CMS modules by everest poker.

Perindustrian

Print
Category: Buku Teks

Tim Redaksi Tatanusa

PERINDUSTRIAN : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 (Dilengkapi dengan PENUNJUK).-- Jakarta: Tatanusa, 2014. viii + 258 hal; 21 cm
ISBN 978-979-3999-91-3
Rp40.000,-

Buku ini disusun dengan menyatukan pasal dengan penjelasan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut tidak perlu membolak-balik halaman untuk mengetahui penjelasan pasal-pasalnya. 

 

Keunikan buku saku terbitan Tatanusa ini dilengkapi dengan PENUNJUK. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan.

Contoh halaman PENUNJUK:

 

Penanam Modal Asing
  ~ pembatasan kepemilikan
        Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui: a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah; b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau c. pembatasan kepemilikan oleh ...- [Pasal 84 (4)]
 
Penanaman Modal
        Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.- [Penj. Pasal 41 Ayat (2)]
 
  ~ dorongan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
        Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.- [Pasal 109 (1)]
 
  ~ kebijakan ditetapkan oleh Menteri
        Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai: a. strategi penanaman modal; b. prioritas penanaman modal; c. lokasi penanaman modal; d. kemudahan penanaman modal; ...- [Pasal 109 (2)]
 
  ~ pemberian fasilitas
        Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman ...- [Pasal 110 (2) a.-b.]
 
Penanaman Modal Asing
  ~ pembatasan kepemilikan
        Yang dimaksud dengan "pembatasan kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.- [Penj. Pasal 84 Ayat (4) Huruf c]
 
Penanaman Modal Bidang Industri
        i. perizinan, penanaman modal bidang Industri, dan fasilitas; j. Komite Industri Nasional;- [Pasal 4 i.-j.]
 
Pencabutan
  ~ izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri
        c. penutupan sementara; d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.- [Pasal 70 (1) c.-e.]
 
Pencabutan Izin Usaha
        •       d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.- [Pasal 30 (5) d.-e.]
        •       e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.- [Pasal 25 (7) e.]
 
Pencabutan Izin Usaha Industri
        d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri.- [Pasal 60 (3) d.-e.]
 
Pendapat lihat Saran, Pendapat, dan Usul
 
Pendataan
        Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. sensus, pendataan, atau survei; b. tukar menukar data; c. kerja sama teknik; d. pembelian; dan e. intelijen Industri.- [Pasal 67 (2)]
 
Pendidikan dan Pelatihan
        •       Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau b. pemagangan.- [Pasal 21 (2)]
        •       Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: a. pendidikan dan pelatihan; dan b. pemagangan.- [Pasal 18 (2)]
        •       Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: a. pendidikan dan pelatihan; b. inkubator Industri; dan c. kemitraan.- [Pasal 17 (2)]
 
Pendidikan Formal
        Yang dimaksud dengan "pendidikan formal" yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.- [Penj. Pasal 17 Ayat (4) Huruf a]
 
Pendidikan Nonformal
        Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.- [Penj. Pasal 17 Ayat (4) Huruf b]
 
Penelitian dan Pengembangan
        •       Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam: a. penelitian dan pengembangan; b. pengujian; c. sertifikasi; dan d. promosi.- [Pasal 78 (1)]
        •       Yang dimaksud dengan "penelitian dan pengembangan" adalah kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri.- [Penj. Pasal 38 Ayat (2)]
 
Penelitian dan Pengembangan
  ~ pengadaan Teknologi Industri
        Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.- [Pasal 38 (2)]
 
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
        Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi: a.kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri ...- [Pasal 42]
 
Penetapan Jenis Industri Strategis
        Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi: a. penetapan jenis Industri Strategis; b. pemberian fasilitas; dan c. pemberian kompensasi kerugian.- [Pasal 84 (5)]
 
Pengadaan Barang/Jasa
  ~ pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
        badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan ...- [Pasal 86 (1) b.]
 
Pengadaan Data
  ~ dilakukan oleh satuan kerja
        Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain.- [Pasal 67 (3)]
 
  ~ dilakukan paling sedikit
        Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. sensus, pendataan, atau survei; b. tukar menukar data; c. kerja sama teknik; d. pembelian; dan e. intelijen Industri.- [Pasal 67 (2)]
 
  ~ oleh Menteri
        Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri.- [Pasal 67 (1)]

 

 

 




Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia