foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Site visit free videos - myxervideos


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2001

  

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001

Tentang penundaan ketiga berlakunya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penundaan Keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana pertimbangan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2002
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.02/2005 Tahun 2005 tentang
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2005 Tahun 2005 tentang
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2005 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Disahkan pada tanggal 19 Desember 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PDF
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

Tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Disahkan pada tanggal 14 Desember 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001

Tentang alat dan mesin budidaya tanaman. Disahkan pada tanggal 7 Desember 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 182/Kpts/KP.150/3/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alat dan Mesin Pertanian
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 402/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian
Pasal 9 ayat (5), 11, 12 (3)
ditimbang oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001

Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt wisma nusantara international. Disahkan pada tanggal 7 Desember 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001

Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt socfin indonesia. Disahkan pada tanggal 7 Desember 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001

Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt. telekomunikasi indonesia tbk.. Disahkan pada tanggal 7 Desember 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001

Tentang irigasi. Disahkan pada tanggal 5 Desember 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001

Tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa. Disahkan pada tanggal 30 November 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001

Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Disahkan pada tanggal 30 November 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001

Tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Disahkan pada tanggal 26 November 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 478/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Formulasi
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 483/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pencabutan Pendaftaran dan Izin Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Eksport
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/Tp.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama dan Kadar Bahan Aktif
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Permberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/TP.270/5/20003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005 tentang Komisi Pestisida
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Dosis Aplikasi dan Jenis Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 515/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Kadar Bahan Aktif Pestisida
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/OT.160/4/2008 Tahun 2008 tentang Komisi Pestisida
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1987 tentang penetapan dan penggunaan laba serta cara pengurusan dan penggunaan cadangan umum perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina). Disahkan pada tanggal 26 November 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001

Tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota. Disahkan pada tanggal 14 November 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001

Tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1998 tentang pengeluaran atau pemasukan mata uang rupiah dari atau ke dalam wilayah republik indonesia. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001

Tentang kebandarudaraan. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM72 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno " Hatta
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) Tentang Satuan Pengukuran (Unit Of Measurements)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2010 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Lombok Baru
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviatlon Safety Regulatlon Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001

Tentang kepelabuhan. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2009 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Dumai (Indonesia) - Malaka (Malaysia)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Pasal 13
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara PT.Arutmin Indonesia Di Tanjung Pemancingan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001

Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen dalam negeri. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan penerbangan garuda indonesia. Disahkan pada tanggal 17 September 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

Tentang retribusi daerah. Disahkan pada tanggal 13 September 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

Tentang pajak daerah. Disahkan pada tanggal 13 September 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 55-2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001

Tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara. Disahkan pada tanggal 13 September 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara Republik Indonesia pada PT Socfin Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara Republik Indonesia pada PT Wisma Nusantara International
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim kebijakan privatisasi badan usaha milik negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahan Umum (Perum) Damri.
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan DR. IR. Syafruddin Arsyad Temenggung, M.R.P. sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahan Umum (Perum) Damri.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham di Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT PINDAD, PT DAHANA, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kerata Api, pt Industri Telekomunikasi Indonesia dan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2002 tentang Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga dan Penggabungan PerusahaanPerseroan (Persero) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia sebelum menggabungkan diri ke dalam PT Bank Mandiri
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan pada Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001

Tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada badan penyehatan perbankan nasional kepada menteri negara badan usaha milik negara. Disahkan pada tanggal 19 September 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang tidak Menyelesaikan Kewajiban Pemegang Saham
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelabuhan indonesia iv. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan listrik negara. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001

Tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001

Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikat Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1 - 2001)
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ot.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 432/Kpts/OT.130/9/2003 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority) Pangan Organik
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
Pasal 3 ayat (2) & Pasal 8 ayat (4)
ditimbang oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Perlindungan Konsumen Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001

Tentang badan perlindungan konsumen nasional. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001

Tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disahkan pada tanggal 13 Juli 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001

Tentang pembentukan kabupaten administrasi kepulauan seribu, propinsi daerah khusus ibukota jakarta. Disahkan pada tanggal 3 Juli 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001

Tentang tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan standardisasi nasional. Disahkan pada tanggal 30 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. angkasa pura ii. Disahkan pada tanggal 30 Juni 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001

Tentang penyelenggaraan tugas pembantuan. Disahkan pada tanggal 18 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai desa
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia
-
diingat oleh
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001

Tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Disahkan pada tanggal 14 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001

Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman. Disahkan pada tanggal 12 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. dok dan perkapalan surabaya. Disahkan pada tanggal 12 Juni 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 134 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas tenaga nuklir. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001

Tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan perbankan nasional. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada badan penyehatan perbankan nasional kepada menteri negara badan usaha milik negara
-
diingat oleh
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang tidak Menyelesaikan Kewajiban Pemegang Saham
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan DR. IR. Syafruddin Arsyad Temenggung, M.R.P. sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) dibidang Pengelolaan Aset
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. asuransi ekspor indonesia. Disahkan pada tanggal 5 Juni 2001



 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan (persero). Disahkan pada tanggal 5 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara Republik Indonesia pada PT Socfin Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara Republik Indonesia pada PT Wisma Nusantara International
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim kebijakan privatisasi badan usaha milik negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham di Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT PINDAD, PT DAHANA, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kerata Api, pt Industri Telekomunikasi Indonesia dan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga dan Penggabungan PerusahaanPerseroan (Persero) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia sebelum menggabungkan diri ke dalam PT Bank Mandiri
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan pada Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) dibidang Pengelolaan Aset
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Perpres 19-2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001

Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kebudayaan dan pariwisata. Disahkan pada tanggal 5 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001

Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial. Disahkan pada tanggal 5 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001

Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan koordinasi survei dan pemetaan nasional. Disahkan pada tanggal 5 Juni 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2000 tentang pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Disahkan pada tanggal 28 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1990 tentang jalan tol. Disahkan pada tanggal 21 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Pondok Aren-Bintaro viaduct sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan serta besarnya tarif tol
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek,penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek,penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timurpada Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-Sadang dan Ruas Padalarang-Cikamuning sebagai bagian dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta seksi W2 bagian ruas Pondok Pinang - Veteran dan seksi E1 bagian ruas Taman Mini Interchange - Jatiwarna sebagai Jalal Tol dan penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan TOL

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001

Tentang penyelenggaraan dekonsentrasi. Disahkan pada tanggal 21 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan tugas pembantuan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia
-
diingat oleh
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005 tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008 tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001

Tentang penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001

Tentang penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1993. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas PP No.14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 17tahun 1993. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001

Tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota kepolisian negara republik indonesia. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001

Tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota tentara nasional indonesia. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001

Tentang penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001

Tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001

Tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara republik indonesia. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
mendasarkan oleh
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI Di Lingkungan Kepolisian Negara RI
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RI
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lampiran
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia�

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001

Tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
mendasarkan oleh
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
-
mendasarkan oleh
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2003
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
-
ditimbang oleh
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP 12-2003 Tentang Perubahan PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 27-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP 70

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001

Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1997. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2001
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
mendasarkan oleh
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
-
ditimbang oleh
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 11-2003 Tentang Perubahan PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP 26-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001

Tentang perubahan ketiga peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atapinjaman luar neger. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Menkeu Nomor 43/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekunstruksi wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska bencana alam gempa bumi dan Tsunami
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumat
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001

Tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1993 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero) dan pembubaran perusahaan negara lokananta. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. bank tabungan negara. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001

Tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. perhotelan dan perkantoran indonesia dan penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. hotel indonesia natour. Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) damri. Disahkan pada tanggal 1 Mei 2001

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

Tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disahkan pada tanggal 27 April 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan tugas pembantuan
Ps. 19
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan mesin budidaya tanaman
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2002
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004
-
diingat oleh
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ot.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.160/3/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Pertanian Pembangunan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. kimia farma. Disahkan pada tanggal 25 April 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001

Tentang tarif jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan urusan logistik. Disahkan pada tanggal 16 April 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001

Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan makanan. Disahkan pada tanggal 16 April 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001

Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan tenaga nuklir nasional. Disahkan pada tanggal 3 April 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001

Tentang pengalihan status anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural. Disahkan pada tanggal 27 Maret 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.
Ps. 9
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.
Ps. 9
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002
-
dicabut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001

Tentang pengalihan bentuk perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) menjadi perusahaan perseroan (persero). Disahkan pada tanggal 23 Maret 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001

Tentang penundaan kembali berlakunya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Penundaan ketiga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penundaan Keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001

Tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Disahkan pada tanggal 22 Maret 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
ditimbang oleh
Peraturan Menkeu Nomor 11/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.
Pasal 1 angka 1 (g) dan Pasal 2 ayat (2)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001

Tentang informasi keuangan daerah. Disahkan pada tanggal 19 Maret 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt indonesia farma. Disahkan pada tanggal 19 Februari 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan gas negara. Disahkan pada tanggal 19 Februari 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001

Tentang pupuk budidaya tanaman. Disahkan pada tanggal 19 Februari 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
Pasal 6 ayat (4), 8 (3), 9 (2)
ditimbang oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/tp.310/3/2003 Tahun 2003 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003
Pasal 20 ayat (1) b, 22 (1), 25 (2)
ditimbang oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
Pasal 16 (2), 17 (2)
ditimbang oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik
Pasal 21 ayat (1), 25 (1)
ditimbang oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ot.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 427/Kpts/SR.130/8/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/TP.310/3/2003 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004 Tahun 2004 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/SR.130/2/2004 Tahun 2004 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Pert/SR.130/2/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 Tahun 2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/3/2011 Tahun 2011 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001

Tentang pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah. Disahkan pada tanggal 14 Februari 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001

Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. jasa raharja. Disahkan pada tanggal 14 Februari 2001



 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001

Tentang pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi timor timur. Disahkan pada tanggal 9 Februari 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001

Tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Disahkan pada tanggal 5 Februari 2001

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001

Tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Disahkan pada tanggal 5 Februari 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
-
diingat oleh
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101) Tentang Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Ballons, Kites, Unmanned Rockets And Unmanned Free Ballons)
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers)
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulations Part 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Providers)
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Service Personel Licensing, Rating, Training A
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulations Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amandement 1) Tentang Standar Kelaikanudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Cert
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM61 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification And Registr
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM72 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
-
ditimbang oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) Tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulation Part 92) Tentang Pengangkutan Bahan Dan/Atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (Safe Transport Of Dangerous Goods By Air)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulations Part 173) Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (Instrument Flight Procedure Design)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certif
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Fli
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) Tentang Satuan Pengukuran (Unit Of Measurements)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2010 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Lombok Baru
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM56 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (Civil Aviation Safety Regulations Part 60) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (Synthetic Training Devices)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviatlon Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operatlng Requirements For Training Centers)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviatlon Safety Regulatlon Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM80 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM98 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001

Tentang pengamanan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Disahkan pada tanggal 10 Januari 2001

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001

Tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah. Disahkan pada tanggal 3 Januari 2001

PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id