foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1988

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1985/1986 Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1988

 


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1988
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1987/1988 Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988
tentang pengesahan protocol amending the treaty of amity and cooperation in southeast asia Disahkan pada tanggal 1 Juli 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1999 tentang Pengesahan Scond Protokol Amending the Tresty of Amity and Cooperation in Southeost Asia (Protokol kedua perubahan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara)


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1988
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1988/1989 Disahkan pada tanggal 10 Maret 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1988 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1988/1989

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1988/1989

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 ke Tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 ke Tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Penerima Tunjangan Veteran

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988
tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 Maret 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian khusus bagi pegawai negeri Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pembentukan Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991 tentang tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994 tentang Pendirian sekolah tinggi hukum militer "AHM - PTHM"

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan demobilisasi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988
tentang perubahan atas undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 Maret 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pembentukan Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengadaan Kapal-Kapal Perang untuk Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991 tentang tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan pengendali pelaksana pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994 tentang Pendirian sekolah tinggi hukum militer "AHM - PTHM"

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1994 tentang Tim pengadaan alat utama pertahanan keamanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan demobilisasi

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan kepolisian negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I (propinsi), dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II (kabupaten/kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan ketahanan nasional dan sekretariat jenderal Dewan Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

 

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id