foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1989

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang peradilan agama Disahkan pada tanggal 29 Desember 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 23

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama

Ps. 8

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam

Ps. 17(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan gaji hakim

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari dan di Kupang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unasaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unasaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika dan Paniai

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang,Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agam Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangata, Buol, Bungku, Banggai & Tilamuta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ps. 8

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ps. 8

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung

Ps. 8

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Ps. 8

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengedilan Tinggi Agama Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengedilan Tinggi Agama Maluku Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pasal 17 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim

Pasal 49 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [Pasal 49 ayat (1)]

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989
tentang paten Disahkan pada tanggal 1 November 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran khusus Konsultan Paten

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tatacara permintaan paten

Ps. 67

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan isi surat paten

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi banding paten

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan jabatan pemeriksa paten dan pemeriksa merek

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1986/1987 Disahkan pada tanggal 20 Juli 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1989
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1988/1989 Disahkan pada tanggal 20 Juli 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 ke Tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 ke Tahun Anggaran 1989/1990


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989
tentang telekomunikasi Disahkan pada tanggal 1 April 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1990 tentang Pengesahan International Agreement on the use of inmarsat ship earth stations within the territorial sea and ports

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1990 tentang Pengesahan amendments to the convention on the International maritime satellite Organization (inmarsat)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1980 tentang Penyerahan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 55 Tahun 1989 tentang Badan pertimbangan telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 117 Tahun 1993

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
tentang sistem pendidikan nasional Disahkan pada tanggal 27 Maret 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 48

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan pertimbangan pendidikan nasional

Ps. 12

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

Ps. 13

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

Ps. 15

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

Ps. 22

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1985 tentang Pokok-pokok organisasi Institut Agama Islam Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa

Ps. 10 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994 tentang Pendirian sekolah tinggi hukum militer "AHM - PTHM"

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1995 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian sekolah tinggi agama islam negeri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1999 tentang Persiapan pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor-Tmur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gajah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 27 tahun 1993 tentang pendirian sekolah tinggi perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000 tentang Perubahan institut keguruan dan ilmu pendidikan (IKIP) negeri Manado menjadi universitas negeri Manado

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 2000 tentang Pendirian universitas negeri Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Gorontalo menjadi institut keguruan dan ilmu pendidikan negara Gorontalo dan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Singaraja menjadi institut keguruan dan ilmu pendidikan negara Singaraja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tingga Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian universitas Trunodjoyo Madura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 365Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368.Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1989/1990 Disahkan pada tanggal 27 Maret 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 ke Tahun Anggaran 1989/1990

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1989 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun Anggaran 1989/1990

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1989 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1989/1990

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1989 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1989/1990

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price