CMS modules by everest poker.

Pengadaan Tanah

Print
Category: Buku Saku

Tim Redaksi Tatanusa
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: UU No. 2 Tahun 2012; PerPres No. 36 Tahun 2005 Jo PerPres No. 65 Tahun 2006; Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007; PerMenKeu No.58/PMK.02/2008 (Dilengkapi dengan Penunjuk khas Tatanusa)
viii + 230 hlm.; 20,8 cm.
ISBN 979-3999-79-1; Rp 30.000,-

Contoh halaman penunjuk dalam buku ini:

PENUNJUK

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1 (satu) hektar

 ~    tanah yang luasnya tidak lebih, dapat dilakukan lang-sung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah

        Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau  ... [Perpres Pengadaan Tanah: Pasal 20]

 

1 (satu) tahun

 ~    perpanjangan waktu paling lama, penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum

        Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. [UU 2/2012 Pasal 24]

 

2 (dua) tahun

 ~    pemberian waktu penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum

        Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. [UU 2/2012 Pasal 24]

 

5 Juni 2006

 ~    Peraturan Presiden ini mulai berlaku

        Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. [Perpres Pengadaan Tanah: Pasal 24]

 

14 (empat belas) hari kerja

 ~    waktu paling lama, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung

  •    Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. [UU 2/2012 Pasal 23 (3)]

  •    Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. [UU 2/2012 Pasal 38 (3)]

 

 ~    waktu paling lama, Gubernur dalam menetapkan lokasi

        Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah. [UU 2/2012 Pasal 19 (6)]

 

 ~    waktu paling lama, pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi

        Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 ... [UU 2/2012 Pasal 29 (1)]

 

 ~    waktu paling lama, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan

        Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. [UU 2/2012 Pasal 29 (4)]

 

 ~    waktu paling lama, Pihak yang Berhak dapat mengaju-kan keberatan kepada pengadilan negeri setempat

        Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti  ... [UU 2/2012 Pasal 38 (1)]

 

 ~    waktu paling lama, rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan

        Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh gubernur. [UU 2/2012 Pasal 21 (5)]

 

 ~    waktu paling lama, verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi

        Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi. [UU 2/2012 Pasal 29 (5)]

 

14 Januari 2012

 ~    Undang-Undang ini mulai berlaku

        Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, meme-rintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [UU 2/2012 Pasal 61]

 

14 Januari 2013

 ~    peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan

        Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. [UU 2/2012 Pasal 60]

 

30 (tiga puluh) hari kerja

 ~    paling lambat, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

        Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat  ... [UU 2/2012 Pasal 23 (1)]

 

 ~    pelaksanaan pendataan awal lokasi rencana pembangunan

        Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. [UU 2/2012 Pasal 18 (2)]

 

~     waktu paling lama, inventarisasi dan identifikasi

        Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. [UU 2/2012 Pasal 28 (2)]

 

 ~    waktu paling lama, Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak

        Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasar ... [UU 2/2012 Pasal 37 (1)]

 

~     waktu paling lama, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan

  •    Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. [UU 2/2012 Pasal 23 (4)]

  •    Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. [UU 2/2012 Pasal 38 (4)]

 

~     waktu paling lama, pelaksanaan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan

        Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang  ...  [UU 2/2012 Pasal 20 (2)]

 

~     waktu paling lama, Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian

        Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. [UU 2/2012 Pasal 38 (2)]

 

~     waktu paling lama, putusan diterima atau ditolaknya gugatan

        Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan. [UU 2/2012 Pasal 23 (2)]

 

60 (enam puluh) hari kerja

 ~    jangka waktu Konsultasi Publik telah dilewati terdapat pihak yang keberatan

        Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang  ...  [UU 2/2012 Pasal 20 (2)]

 

~     waktu paling lama, pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan

        Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. [UU 2/2012 Pasal 20 (1)]

 

~     waktu paling lama, pelaksanaan pelepasan objek Pengadaan Tanah

        Pelepasan objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. [UU 2/2012 Pasal 47 (1)]

 

120 (seratus dua puluh) hari kalender

 ~    waktu paling lama, musyawarah dilakukan

        Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ketempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung ... [Perpres Pengadaan Tanah: Pasal 10 (1)]

 

 

 

A

 

akademisi

 ~    sebagai anggota tim untuk melakukan kajian

        akademisi sebagai anggota. [UU 2/2012 Pasal 21 (3) f.]

 

akta jual beli atas Hak atas Tanah

        Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual ... [UU 2/2012 Penj. Pasal 40 h paragraf 4]

 

akta jual beli atas Hak Milik Adat

        Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual ... [UU 2/2012 Penj. Pasal 40 h paragraf 4]

 

alat bukti

 ~    yang membuktikan adanya penguasaan atas tanah

        Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual ... [UU 2/2012 Penj. Pasal 40 h paragraf 4]

 

alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku

        Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),  ...  [UU 2/2012 Pasal 43]

 

alat bukti yang sah

        Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. [UU 2/2012 Pasal 41 (3)]

 

analisis biaya dan manfaat pembangunan

 ~    cakupan studi kelayakan

                Studi kelayakan mencakup: a. survei sosial ekonomi; b. kelayakan lokasi; c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; d. perkiraan nilai tanah; e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang....

 

Segera milikilah buku ini untuk memdapatkan Penunjuk secara lengkap.

Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia