foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1983

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983
tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983
tentang pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 tentang Peniadaan pemungutan perpajakan terhadap Deposito Berjangka dan Tabungan-tabungan lainnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983
tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan 1984 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983
tentang pendaftaran pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan dan persyaratan pengajuan keberatan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan, dan atasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1986 tentang tatacara pemeriksaan dibidang perpajakan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan, dan atasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1986 tentang tatacara pemeriksaan dibidang perpajakan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983
tentang pembentukan kotamadya batam di wilayah propinsi daerah tingkat i riau Disahkan pada tanggal 7 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 17

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983
tentang pembentukan kecamatan gunungsari, labuapi dan sekotong tengah di kab. daerah tingkat ii lombok barat dalam wilayah propinsi daerah tingkat i nusa tenggara barat Disahkan pada tanggal 8 November 1983

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1982/1983 kepada tahun anggaran 1983/1984 Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1984 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Tahun Anggaran 1984/1985

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983
tentang pembentukan kota administratip tanjung pinang Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1983

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1977 tentang asuransi sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 27 September 1983

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983
tentang pemindahan ibukota kabupaten dati ii semarang ke kota ungaran di wilayah kab. dati ii semarang Disahkan pada tanggal 2 September 1983

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 25 Agustus 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan UmumAngkasa Pura kepada Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Damri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1985 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara penerbitan dan percetakan balai pustaka menjadi perusahaan umum (perum) penerbitan dan percetakan balai pustaka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. LEPPIN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Cilacap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Ujung Pandang

-

diingat oleh

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan perusahaan umum (perum) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1982 tentang penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang Industri kertas terpadu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Sasana Bhanda serta pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Indah Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republlik Indonesia ke dalam Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII,Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1987 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengalihan bentuk Pusat Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran perusahaan Negara metrika dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan Negara metrika ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Galangan Kodja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang dan Unit Keselamatan penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Iskandar Muda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PT.Pelni)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI. kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan XXXI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT.Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepubIik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) Jasa Tirta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina ke dalam modal saham perusahaan perseroan(Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) PT. Leppin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Negara Perkebunan XIX menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Dok Kapal dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut ke dalam modal saham Perusahaan Perseoran(Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) industri sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Kimia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengeringan Tembakau Bojonegoro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Blabak menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang industri elektronika profesional dan komponen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap ke dalam modal sahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Blapak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Padalarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang pertama dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perseroan Terbatas dalam bidang jasa pemeriksaan pra-pengapalan barang-barang impor Indonesia di luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi Perusahaan Umum (Perum)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya kedalam modal Perusahaan Umum (Perum)Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1980 tentang Penyerahan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Pembangunan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan dan Perkantoran Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan taman wisata Candi Borobudur dan taman wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham PT. Konservasi energi abadi (PT. Koneba)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pindad

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kawasan Industri Cilacap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. PAL Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Aneka Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Barata Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII ke dalam Modal Saham PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Len Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indoensia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1996 tentang Tim penelitian proyek-proyek pemerintahan dan badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Bio Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt dok dan perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penambaan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perseroan (persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt aneka tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pupuk sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt rajawali nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt adhi karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan raya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983
tentang tarif biaya tera Disahkan pada tanggal 11 Juli 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1983 tentang tarif biaya tera

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1983
tentang pembentukan kecamatan belopa, bua, wara utara, lamasi dan sukamaju di kabupaten daerah tingkat ii luwu dalam propinsi daerah tingkat i sulawesi selatan Disahkan pada tanggal 22 Juni 1983

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
tentang perubahan nama kotamadya daerah tingkat ii tanjung karang, teluk betung menjadi kotamadya daerah tingkat ii bandar lampung Disahkan pada tanggal 17 Juni 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983
tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan Disahkan pada tanggal 13 Juni 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas gaji pegawai negeri bulan ketigabelas untuk sumbangan wajib koperasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983
tentang kesehatan masyarakat veteriner Disahkan pada tanggal 13 Juni 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.260/12/94 Tahun 1994 tentang Klasifikasi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2002 Tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (Good Farming Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/TN.530/10/2002 Tahun 2002 tentang Penyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tahun 2003 tentang Pernyataan Papua Bebas Dari Penyakit Anthrax

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.640/10/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Pulau Ambon dan Pulau Seram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/9/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Standar Balai Besar Veteriner Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/KPTS/OT.210/8/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perilaku Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat Bebas Penyakit Hewan Menular Brucellosis Pada Sapi dan Kerbau

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 606/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Choleraa) Pada Ternak Babi Di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 Tahun 2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan iii Disahkan pada tanggal 30 Mei 1983

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor Disahkan pada tanggal 14 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Reasuransi Umum Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Reasuransi Indonesia Utama

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1983
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam modal saham pt. indonesian consorsium of construction industries (pt. icci) Disahkan pada tanggal 5 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1987 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Istaka Karya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983
tentang perusahaan umum pengerukan Disahkan pada tanggal 30 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983
tentang perusahaan umum pelabuhan iv Disahkan pada tanggal 30 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983
tentang perusahaan umum pelabuhan iii Disahkan pada tanggal 30 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983
tentang perusahaan umum pelabuhan ii Disahkan pada tanggal 30 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983
tentang perusahaan umum pelabuhan i Disahkan pada tanggal 30 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1977 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 30 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1985

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1983
tentang pembentukan kecamatan cisoka di kabupaten dati ii tangerang, kecamatan takoka, kecamatan tanggeung, agrabinta, naringgul di kabupaten dati ii cianjur kecamatan selawi, leuwigoong, cibalong, banjarwangi dan talegong di kabupaten dati ii garutdalam wilayah propinsi dati i jawa barat Disahkan pada tanggal 24 April 1983

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983
tentang pembinaan kepelabuhanan Disahkan pada tanggal 25 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan tugas pelayanan didaerah lingkungan kerja pelabuhan utama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penangguhan berlakunya beberapa ketentuan mengenai pungutan uang kesyahbandaran (PUK)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan jabatan kesyahbandaran

Huruf a

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1987 tentang Terminal peti kemas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 21 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1983
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang pergudangan barang impor dan ekspor Disahkan pada tanggal 21 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Sasana Bhanda serta pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983
tentang penambahan penyertaan modal negara repubik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. aneka gas industri Disahkan pada tanggal 13 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1978 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara bio farma menjadi perusahaan umum Disahkan pada tanggal 13 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan xii, perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan xiii dan perusahaan persero (persero) pt. perkebunan xiv Disahkan pada tanggal 13 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983
tentang perubahan batas wilayah kotamadya dati ii banda aceh Disahkan pada tanggal 14 Februari 1983

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1983
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri logam Disahkan pada tanggal 11 Februari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pindad

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983
tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum), dan perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 25 Januari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Aspal Negara menjadi perusahaan perseron (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan UmumAngkasa Pura kepada Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Damri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1985 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1985 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara penerbitan dan percetakan balai pustaka menjadi perusahaan umum (perum) penerbitan dan percetakan balai pustaka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. LEPPIN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Cilacap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Ujung Pandang

-

diingat oleh

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan perusahaan umum (perum) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1982 tentang penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang Industri kertas terpadu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Sasana Bhanda serta pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Indah Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII,Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1987 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengalihan bentuk Pusat Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran perusahaan Negara metrika dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan Negara metrika ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Galangan Kodja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang dan Unit Keselamatan penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PT.Pelni)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI. kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan XXXI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT.Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepubIik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) Jasa Tirta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina ke dalam modal saham perusahaan perseroan(Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) PT. Leppin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Negara Perkebunan XIX menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Dok Kapal dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut ke dalam modal saham Perusahaan Perseoran(Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) industri sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Kimia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengeringan Tembakau Bojonegoro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Blabak menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang industri elektronika profesional dan komponen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap ke dalam modal sahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Blapak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Padalarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang pertama dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perseroan Terbatas dalam bidang jasa pemeriksaan pra-pengapalan barang-barang impor Indonesia di luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi Perusahaan Umum (Perum)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya kedalam modal Perusahaan Umum (Perum)Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1980 tentang Penyerahan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Pembangunan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan dan Perkantoran Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan taman wisata Candi Borobudur dan taman wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham PT. Konservasi energi abadi (PT. Koneba)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pindad

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kawasan Industri Cilacap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. PAL Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Aneka Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Barata Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII ke dalam Modal Saham PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Len Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indoensia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1996 tentang Tim penelitian proyek-proyek pemerintahan dan badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Bio Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt dok dan perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam rangka pengalihan bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penambaan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perseroan (persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt aneka tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pupuk sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt rajawali nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt adhi karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983
tentang sensus pertanian Disahkan pada tanggal 21 Januari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian 1983.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republlik Indonesia ke dalam Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sensus Pertanian Tahun 1993

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983
tentang perlakuan terhadap calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas Disahkan pada tanggal 19 Januari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price