^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
     

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang undang-undang hukum pidana Disahkan pada tanggal 26 Februari 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946. Tentang Penetapan Hari mulai Berlakunya Hukum Pidana untuk Daerah Propinsi Sumatera

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1947. Tentang Mengadakan Sangsi Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Cukai Minuman Keras

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947. Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) dengan Keadaan Sekarang

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976. Tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanan bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980. Tentang Tindak Pidana Suap

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980. Tentang Tindak Pidana Suap

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 12 Tahun 1995. Tentang Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996. Tentang Tunjangan petugas pemasyarakatan

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1999. Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999. Tentang Komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1996 tentang tunjangan petugas pemasyarakatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2000. Tentang Pemberian Perubahan menjalani Masa Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara kepada para Narapidana yang namanya termaksud dalam Surat Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.HN.02.01-03 Tanggal 11Juli 2000

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Ps. 297, 324

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ps. 297, 324

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ps.160

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) [UU Nomor 1 Tahun 1946] [Pasal 160]Dr. Rizal Ramli

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2008. Tentang Pemberian Remisi

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Remisi Perubahan Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara (20 Tahun) Atas Nama Michael Loic Blanc

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009. Tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946
tentang pernyataan tidak berlakunya lagi peraturan tentang batas waktu pajak kohir (stbld. 1982 no. 10) Disahkan pada tanggal 16 Maret 1946

 


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946
tentang warga negara, penduduk negara Disahkan pada tanggal 10 April 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1947. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Ps. 1c dan Ps. 5

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947. Tentang Naturalisasi Salim Basjir

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947. Tentang Mengubah Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1947

Ps. 1c dan Ps. 5

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1947. Tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse

Ps. 1c dan Ps. 5

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1947. Tentang Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes

Ps. 1c dan Ps. 5

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1947. Tentang Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs

Ps. 1c dan Ps. 5

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1947. Tentang Naturalisasi Herman Oscar gustay Fischer

Ps. 1c dan Ps. 5

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1947. Tentang Naturalisasi Curt Ulrich Gross

Ps. 1c dan Ps. 5

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1948. Tentang Jean Henry Joseph Quinze menjadi Warga NegaraIndonesia

-

diperhatikan oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1948. Tentang Memperpanjangkan lagi Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Kewargaan NegaraIndonesia

Ps. 1c dan Ps. 5

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1948. Tentang Joseph Cornelis De Groot menjadi Warga NegaraIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971. Tentang Pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 tentang Warganegara dan penduduk Negara Republik Indonesia untuk menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1946
tentang pinjaman dalam negeri atas tanggungan negara untuk usaha pembangunan negara Disahkan pada tanggal 29 April 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1946. Tentang Perubahan Undang-undang 1946 No. 4 tentang Pinjaman Nasional

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1954. Tentang Pembayaran kembali Pinjaman Nasional 1946


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1946
tentang penetapan tarip pajak pendapatan tahun 1946/1947dan tambahan pajak dari tarip pajak upah Disahkan pada tanggal 10 Mei 1946

 


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946
tentang undang-undang keadaan bahaya Disahkan pada tanggal 6 Juni 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 1 (2)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1946. Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya diseluruhIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tentang Susunan Dewan Pertahanan Daerah Istimewa

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946. Tentang Perubahan dalam Undang-undang Keadaan Bahaya 1946 Nomor 6

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946. Tentang Perubahan dalam Undang-undang Keadaan Bahaya 1946 Nomor 6

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Tentang Perubahan Undang-undang Keadaan Bahaya 1946 Nomor 6

Ps. 25

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1946. Tentang Perhubungan antara Dewan Pertahanan Daerah dan Jawatan-jawatan Sipil

Ps. 26 (2)

diingat oleh

Penetapan Pemerintah Nomor 15/S.D. Tahun 1946. Tentang Pengesahan Susunan Anggota-anggota Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta

Ps. 4a (6)

diingat oleh

Penetapan Pemerintah Nomor 15/S.D. Tahun 1946. Tentang Pengesahan Susunan Anggota-anggota Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta

Ps. 11 (1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947. Tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 11 dan 16

Ps. 7

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1947. Tentang Pengesahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25 dan 26

Ps. 11 (1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1947. Tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Ps. 11 (1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1947. Tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Ps. 11 (1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1947. Tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1948. Tentang Menjamakan Keadaan Bahaya dengan Tijd van Oorlog dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1948. Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16

Ps. Ps. 11 (1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1948. Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1948. Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1948. Tentang Hak Mempergunakan Gedung-gedung dan lain sebagainya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1949. Tentang Kewajiban berbakti bagi Pelajar

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957. Tentang Pencabutan "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" dan penetapan "Keadaan Bahaya"


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946
tentang pembentukan pengadilan tentara disamping pengadilan biasa Disahkan pada tanggal 8 Juni 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 22

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946. Tentang Pembentukan Mahkamah Tentara Luar Biasa di Serang dan Pamekasan

Ps. 22

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946. Tentang Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Ps. 21

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946. Tentang Pemberian Pangkat Militer kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa dan Tentara dan Panitera Mahkamah Tentara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1947. Tentang Mempercepat Peradilan pada Pengadilan Tentara

Ps. 22

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1947. Tentang Pembentukan Mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotapraja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947. Tentang Pembentukan Mahkamah Tentara Sementara

Ps. 22

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1947. Tentang Pembentukan Pengadilan Tentara di Daerah Terpencil

Ps. 21

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor S4 Tahun 1948. Tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan Tentara yang bukan Opsir Tentara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948. Tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 dari hal Hukum Acara Pidana

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948. Tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 37 perihal Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Tentara


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946
tentang hukum acara pidana guna pengadilan tentara Disahkan pada tanggal 8 Juni 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1947. Tentang Mempercepat Peradilan pada Pengadilan Tentara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947. Tentang Pembentukan Mahkamah Tentara Sementara

Ps. 11

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1947. Tentang Pembentukan Pengadilan Tentara di Daerah Terpencil

Ps. 1

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1948. Tentang Mempercepat Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Keadaan Bahaya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948. Tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 dari hal Hukum Acara Pidana

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1948. Tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 perihal Hukum Acara Pidana


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1946
tentang perubahan undang-undang 1946 no. 4 tentang pinjaman nasional Disahkan pada tanggal 12 Juni 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1954. Tentang Pembayaran kembali Pinjaman Nasional 1946


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1946
tentang pembawaan uang dari satu ke lain daerah Disahkan pada tanggal 22 Juni 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1947. Tentang Pembawaan Uang dan Larangan tentang Uang yang Tidak Berlaku Lagi


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1946
tentang mengadakan perubahan dalam peraturan bea meterai (zegelverorodening) 1921 Disahkan pada tanggal 23 Juni 1946

 


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1946
tentang pembaharuan susunan komite nasional pusat Disahkan pada tanggal 8 Juni 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1946. Tentang Susunan Peraturan akan Menjalankan Undang-undang tahun 1946 Nomor 12 dari hal Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1946. Tentang Pembentukan Kantor Pusat Pemilihan untuk Menjalankan Administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946. Tentang Peraturan tentang Menyempurnakan Susunan Komite Nasional Pusat

-

mendasarkan oleh

Penetapan Pemerintah Nomor 19/S.D. Tahun 1946. Tentang Pengangkatan Anggota Pusat Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, berdasar atas pasal 17, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1948. Tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1946
tentang penghapusan perdikan desa Disahkan pada tanggal 4 September 1946

 


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1946
tentang perubahan dalam stbld. 1907 no. 212 tentang pemilihan kepala desa Disahkan pada tanggal 4 September 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Tentang Menunda berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944, perihal Lamanya Jabatan Kepala Desa


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1946
tentang tambahan pokok pajak bumi 1946-1947 Disahkan pada tanggal 21 September 1946

 


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1946
tentang pernyataan keadaan bahaya diseluruhindonesia Disahkan pada tanggal 27 September 1946

 


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1946
tentang pengeluaran uang republikindonesia Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946. Tentang Pengeluaran Uang RepublikIndonesia


 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1946
tentang kewajiban menyimpan uang dalam bank Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1946

 


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946
tentang pengeluaran uang republikindonesia Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1946

 


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946
tentang mengadakan hukuman tutupan sebagai hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a kitab undang-undang hukum pidana tentara Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 5 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948. Tentang Rumah Tutupan


 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1946
tentang menurunkan cukai tembakau dengan membatalkan osamu seirai no. 27 tahun 1944 dan mengubah staatsblad 1933 no 517 Disahkan pada tanggal 9 November 1946

 


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946
tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk Disahkan pada tanggal 21 November 1946

PASAL

STATUS

TENTANG

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh Luar Jawa dan Madura


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1946
tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 9 tahun 1946 Disahkan pada tanggal 29 November 1946

 


 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1946
tentang pengesahan peraturan pemerintah penganti undang-undang tahun 1946 nomor 10 tentang larangan uang lama tidak boleh dikeluarkan dari daerah jawa dan madura