^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1948

     

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1948
tentang menjamakan keadaan bahaya dengan tijd van oorlog dalam kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum pidana tentara Disahkan pada tanggal 9 Januari 1948

 


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948
tentang mengesahkan perjanjian persahabatan antara republik indonesia dan negara kerajaan mesir Disahkan pada tanggal 20 Januari 1948

 


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1948
tentang susunan kementerian pertahanan dan angkatan perang Disahkan pada tanggal 5 Maret 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1948. Tentang Kekuasaan Komandan Sub-Territorium dan Kepala Daerah Karesidenan/Daerah Istimewa

-

ditimbang oleh

Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1948. Tentang Penglaksanaan Undang-undang 1948 Nomor 3 dari hal organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1948
tentang jean henry joseph quinze menjadi warga negara indonesia Disahkan pada tanggal 23 Maret 1948

 


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1948
tentang aturan-aturan istimewa untuk melancarkan pekerjaan pegawai pencatatan jiwa Disahkan pada tanggal 24 Maret 1948

 


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1948
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan-peraturan dewan pertahanan negara no. 5, 7, jo. 31, 8 jo 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 Disahkan pada tanggal 11 Januari 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1948. Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1948. Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1948
tentang pencabutan peraturan pemerintah tahun 1947 nomor 22 tentang susunan dan acara pengadilan tentara Disahkan pada tanggal 30 Maret 1948

 


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948
tentang mencabut peraturan dewan pertahanan negara nomor 14 dan menetapkan peraturan tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api Disahkan pada tanggal 31 Maret 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960. Tentang Kewenangan perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976. Tentang Peningkatan pengawasan dan pengendalian senjata api.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996. Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1948
tentang kedudukan hukum anggauta (badan pekerja) komite nasional pusat Disahkan pada tanggal 14 April 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 1

diubah oleh

Undang-undang Nomor 8/YOGYA Tahun 1949. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1948 dari hal Kedudukan Hukum Anggota K.N.I.P

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 23 Tahun 1949. Tentang Penggantian anggota Komite Nasional Pusat


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948
tentang pembagian sumatera dalam tiga propinsi Disahkan pada tanggal 15 April 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 4

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948. Tentang Peraturan yang mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1948. Tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 perihal Pemerintahan di Sumatera

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951. Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah dan cara bagaimana mengatur Pemerintahan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah untuk Sementara Waktu


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1948
tentang memperpanjangkan lagi waktu untuk mengajukan pernyataan kewargaan negara indonesia Disahkan pada tanggal 15 April 1948

 


 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948
tentang undang-undang kerja tahun 1948 Disahkan pada tanggal 20 April 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1948. Tentang Peraturan yang Menetapkan, bahwa Beberapa Aturan dalam Undang-undang Kerja Tahun 1948 dapat dijalankan, dengan disertai penjelasannya

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (LN No. 2 Tahun 1951)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954. Tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980. Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1948
tentang mengadakan perubahan dalam vorstenlands grondhuurreglement Disahkan pada tanggal 26 April 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1948. Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1948. Tentang Jaminan tersedianya Tanah-tanah oleh Kelurahan-kelurahan Guna Perusahaan-perusahaan Pertanian di Daerah Surakarta dan Yogyakarta


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1948
tentang menetapkan bea tambahan atas bea masuk Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948

 


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1948
tentang penetapan barang-barang yang dikenakan bea keluar Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948

 


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1948
tentang mengadakan perubahan dalam peraturan bea meterai 1921 Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948

 


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1948
tentang mengadakan perubahan dalam undang-undang pajak pendapatan 1932 (stbl. 1932) Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948

 


 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1948
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan-peraturan dewan pertahanan negara no. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948

 


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948
tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman Disahkan pada tanggal 8 Juni 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1949. Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948
tentang perubahan dan tambahan dalam undang-undang nomor 14 tahun 1947 tentang pajak pembangunan i Disahkan pada tanggal 12 Juni 1948

 


 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1948
tentang menambah dan mengubah undang-undang tahun 1946 nomor 12, tentang pajak radio Disahkan pada tanggal 12 Juni 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968. Tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1968. Tentang Perubahan besarnya sumbangan iuran radio


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948
tentang penetapan aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Disahkan pada tanggal 10 Juli 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951. Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah dan cara bagaimana mengatur Pemerintahan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah untuk Sementara Waktu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1951. Tentang Memperpanjang Jangka Waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 113)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 118)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Barat (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 119)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 120)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 121)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 122)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 124)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 125)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Timur (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 126)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 127)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kebupaten dengan nama Kulon-Progo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Sumatera

-

diingat oleh

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan

-

diingat oleh

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1953. Tentang Penambahan Tugas dan Urusan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953. Tentang Penambahan dalam Ketentuan tentang Tugas dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan dilapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954. Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954. Tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Sumatera

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956. Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur

-

diperhatikan oleh

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1956. Tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-daerah, yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957. Tentang Pengubahan jumlah maksimum anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang nomor 14 tahun 1956 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957. Tentang Pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957. Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959. Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9)", sebagai Undang-undang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah


 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948
tentang pengawasan perburuhan tahun 1948 Disahkan pada tanggal 23 Juli 1948

PASAL

STATUS

TENTANG

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951. Tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981. Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan


 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1948
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan-peraturan dewan pertahanan negara no. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1948