foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Site visit free videos - myxervideos


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1985

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1985
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara penerbitan dan percetakan balai pustaka menjadi perusahaan umum (perum) penerbitan dan percetakan balai pustaka Disahkan pada tanggal 28 Desember 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985
tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 27 Desember 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985
tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 27 Desember 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985
tentang barang yang digunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 2 Desember 1985

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985
tentang perusahaan umum (perum) sang hyang seri Disahkan pada tanggal 28 November 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi perusahaan perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah tiga kali diubahterakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 21 November 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1986 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I, dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran panitia pemilihan Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1991 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985
tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan tahun 1984 Disahkan pada tanggal 13 November 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 13

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1985
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan xxviii menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1985

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985
tentang tunjangan pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik indonesia dan para pensiunan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dibebankankepada keuangan negara Disahkan pada tanggal 6 September 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1984/1985 kepada tahun anggaran 1985/1986 Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 ke tahun anggaran 1986/1987

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985
tentang kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan raya Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1985

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985
tentang penyelenggaraan pos Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985
tentang pelaksanaan undang-undang no. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 5 tahun 1975dan undang-undang no. 2 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 10 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

Ps. 7 (2), 8 (4

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 tentang Tatacara pengajuan calon anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Utusan Golongan-Golongan serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan BersenjataRepublik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 tentang Tatacara pengajuan calon anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Utusan Golongan-Golongan serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan BersenjataRepublik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Ps. 36, 43 (3) dan Ps. 44 (3)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata cara penggantian anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata cara penggantian anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu

Ps. 18, 19, 20, 21

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 5 tahun 1995

Ps. 7 (2), Ps.

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Perumusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan utusan Golongan Karya serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan KaryaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 10 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 44 (3), (7)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1985 tentang Tatacara penelitian dan penilaian terhadap warga negara Indonesia yang terlibat G 30 S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubahterakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1985

Ps. 14

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemilihan umum dan panitia pemilihan Indonesia

Ps. 181

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

Ps. 96 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1986 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I, dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II

Ps. 95 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Ps. 14 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran panitia pemilihan Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah

Ps. 14 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

Ps. 80, 170

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

Ps. 181

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

Ps. 96 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1991 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II tahun 1992

Ps. 95 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Ps. 14 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan tatakerja panitia pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan tatakerja panitia pemilihan Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP 10 Tahun 1995

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP 10 Tahun 1995

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1996 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II Tahun 1997

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985
tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 8 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Penerima Tunjangan Veteran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1999 tentang Tunjangan khusus bagi veteran Republik Indonesia penerima tunjangan veteran yang menetap dan bertempat tinggal di daerah propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

Pasal 15

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985
tentang pokok-pokok organisasi institut agama islam negeri Disahkan pada tanggal 4 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan organisasi Institut Agama Islam Negeri

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1985 tentang Pokok-pokok organisasi Institut Agama Islam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1985
tentang penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham pt. indocement tunggal prakarsa Disahkan pada tanggal 25 Juni 1985

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985
tentang penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan umum (perum) angkasa pura Disahkan pada tanggal 17 Juni 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1987 tentang Penggunaan langsung dana pendapatan dari pengusahaan Komplek Kemayoran oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1985
tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesia Disahkan pada tanggal 10 Juni 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985
tentang sensus ekonomi Disahkan pada tanggal 10 Juni 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi 1986.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985
tentang perlindungan hutan Disahkan pada tanggal 7 Juni 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 tentang Dana reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden no.77 tahun 1985 tentang pengenaan, pemungutan, dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 40 Tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1997

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985
tentang perusahaan umum (perum) pengembangan keuangan koperasi Disahkan pada tanggal 31 Mei 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembangan Usaha

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
tentang jalan Disahkan pada tanggal 31 Mei 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1986 tentang besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Surabaya - Gempol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa di Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Cawang-Semanggi dan jalan tol Jakarta/Cawang-Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Cakung-Cikunir sebagai jalan Tol dan Penambahan Ramp Dukuh pada jalan Tol Jagorawi serta penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penetapan ruas jalan Padalarang-Cileunyi sebagai jalan Tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak sebagai Jembatan Umum tanpa tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tangerang-Merak sebagai jalan tol, penambahan gerbang tol mabar pd jln tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, besarnya tol serta berlangganan pada beberapajalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan ramp tol pada simpang susun gunung putri dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Dupak-Tandes sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol pada jalan tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Serang Timur dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1994 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tandes-Kebomas sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Kalihurip dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Meruya dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Serang barat, Cilegon timur, dan simpang susun Cikupa dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penetapan jalan bebas hambatan lingkar luar Jakarta seksi Sisi ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarip tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Ancol timur dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta penyesuaian besarnya tarif tol Tomang - Cawang - Tanjug Priok - Ancol Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Simpang susun Cimanggis dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan sebagai jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) menuju jalan tol Lingkar Luar Jakarta seksi S dan Penetapan JenisKendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 tentang Penambahan gerbang tol Merak dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1996 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Kebomas-Manyar sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sebagai jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996 tentang Pengalihan gerbang tol pada jalan bebas hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli-Kaligawe sebagai jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol, serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Srondol-Jatingaleh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon-Kanci sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan jalan bebas hambatan serpong-pondok aren barat sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1990 tentang jalan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Pondok Aren-Bintaro viaduct sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek,penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timurpada Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-Sadang dan Ruas Padalarang-Cikamuning sebagai bagian dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta seksi W2 bagian ruas Pondok Pinang - Veteran dan seksi E1 bagian ruas Taman Mini Interchange - Jatiwarna sebagai Jalal Tol dan penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1969 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut Disahkan pada tanggal 11 April 1985

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa Disahkan pada tanggal 11 April 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan berikat (bonded zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1987 tentang Terminal peti kemas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penetapan Badan Pelaksana bursa komoditi sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan informasi muatan dan ruang kapal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dibidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Kredit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhanan Disahkan pada tanggal 22 April 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan tugas pelayanan didaerah lingkungan kerja pelabuhan utama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan jabatan kesyahbandaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1987 tentang Terminal peti kemas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985
tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 Disahkan pada tanggal 13 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran PPN dan PPn barang mewah atas penyerahan barang modal dan jasa kena pajak kepada PT. Bimantara Eka Santosa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong

Ps. 16

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 tentang Perubahan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 51 tahun 1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1988 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keppres No.18/1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 24 tahun 1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran yang untuk penerbitan surat kabar dan majalah dan atas penyerahan surat kabar serta majalah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

Ps. 16

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1988

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran besar

Ps. 16

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1991

Ps. 16

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak ke, dari dan antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk tujuanEkspor (EPTE)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 32 tahun 1977 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1977 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985
tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pimpinan majelis permusyawaratan rakyat sementara dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 1

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1985 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1985 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985
tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985
tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

Ps. 2, 4

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

Ps. 1, 2 dan Ps. 4

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok mantan pejabat negara dan janda/dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1985
tentang penyesuaian pensiun pokok bekas presiden dan bekas wakil presiden serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985
tentang perubahan pp no. 7/1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat Nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri dilingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan jabatan kesyahbandaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan Widyaiswara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1990 tentang Tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara langsung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan jabatan pustakawan, teknisi penerbangan, penguji mutu barang, dan pranata komputer

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985
tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Penerima Tunjangan Veteran

Ps. 1, 3

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1985 tentang Pemberian tunjangan perintis pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

Ps. 1 dan Ps. 3

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas PP No.14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas PP No.14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas PP No.14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Keenam PP 14-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Keenam PP 14-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Keenam PP 14-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan

Pasal 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Penerima Tunjangan Veteran

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1980 tentang Pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1992

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985
tentang hak keuangan/administratif jaksa agung, panglima angkatan bersenjata dan gubernur bank indonesia Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

Ps. 3

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia

Ps. 1 dan Ps. 3

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985
tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 tentang Penyesuaian pensiun pokok bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

Ps. 1, 2

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1985 tentang Gaji pokok pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan anggota Lembaga Tinggi Negara serta uang kehormatan anggota Lembaga Tertinggi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

Ps. 1 dan Ps. 2

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1985 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 50 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1985 tentang Uang sidang Menteri Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1990 tentang Uang sidang Menteri Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1985

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985
tentang perusahaan umum (perum) bio farma Disahkan pada tanggal 8 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Bio Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985
tentang perusahaan umum (perum) pelabuhan iv Disahkan pada tanggal 5 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985
tentang perusahaan umum (perum) pelabuhan iii Disahkan pada tanggal 5 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985
tentang perusahaan umum (perum) pelabuhan ii Disahkan pada tanggal 5 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985
tentang perusahaan umum (perum) pelabuhan i Disahkan pada tanggal 5 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985
tentang perusahaan umum angkasa pura Disahkan pada tanggal 21 Januari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986 tentang Perubahan nama perusahaan umum (perum) angkasa pura menjadi perusahaan umum (perum) angkasa pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

Ps. 7 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang dan Unit Keselamatan penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(Perum) Angkasa Pura I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985
tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya Disahkan pada tanggal 7 Januari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1983 tentang tarif biaya tera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penilaian Terhadap Teknis Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

Pasal 2 & 4

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985
tentang penetapan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 Disahkan pada tanggal 7 Januari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1987 tentang Pembebanan pajak pertambahan nilai impor atas barang dan bahan yang berkaitan dengan ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 51 tahun 1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1988 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1988 tentang Pembebanan pajak pertambahan nilai atas impor bentukan dan acuan tertentu serta wadah/tahang/kemasan untuk barang yang berkaitan dengan ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keppres No.18/1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 24 tahun 1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id