foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1979

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979
tentang pemberian pensiun tambahan dalam tahun anggaran 1979/1980 kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 27 Desember 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979
tentang pemberian gaji bulan keempat belas dalam tahun anggaran 1979/1980 kepada pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 27 Desember 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979
tentang pengusahaan listrik Disahkan pada tanggal 17 Desember 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perusahaan Umum Listrik Negara.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1979
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii banda aceh besar dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii banda aceh ke pemukiman janthoi di kecamatan seulimeum wilayah kabupaten daerah tk. ii aceh besar Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979
tentang penyusutan arsip Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 673/Kpts/OT.210/12/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Bab III Huruf A Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/Kpts/OT.210/10/1999 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Kpts/OT.140/2/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/KPTS/OT.210/X/1999 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/4/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian

Pasal 4 & 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 4 & 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

Pasal 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979
tentang pemindahan ibukota kabupaten dati ii cirebon dari wilayah kotamadya dati ii cirebon ke kota sumber Disahkan pada tanggal 29 September 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang pemberhentian pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 29 September 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Ps. 4 (2)a dan b

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang Perpanjangan batas usia pensiun Jaksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

Ps. 4

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian.

Ps. 4

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1987 tentang Batas usia pensiun bagi pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

Ps. 4

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1992 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pranata nuklir dan pengawas radiasi

Ps. 4

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pustakawan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pemeriksa pajak

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan penilai pajak bumi dan bangunan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pemeriksa bea dan cukai

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Sandiman

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pamong belajar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pamong belajar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

Ps. 4

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1996 tentang Perpanjangan masa batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1996 tentang Perpanjangan masa batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan agen

Ps. 4

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1996 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan perekayasa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 5 tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 64 tahun 1992 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.430/5/2002 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Sekretariat Jenderal

-

melandasi oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua PP 32-1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua PP 32-1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua PP 32-1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 799/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

Ps.12

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatLingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

sepanjang mengatur batas usia pensiun ba

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979
tentang perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah no. 16 tahun 1970 yang diubah dengan peraturan pemerintah no. 11 tahun 1976, peraturan pemerintah no. 1 tahun 1978 dan peraturan pemerintah no. 29 tahun 1978 Disahkan pada tanggal 28 September 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979
tentang pemindahan ibukota kabupaten dati ii gorontalo dari isimu ke limboto Disahkan pada tanggal 28 September 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979
tentang pemindahan ibukota propinsi dati i sumatera barat dari bukit tinggi ke padang Disahkan pada tanggal 26 September 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1979
tentang pembubaran perusahaan negara perkapalan dan dok alirmenjaya dan penggabungannya kedalam perusahaan perseroan (persero) pt. galangan koja indonesia Disahkan pada tanggal 26 September 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1979
tentang pembentukan kecamatan cipatujah, panca tengah, bojong gambir masing-masing di kabupaten daerah tingkat ii tasikmalaya dan kecamatan cimerak di kabupaten daerah tingkat ii ciamis dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 22 September 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1979
tentang pembentukan kota administratif jayapura Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979
tentang perubahan atas pp no. 38/1973 tentang tanda kehormatan parasamya purnakarya nugraha Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979
tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada daerah tingkat i Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1979
tentang pemindahan ibukota kecamatan nguntoronadi kabupaten dati ii wonogiri dari desa nguntoronadi ke desa kedungrejo Disahkan pada tanggal 6 Agustus 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia dalam perseroan terbatas departemen store indonesia sarinah. Disahkan pada tanggal 10 Juli 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979
tentang pelaksanaan sensus penduduk Disahkan pada tanggal 2 Juli 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang Sensus Penduduk Tahun 1990

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1979
tentang pembentukan kecamatan-kecamatan sukakarya dan sukajaya di wilayah kotamadya daerah tingkat ii sabang Disahkan pada tanggal 30 Juni 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979
tentang penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan negara tertentu serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 30 Juni 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil bekas pegawai perusahaan negara garam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1979
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1978/1979 kepada tahun anggaran 1979/1980 Disahkan pada tanggal 30 Juni 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1980 tentang Pemindahan atas Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Tahun Anggaran 1980/1981

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979
tentang penyertaan modal negara ri untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dibidang produksi gula Disahkan pada tanggal 25 Juni 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Produksi Gula

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1979
tentang pengangkatan calon/pegawai perusahaan jawatan kereta api menjadi calon/pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 25 Juni 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979
tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 25 Juni 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 298/Kpts/OT.160/7/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1979
tentang pembubaran perusahaan perikanan negara sumatera utara Disahkan pada tanggal 16 Juni 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii ambon Disahkan pada tanggal 12 Juni 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii batang hari dari kenali asem ke muara bulian Disahkan pada tanggal 26 Mei 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979
tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 25 Mei 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979
tentang penilaian pekerjaan pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 15 Mei 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979
tentang pemberian gaji bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 1979/1980 kepada pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 14 Mei 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979
tentang pembentukan kota administratif dumai Disahkan pada tanggal 11 April 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii tebing tinggi Disahkan pada tanggal 11 April 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1979
tentang penyertaan modal negara ri dalam bidang pengusahaan dan pengembangan industri pupuk urea. Disahkan pada tanggal 2 April 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979
tentang pengangkatan pegawai yang bekerja pada pemerintah propinsi daerah tingkat i timor timur menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 26 Maret 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengangkatan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

Ps. 10

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pangkat permulaan dalam jabatan struktural pada Pemerintah Daerah Tingkat II di propinsi Timor Timur

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979
tentang penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan pokok anak yatim/piatu anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 26 Maret 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979
tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 22 Februari 1979

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979
tentang penyesuaian pensiun pokok pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda/dudanya Disahkan pada tanggal 22 Februari 1979

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1979
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan x menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 21 Februari 1979

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price