CMS modules by everest poker.

Penunjuk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Print
Category: Penunjuk

 

PENUNJUK

UNDANG-UNDANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

01 (satu) tahun
  ~ jangka waktu penetapan Prolegda Provinsi
        Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. -- [Pasal 34 (2)]
 
  ~ jangka waktu perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah
        Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. -- [Pasal 25 (2)]
 
  ~ jangka waktu perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya
        Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. -- [Pasal 42 (2)]
 
  ~ Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
        Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. -- [Pasal 103]
 
02 (dua) tingkat pembicaraan
  ~ pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. -- [Pasal 66]
 
05 (lima) tahun
  ~ Prolegnas jangka menengah
        Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. -- [Pasal 20 (3)]
 
06 (enam) bulan
  ~ pidana kurungan paling lama
        Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -- [Pasal 15 (2)]
 
07 (tujuh) hari
  ~ penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui kepada Gubernur
        Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. -- [Pasal 78 (2)]
 
  ~ penyampaian Rancangan Undang-Undang
        Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. -- [Pasal 72  (2)]
 
  ~ tenggang waktu dianggap layak
        Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan ... -- [Penjelasan Pasal 72 (2)]
 
12 Agustus 2011
  ~ Undang-Undang ini mulai berlaku
        Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- [Pasal 104]
 
12 Agustus 2012
  ~ Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
        Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. -- [Pasal 103]
 
30 (tiga puluh) hari
  ~ Presiden membubuhkan tanda tangan
        Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Preside ... -- [Pasal 73 (1)]
 
  ~ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh ... -- [Pasal 79 (1)]
 
  ~ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Guber-nur
        Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan... -- [Pasal 79 (2)]
 
  ~ Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dianggap sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan
        Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah ... -- [Pasal 73 (2)]
 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  ~ denda paling banyak
        Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -- [Pasal 15 (2)]
 


60 (enam puluh) hari
  ~ DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang
        DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. -- [Pasal 50 (3)]
 
  ~ DPR telah menyelesaikan penyusunan DIM
        Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, DPR telah menyelesaikan penyusunan DIM. -- [Penjelasan Pasal 50 (3)]
 
  ~ penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
        Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. -- [Penjelasan Pasal 49 (2)]
 
  ~ Presiden menugasi menteri yang mewakili
        Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. -- [Pasal 49 (2)]
 


 

A

 

agama
  ~ DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang
        DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- [Pasal 65 (5)]
 
akibat hukum dari pencabutan
  ~ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. -- [Pasal 52 (7)]
 
akibat kerja sama dengan pihak lain
        Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan -- [Pasal 38 (2)]
 
akibat putusan Mahkamah Agung
        Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 38 (1)]
 
alat kelengkapan
  ~ mewakili keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
        Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. -- [Pasal 65 (4)]
 
alat kelengkapan DPR
  ~ dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD
        Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang unt ... -- [Pasal 48 (3)]
 
  ~ koordinasi penyebarluasan Prolegnas
        Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 89 (1)]
 
  ~ menerima Usul Rancangan Undang-Undang
        Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undan ... -- [Pasal 48 (2)]
 
  ~ menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian
        Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. -- [Pasal 48 (4)]
 
  ~ pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR
        Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- [Pasal 46 (1)]
 
  ~ koordinasi penyebarluasan Prolegda
        Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 93 (1)]
 
  ~ melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah
        Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. -- [Pasal 93 (2)]
 


alat kelengkapan DPRD Provinsi
  ~ dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 60 (1)]
 
  ~ koordinasi penyusunan Prolegda Provinsi
        •       Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 36 (1)]
•       Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 36 (2)]
 
  ~ koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 58 (1)]
 
  ~ persetujuan bersama suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. -- [Pasal 38 (2) c.]
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
        •       Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 38 (1)]
•       Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau -- [Pasal 56 (3)]
•       Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 34 (3)]
 


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
        •       DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- [Pasal 65 (5)]
•       Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provi ... -- [Pasal 23 (1)]
 
anggota DPR
  ~ pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR
        Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- [Pasal 46 (1)]
 
anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat
  ~ usulan penyusunan Prolegnas
        Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. -- [Pasal 21 (3)]
 
asas bhinneka tunggal ika
        Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan be ... -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf f]
 
asas dapat dilaksanakan
        Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. ... -- [Penjelasan Pasal 5 Huruf d]
 
asas keadilan
        Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf g]
 
asas kebangsaan
        Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf c]
 
asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
        Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. -- [Penjelasan Pasal 5 Huruf e]
 
asas kejelasan rumusan
        Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dime ... -- [Penjelasan Pasal 5 Huruf f]
 
asas kejelasan tujuan
        Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. -- [Penjelasan Pasal 5 Huruf a]
 
asas kekeluargaan
        Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf d]
 
asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
        Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-unda ... -- [Penjelasan Pasal 5 Huruf b]
 


asas kemanusiaan
        Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional ... -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf b]
 
asas kenusantaraan
        Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian ... -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf e]
 
asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
        Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan ... -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf h]
 
asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
        Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan ban ... -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf j]
 
asas kesepakatan
        dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. -- [Penjelasan Pasal 6 (2) b.]
 
asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
        Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-und ... -- [Penjelasan Pasal 5 Huruf c]
 
asas keterbukaan
        Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh... -- [Penjelasan Pasal 5 Huruf g]
 
asas ketertiban dan kepastian hukum
        Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf i]
 
asas lain sesuai
        Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan -- [Penjelasan Pasal 6 (2)]
 
asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
        Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis,... -- [Pasal 5]
 
asas pengayoman
        Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf a]
 
aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat
        aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. -- [Pasal 18 h.]
 
aspirasi masyarakat daerah
        Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggara ... -- [Pasal 35]
 
 

 

 

B

 

Badan Anggaran
  ~ rapat pembicaraan tingkat I
        Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat ... -- [Pasal 67]
 
Badan Legislasi
  ~ rapat pembicaraan tingkat I
        Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat ... -- [Pasal 67]
 
Badan Pemeriksa Keuangan
        Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan ... -- [Pasal 8 (1)]
 
bahasa asing
  ~ terjemahan Peraturan Perundang-undangan
        Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 91 (1)]
 
Bank Indonesia
        Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan... -- [Pasal 8 (1)]
 


bencana alam
        •       Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan -- [Pasal 23 (2)]
•       Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan -- [Pasal 38 (2)]
 
berdasarkan kewenangan
        Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -- [Penjelasan Pasal 8 (2)]
 
Berita Daerah
  ~ penempatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita... -- [Pasal 81]
 
  ~ pengundangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
        Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. -- [Pasal 86 (2)]
 
Berita Negara Republik Indonesia
  ~ penempatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita... -- [Pasal 81]
 
  ~ Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 83]
 


berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat
        Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. -- [Pasal 87]
 
bidang hukum
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 47 (3)]
 
bidang legislasi
        Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 21 (1)]
 
biro hukum
  ~ koordinasi penyusunan Prolegda Provinsi
        Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. -- [Pasal 36 (3)]
 
  ~ koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari Gubernur
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ... -- [Pasal 58 (2)]
 
 

D

 

daerah
  ~ pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
        Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan ... -- [Pasal 45 (2)]
 


daerah
  ~ pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain ... -- [Pasal 65 (2)]
 
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
        Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. -- [Penjelasan Pasal 49 (2)]
 
daftar inventarisasi masalah
  ~ pembahasan
        Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. -- [Pasal 68 (1)]
 
  ~ pengajuan
        Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau -- [Pasal 68 (3)]
 
daftar judul
  ~ Rancangan Peraturan Pemerintah
        Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. -- [Pasal 25 (1)]
 
daftar kumulatif terbuka
        •       Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 38 (1)]
•       Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya. -- [Pasal 41]
•       Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah... -- [Pasal 23 (1)]
 
dalam keadaan tertentu
        Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan -- [Pasal 38 (2)]
 
dapat ditarik kembali
  ~ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebelum dibahas
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. -- [Pasal 76 (1)]
 
  ~ Rancangan Undang-Undang sebelum dibahas
        Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. -- [Pasal 70 (1)]
 
  ~ Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas
        Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. -- [Pasal 70 (2)]
 
dapat diwakilkan
  ~ dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di DPRD Provinsi, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. -- [Penjelasan Pasal 75 (1)]
 
denda paling banyak
  ~ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
        Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -- [Pasal 15 (2)]
 
Desa
  ~ pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
        Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya. -- [Pasal 41]
 
Dewan Perwakilan Daerah
        •       Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Pasal 1.15.]
•       Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan... -- [Pasal 8 (1)]
 
Dewan Perwakilan Rakyat
        •       Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan... -- [Pasal 8 (1)]
•       Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -- [Pasal 1.14.]
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Pasal 1.16.]
 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  ~ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapat persetujuan DPR
        Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. -- [Pasal 52 (5)]
 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  ~ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
        Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan di ... -- [Pasal 102]
 
DIM lihat Daftar Inventarisasi Masalah
        Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. -- [Penjelasan Pasal 49 (2)]
 
dinyatakan masih tetap berlaku
  ~ Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
        Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ... -- [Pasal 101]
 
DPD
  ~ dapat melakukan Penyebarluasan Undang-Undang
        Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ... -- [Pasal 90 (2)]
 
  ~ keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
        Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. -- [Pasal 65 (3)]
 
  ~ keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang diwakili oleh alat kelengkapan
        Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. -- [Pasal 65 (4)]
 
  ~ memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang
        DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- [Pasal 65 (5)]
 
  ~ pengambilan keputusan
        Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; -- [Pasal 69 (1)]
 
  ~ penyampaian pendapat mini
        Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan... -- [Pasal 68 (4)]
 
  ~ Rancangan Undang-Undang
        •       Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. -- [Pasal 42 (2)]
•       Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik. -- [Pasal 48 (1)]
 
  ~ tidak menyampaikan pendapat mini
        Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. -- [Pasal 68 (5)]
 
DPD lihat Dewan Perwakilan Daerah
        Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Pasal 1.15.]
 
DPR
  ~ 60 (enam puluh) hari telah menyelesaikan penyusunan DIM
        Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, DPR telah menyelesaikan penyusunan DIM. -- [Penjelasan Pasal 50 (3)]
 


DPR
  ~ dalam rapat paripurna memberikan persetujuan
        Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. -- [Pasal 52 (4)]
 
  ~ dalam rapat paripurna tidak memberikan persetujuan
        Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. -- [Pasal 52 (5)]
 
  ~ hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan
        DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. -- [Pasal 52 (3)]
 
  ~ memberikan penjelasan
        •       DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; -- [Pasal 68 (2) b.]
•       Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; -- [Pasal 68 (2)]
 
  ~ menerima pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
        Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. -- [Pasal 52 (1)]
 
  ~ menerima pertimbangan dari DPD atas Rancangan Undang-Undang
        DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- [Pasal 65 (5)]
 


  ~ mengajukan daftar inventarisasi masalah
        DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). -- [Pasal 68 (3) b.]
 
  ~ menindaklanjuti atas putusan Mahkamah Konstitusi
        Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. -- [Pasal 10 (2)]
 
  ~ menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama
        Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai ... -- [Pasal 51]
 
  ~ mulai membahas Rancangan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
        DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. -- [Pasal 50 (3)]
 
  ~ Rancangan Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. -- [Pasal 43 (1)]
 
DPR atau Presiden
  ~ dalam keadaan tertentu dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang
        Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan -- [Pasal 23 (2)]
 
  ~ mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
        •       Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ... -- [Pasal 52 (6)]
•       Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden; -- [Pasal 71 (3)]
 
DPR bersama Presiden atau menteri
  ~ pembahasan Rancangan Undang-Undang
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. -- [Pasal 65 (1)]
 
DPR dan Pemerintah
  ~ melaksanakan Penyusunan Prolegnas
        Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. -- [Pasal 20 (1)]
 
  ~ koordinasi penyusunan Prolegnas
        Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 21 (1)]
 
  ~ melakukan penyebarluasan
        Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. -- [Pasal 88 (1)]
 
  ~ melakukan Penyebarluasan Undang-Undang
        Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. -- [Pasal 90 (1)]
 
DPR dan Presiden
  ~ persetujuan bersama Rancangan Undang-Undang
        Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. -- [Pasal 69 (3)]
 
DPR lihat Dewan Perwakilan Rakyat
        Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -- [Pasal 1.14.]
 


DPRD dan Pemerintah Daerah
  ~ melakukan penyebarluasan Prolegda
        Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. -- [Pasal 92 (1)]
 
DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
  ~ melakukan penyebarluasan Prolegda
        Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 93 (1)]
 
  ~ penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. -- [Pasal 94]
 
DPRD lihat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Pasal 1.16.]
 
DPRD Provinsi
  ~ koordinasi penyusunan Prolegda Provinsi
        Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 36 (1)]
 
DPRD Provinsi atau Gubernur
  ~ asal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. -- [Pasal 56 (1)]
 
  ~ dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan -- [Pasal 38 (2)]
 
DPRD Provinsi bersama Gubernur
  ~ melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
        Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. -- [Pasal 75 (1)]
 
DPRD Provinsi dan Gubernur
  ~ menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama
        Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daer ... -- [Pasal 62]
 
  ~ menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. -- [Pasal 78 (1)]
 
  ~ persetujuan bersama penarikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur. -- [Pasal 76 (2)]
 
DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi
  ~ melakukan penyusunan Prolegda Provinsi
        Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. -- [Pasal 34 (1)]
 


 

F

 

filosofis negara
        Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. -- [Penjelasan Pasal 2  1]
 
fraksi
  ~ memberikan pandangan
        Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau -- [Pasal 68 (2) c.]
 
  ~ pendapat mini
        Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; -- [Pasal 69 (1)]
 
  ~ penyampaian pendapat mini
        Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan c. P ... -- [Pasal 68 (4)]
 
  ~ usulan
        Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. -- [Pasal 21 (3)]
 
fraksi dan anggota
  ~ pernyataan persetujuan atau penolakan
        pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan -- [Pasal 69 (1) b.]
 


fraksi dan DPD
  ~ menyampaikan pandangan
        Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden. -- [Pasal 68 (2) d.]
 
 
 

G

 

gabungan komisi
  ~ rapat pembicaraan tingkat I
        Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam... -- [Pasal 67]
 
gabungan komisi
  ~ pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 60 (1)]
 
  ~ pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR
        Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- [Pasal 46 (1)]
 
Gubernur
  ~ menerima dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. -- [Pasal 78 (1)]
 


Gubernur
  ~ menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur. -- [Pasal 61 (1)]
 
  ~ menetapkan dan menandatangani Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh ... -- [Pasal 79 (1)]
 
  ~ surat pengantar Rancangan Peraturan Daerah
        Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. -- [Pasal 61 (2)]
 
 

H

 

hierarki
        Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ... -- [Penjelasan Pasal 7 (2)]
 
hukum dasar
        Yang dimaksud dengan "hukum dasar" adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Penjelasan Pasal 3 (1)]
 
Hukum Perdata
        dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. -- [Penjelasan Pasal 6 (2) b.]
 


hukum perjanjian
        dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. -- [Penjelasan Pasal 6 (2) b.]
 
 

I

 

ideologi negara
        Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. -- [Penjelasan Pasal 2  1]
 
instansi pemrakarsa
  ~ melakukan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang
        Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. -- [Pasal 89 (3)]
 
instansi vertikal
  ~ dapat mengikutsertakan
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ... -- [Pasal 58 (2)]
 
instansi vertikal terkait
        Yang dimaksud dengan "instansi vertikal terkait" antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Penjelasan Pasal 36 (3)]
 
instansi vertikal terkait
  ~ koordinasi penyusunan
        Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. -- [Pasal 36 (3)]
 
 

 

 

K

 

kalimat pengesahan
  ~ harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi
        Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah. -- [Pasal 79 (4)]
 
  ~ harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang
        Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 73 (4)]
 
  ~ Peraturan Daerah ini dinyatakan sah
        Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. -- [Pasal 79 (3)]
 
  ~ Undang-Undang ini dinyatakan sah
        Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Pasal 73 (3)]
 
keadaan konflik
        •       Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan -- [Pasal 38 (2)]
•       Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan -- [Pasal 23 (2)]
 


keadaan luar biasa
        •       Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan -- [Pasal 23 (2)]
•       Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan -- [Pasal 38 (2)]
 
keadaan tertentu
  ~ dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah
        Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah. -- [Pasal 28 (1)]
 
keadaan tertentu lainnya
        keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. -- [Pasal 38 (2) c.]
 
kebebasan berkontrak
        dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. -- [Penjelasan Pasal 6 (2) b.]
 
Kecamatan
  ~ pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
        Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya. -- [Pasal 41]
 
kekuatan hukum mengikat
        Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. -- [Pasal 8 (2)]
 
kelompok orang
        Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. -- [Penjelasan Pasal 96 (3)]
 
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
  ~ pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu
        Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah. -- [Pasal 28 (1)]
 
kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian
  ~ pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah
        Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya. -- [Pasal 27]
 
Keputusan Bupati/Walikota
  ~ harus dimaknai sebagai peraturan
        Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai... -- [Pasal 100]
 
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan DPR
  ~ penetapan Prolegnas
        Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR. -- [Pasal 22 (2)]
 
Keputusan DPRD Provinsi
  ~ penetapan Prolegda Provinsi
        Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi. -- [Pasal 37 (2)]
 


Keputusan Gubernur
  ~ harus dimaknai sebagai peraturan
        Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebaga ... -- [Pasal 100]
 
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Kepala Badan
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Kepala Desa
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Kepala Lembaga
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Ketua Komisi Yudisial
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Menteri
  ~ harus dimaknai sebagai peraturan
        Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai... -- [Pasal 100]
 


Keputusan Menteri
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Pimpinan DPD
  ~ teknik penyusunan
        •       Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
•       Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Pimpinan DPR
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
Keputusan Presiden
  ~ harus dimaknai sebagai peraturan
        Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai ... -- [Pasal 100]
 
  ~ penetapan perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah
        Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. -- [Pasal 26 (2)]
 
  ~ teknik penyusunan
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
ketentuan pidana
        Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -- [Pasal 15 (2)]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 15 (1)]
 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
        Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Per ... -- [Penjelasan Pasal 7 (1) Huruf b]
 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  ~ perintah
        •       Yang dimaksud dengan "Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Ma ... -- [Penjelasan Pasal 18 Huruf b]
•       perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -- [Pasal 18 b.]
 
keuangan pusat dan daerah
  ~ perimbangan
        •       Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan ... -- [Pasal 45 (2)]
•       Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain ... -- [Pasal 65 (2)]
 
komisi
  ~ pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 60 (1)]
 
  ~ pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR
        Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- [Pasal 46 (1)]
 


komisi
  ~ rapat pembicaraan tingkat I
        Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam... -- [Pasal 67]
 
  ~ usulan
        Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. -- [Pasal 21 (3)]
 
Komisi Yudisial
        Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan... -- [Pasal 8 (1)]
 
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR
  ~ melakukan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang
        Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/ badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 89 (2)]
 
konsepsi
  ~ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. s ... -- [Pasal 33 (2)]
 
  ~ Rancangan Undang-Undang
        •       Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang in ... -- [Pasal 19 (2)]
•       Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 46 (2)]
•       Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 47 (3)]
 
kontrak lihat kebebasan berkontrak
 
kunjungan kerja
        Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. -- [Pasal 96 (2)]
 
 

L

 

Lampiran I
  ~ ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik
        •       Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. -- [Pasal 57 (2)]
•       Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. -- [Pasal 44 (2)]
 
Lampiran II
  ~ ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan
        Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. -- [Pasal 64 (2)]
 
laporan yang berisi proses
        Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; -- [Pasal 69 (1)]
 


lembaga swadaya masyarakat
        Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. -- [Penjelasan Pasal 96 (3)]
 
lembaga, komisi, atau instansi
  ~ menetapkan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya
        Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. -- [Pasal 42 (2)]
 
Lembaran Daerah
  ~ penempatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita... -- [Pasal 81]
 
  ~ pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 86 (1)]
 
Lembaran Negara
  ~  Penempatan Undang-Undang Dasar tidak merupakan dasar pemberla-kuannya
        Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. -- [Pasal 3 (3)]
 
  ~ penempatan Undang-Undang Dasar
        Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 3 (2)]
 


Lembaran Negara Republik Indonesia
  ~ penempatan pengundangan
        Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 104]
 
  ~ penempatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita... -- [Pasal 81]
 
  ~ pengundangan
        Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan ... -- [Penjelasan Pasal 72 (2)]
 
  ~ pengundangan naskah Undang-Undang
        Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 73 (4)]
 
  ~ Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang ... -- [Pasal 82]
 
lembaran resmi
  ~ pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. -- [Penjelasan Pasal 81]
 


Lembaran Resmi Presiden
        Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan ... -- [Penjelasan Pasal 72 (2)]
 
lisan dan/atau tertulis
  ~ hak masyarakat memberi masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
        Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. -- [Pasal 96 (2)]
 
 

M

 

Mahkamah Agung
  ~ pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang
        Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. -- [Pasal 9 (2)]
 
Mahkamah Konstitusi
        •       Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan... -- [Pasal 8 (1)]
•       Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan... -- [Pasal 8 (1)]
 


Mahkamah Konstitusi
  ~ pengujian Undang-Undang
        Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. -- [Pasal 9 (1)]
 
  ~ tindak lanjut atas putusan
        tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau -- [Pasal 10 (1) d.]
 
  ~ tindak lanjut atas putusan dilakukan oleh DPR atau Presiden
        Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. -- [Pasal 10 (2)]
 
Majelis Permusyawaratan Rakyat
        Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan... -- [Pasal 8 (1)]
 
Masyarakat
  ~ adalah orang perseorangan atau kelompok
        Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 96 (3)]
 
  ~ berhak memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
        Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 96 (1)]
 
  ~ kemudahan akses Rancangan Peraturan Perundang-undangan
        Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. -- [Pasal 96 (4)]
 
  ~ pemenuhan kebutuhan hukum
        pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. -- [Pasal 10 (1) e.]
 


masyarakat
  ~ untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
        Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. -- [Pasal 88 (2)]
 
masyarakat adat
        Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. -- [Penjelasan Pasal 96 (3)]
 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
        Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 1.13.]
 
materi yang diatur
        •       Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 33 (1)]
•       Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. -- [Pasal 19 (3)]
 
materi yang diatur dan keterkaitannya
        Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang... -- [Pasal 19 (2)]
 
mekanisme khusus
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang. -- [Pasal 71 (2)]
 


mekanisme khusus
  ~ tata cara
        Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden; -- [Pasal 71 (3)]
 
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
        •       Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang... -- [Penjelasan Pasal 12]
•       Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. -- [Pasal 12]
 
Menteri
  ~ koordinasi penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
        Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 21 (4)]
 
  ~ koordinasi perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah
        Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 26 (1)]
 
  ~ melaksanakan penerjemahan ke dalam bahasa asing
        Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 91 (1)]
 
  ~ melaksanakan pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. ... -- [Pasal 85]
 


Menteri
  ~ melakukan koordinasi
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 55 (2)]
 
  ~ mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. -- [Pasal 47 (1)]
 
  ~ mengoordinasikan persiapan pembahasan
        Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 49 (3)]
 
  ~ penugasan disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah
        Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. -- [Penjelasan Pasal 49 (2)]
 
  ~ penyampaian pendapat akhir Presiden
        penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. -- [Pasal 69 (1) c.]
 
Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa
  ~ memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang
        Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. -- [Pasal 50 (4)]
 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
        Yang dimaksud dengan "menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum" adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -- [Penjelasan Pasal 21 (4)]
 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
        •       Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 21 (4)]
•       Yang dimaksud dengan "menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum" adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -- [Penjelasan Pasal 21 (4)]
 
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat
        Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan... -- [Pasal 8 (1)]
 
musyawarah untuk mufakat
  ~ persetujuan tidak dicapai
        Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -- [Pasal 69 (2)]
 
mutatis mutandis
        Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 40]
 
  ~ pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 77]
 
  ~ penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 80]
 
  ~ penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 63]
 


  ~ perencanaan penyusunan Peraturan Presiden
        Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden. -- [Pasal 31]
 
  ~ teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang
        Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan ... -- [Pasal 97]
 
 

N

 

Naskah Akademik
        •       Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Ran ... -- [Pasal 1.11.]
•       Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. -- [Pasal 19 (3)]
 
  ~ keharusan menyertakan
        •       Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik. -- [Pasal 48 (1)]
•       Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. -- [Pasal 42 (3)]
 
  ~ ketentuan mengenai teknik penyusunan dalam Lampiran I
        Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. -- [Pasal 44 (2)]
 


Naskah Akademik
  ~ ketentuan mengenai teknik penyusunan tercantum dalam Lampiran I
        Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. -- [Pasal 57 (2)]
 
  ~ pengkajian dan penyelarasan
        Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. -- [Pasal 33 (3)]
 
  ~ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. -- [Pasal 56 (2)]
 
  ~ tidak berlaku menyertakan
        Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; -- [Pasal 42 (4)]
 
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
  ~ teknik penyusunan
        Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. -- [Pasal 57 (1)]
 
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
  ~ teknik penyusunan
        Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. -- [Pasal 44 (1)]
 
Naskah Peraturan Perundang-undangan
  ~ penyebarluasan
        Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara ... -- [Pasal 95]
 
 

O

 

organisasi masyarakat
        Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. -- [Penjelasan Pasal 96 (3)]
 
otonomi daerah
        •       Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan ... -- [Pasal 45 (2)]
•       Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain ... -- [Pasal 65 (2)]
 
otonomi daerah dan tugas pembantuan
        Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggara ... -- [Pasal 35]
 
pajak
  ~ yang berkaitan DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang
        DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- [Pasal 65 (5)]
 
Pancasila
        Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. -- [Pasal 2]
 


Pancasila
  ~ penempatan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
        Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia ... -- [Penjelasan Pasal 2  1]
 
  ~ sebagai dasar dan ideologi negara
        Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. -- [Penjelasan Pasal 2  1]
 
panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian
        Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkemen-terian dan/atau antarnonkementerian. -- [Pasal 47 (2)]
 
  ~ dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
        Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. -- [Pasal 55 (1)]
 
  ~ tata cara pembentukan diatur dalam Peraturan Presiden
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkemen-terian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden. -- [Pasal 55 (3)]
 
  ~ tata cara pembentukan diatur dengan Peraturan Presiden
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkemen-terian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 54 (3)]
 
panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian
        Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian. -- [Pasal 54 (1)]
 
Panitia Khusus
  ~ rapat pembicaraan tingkat I
        Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam... -- [Pasal 67]
 
Paripurna
  ~ rapat pembicaraan tingkat II
        Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam... -- [Pasal 67]
 
pemangku kepentingan
  ~ untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
        Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. -- [Pasal 88 (2)]
 
pembahasan Rancangan Undang-Undang
  ~ penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah
        Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. -- [Pasal 88 (1)]
 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
        Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. -- [Pasal 1.1.]
 
  ~ Masyarakat berhak memberikan masukan
        Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 96 (1)]
 
pembicaraan tingkat I
        Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam... -- [Pasal 67]
 
pembicaraan tingkat I
  ~ dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain
        Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. -- [Pasal 68 (6)]
 
  ~ kegiatan yang dilakukan
        Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. -- [Pasal 68 (1)]
 
  ~ tetap dilaksanakan
        Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. -- [Pasal 68 (5)]
 
pembicaraan tingkat II
        Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam... -- [Pasal 67]
 
  ~ pengambilan keputusan
        Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; -- [Pasal 69 (1)]
 
Pembukaan Undang-Undang Dasar
        Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indones ... -- [Penjelasan Pasal 2  1]
 


Pemerintah  lihat DPR dan Pemerintah
        Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. -- [Pasal 20 (1)]
 
pencabutan Peraturan Daerah Provinsi
        Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau -- [Pasal 56 (3)]
 
pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ pembahasan Rancangan Undang-Undang
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang. -- [Pasal 71 (2)]
 
pencabutan Undang-Undang
  ~ tidak berlaku menyertakan Naskah Akademik
        pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. -- [Pasal 42 (4) c.]
 
pendapat mini
  ~ penyampaian
        •       Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan c. P ... -- [Pasal 68 (4)]
•       Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. -- [Pasal 68 (1)]
 
pendidikan
  ~ DPD memberikan pertimbangan kepada DPR
        DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- [Pasal 65 (5)]
 


peneliti dan tenaga ahli
        Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. -- [Pasal 99]
 
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ pembahasan Rancangan Undang-Undang
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang. -- [Pasal 71 (1)]
 
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang
  ~ tidak berlaku menyertakan Naskah Akademik
        penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau -- [Pasal 42 (4) b.]
 
pengantar musyawarah
        Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; -- [Pasal 68 (2)]
 
  ~ pembicaraan tingkat I
        Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. -- [Pasal 68 (1)]
 
pengharmonisasian
  ~ penyampaian hasil
        Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. -- [Pasal 48 (4)]
 
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi
        Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang ... -- [Pasal 48 (2)]
 
  ~ Rancangan Peraturan Pemerintah
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 54 (2)]
 
  ~ Rancangan Peraturan Presiden
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 55 (2)]
 
pengkajian dan penyelarasan
        •       Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau... -- [Penjelasan Pasal 19 (3)]
•       Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. -- [Pasal 33 (3)]
•       Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. -- [Pasal 19 (3)]
•       Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau... -- [Penjelasan Pasal 33 Ayat (3)]
 
Pengundangan
        Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan... -- [Pasal 1.12.]
 
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
  ~ dilaksanakan oleh Menteri
        Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. ... -- [Pasal 85]
 
Pengundangan Undang-Undang
  ~ penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah
        Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. -- [Pasal 88 (1)]
 
penjelasan Peraturan Perundang-undangan
  ~ dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
        Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 84 (2)]
 
penjelasan Peraturan Perundang-undangan
  ~ dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
        Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 84 (1)]
 
penyebarluasan
        •       Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan... -- [Penjelasan Pasal 88 (1)]
•       Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan ... -- [Penjelasan Pasal 92  (1)]
 
  ~ dilakukan oleh DPR dan Pemerintah
        Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. -- [Pasal 88 (1)]
 


penyebarluasan
  ~ Naskah Peraturan Perundang-undangan
        Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara ... -- [Pasal 95]
 
  ~ Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. -- [Pasal 94]
 
penyebarluasan Prolegda
  ~ oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
        Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. -- [Pasal 92 (1)]
 
  ~ oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
        Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 93 (1)]
 
  ~ untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat
        Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. -- [Pasal 92 (2)]
 
penyebarluasan Prolegnas
  ~ dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah
        Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 89 (1)]
 


penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah
  ~ oleh alat kelengkapan DPRD
        Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. -- [Pasal 93 (2)]
 
  ~ oleh Sekretaris Daerah
        Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. -- [Pasal 93 (3)]
 
penyebarluasan Rancangan Undang-Undang
  ~ dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa
        Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. -- [Pasal 89 (3)]
 
  ~ dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR
        Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/ badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 89 (2)]
 
penyebarluasan Undang-Undang
        Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber... -- [Pasal 90 (2)]
 
  ~ dapat dilakukan oleh DPD
        Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber da ... -- [Pasal 90 (2)]
 
  ~ dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah
        Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. -- [Pasal 90 (1)]
 
penyusunan Prolegnas
  ~ penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah
        Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. -- [Pasal 88 (1)]
 
penyusunan Rancangan Undang-Undang
  ~ penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah
        Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. -- [Pasal 88 (1)]
 
Perancang Peraturan Perundang-undangan
        Yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan Perundang-undangan" adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyu-sun Rancangan Peraturan Perundang-undang ... -- [Penjelasan Pasal 98 (1)]
 
  ~ mengenai keikutsertaan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Pemerintah
        Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. -- [Pasal 98 (2)]
 
  ~ setiap tahapan mengikutsertakan
        Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutser-takan Perancang Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 98 (1)]
 
Peraturan Bupati/Walikota
  ~ diundangkan dalam Berita Daerah
        Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. -- [Pasal 86 (2)]
 
Peraturan Daerah ini dinyatakan sah
  ~ kalimat pengesahan
        Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. -- [Pasal 79 (3)]
 


Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        •       Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. -- [Pasal 1.8.]
•       Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. -- [Penjelasan Pasal 7 (1) Huruf g]
 
  ~ berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan
        Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 63]
 
  ~ dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda
        Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 15 (3)]
 
  ~ diundangkan dalam Lembaran Daerah
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 86 (1)]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-u ... -- [Pasal 14]
 
  ~ materi muatan mengenai ketentuan pidana
        Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 15 (1)]
 
  ~ Perencanaan penyusunan
        •       Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. -- [Pasal 39]
•       Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 40]
 
  ~ tahapan pembentukan mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli
        Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. -- [Pasal 99]
 
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)
        Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. -- [Penjelasan Pasal 7 (1) Huruf f]
 
Peraturan Daerah Provinsi
        •       Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. -- [Pasal 1.7.]
•       Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. -- [Penjelasan Pasal 7 (1) Huruf f]
 
  ~ berada dalam kesatuan sistem hukum nasional
        Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. -- [Penjelasan Pasal 32]
 
  ~ dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda
        Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 15 (3)]
 


Peraturan Daerah Provinsi
  ~ diundangkan dalam Lembaran Daerah
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 86 (1)]
 
  ~ keharusan membubuhkan kalimat pengesahan
        Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah. -- [Pasal 79 (4)]
 
  ~ ketentuan mengenai penyusunan
        Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 63]
 
  ~ ketentuan mengenai perencanaan penyusunan
        Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 40]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-u ... -- [Pasal 14]
 
  ~ materi muatan mengenai ketentuan pidana
        Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 15 (1)]
 


  ~ pencabutan
        Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau -- [Pasal 56 (3)]
 
  ~ perencanaan penyusunan
        Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. -- [Pasal 32]
 
  ~ perubahan
        perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. -- [Pasal 56 (3) c.]
 
  ~ program pembentukan
        Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 33 (1)]
 
  ~ tahapan pembentukan mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli
        Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. -- [Pasal 99]
 
Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  ~ penyebarluasan
        Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. -- [Pasal 94]
 
Peraturan DPR
  ~ tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR. -- [Pasal 46 (3)]
 


Peraturan DPR
  ~ tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR. -- [Pasal 70 (3)]
 
  ~ tata cara penyusunan Prolegnas
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. -- [Pasal 21 (5)]
 
Peraturan DPRD Provinsi
  ~ tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi. -- [Pasal 60 (2)]
 
  ~ tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. -- [Pasal 75 (4)]
 
  ~ tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. -- [Pasal 76 (3)]
 
  ~ tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. -- [Pasal 36 (4)]
 
Peraturan Gubernur
  ~ diundangkan dalam Berita Daerah
        Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. -- [Pasal 86 (2)]
 
  ~ tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. -- [Pasal 36 (5)]
 
Peraturan Menteri
        Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. -- [Penjelasan Pasal 8 (1)]
 
Peraturan Pemerintah
        Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. -- [Pasal 1.5.]
 
  ~  tata cara perencanaan penyusunan diatur dengan Peraturan Presiden
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 29]
 
  ~ diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang ... -- [Pasal 82]
 
  ~ ketentuan mengenai perencanaan penyusunan
        Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden. -- [Pasal 31]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. -- [Pasal 12]
 
  ~ mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
        Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. -- [Pasal 98 (2)]
 
Peraturan Pemerintah
  ~ perencanaan penyusunan
        Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. -- [Pasal 24]
 
  ~ perencanaan penyusunan dikoordinasikan oleh menteri
        Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 26 (1)]
 
  ~ Perencanaan penyusunan ditetapkan dengan Keputusan Presiden
        Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. -- [Pasal 26 (2)]
 
  ~ perencanaan penyusunan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
        Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. -- [Pasal 25 (2)]
 
Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya
  ~ keharusan mencantumkan batas waktu penetapan
        Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. -- [Pasal 74 (1)]
 
  ~ penetapan dikecualikan dari ketentuan
        Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -- [Pasal 74 (2)]
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
        Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. -- [Pasal 1.4.]
 
  ~ akibat hukum dari pencabutan
        Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. -- [Pasal 52 (7)]
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ dalam hal harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku
        Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-... -- [Pasal 52 (6)]
 
  ~ ditetapkan menjadi Undang-Undang
        Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. -- [Pasal 52 (4)]
 
  ~ harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku
        Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. -- [Pasal 52 (5)]
 
  ~ keharusan pengajuan ke DPR
        Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. -- [Pasal 52 (1)]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. -- [Pasal 11]
 
  ~ penetapan pencabutan
        Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah... -- [Pasal 23 (1)]
 
  ~ pengajuan dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang
        Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. -- [Pasal 52 (2)]
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ persetujuan dari DPR
        DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. -- [Pasal 52 (3)]
 
  ~ yang diajukan oleh Presiden
        Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan -- [Pasal 71 (3) b.]
 
Peraturan Perundang-undangan
        Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 1.2.]
 
  ~ asas lain
        Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. -- [Pasal 6 (2)]
 
  ~ asas Pembentukan
        Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis,... -- [Pasal 5]
 
  ~ berlakunya yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan
        Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut. -- [Penjelasan Pasal 87]
 
  ~ dalam bahasa asing
        Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 91 (1)]
 
  ~ diundangkan dalam lembaran resmi
        Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. -- [Penjelasan Pasal 81]
 
  ~ jenis lain
        Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pem ... -- [Pasal 8 (1)]
 
  ~ ketentuan mengenai teknik penyusunan tercantum dalam Lampiran II
        Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. -- [Pasal 64 (2)]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban d ... -- [Pasal 6 (1)]
 
  ~ materi muatan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
        Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. -- [Penjelasan Pasal 2  1]
 
  ~ mempunyai kekuatan hukum mengikat
        Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. -- [Pasal 8 (2)]
 


Peraturan Perundang-undangan
  ~ mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan
        Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. -- [Pasal 87]
 
  ~ pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah
        Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. -- [Pasal 86 (3)]
 
  ~ setiap tahapan Pembentukan mengikutsertakan Perancang
        Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutserta-kan Perancang Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 98 (1)]
 
  ~ teknik penyusunan diatur dengan Peraturan Presiden
        Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 64 (3)]
 
  ~ tidak boleh bertentangan
        Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ... -- [Penjelasan Pasal 7 (2)]
 
  ~ yang diundangkan dalam Berita Negara
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 83]
 
  ~ yang menjadi hukum dasar adalah Undang-Undang Dasar
        Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 3 (1)]
 


  ~ yang merupakan peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku
        Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004... -- [Pasal 101]
 
Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang
  ~ pengujian oleh Mahkamah Agung
        Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. -- [Pasal 9 (2)]
 
Peraturan Perundang-undangan lain
  ~ diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang ... -- [Pasal 82]
 
Peraturan Perundang-undangan lainnya
  ~ keterkaitannya
        Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 33 (1)]
 
  ~ perencanaan penyusunan
        Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. -- [Pasal 42 (1)]
 
Peraturan Presiden
        Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. -- [Pasal 1.6.]
 


Peraturan Presiden
  ~ diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang ... -- [Pasal 82]
 
  ~ ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah
        Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden. -- [Pasal 31]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. -- [Pasal 13]
 
  ~ mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan
        Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 64 (3)]
 
  ~ pembentukan
        Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. -- [Penjelasan Pasal 13]
 
  ~ perencanaan penyusunan
        Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden. -- [Pasal 30]
 
  ~ tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 47 (4)]
 


  ~ tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnon-kementerian
        •       Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden. -- [Pasal 55 (3)]
•       Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 54 (3)]
 
  ~ tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 21 (6)]
 
  ~ tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 59]
 
  ~ tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
        Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 53]
 
  ~ tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 29]
 
Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
        Yang dimaksud dengan "Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Ma ... -- [Penjelasan Pasal 18 Huruf b]
 


perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi
        Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggara ... -- [Pasal 35]
 
perjanjian internasional
        Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provi ... -- [Pasal 23 (1)]
 
perjanjian internasional tertentu
        •       pengesahan perjanjian internasional tertentu; -- [Pasal 10 (1) c.]
•       Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional tertentu" adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan at ... -- [Penjelasan Pasal 10 (1) Huruf c]
•       Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional tertentu" adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan at ... -- [Penjelasan Pasal 23 (1) Huruf a]
 
persidangan yang berikut
        •       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. -- [Pasal 52 (1)]
•       Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. -- [Penjelasan Pasal 52 (1)]
 
perubahan Peraturan Daerah Provinsi
        perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. -- [Pasal 56 (3) c.]
 


pidana kurungan
  ~ paling lama 6 (enam) bulan
        Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -- [Pasal 15 (2)]
 
pidana kurungan atau pidana denda
  ~ ancaman dapat dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 15 (3)]
 
pimpinan alat kelengkapan DPD
  ~ dapat diundang oleh alat kelengkapan DPR
        Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang unt ... -- [Pasal 48 (3)]
 
pimpinan DPD
  ~ menyampaikan secara tertulis Rancangan Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik. -- [Pasal 48 (1)]
 
pimpinan DPR
  ~ menerima laporan tertulis hasil pengharmonisasian
        Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. -- [Pasal 48 (4)]
 
pimpinan DPR
  ~ menerima Rancangan Undang-Undang dari Presiden
        Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. -- [Pasal 50 (1)]
 
Pimpinan DPR
  ~ menyampaikan kepada Presiden Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama
        Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. -- [Pasal 72 (1)]
 
  ~ surat penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Presiden
        Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. -- [Pasal 49 (1)]
 
pimpinan DPRD Provinsi
  ~ menerima Rancangan Peraturan Daerah
        Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. -- [Pasal 61 (2)]
 
  ~ menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi kepada Gubernur
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. -- [Pasal 78 (1)]
 
  ~ surat pengantar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur. -- [Pasal 61 (1)]
 
pimpinan lembaga negara
  ~ diundang dalam pembicaraan tingkat I
        Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. -- [Pasal 68 (6)]
 


pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
  ~ mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. -- [Pasal 47 (1)]
 
pimpinan rapat paripurna
  ~ meminta secara lisan pernyataan persetujuan atau penolakan
        pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan -- [Pasal 69 (1) b.]
 
pokok materi muatan
  ~ Rancangan Peraturan Pemerintah
        Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. -- [Pasal 25 (1)]
 
pokok pikiran dan materi muatan yang diatur
        Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. -- [Pasal 42 (5)]
 
Presiden
  ~ memberikan penjelasan
        •       Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau -- [Pasal 68 (2) c.]
•       Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden. -- [Pasal 68 (2) d.]
 
  ~ membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
        Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Preside ... -- [Pasal 73 (1)]
 
Presiden
  ~ menerima Rancangan Undang-Undang dari DPR
        Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. -- [Pasal 49 (1)]
 
  ~ mengajukan daftar inventarisasi masalah
        Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau -- [Pasal 68 (3)]
 
  ~ mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. -- [Pasal 72 (1)]
 
  ~ menindaklanjuti atas putusan Mahkamah Konstitusi
        Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. -- [Pasal 10 (2)]
 
  ~ menugasi menteri mewakili membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR
        Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. -- [Pasal 49 (2)]
 
  ~ menyampaikan pandangan
        Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; -- [Pasal 68 (2)]
 
  ~ menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama
        Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai ... -- [Pasal 51]
 
  ~ penandatanganan pengesahan Undang-Undang
        Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan ... -- [Penjelasan Pasal 72 (2)]
 
  ~ pengajuan Rancangan Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. -- [Pasal 47 (1)]
 
  ~ penyampaian pendapat mini
        Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan c. P ... -- [Pasal 68 (4)]
 
  ~ penyampaian pendapat akhir dilakukan oleh menteri
        penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. -- [Pasal 69 (1) c.]
 
  ~ Rancangan Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. -- [Pasal 43 (1)]
 
  ~ surat pengajuan Rancangan Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. -- [Pasal 50 (1)]
 
  ~ surat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili
        Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. -- [Pasal 50 (2)]
 
Presiden dan DPD
  ~ menyampaikan pandangan
        DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; -- [Pasal 68 (2) b.]
 


Presiden lihat juga DPR atau Presiden
        Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-... -- [Pasal 52 (6)]
 
Profesi
        Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. -- [Penjelasan Pasal 96 (3)]
 
Program Legislasi Daerah
        Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. -- [Pasal 1.10.]
 
Program Legislasi Nasional
        Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. -- [Pasal 1.9.]
 
Prolegda
  ~ memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
        Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 33 (1)]
 
  ~ penyebarluasan
        Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. -- [Pasal 92 (2)]
 
Prolegda Kabupaten/Kota
  ~ dapat dimuat daftar kumulatif terbuka
        Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya. -- [Pasal 41]
 
Prolegda Kabupaten/Kota
  ~ melakukan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. -- [Pasal 39]
 
Prolegda Provinsi
  ~ dalam penyusunan
        Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggara ... -- [Pasal 35]
 
  ~ dapat dimuat daftar kumulatif terbuka
        Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 38 (1)]
 
  ~ ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi
        Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi. -- [Pasal 37 (2)]
 
  ~ ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
        Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. -- [Pasal 34 (2)]
 
  ~ hasil penyusunan
        Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. -- [Pasal 37 (1)]
 
  ~ koordinasi penyusunan
        Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 36 (1)]
 
Prolegda Provinsi
  ~ penyusunan
        Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. -- [Pasal 34 (1)]
 
  ~ penyusunan dan penetapan dilakukan setiap tahun
        Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 34 (3)]
 
  ~ perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi
        Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. -- [Pasal 32]
 
Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD
  ~ koordinasi penyusunan
        Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 36 (2)]
 
Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi
  ~ tata cara penyusunan
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. -- [Pasal 36 (4)]
 
Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
  ~ koordinasi penyusunan
        Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. -- [Pasal 36 (3)]
 
  ~ tata cara penyusunan
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. -- [Pasal 36 (5)]
 
Prolegnas
        Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 19 (1)]
 
Prolegnas
  ~ dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. -- [Pasal 45 (1)]
 
  ~ dimuat daftar kumulatif terbuka
        Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah... -- [Pasal 23 (1)]
 
  ~ ditetapkan dengan Keputusan DPR
        Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR. -- [Pasal 22 (2)]
 
  ~ melakukan perencanaan penyusunan Undang-
        Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. -- [Pasal 16]
 
  ~ penetapan jangka menengah dan tahunan
        Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. -- [Pasal 20 (2)]
 
  ~ penyusunan
        Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. -- [Pasal 20 (1)]
 
  ~ penyusunan antara DPR dan Pemerintah
        Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 21 (1)]
 
  ~ penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang
        Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -- [Pasal 18]
 
Prolegnas
  ~ penyusunan dan penetapan jangka menengah
        Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. -- [Pasal 20 (3)]
 
  ~ skala prioritas program pembentukan Undang-Undang
        Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. -- [Pasal 17]
 
  ~ tata cara penyusunan
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. -- [Pasal 21 (5)]
 
Prolegnas antara DPR dan Pemerintah
  ~ hasil penyusunan
        Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. -- [Pasal 22 (1)]
 
Prolegnas di lingkungan DPR
  ~ penyusunan
        •       Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. -- [Pasal 21 (3)]
•       Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 21 (2)]
 
Prolegnas di lingkungan Pemerintah
  ~ penyusunan
        Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 21 (4)]
 


Prolegnas di lingkungan Pemerintah -diatur dengan Peraturan Presiden
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 21 (6)]
 
Prolegnas jangka menengah
  ~ evaluasi
        Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. -- [Pasal 20 (4)]
 
Prolegnas prioritas tahunan
        Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. -- [Pasal 20 (4)]
 
  ~ penyusunan dan penetapan
        Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. -- [Pasal 20 (5)]
 
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
  ~ pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
        Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah... -- [Pasal 23 (1)]
 
pusat dan daerah
  ~ hubungan
        •       Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain ... -- [Pasal 65 (2)]
•       Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan ... -- [Pasal 45 (2)]
 
putusan Mahkamah Agung
  ~ dalam keadaan tertentu kebutuhan Rancangan Peraturan Pemerintah
        Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung. -- [Pasal 28 (2)]
 
putusan Mahkamah Agung lihat akibat putusan Mahkamah Agung
        Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 38 (1)]
 
putusan Mahkamah Konstitusi
        Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah... -- [Pasal 23 (1)]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Penjelasan Pasal 10 (1) Huruf d  2]
 
  ~ tindak lanjut
        Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. -- [Penjelasan Pasal 10 (2)]
 
 

Q

 

Qanun
        Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. -- [Penjelasan Pasal 7 (1) Huruf f]
 
 

R

 

Rancangan Peraturan Daerah
  ~ disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. -- [Pasal 61 (2)]
 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 33 (1)]
 
  ~ dalam hal sahnya
        Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. -- [Pasal 79 (3)]
 
  ~ dalam pembahasan dapat diwakilkan
        Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di DPRD Provinsi, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. -- [Penjelasan Pasal 75 (1)]
 
  ~ dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur. -- [Pasal 76 (2)]
 
  ~ dapat ditarik kembali sebelum dibahas
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. -- [Pasal 76 (1)]
 
  ~ dari DPRD Provinsi atau Gubernur
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. -- [Pasal 56 (1)]
 


Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
  ~ disampaikan kepada Gubernur
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur. -- [Pasal 61 (1)]
 
  ~ disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. -- [Pasal 56 (2)]
 
  ~ ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. -- [Pasal 78 (1)]
 
  ~ ditetapkan oleh Gubernur
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh ... -- [Pasal 79 (1)]
 
  ~ ketentuan mengenai penetapan berlaku secara mutatis mutandis
        Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 80]
 
  ~ konsepsi
        Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. s ... -- [Pasal 33 (2)]
 
  ~ memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur
        Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau -- [Pasal 56 (3)]
 


Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
  ~ pembahasan
        Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. -- [Pasal 75 (1)]
 
  ~ pembahasan berlaku secara mutatis mutandis
        Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 77]
 
  ~ penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
        Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. -- [Pasal 78 (2)]
 
  ~ sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan
        Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan... -- [Pasal 79 (2)]
 
  ~ skala prioritas pembentukan
        Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. -- [Pasal 34 (2)]
 
  ~ tata cara mempersiapkan diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi. -- [Pasal 60 (2)]
 
  ~ tata cara pembahasan diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. -- [Pasal 75 (4)]
 
  ~ tata cara penarikan kembali diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. -- [Pasal 76 (3)]
 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
  ~ teknik penyusunan Naskah Akademik
        Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. -- [Pasal 57 (1)]
 
  ~ urgensi
        keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. -- [Pasal 38 (2) c.]
 
  ~ yang dapat mengajukan
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 60 (1)]
 
  ~ yang dibahas yang disampaikan oleh DPRD Provinsi
        Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan... -- [Pasal 62]
 
  ~ yang mendasari penyusunan daftar
        Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggara ... -- [Pasal 35]
 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari DPRD Provinsi
  ~ dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 58 (1)]
 


Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari Gubernur
  ~ dikoordinasikan oleh biro hukum
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ... -- [Pasal 58 (2)]
 
  ~ tata cara penyusunan diatur dengan Peraturan Presiden
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 59]
 
Rancangan Peraturan Pemerintah
  ~ berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian
        Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya. -- [Pasal 27]
 
  ~ daftar judul dan pokok materi muatan
        Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. -- [Pasal 25 (1)]
 
  ~ dalam keadaan tertentu dibuat
        Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung. -- [Pasal 28 (2)]
 
  ~ dalam penyusunan
        Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian. -- [Pasal 54 (1)]
 
  ~ dikoordinasikan oleh menteri
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 54 (2)]
 


Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ tata cara penyusunan diatur dengan Peraturan Presiden
        Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 53]
 
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
  ~ harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
        Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. -- [Pasal 96 (4)]
 
  ~ masyarakat berhak memberikan masukan
        Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 96 (3)]
 
  ~ teknik penyusunan
        Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 64 (1)]
 
Rancangan Peraturan Presiden
  ~ dalam penyusunan
        Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. -- [Pasal 55 (1)]
 
  ~ dikoordinasikan oleh menteri
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 55 (2)]
 
Rancangan Undang-Undang
        Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -- [Pasal 19 (1)]
 


Rancangan Undang-Undang
  ~  dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan
        Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan -- [Pasal 23 (2)]
 
  ~ adanya urgensi nasional
        keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bid ... -- [Pasal 23 (2) b.]
 
  ~ berasal dari DPR
        Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; -- [Pasal 68 (2)]
 
  ~ berasal dari Presiden
        Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau -- [Pasal 68 (2) c.]
 
  ~ berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain
        Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. -- [Pasal 68 (6)]
 
  ~ dalam penyusunan
        Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. -- [Pasal 47 (2)]
 
  ~ dapat berasal dari DPD
        Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. -- [Pasal 42 (2)]
 
  ~ dapat berasal dari DPR atau Presiden
        Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. -- [Pasal 43 (1)]
 


Rancangan Undang-Undang
  ~ dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden
        Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. -- [Pasal 70 (2)]
 
  ~ dapat ditarik kembali sebelum dibahas
        Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. -- [Pasal 70 (1)]
 
  ~ dari DPR
        Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- [Pasal 46 (1)]
 
  ~ diajukan oleh DPD
        Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan ... -- [Pasal 45 (2)]
 
  ~ disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan
        Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Preside ... -- [Pasal 73 (1)]
 
  ~ disusun berdasarkan Prolegnas
        Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. -- [Pasal 45 (1)]
 
  ~ DPR mulai membahas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
        DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. -- [Pasal 50 (3)]
 


Rancangan Undang-Undang
  ~ harus disertai Naskah Akademik
        Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. -- [Pasal 42 (3)]
 
  ~ kalimat pengesahan
        Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Pasal 73 (3)]
 
  ~ keikutsertaan DPD dalam pembahasan
        Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. -- [Pasal 65 (3)]
 
  ~ konsepsi
        •       Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang in ... -- [Pasal 19 (2)]
•       Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 46 (2)]
 
  ~ memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur
        Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. -- [Pasal 42 (5)]
 
  ~ menyederhanakan mekanisme penarikan kembali
        Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan mekanisme penarikan kembali Rancangan Undang-Undang. -- [Penjelasan Pasal 70 (3)]
 
  ~ pemantapan konsepsi
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 47 (3)]
 


Rancangan Undang-Undang
  ~ pembahasan
        •       Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. -- [Pasal 65 (1)]
•       Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain ... -- [Pasal 65 (2)]
 
  ~ pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. -- [Pasal 66]
 
  ~ pembahasan usulan
        Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang... -- [Pasal 48 (3)]
 
  ~ penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
        Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. -- [Pasal 72  (2)]
 
  ~ penyampaian materi yang sama dalam satu masa sidang
        Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai ... -- [Pasal 51]
 
  ~ perbanyakan naskah untuk keperluan pembahasan
        Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. -- [Pasal 50 (4)]
 


  ~ sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan
        Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah ... -- [Pasal 73 (2)]
 
  ~ skala prioritas pembentukan
        Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. -- [Pasal 20 (2)]
 
  ~ tata cara mempersiapkan diatur dengan Peraturan DPR
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR. -- [Pasal 46 (3)]
 
  ~ tata cara mempersiapkan diatur dengan Peraturan Presiden
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. -- [Pasal 47 (4)]
 
  ~ tata cara penarikan kembali diatur dengan Peraturan DPR
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR. -- [Pasal 70 (3)]
 
  ~ tidak berlaku menyertakan Naskah Akademik
        Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; -- [Pasal 42 (4)]
 
  ~ tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR
        Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. -- [Pasal 69 (3)]
 
  ~ untuk membahas Presiden menugasi menteri yang mewakili
        Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. -- [Pasal 49 (2)]
 
Rancangan Undang-Undang
  ~ usul disampaikan oleh pimpinan DPR
        Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-... -- [Pasal 48 (2)]
 
  ~ yang diajukan oleh Presiden
        Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. -- [Pasal 47 (1)]
 
  ~ yang dibahas yang disampaikan oleh DPR
        Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai ... -- [Pasal 51]
 
  ~ yang telah disetujui disahkan menjadi Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. -- [Pasal 72 (1)]
 
Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR
  ~ pengajuan daftar inventarisasi masalah
        Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau -- [Pasal 68 (3)]
 
Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden
  ~ pengajuan daftar inventarisasi masalah
        DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). -- [Pasal 68 (3) b.]
 


Rancangan Undang-Undang dari DPD
  ~ harus disertai Naskah Akademik
        Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik. -- [Pasal 48 (1)]
 
  ~ penyampaian kepada Presiden
        Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. -- [Pasal 49 (1)]
 
Rancangan Undang-Undang dari Presiden
  ~ pengajuan
        Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. -- [Pasal 50 (1)]
 
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
        Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. -- [Pasal 20 (5)]
 
Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
  ~ pengambilan keputusan persetujuan
        Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah ... -- [Pasal 71 (3) c.]
 
Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ mengatur segala akibat hukum dari pencabutan
        Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. -- [Pasal 52 (7)]
 


Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ pembahasan
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang. -- [Pasal 71 (2)]
 
  ~ penetapan
        Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama se ... -- [Pasal 52 (8)]
 
  ~ pengajuan oleh DPR atau Presiden
        Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-... -- [Pasal 52 (6)]
 
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ pembahasan
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang. -- [Pasal 71 (1)]
 
rapat dengar pendapat umum
        Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. -- [Pasal 96 (2)]
 
rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi
  ~ tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan
        Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. -- [Pasal 75 (3)]
 
rapat paripurna
  ~ penetapan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama... -- [Pasal 52 (8)]
 
Rapat Paripurna DPR
  ~ menetapkan hasil penyusunan Prolegnas
        Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. -- [Pasal 22 (1)]
 
  ~ pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
        Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan -- [Pasal 71 (3) b.]
 
  ~ pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
        Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan... -- [Pasal 71 (3) c.]
 
Rapat Paripurna DPRD Provinsi
  ~ menetapkan hasil penyusunan Prolegda Provinsi
        Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. -- [Pasal 37 (1)]
 
rencana kerja pemerintah
        rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan -- [Pasal 18 g.]
 


rencana pembangunan daerah
        Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggara ... -- [Pasal 35]
 
rencana pembangunan jangka menengah
        rencana pembangunan jangka menengah; -- [Pasal 18 f.]
 
rencana pembangunan jangka panjang
        rencana pembangunan jangka panjang nasional; -- [Pasal 18 e.]
 
rencana strategis DPR
        rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan -- [Pasal 18 g.]
 
 

 

 

S

 

Sekretaris Daerah
  ~ melaksanakan pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah
        Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. -- [Pasal 86 (3)]
 
Sekretaris Daerah
  ~ Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah
        Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. -- [Pasal 93 (3)]
 
seminar, lokakarya, dan/atau diskusi
        Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. -- [Pasal 96 (2)]
 
setiap orang
  ~ dianggap telah mengetahui
        Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. -- [Penjelasan Pasal 81]
 
sistem hukum nasional
        •       Yang dimaksud dengan "sistem hukum nasional" adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan... -- [Penjelasan Pasal 17]
•       Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. -- [Pasal 17]
 
  ~ dalam kesatuan
        Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. -- [Penjelasan Pasal 32]
 
sistem perencanaan pembangunan nasional
        sistem perencanaan pembangunan nasional; -- [Pasal 18 d.]
 
skala prioritas
        Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. -- [Pasal 20 (2)]
 
sosialisasi
        Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. -- [Pasal 96 (2)]
 
suara terbanyak
  ~ pengambilan keputusan dilakukan
        Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -- [Pasal 69 (2)]
 


sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
  ~ pengelolaan
        Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain ... -- [Pasal 65 (2)]
 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
  ~ pengelolaan
        Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan ... -- [Pasal 45 (2)]
 
sumber segala sumber hukum negara
        •       Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia ... -- [Penjelasan Pasal 2  1]
•       Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. -- [Pasal 2]
 
surat Presiden
  ~ kepada pimpinan DPR
        Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. -- [Pasal 50 (1)]
 
  ~ memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili
        Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. -- [Pasal 50 (2)]


 
 

T

 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
  ~ memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara
        Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 84 (2)]
 
  ~ penempatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita... -- [Pasal 81]
 
Tambahan Lembaran Daerah
  ~ penempatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita... -- [Pasal 81]
 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  ~ memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara
        Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 84 (1)]
 
  ~ penempatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita... -- [Pasal 81]
 


tanggal diundangkan
  ~ peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat
        Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. -- [Pasal 87]
 
  ~ yang tidak sama
        Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut. -- [Penjelasan Pasal 87]
 
tenaga ahli lihat peneliti dan tenaga ahli
        Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. -- [Pasal 99]
 
terjemahan
  ~ merupakan terjemahan resmi
        Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi. -- [Pasal 91 (2)]
 
  ~ Peraturan Perundang-undangan dalam bahasa asing
        Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang hukum. -- [Pasal 91 (1)]
 
tidak boleh bertentangan
        Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ... -- [Penjelasan Pasal 7 (2)]
 
tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
        •       Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -- [Penjelasan Pasal 10 (1) Huruf d  1]
•       Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. -- [Pasal 10 (2)]
 
tingkat-tingkat pembicaraan
  ~ dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi
        Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. -- [Pasal 75 (3)]
 
  ~ pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. -- [Pasal 75 (2)]
 
tumpang tindih pengaturan atau kewenangan
  ~ mencegah
        Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau... -- [Penjelasan Pasal 33 Ayat (3)]
 
 

U

 

Undang-Undang
        Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. -- [Pasal 1.3.]
 
  ~ dalam keadaan tertentu kebutuhan Rancangan Peraturan Pemerintah
        Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung. -- [Pasal 28 (2)]
 


Undang-Undang
  ~ harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya
        Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. -- [Pasal 74 (1)]
 
  ~ materi muatan
        Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -- [Pasal 10 (1)]
 
  ~ materi muatan mengenai ketentuan pidana
        Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. -- [Pasal 15 (1)]
 
  ~ pengujian oleh Mahkamah Konstitusi
        Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. -- [Pasal 9 (1)]
 
  ~ perencanaan penyusunan dilakukan dalam Prolegnas
        Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. -- [Pasal 16]
 
  ~ perintah
        perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; -- [Pasal 10 (1) b.]
 
  ~ sah dan wajib diundangkan
        Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah ... -- [Pasal 73 (2)]
 
  ~ tahapan pembentukan mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli
        Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. -- [Pasal 99]
 
Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya
        Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. -- [Pasal 4]
 
Undang-Undang Dasar
  ~ merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan
        Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. -- [Pasal 3 (1)]
 
  ~ penempatan dalam Lembaran Negara
        •       Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -- [Pasal 3 (2)]
•       Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. -- [Pasal 3 (3)]
 
  ~ perintah
        Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -- [Pasal 18]
 
Undang-Undang lainnya
  ~ perintah
        perintah Undang-Undang lainnya; -- [Pasal 18 c.]
 
Undang-Undang lihat juga Penyebarluasan Undang-Undang
        Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber... -- [Pasal 90 (2)]
 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
  ~ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
        Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan di ... -- [Pasal 102]
 
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  ~ diundangkan dalam Lembaran Negara
        Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang ... -- [Pasal 82]
 
urgensi
        keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. -- [Pasal 38 (2) c.]
 
urgensi nasional
        keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bid ... -- [Pasal 23 (2) b.]
 
 

W

 

wajib diundangkan
  ~ Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
        Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah ... -- [Pasal 73 (2)]
 
 

Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia