foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Site visit free videos - myxervideos


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2008

 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2008

tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt kertas basuki rachmat Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008



 

 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2008
tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt kertas blabak Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008



 

 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2008
tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt prasadha pamunah limbah industri Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008



 

 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008
tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt jakarta international hotels & development, tbk Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2008
tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt intirub Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2008
tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt atetlier mechanic indonesia Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008
tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2008
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan gas negara tbk Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008
tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyeleggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008
tentang Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008
tentang pemindahan ibu kota kabupaten padang pariaman dari wilayah kota pariaman ke nagari parit malintang kecamatan enam lingkung kabupaten padang pariaman provinsi sumatera barat Disahkan pada tanggal 30 Desember 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan pengelola aset Disahkan pada tanggal 24 Desember 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2008
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan tenaga nuklir nasional Disahkan pada tanggal 18 Desember 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008
tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan Disahkan pada tanggal 16 Desember 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2007 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang pembiayaan infrastruktur Disahkan pada tanggal 16 Desember 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang guru Disahkan pada tanggal 1 Desember 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perdagangan Disahkan pada tanggal 10 November 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008
tentang nomor pokok pengusaha barang kena cukai Disahkan pada tanggal 10 November 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 17

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Ps. 17

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol

Ps. 17

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Pasal 17

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008
tentang perubahan ketiga pp 48-1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan Disahkan pada tanggal 4 November 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1974 tentang Pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2008
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. industri soda indonesia Disahkan pada tanggal 4 November 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008
tentang pencabutan pp 2-2000 tentang penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt. industri soda indonesia ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt. garam Disahkan pada tanggal 4 November 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008
tentang tata cara pelaksanaan hubungan dan kerja sama kepolisian negara ri Disahkan pada tanggal 21 Oktober 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008
tentang pendirian perusahaan penerbit surat berharga syariah negara indonesia Disahkan pada tanggal 21 Oktober 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008
tentang besaran nilai simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 9 Oktober 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatLingkungan.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang majelis rakyat papua Disahkan pada tanggal 9 Oktober 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008
tentang pelaksanaan undang-undang yayasan Disahkan pada tanggal 23 September 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu Disahkan pada tanggal 23 September 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008
tentang perubahan pp 10-2004 tentang pendirian perusahaan perseroan (pesero) di bidang pengelolaan asset Disahkan pada tanggal 4 September 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang sistem pengendalian intern pemerintah Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

Ps. 57 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tahun 2010 tentang Standar Reviu Atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008
tentang perubahan nama kabupaten selayar menjadi kabupaten kepulauan selayar provinsi sulawesi selatan Disahkan pada tanggal 21 Agustus 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008
tentang hak keuangan/administrasi bagi ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah serta mantan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah beserta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 18 Agustus 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Besarnya Tabungan Hari Tua Dan Asuransi Kematian Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008
tentang pendirian perusahaan penerbit surat berharga syariah negara indonesia Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008
tentang perusahaan penerbit surat berharga syariah negara Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Ps. 3(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Ps.3(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia V

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
tentang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 2 (5), Ps. 14, Ps. 18

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Pemungutan Bea Keluar.

Ps. 2 (3), Ps. 3 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/11/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan ekspor (HPE) atas Barang Tertentu

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekpor Atas Barang Ekpsor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/11/2009 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

Pasal 5 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/Per/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

Pasal 2 ayat (3), 3 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

Pasal 8 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/01/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/02/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 2 ayat (3) & 3 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008
tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.26, 27, 28, 29

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 Tahun 2010 tentang Monitoring,Evaluasi,Pelaporan,Publikasi,Dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah

Ps. 14 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

Ps. 23

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 14 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

Pasal 26

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008
tentang jenis dan tarif atas penerimaan bukan pajak yang berlaku pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya Disahkan pada tanggal 23 Juli 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008
tentang jenis dan tarif atas penerimaan bukan pajak yang berlaku pada kementerian negara lingkungan hidup Disahkan pada tanggal 23 Juli 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi Disahkan pada tanggal 23 Juli 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 9

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (pesero) pt pengembangan pariwisata bali Disahkan pada tanggal 23 Juli 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tentang perubahan ketiga pp 6-2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang pendanaan pendidikan Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 81

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ps. 80

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang wajib belajar Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008
tentang perubahan pp 8-2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit Disahkan pada tanggal 24 Juni 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah Disahkan pada tanggal 24 Juni 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban Disahkan pada tanggal 29 Mei 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang air tanah Disahkan pada tanggal 23 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 9 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang pengelolaan sumber daya air Disahkan pada tanggal 23 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008
tentang perusahaan umum (perum) jaminan kredit indonesia Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008
tentang perubahan nama kabupaten yapen waropen menjadi kabupaten kepulauan yapen propinsi papua Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008
tentang perubahan pp 73-1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyeleggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyetoran Perbankan Nasional Oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008
tentang perubahan pp 38-2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008
tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengkajian dan penerapan teknologi Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008
tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 2008 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008
tentang perubahan keempat pp 34-1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran ri Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008
tentang perubahan keenam pp 14-1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008
tentang perubahan ketujuh pp 10-1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008
tentang pemindahan ibukota kabupaten bima dari raba wilayah kota bima ke kecamatan woha kabupaten bima Disahkan pada tanggal 11 April 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008
tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan Disahkan pada tanggal 11 April 2008

 

 

 


 

  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008
tentang perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir Disahkan pada tanggal 11 April 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan Disahkan pada tanggal 11 April 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Kepabeanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008
tentang pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara Disahkan pada tanggal 4 April 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang rencana tata ruang wilayah nasional Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kepulauan Maluku

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku

Pasal 123 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008
tentang perubahan nama kabupaten sawahlunto/sijunjung menjadi kabupaten sijunjung provinsi sumatera barat Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur, Kejaksaan Negeri Blang Pidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan meteorologi dan geofisika Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana Disahkan pada tanggal 28 Februari 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana Disahkan pada tanggal 28 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Disahkan pada tanggal 28 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008
tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian Disahkan pada tanggal 28 Februari 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang kecamatan Disahkan pada tanggal 28 Februari 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008
tentang pemindahan ibu kota kabupaten malang dari wilayah kota malang ke wilayah kecamatan kepanjen kabupaten malang Disahkan pada tanggal 28 Februari 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan pemberian tunjangan orang tua prajurit tni Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan pemberian tunjangan orang tua polri Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008
tentang penetapan pokok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008
tentang penetapan pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008
tentang perubahan keempat pp 29-2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara ri (polri) Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan keempat pp 28-2001 tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia (tni) Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008
tentang perubahan kelima pp 8-2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
tentang perubahan kesepuluh pp 7-1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil (pns) Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang tahapan tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2 ayat (2) & Pasal 16 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009

Pasal 2 ayat (2) & Pasal 16 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 16 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

Pasal 39 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

Pasal 16 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

Pasal 16 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

Pasal 16 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Pasal 16 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

Pasal 16 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 54 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008
tentang perubahan struktur kepememilikan saham negara ri pada pt kertas blabak Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008
tentang perubahan struktur kepememilikan saham negara ri pada pt kertas basuki rahmat Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

 

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
tentang perubahan pp 6-2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada departemen kehutanan Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

 


 

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang investasi pemerintah Disahkan pada tanggal 4 Februari 2008

 

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 23 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang tentang Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan investasi.

Ps. 25 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang tentang Persyaratan dan tata cara divestasi terhadap investasi pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

Pasal 17

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangun Jalan Tol di Sumatera

 


 

  

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id