pemerintah no. 18 tahun 1969 Disahkan pada tanggal 29 Juni 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1970
tentang koordinasi pengawasan orang asing yang berkunjung ke indonesia dengan fasilitas bebas visa tujuh hari Disahkan pada tanggal 29 Juni 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) percetakan, penerbitan dan pabrik tinta gita karya menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 16 Juni 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya kedalam modal Perusahaan Umum (Perum)Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) mega elektro (mensin dan gaya elektro) menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 16 Juni 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahan negara (pn) pengolahan cat dan vernis pabrik cat utama menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 16 Juni 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) dharma niaga menjadi perusahaan perseraon (persero) Disahkan pada tanggal 16 Juni 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kerta Niaga dan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga dan Penggabungan PerusahaanPerseroan (Persero) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970
tentang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan Disahkan pada tanggal 23 Mei 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 tentang Peningkatan prasarana pengusahaan hutan

Ps. 9

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pembentukan kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keppres No. 48/1977 tentang simpanan wajib pemegang hak pengusahaan hutan dan eksportir kayu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keppres No. 48/1977 tentang simpanan wajib pemegang hak pengusahaan hutan dan eksportir kayu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 tentang Dana reboisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 40 Tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1997

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha hutan dan pemumgutan hasil hutan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970
tentang pembentukan perusahaan umum "otorita jatiluhur" (penjelasan dalam tln no. 2934) Disahkan pada tanggal 23 Mei 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970
tentang dewan pers Disahkan pada tanggal 21 Mei 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1970
tentang perubahan dan penambahan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1968 tentang pendirian perusahaan negara perkebunan (aneka tanaman negara) Disahkan pada tanggal 21 Mei 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1970
tentang perpanjangan batas waktu penyesuaian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 15 peraturan pemerintah no. 12 tahun 1969 tentang perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 23 April 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 1

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1971 tentang Perpanjangan batas waktu penyesuaian Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1970 (LN 27/1970, TLN No. 2932) jo Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969(LN. 21/1969, TLN No. 2894)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970
tentang penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa Disahkan pada tanggal 17 April 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1970 tentang Perobahan pelaksanaan pungutan cess barang-barang yang diekspor

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembubaran Panitia Kebijaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Technis Kredit Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1971 tentang Berlakunya mata uang Rupiah (Rp) diseluruh wilayah Indonesia termasuk daerah Propinsi Irian Barat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1971 tentang Merubah ayat (1) angka 5 Keputusan Presidium Kabinet No. 14/EK/Kep/8/65 "Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Ketua Dewan Moneter sebagai Sekretaris

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1972 tentang Landasan dalam melaksanakan penggunaan sebagian dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O. untuk pembangunan fasilitas Universitas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Perjanjian Bagi-hasil antara P.N. Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 16/1970 tentang penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Koordinasi Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1976

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1978 tentang Pembentukan Team Koordinasi kegiatan ekspor Timur Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha bonded warehouse

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1976 dan Nomor 1 tahun 1978

Ps. 3 (2)

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1978

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970
tentang pemberian tunjangan kerja kepada pejabat lembaga-lembaga negara tertinggi termaksud ayat (1) pasal 1 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1969 Disahkan pada tanggal 31 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 10,11,14 dan 15, Tahun 1970

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 tentang Peningkatan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1971

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1972 tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970
tentang pemberian tunjangan kerja kepada menteri negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 31 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 10,11,14 dan 15, Tahun 1970

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 tentang Peningkatan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1971

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1972 tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1969 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970
tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 16 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1976 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1975

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 13/1970 tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kemerdekaan/kebangsaan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1970
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1967 (pg. abri) dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1968 Disahkan pada tanggal 16 Maret 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1970
tentang pemberian tunjangan kerja bagi anggota abri Disahkan pada tanggal 16 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (PG. ABRI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1968

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja kepada Menteri Negara Republik Indonesia

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 10,11,14 dan 15, Tahun 1970

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 tentang Peningkatan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1971

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1972 tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970
tentang pemberian tunjangan kerja bagi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 16 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja kepada Menteri Negara Republik Indonesia

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 10,11,14 dan 15, Tahun 1970

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 tentang Peningkatan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1971

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1972 tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara gaya motor menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 16 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1970
tentang penyertaan negara dalam perseroan terbatas "indonesian plantations" (pt. indoplant) Disahkan pada tanggal 3 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1970
tentang pembubaran badan-badan pimpinan umum dalam lingkungan departemen perindustrian Disahkan pada tanggal 12 Februari 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970
tentang pengaturan kehidupan politik pejabat-pejabat negeri dalam rangka pembinaan sistim kepegawaian negeri republik indonesia Disahkan pada tanggal 11 Februari 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1970
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan terbatas wisma nusantara international Disahkan pada tanggal 6 Februari 1970

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970
tentang pendirian perusahan negara perkebunan sawit sebrang Disahkan pada tanggal 2 Februari 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Seberang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat,dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, untuk daerah propinsi irian barat Disahkan pada tanggal 17 Januari 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pembentukan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-angota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk daerah propinsi Irian Barat

BAB VII

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1970 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1971 tentang Tata cara pengajuan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat dan tata cara pengajuan calon untuk yang berkedudukan sebagai anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1971 tentang Penetapan jumlah anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan daerah atas hasil pendaftaran jumlah penduduk warga negara Indonesia pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum 1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1974

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 13 Januari 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 1970 tentang Menyelenggarakan sensus penduduk pada tahun 1971

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1970 tentang Penelitian calon-calon untuk Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1970 tentang Tata-cara pencalonan untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1970 tentang Organisasi yang dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum dan Anggota D.P.R./D.P.R.D. yang diangkat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1970 tentang Tatacara pembebasan untuk sementara dari jabatan organik bagi Pegawai Negeri Sipil selama pencalonan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1971 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1971 tentang Tata cara pengajuan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat dan tata cara pengajuan calon untuk yang berkedudukan sebagai anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pemberian uang jasa sebagai pesangon kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong yang berhenti sebagai anggota karena masa jabatannya berakhir

Ps. 2 (2) dan (3)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1971 tentang Penetapan jumlah anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan daerah atas hasil pendaftaran jumlah penduduk warga negara Indonesia pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum 1971

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 13 Januari 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbaikan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pembentukan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 1970 tentang Menyelenggarakan sensus penduduk pada tahun 1971

Ps. 115

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1970 tentang Pembentukan Rayon-rayon dalam Kotamadya yang tidak mempunyai Kecamatan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1970 tentang Penelitian calon-calon untuk Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1970 tentang Tata-cara pencalonan untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1970 tentang Organisasi yang dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum dan Anggota D.P.R./D.P.R.D. yang diangkat

BAB VI

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1970 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1971 tentang Tata cara pengajuan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat dan tata cara pengajuan calon untuk yang berkedudukan sebagai anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1971 tentang Penetapan jumlah anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan daerah atas hasil pendaftaran jumlah penduduk warga negara Indonesia pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum 1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1974

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price