^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tim Redaksi Tatanusa
Perseroan Terbatas: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilengkapi dengan PP 57 Tahun 2010; PP Nomor 43 Tahun 2011, PP Nomor 47 Tahun 2012 plus Penunjuk Khas Tatanusa.
vi+308 hlm, 21cm
ISBN 978-979-3999-97-5


Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut.

Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah A-Z tentang perseroan terbatas atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan. Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).

CONTOH PENUNJUK PERSEROAN TERBATAS

badan hukum
~ Pengambilalihan
Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. [Pasal 125 (2)]
Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambil-alihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan... [Pasal 125 (4)]

~ pengesahan
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. [Pasal 7 (4)]

~ perbuatan hukum atas nama Perseroan
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. [Pasal 14 (3)]

~ persyaratan belum terpenuhi
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan... [Pasal 3 (2)]

~ status
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. [Pasal 14 (5)]

~ tata cara pengajuan permohonan
Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan [Pasal 28]

bahasa Indonesia
Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. [Pasal 21 (4)]
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. [Pasal 7 (1)]

barang cetakan
~ pencantuman nama dan alamat lengkap
Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. [Pasal 5 (3)]

batal karena hukum
~ pembelian kembali saham
Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum. [Pasal 37 (2)]

~ pengangkatan anggota Direksi
Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. [Pasal 95 (1)]

bentuk benda tidak bergerak ~ penyetoran modal saham
Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. [Pasal 34 (3)]