foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1991

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pajak penghasilan Perusahaan Reksa Dana

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992 tentang Pengertian Daerah terpencil dan jenis imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992 tentang Penagguhan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan Propinsi Riau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1993 tentang Pemberian surat keterangan fiskal luar negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1991

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan


2

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991

Tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii lampung barat. Disahkan pada tanggal 16 Juli 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri di Liwa


3

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991

Tentang kejaksaan republik indonesia. Disahkan pada tanggal 22 Juli 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Ps. 6

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri di Liwa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1992

Ps. 6

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri di Cibinong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala dan Kejaksaan Negeri Kota Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala dan Kejaksaan Negeri Kota Agung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Gunung Sugih, kejaksaan negeri Sukadana, kejaksaan negeri Blambangan Umpu, kejaksaan negeri Masamba, kejaksaan negeri Tanjung Selor dan kejaksaan negeri Timika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak keuangan/administratif jaksa agung, panglima tentara nasional Indonesia dan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan menteri negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Pasir Pangaraian, kejaksaan negeri Siak Sri Indrapura, kejaksaan negeri Tanjung Balai Karimun, kejaksaan negeri Ranai, kejaksaan negeri Teluk Kuantan, kejaksaan negeri Pangkalan Kerinci, dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Sambas, kejaksaan negeri Nunukan, kejaksaan negeri Bontang, kejaksaan negeri Tilamuta, dan kejaksaan negeri Una Aha

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Sambas, kejaksaan negeri Nunukan, kejaksaan negeri Bontang, kejaksaan negeri Tilamuta, dan kejaksaan negeri Una Aha

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia


4

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1991

Tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1988/1989. Disahkan pada tanggal 18 Februari 1991

 


5

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1991

Tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1990/1991. Disahkan pada tanggal 18 Juli 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1990/1991 ke tahun anggaran 1991/1992

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991


6

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991

Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1991/1992. Disahkan pada tanggal 20 Maret 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1990/1991 ke tahun anggaran 1991/1992

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun anggaran 1991/1992

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1991/1992

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92

Ps. 4 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1991/92 ke tahun anggaran 1992/93

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1994


7

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991

Tentang pengesahan "tready between the republic of indonesia and australia on the zone of cooperation in an area between the indonesian province of east timor and northern australia (perjanjian antara republik indonesia dan australiamengenai zona kerjasama didaerah antara propinsi timor timur dan australia bagian utara). Disahkan pada tanggal 7 Januari 1991

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price