CMS modules by everest poker.

Hukum Kepailitan Indonesia

Print
Category: Buku Teks

Dr. Syamsudin M. Sinaga, SH., MH
Hukum Kepailitan Indonesia
xxviii + 472 hlm; 21 cm
ISBN 979-3999-80-7, Rp 90.000,-

Buku yang pembaca pegang ini, dibuat pasca UU Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian, buku ini tidak hanya mengkaji materi muatan undang-undang tersebut, tetapi juga membahas beberapa pasal dari undang-undang kepailitan sebelumnya, yakni Peraturan Kepailitan dan UU Nomor 4 Tahun 1998, khususnya pada saat menganalisis kasus-kasus aktual dan kontraversial. Kasus aktual dan kontraversial di antaranya adalah perkara kepailitan perusahaan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Di dalam negeri, Presiden Abdul Rahman Wahid ikut mengomentari kasus tersebut. Sedangkan di luar negeri, Perdana Menteri Kanada juga mengkritik putusan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife yang didirikan oleh perusahaan asuransi Manulife Kanada itu.

Selain kepailitan asuransi, penulis juga menganalisis perkara kepailitan bank, yang menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 1998 harus diajukan oleh Bank Indonesia dan kepailitan orang perseorangan (Ir. Fadel Muhammad). Perkara kepailitan Ir. Fadel Muhammad ini menjadi menarik perhatian masyarakat karena dijadikan isu politik atas pencalonannya menjadi Gubernur Gorontalo ketika itu. Selain perkara kepailitan, penulis juga menganalisis perkara PKPU PT. Mandala Air Lines yang diputus berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam buku ini, penulis juga merujuk ayat-ayat suci Al-Qur’an yang mengatur tentang utang piutang, dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan di luar undang-undang kepailitan yang beberapa pasalnya memuat tentang kepailitan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penulis juga mengulas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan.

 

D A F T A R   I S I

 

KATA PENGANTAR  iii

 

DAFTAR ISI    xi

 

BAGIAN PERTAMA: URAIAN SINGKAT HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

 

BAB 1 : PENDAHULUAN  1

1. LATAR BELAKANG  1

2. TERMINOLOGI  3

1) Kepailitan  3

2) Insolvensi  6

3) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  8

4) Utang  8

5) Orang  14

6) Debitor Pailit  15

7) Debitor PKPU  15

8) Kurator  15

9) Pengurus  16

10) Balai Harta Peninggalan  16

11) Kreditor Separatis  16

12) Kreditor Preferen  17

13) Kreditor Konkuren  17

14) Kreditor Sindikasi  17

15) Kreditor Fiktif  18

16) Masa Diam  18

17) Actio Paulina  18

18) Verifikasi  19

19) Kompensasi  19

20) Garantor  19

3. SEJARAH HUKUM KEPAILITAN  20

1) Zaman Penjajahan Belanda 1945  20

2) Zaman Pendudukan Jepang 1942-1945  21

3) Zaman Kemerdekaan 1945-1998  21

4) Era Reformasi  23

5) Pembentukan Pengadilan Niaga, INDRA, Prakarsa Jakarta, BPPN 1998-2003   27

(1) Pembentukan Pengadilan Niaga  28

(2) Pembentukan INDRA dan Prakarsa Jakarta  28

(3) Pembentukan BPPN  29

6) Periode 2004-Sekarang  31

7) Uji Materi UU Nomor 37 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi  31

 

BAB 2 : DASAR, ASAS, DAN PERLINDUNGAN HUKUM, HUKUM KEPAILITAN INDONESIA  34

1. DASAR HUKUM 34

1) Hukum Islam  35

2) Hukum Perorangan, Kebendaan, Perikatan,  Pembuktian dan Daluarsa  37

3) Hukum Jaminan  37

4) Hukum Dagang  38

5) Hukum Waris  38

6) Hukum Perseroan  38

7) Hukum Yayasan  39

8) Hukum Asuransi dan Pertanggungan  39

9) Hukum Pidana  40

10) Hukum Internasional  40

2. ASAS HUKUM  40

1) Asas Umum  41

(1) Prinsip Paritas Creditorium  42

(2) Prinsip Pari Passu Prorata Parte  42

2) Asas Khusus  43

3. PERLINDUNGAN HUKUM  44

1) Perlindungan Hukum Masyarakat  46

2) Perlindungan Hukum Kreditor  49

3) Perlindungan Hukum Debitor  52

 

BAB 3 : REFORMASI HUKUM KEPAILITAN  56

1. REFORMASI SUBSTANSIAL  57

1) Penambahan Bab Ketentuan Umum  60

2) Kewenangan Menteri Keuangan Mengajukan Perkara Pailit  60

3) Penyelesaian Perkara Pailit 60 Hari  62

4) Panitera Berwenang Menolak Pendaftaran Perkara Pailit dan PKPU  64

5) Pendapat Berbeda Di antara Majelis Hakim  64

6) Pihak Lain Berhak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  65

7) Putusan Pailit Berlaku Sejak Pukul 00.00  66

2. REFORMASI PERSONAL  67

1) Hakim Niaga  67

2) Hakim Ad Hoc  69

3) Penasehat Hukum  69

4) Kurator dan Pengurus  71

5) Panitera dan Juru Sita Niaga  72

3. REFORMASI KULTURAL  73

1) Reformasi Kultur Tradisional ke Kultur Legal  73

2) Reformasi Debt Collector ke Kurator  74

3) Kepailitan Proses Legal  75

4. REFORMASI INSTITUSIONAL  75

1) Pembentukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  75

2) Pembentukan Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Medan, Surabaya dan Semarang 76

3) Reformasi Balai Harta Peninggalan  77

 

BAGIAN KEDUA : KEPAILITAN  79

 

BAB 1 : KEPAILITAN  81

1. KONSEP DASAR KEPAILITAN  81

2. MAKSUD DAN TUJUAN HUKUM KEPAILITAN  84

3. SYARAT PERMOHONAN PAILIT  85

1) Syarat Administratif  86

2) Syarat Substantif  90

4. SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PAILIT  97

5. YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT  99

1) Debitor  99

2) Kreditor  99

3) Kejaksaan  99

4) Bank Indonesia  100

5) Badan Pengawas Pasar Modal  100

6) Menteri Keuangan  101

6. YANG DAPAT DINYATAKAN PAILIT  101

1) Orang Perseorangan  101

2) Badan Hukum  101

3) Pesero, Firma termasuk CV  102

4) Harta Kekayaan Orang yang Meninggal  102

7. JENIS PERMOHONAN PAILIT  102

1) Permohonan Pailit Murni  102

2) Permohonan Pailit Tidak Murni  102

8. JANGKA WAKTU MEMPROSES PERMOHONAN PAILIT  103

9. CARA MENCEGAH PAILIT  104

1) Mengajukan Eksepsi Tentang Kompetensi  104

2) Mengajukan Eksepsi Tentang Kadaluarsa  107

3) Mengajukan Eksepsi Tentang Nebis In Idem  108

4) Mengajukan Eksepsi Tentang Badan Hukum Bubar  110

5) Mengajukan Eksepsi Bahwa Utang Bukanlah Utang Yang Dapat Ditagih  110

6) Mengajukan Exceptio Non Adimpleti Contratus  111

7) Mengajukan Permohonan PKPU  111

10. MASA DIAM DALAM KEPAILITAN  111

11. PUTUSAN PAILIT  112

1) Sifat Putusan Pailit  113

2) Daya Laku Putusan Pailit  114

3) Pengumuman Putusan Pailit  114

12. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT  115

1) Kasasi  115

2) Peninjauan Kembali  115

3) Banding Terhadap Penetapan Hakim Pengawas  116

13. AKIBAT PUTUSAN PAILIT  117

14. VERIFIKASI UTANG PIUTANG  119

1) Dasar Hukum Verifikasi  119

2) Prosedur Verifikasi  120

3) Bantahan Terhadap Piutang  121

15. PERJUMPAAN UTANG  121

1) Dasar Hukum Perjumpaan Utang  122

2) Tata Cara Penghitungan  124

16. PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN  125

1) Dasar Hukum Perdamaian  125

2) Alasan Penolakan Perdamaian  127

17. PENCABUTAN KEPAILITAN  128

18. AKHIR KEPAILITAN  129

1) Standar Operasional Prosedur  130

2) Berakhirnya Kepailitan  132

19. REHABILITASI DALAM KEPAILITAN  134

20. ASPEK PIDANA KEPAILITAN  135

1) Penahanan Debitor Pailit Karena Melanggar UU Nomor 37 Tahun 2004  135

2) Penahanan Debitor Pailit Karena Melanggar KUHPdn  136

3) Tindakan Debitor Yang Dapat Memenuhi Unsur Pidana Dalam Kepailitan  142

4) Indikasi Tindak Pidana Dalam Praktik  142

 

BAB 2 : KEPAILITAN BADAN HUKUM  144

1. KEPAILITAN BADAN HUKUM PERSEROAN  146

1) Tanggung Jawab Direksi  148

2) Tanggung Jawab Dewan Komisaris  156

3) Tanggung Jawab Pemegang Saham  159

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG MENGATUR KEPAILITAN BADAN HUKUM  163

1) UU Nomor 40 Tahun 2007  163

2) UU Nomor 2 Tahun 1992  165

3) UU Nomor 28 Tahun 2004  167

4) PP Nomor 17 Tahun 1994  170

 

BAB 3 : KEPAILITAN LINTAS BATAS  171

1. HUKUM INTERNASIONAL DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA  172

2. ASAS TERITORIAL  174

3. DAERAH HUKUM  175

1) Prinsip Teritorial  176

2) Prinsip Universal  177

4. PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM  177

5. UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS BORDER BANKRUPTCY  178

6. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING  179

 

BAB 4 : ACTIO PAULIANA  181

1. DASAR HUKUM  181

1) Pasal 1341 KUHPdt  182

2) Pasal 41-44 UU Nomor 37 Tahun 2004  183

2. SYARAT PEMBATALAN  187

3. PERBUATAN YANG DAPAT DIBATALKAN  189

4. WAKTU PELAKSANAAN PUTUSAN  190

5. PERKARA ACTIO PAULIANA  190

Perkara Nomor 01/Actio Pauliana/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara Turman M. Panggabean, SH.MH (Penggugat) melawan Ade Suhidin, SH sebagai Tergugat I, Dr. Hj. Rina Damayanti sebagai Tergugat II,  dan PT. Rasuna Matraraya sebagai Tergugat III (Para Tergugat)  191

1) Kasus Posisi  191

2) Inti Pertimbangan Hukum Putusan  192

3) Amar Putusan  194

4) Analisis Putusan  195

 

BAB 5 : PAKSA BADAN  198

1. USUL DAN ALASAN PENAHANAN  200

2. WAKTU PELAKSANAAN  201

3. TEMPAT DAN BIAYA PELAKSANAAN  201

 

BAB 6 : PEMBERESAN HARTA PAILIT  203

1. TUGAS KURATOR MEMBERESKAN HARTA PAILIT  204

1) Dasar Hukum  204

2) Esensi Tugas Kurator  206

2. PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  207

1) Penjualan Harta Pailit Melalui Lelang  208

2) Penjualan Harta Pailit Di Bawah Tangan  210

3. DAFTAR PEMBAGIAN PENUTUP  210

1) Daftar Pembagian Menjadi Mengikat  211

2) Hal-hal yang Terjadi Setelah Daftar Pembagian Mengikat  211

 

BAB 7 : UJI MATERI UU NOMOR 37 TAHUN 2004 KE MAHKAMAH KONSTITUSI  213

1. PERKARA NO. 071/PUU-II/2004, NO. 001-002/PUU-III/2005  213

1) Kasus Posisi  213

2) Inti Pertimbangan Hukum  215

3) Amar Putusan  215

2. PERKARA NOMOR 015/PUU-III/2005  216

1) Kasus Posisi  216

2) Inti Pertimbangan Hukum  218

3) Amar Putusan Hukum  218

3. PERKARA NOMOR 2/PUU-VI/2008  219

1) Kasus Posisi  219

2) Inti Pertimbangan Hukum  220

3) Amar Putusan  220

4. PERKARA NOMOR 019/PUU-VII/2009  220

1) Kasus Posisi  220

2) Inti Pertimbangan Hukum  221

3) Amar Putusan  221

 

BAB 8 : STUDI KASUS KEPAILITAN  222

1. PERKARA KEPAILITAN ASURANSI  222

Perkara Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 21 K/N/2002, antara Paul Sukran (Pemohon) melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon)  222

1) Kasus Posisi  223

2) Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  223

3) Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  224

4) Inti Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung  224

5) Amar Putusan Mahkamah Agung  225

6) Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  225

7) Analisis Putusan Mahkamah Agung  227

2. PERKARA KEPAILITAN BANK  229

Perkara Nomor 16/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 07 K/N/1998, jo Nomor 02 PK/N/1999 antara PT. Bank Niaga Tbk, PT. ING Indonesia Bank, dan International Finance Corporation (Para Pemohon) melawan PT. Dharmala Agrifood Tbk (Termohon)  229

1) Kasus Posisi  229

2) Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  230

3) Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  231

4) Alasan Pokok Kasasi  231

5) Inti Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi  232

6) Amar Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi  232

7) Alasan Pokok Peninjauan Kembali (PK)  232

8) Inti Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Tingkat PK  233

9) Amar Putusan Mahkamah Agung Tingkat PK  234

10) Analisis Putusan  234

3. PERKARA KEPAILITAN SINDIKASI KREDITOR DAN GARANTOR  236

Perkara Nomor 40/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 25 K/N/1999, antara PT. Bank International Indonesia Tbk (Pemohon) melawan Hasan Optek dkk (Para Termohon)  236

1) Kasus Posisi  236

2) Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  237

3) Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  238

4) Alasan Pokok Kasasi  238

5) Inti Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung  239

6) Amar Putusan Mahkamah Agung  240

7) Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  240

8) Analisis Putusan Mahkamah Agung  242

4. PERKARA PKPU JO PERKARA KEPAILITAN ORANG PERSEORANGAN  243

Perkara Nomor 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 05 K/N/2004, Jo Nomor 01 PK/N/2005, antara Ir. Fadel Muhammad (Pemohon PKPU) melawan PT. Bank IFI (Termohon PKPU)  243

1) Kasus Posisi  243

2) Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  244

3) Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  244

4) Alasan (Keberatan) Kasasi  245

5) Inti Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi  246

6) Amar Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi  246

7) Alasan Peninjauan Kembali (PK)  247

8) Inti Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Tingkat PK  248

9) Amar Putusan Mahkamah Agung Tingkat PK  248

10) Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  249

11) Analisis Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan PK  249

 

BAGIAN KETIGA : PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  253

 

BAB 1 : PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  255

1. SYARAT PERMOHONAN PKPU  256

1) Syarat Formal  256

2) Syarat Substansial  260

3) Perbedaan dan Persamaan Pengajuan Permohonan PKPU Menurut UU Nomor 37 Tahun  2004, UU Nomor 4 Tahun 1998, dan Peraturan Kepailitan  262

2. MAKSUD DAN TUJUAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU  263

1) Maksud Mengajukan Permohonan PKPU  263

2) Tujuan Memohonkan PKPU  264

3. YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU  264

1) Debitor  264

2) Kreditor  265

3) Bank Indonesia  265

4) Badan Pengawas Pasar Modal  265

5) Menteri Keuangan  265

4. STATUS PERJANJIAN DENGAN ADANYA PKPU  265

1) Perjanjian Timbal Balik  265

2) Perjanjian Penyerahan Benda  266

3) Perjanjian Sewa Menyewa  266

4) Perjanjian Kerja  267

5. PERJUMPAAN UTANG DALAM PKPU  267

6. PENGAJUAN GUGATAN SELAMA PKPU BERLANGSUNG  267

7. DAFTAR UMUM PKPU  268

8. KEADAAN DIAM DALAM PKPU  269

9. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PKPU  269

10. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PKPU  271

11. PKPU BERAKHIR  272

12. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PKPU DENGAN KEPAILITAN  275

1) Perbedaan  275

2) Persamaan  276

13. HAL-HAL LAIN  278

 

BAB 2 : PKPU MELAWAN PAILIT  281

1. PERMOHONAN PKPU MELAWAN PERMOHONAN PAILIT  281

2. STATUS PERMOHONAN PAILIT  284

 

BAB 3 : PERDAMAIAN DALAM PKPU  285

1. RENCANA PERDAMAIAN  286

2. WAKTU PENGAJUAN RENCANA PERDAMAIAN  288

3. PROSES PEMERIKSAAN RENCANA PERDAMAIAN  290

4. VERIFIKASI PENGHITUNGAN PENGURUS  291

5. PENGESAHAN PERDAMAIAN  293

6. AKIBAT PENGESAHAN PERDAMAIAN  294

7. PUTUSAN PENOLAKAN PERDAMAIAN  295

8. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN  296

 

BAB 4 : PEMBAGIAN PERMOHONAN PKPU  298

1. ASPEK PENGAJUAN  298

1) Permohonan PKPU Murni  298

2) Permohonan PKPU Tidak Murni  298

  (1) Permohonan PKPU sebagai counter terhadap perkara pailit  298

  (2) Permohonan PKPU yang diajukan Kreditor dan instansi lain yang bertindak untuk dan atas nama Kreditor (Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan)  300

2. ASPEK MAKSUD  301

3. ASPEK WAKTU  304

1) PKPU Sementara (PKPUS) 45 Hari  304

2) PKPU Tetap (PKPUT) 270 Hari  305

3. ALOKASI WAKTU PKPU  306

 

BAB 5 : STUDI KASUS PKPU  309

1. PERKARA PKPU MURNI  309

Perkara Nomor 01/PKPU/2011/PN.Niaga/Jkt.Pst yang diajukan oleh PT. Mandala Airlines sebagai Pemohon  309

1) Kasus Posisi  309

2) Inti Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  310

3) Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  311

4) Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  311

1A. PERKARA PKPU TENTANG RENCANA PERDAMAIAN  313

Perkara Nomor 01/PKPU/2011/PN.Niaga/Jkt.Pst yang diajukan oleh PT. Mandala Airlines sebagai Pemohon  313

1) Kasus Posisi  313

2) Inti Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  315

3) Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  316

4) Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  317

5) Analisis Rencana Perdamaian  317

2. PERKARA PKPU MELAWAN PERKARA PAILIT  318

Perkara Nomor 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst  jo Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara Ir. Fadel Muhammad (Pemohon PKPU) melawan PT. Bank IFI (Termohon PKPU)  318

1) Kasus Posisi  319

2) Inti Pertimbangan Hukum Putusan  319

3) Amar Putusan  320

4) Analisis Putusan  320

 

BAGIAN KEEMPAT : INSTITUSI, PEJABAT KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN ORANG YANG TERKAIT DENGANNYA  323

 

BAB 1 : PENGADILAN NIAGA  325

1. ASAS PENGADILAN NIAGA  326

1) Adil  327

2) Cepat  327

3) Terbuka  328

4) Efektif  329

2. DASAR PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA  329

1) Pasal 281 UU Nomor 4 Tahun 1998  330

2) Keppres Nomor 97 Tahun 1999  330

3. KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA  331

1) Kompetensi Relatif  331

2) Kompetensi Absolut  333

4. PEJABAT KEKUASAAN KEHAKIMAN  336

1) Hakim  336

2) Hakim Ad Hoc  337

3) Hakim Pengawas  339

4) Panitera  343

5) Panitera Pengganti  346

6) Jurusita/Jurusita Pengganti  347

5. HUKUM ACARA  348

1) Jangka Waktu dan Cara Pemanggilan  348

2) Batas Waktu Penyelesaian Perkara  349

3) Upaya Hukum  350

6. PENGADILAN NIAGA SEBAGAI EXTRA ORDINARY COURT  352

7. PROSES PERSIDANGAN PENGADILAN NIAGA  354

1) Pembacaan Surat Permohonan Pailit/PKPU  355

2) Pembacaan Tanggapan, Jawaban, dan Eksepsi  355

3) Pembuktian  356

4) Putusan  356

 

BAB 2 : KURATOR DAN PENGURUS  357

1. BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP)  358

1) Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur BHP  358

2) Tugas BHP  358

2. KURATOR  360

1) Syarat Menjadi Kurator  361

2) Kurator Dari Segi Pengangkatannya  364

3) Tugas dan Tanggungjawab Kurator  366

4) Kewajiban dan Larangan Bagi Kurator  369

5) Pemberhentian Kurator  371

6) Imbalan Jasa Kurator  372

3. PENGURUS  376

1) Syarat Pengurus  377

2) Perbedaan dan Persamaan Pengurus dan Kurator  377

3) Pengurus Dari Segi Pengangkatannya  378

4) Tugas dan Tanggungjawab Pengurus  380

5) Kewajiban dan Larangan Bagi Pengurus  381

6) Pemberhentian Pengurus  382

7) Imbalan Jasa Pengurus  383

 

BAB 3 : KREDITOR DAN GARANTOR  386

1. KREDITOR  387

1) Peringkat Kreditor  387

2) Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor  395

2. PEMUNGUTAN SUARA  397

1) Suara Terbanyak Biasa  398

2) Suara Terbanyak Luar Biasa  398

3) Suara Terbanyak Tertentu  399

3. SIKAP DAN METODE PEMUNGUTAN SUARA  401

4. PANITIA KREDITOR  401

1) Pemilihan Panitia Kreditor  401

2) Tugas Panitia Kreditor  402

3) Panitia Kreditor Sementara dan Tetap  402

5. RAPAT KREDITOR  403

1) Dasar Hukum  403

2) Kreditor yang Mempunyai Hak Suara  406

6. GARANTOR  407

1) Dasar Hukum  407

2) Jenis-Jenis Garantor  408

3) Hak Istimewa Garantor  410

4) Garantor Menjadi Debitor  410

5) Implikasi Juridis  411

 

DAFTAR PUSTAKA  413

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  431

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 27, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4484  433

2. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-HT.05.10 TAHUN 2005 TENTANG PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS  437

3. KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.09-HT.05.10 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS  445

4. KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-UM.01.06 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI LINGKUNGAN KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN  453

INDEKS     459


Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia