CMS modules by everest poker.

Otoritas Jasa Keuangan

Print
Category: Buku Saku

Tim Redaksi Tatanusa

Otoritas Jasa Keuangan : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
(Dilengkapi dengan Keppres Nomor 19/M Tahun 2012 dan Penunjuk Khas Tatanusa )
Jakarta: Tatanusa, 2012 Rp30.000,-

Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut.


Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan.  Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).

CONTOH HALAMAN PENUNJUK DALAM BUKU INI:

 

A

Administratif

          Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.-[Pasal 35 (1)]

Ahli

  ~permintaan bantuan

          meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.-[Pasal 49 (3) l.-m.]

Akhlak lihat Memiliki Akhlak, Moral, dan Integritas yang baik

Aktivitas

          kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;.-[Pasal 7 a2.]

Aktuaris

          Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia karena profesinya misalnya, auditor, penilai, notaris, atau aktuaris di industri jasa keuangan.-[Penj. Pasal 33 Ayat (3) § 2]

Akuntabel dan Mandiri

          OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.-[Pasal 37 (4)]

Akuntansi yang Berlaku Umum

          Penyusunan standar dan kebijakan akuntansi oleh OJK dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ayat (8) Cukup jelas.-[Penj. Pasal 38 Ayat (7)]

Alasan yang Dapat Dipertanggungjawabkan

          Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk Dewan Komisioner, penugasan di luar kegiatan OJK oleh Presiden, atau kegiatan lain demi kepentingan negara.-[Penj. Pasal 17 Ayat (1) Huruf e § 2]

Alat Bukti Lain

  ~permintaan baik cetak maupun elektronik

          meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;.-[Pasal 49 (3) g.]

 

Anggaran Badan Pengawas Pasar Modal

  ~sumber pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK

          Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bersumber dari anggaran Badan ...-[Pasal 66 (4)]

Anggaran Bank Indonesia

  ~sumber pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK

          Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bersumber dari anggaran Badan ...-[Pasal 66 (4)]

Anggaran Dasar Bank

          Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang: a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan ...-[Pasal 7.a1.]

Anggaran Kesekretariatan

          Cakupan kerja, sumber daya, dan anggaran kesekretariatan disepakati oleh setiap anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.-[Penj. Pasal 44 Ayat (2)]

Anggaran Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan

  ~sumber pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK

          Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bersumber dari anggaran Badan ...-[Pasal 66 (4)]

Anggaran OJK

  ~pembebanan pembiayaan terkait keanggotaan organisasi

          Pembiayaan terkait keanggotaan organisasi dibebankan dalam anggaran OJK.-[Penj. Pasal 47 Ayat (2)]

  ~sumber

          Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.-[Pasal 34 (2)]

  ~untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, penga-daan aset

          Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.-[Pasal 35 (1)]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  ~dana awal berasal

          Dana awal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang jumlah dan peruntukannya berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan ...-[Penj. Pasal 35 Ayat (3)]

  ~penyusun laporan keuangan yang terkait dengan sumber pembiayaan

          Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dewan Komisioner harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.-[Penj. Pasal 38 Ayat (10)]

  ~sumber anggaran OJK

          Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.-[Pasal 34 (2)]

  ~sumber pembiayaan OJK

          Namun, pembiayaan OJK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan...-[\Penjelasan Pasal 34 Ayat (2) § 3]

  ~sumber pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK

          Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.-[Penj. Pasal 59 Huruf b]

  ~sumber pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan

          Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.-[Pasal 66 (3) b.]

Anggota Dewan Komisioner [1]

  ~berakhirnya masa jabatan

          Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner untuk diusulkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden: a. paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa ...-[Pasal 11 (2)]

  ~bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara

          Dewan Komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJK. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan, anggota ...-[Penj. Pasal 10 Ayat (1)]

  ~cacat fisik dan/atau cacat mental

          Pemberhentian anggota Dewan Komisioner karena cacat fisik dan/atau cacat mental ditetapkan dengan Keputusan Presiden.-[Penj. Pasal 17 Ayat (1) Huruf d § 2]

Anggota Dewan Komisioner [2]

  ~dalam hal hubungan keluarga terjadi pada 2 (dua) orang atau lebih

          Dalam hal hubungan keluarga terjadi pada 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisioner, hanya 1 (satu) orang yang dapat tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner.-[Penj. Pasal 23 Ayat (2)]

  ~dapat merangkap jabatan pada lembaga-lembaga tertentu

          Namun, berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya anggota Dewan Komisioner dapat merangkap jabatan pada lembaga-lembaga tertentu, misalnya jabatan pada organisasi internasional.-[Penj. Pasal 22 Huruf d § 2]

  ~diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia

          Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia.-[Pasal 13 (1)]

  ~diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan

          Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan.-[Pasal 13 (2)]

  ~diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

          Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-[Pasal 14 (3)]

  ~diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

          Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.-[Pasal 56 (2)]

  ~diberhentikan

          Dalam hal anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berdasarkan kesepakatan Dewan Komisioner, salah satu anggota Dewan ...-[Pasal 19 (4)]

  ~dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun

          Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan ...-[Pasal 33 (1)]

  ~dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

          Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.-[Pasal 11 (1)]

  ~ditetapkan

          Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kementerian Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyiapkan: a. struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang ...-[Pasal 57 (1)]

  ~ditetapkan dengan Keputusan Presiden

          Anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan Keputusan Presiden.-[Penj. Pasal 56 Ayat (1)]

  ~ditunjuk untuk memimpin rapat Dewan Komisioner

          Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhalangan, berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Komisioner, salah satu anggota Dewan Komisioner ditunjuk untuk memimpin rapat Dewan Komisioner.-[Pasal 24 (4)]

  ~hak untuk memberikan pendapat dan hak suara

          Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.-[Penj. Pasal 10 Ayat (5)]

  ~keharusan bertindak profesional dan loyal terhadap pelaksa-naan tugasnya

          Mengingat anggota Dewan Komisioner memiliki tugas yang sangat strategis dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, anggota Dewan Komisioner harus bertindak profesional dan loyal terhadap pelaksanaan tugasnya.-[Penj. Pasal 22 Huruf d]

  ~kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian

          paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisioner karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau h ...-[Pasal 11 (2) b.]

  ~kewenangan mewakili

          Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisioner, dan/atau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakili OJK yang khusus dikuasakan untuk itu.-[Pasal 25 (2)]

  ~larangan

          Anggota Dewan Komisioner dilarang: a. memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK; b. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan; c. menjadi pengurus partai politik; dan.-[Pasal 22 a.-c.]



Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia