foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1993

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pengembangan pariwisata bali Disahkan pada tanggal 3 Desember 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. len industri Disahkan pada tanggal 3 Desember 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan xvii dan penambahan penyertaan modal negara ri yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan xvii ke dalam modal saham perusahaanperseroan (persero) pt perkebunan xv-xvi Disahkan pada tanggal 30 November 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. taman wisata candi borobudur, prambanan dan ratu boko Disahkan pada tanggal 11 November 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang analisis mengenai dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai dampak lingkungan hidup

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993
tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1993
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perseroan terbatas dalam bidang jasa pengolahan limbah industri bahan berbahaya dan beracun di cileungsi - bogor, jawa barat Disahkan pada tanggal 29 September 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. angkutan sungai, danau dan penyeberangan Disahkan pada tanggal 28 September 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1997 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 16 Agustus 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993
tentang pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1992/1993 ke tahun anggaran 1993/1994 Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang kendaraan dan pengemudi Disahkan pada tanggal 14 Juli 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009 tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM62 Tahun 2011 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol Dalam Kota Di DKI Jakarta

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang prasarana dan lalu lintas jalan Disahkan pada tanggal 14 Juli 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009 tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM62 Tahun 2011 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol Dalam Kota Di DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Disahkan pada tanggal 5 Juli 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang angkutan jalan Disahkan pada tanggal 5 Juli 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009 tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM62 Tahun 2011 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol Dalam Kota Di DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993
tentang pemberian hak guna bangunan atas tanah dalam kawasan-kawasan tertentu di propinsi riau Disahkan pada tanggal 17 Juni 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan 1984 Disahkan pada tanggal 10 Juni 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1985 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pimpinan majelis permusyawaratan rakyat sementara dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 10 Juni 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993
tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 10 Juni 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 1991 Disahkan pada tanggal 10 Juni 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak ke, dari dan antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk tujuanEkspor (EPTE)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. barata indonesia Disahkan pada tanggal 27 Mei 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. aneka tambang Disahkan pada tanggal 27 Mei 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pal indonesia Disahkan pada tanggal 24 Mei 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. kawasan industri cilacap Disahkan pada tanggal 24 Mei 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. semen kupang Disahkan pada tanggal 17 Mei 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pupuk kalimantan timur Disahkan pada tanggal 17 Mei 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. garam Disahkan pada tanggal 17 Mei 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan penerbangan garuda indonesia Disahkan pada tanggal 5 Mei 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. tambang batubara bukit asam Disahkan pada tanggal 5 Mei 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batu Bara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batu Bara Bukit Asam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. kertas kraft aceh Disahkan pada tanggal 5 Mei 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 5 Mei 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero) dan pembubaran perusahaan negara Lokananta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993
tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek Disahkan pada tanggal 31 Maret 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993
tentang tatacara permintaan pendaftaran merek Disahkan pada tanggal 31 Maret 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok mantan pejabat negara dan janda/dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 1993

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1985 tentang hak keuangan/administratif jaksa agung, panglima angkatan bersenjata, dan gubernur bank indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak keuangan/administratif jaksa agung, panglima tentara nasional Indonesia dan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan menteri negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1985 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana telah diubah denganperaturan pemerintah nomor 55 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1993

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional Indonesia pusat dan janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 1993

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir denganperaturan pemerintah nomor 52 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 16/1993

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1992 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan penilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa bea dan cukai, pengawas ketenagakerjaan, pengamat meteorologi dan geofisika, penyuluh kehutanan, juru penerang, pekerja sosial, pengawas keuangan dan pembangunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan pemeriksa pajak, agen, statistisi, dan penyuluh perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim dan janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1993 kedalam gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan pegawai Badan Urusan Logistik menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1995 tentang Tunjangan teknisi siaran, andalan siaran dan andikara siaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan petugas pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 27 Maret 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 1998

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ps. 32

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993
tentang larangan perangkapan jabatan hakim agung dan hakim Disahkan pada tanggal 27 Februari 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993
tentang pembentukan kota administratif batu Disahkan pada tanggal 27 Februari 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993
tentang bentuk dan isi surat paten Disahkan pada tanggal 22 Februari 1993

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya Disahkan pada tanggal 19 Februari 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan seni dan budaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 17 Februari 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993
tentang penyelenggaraan telekomunikasi Disahkan pada tanggal 16 Februari 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993
tentang perubahan peraturan pemeritah nomor 17 tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 28 Januari 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1993

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pindad Disahkan pada tanggal 28 Januari 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro Disahkan pada tanggal 28 Januari 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1993
tentang obligasi perusahaan umum (perum) pegadaian Disahkan pada tanggal 18 Januari 1993

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. petrokimia gresik Disahkan pada tanggal 9 Januari 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993
tentang penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham pt. konservasi energi abadi (pt. koneba) Disahkan pada tanggal 8 Januari 1993

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Konversi Energi Abadi (PT KONEBA)

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Konversi Energi Abadi (PT KONEBA)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. rajawali nusantara indonesia Disahkan pada tanggal 8 Januari 1993

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price