^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1973

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1973
tentang perjanjian antara republikindonesia dan republik singapura mengenai penetapan wilayah kedua negara di selat singapura Disahkan pada tanggal 8 Desember 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1973
tentang perjanjian antara republikindonesia danaustralia mengenai garis-garis batas tertentu antaraindonesia dan papua new guinea Disahkan pada tanggal 8 Desember 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1974 tentang Pengesahan persetujuan antara RepublikIndonesiadan PemerintahAustraliatentang pengaturan-pengaturan administratip mengenai perbatasan antaraIndonesiadan Papua New Guine

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali


 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973
tentang badan pemeriksa keuangan Disahkan pada tanggal 16 Juli 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan negara bagi Ketua/wakil Ketua dan Anggota serta pegawai Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengiriman dokumen pertanggungjawaban keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasa Keuangan

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasa Keuangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasa Keuangan


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1973
tentang tambahan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1972/1973 Disahkan pada tanggal 9 Juni 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1973 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun 1972/1973 kepada tahun anggaran 1973/1974

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973


 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1973-1974 Disahkan pada tanggal 14 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1972 tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1973/1974

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1973 tentang Persiapan pelaksanaan bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1973 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin tahun 1973/1974

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1973 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun 1973/1974

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut di Sorong (Irian Jaya)

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1973/1974

Ps. 4 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pemindahan sisa Anggaran Pembanguna Tahun Anggaran 1973/1974 kepada tahun Anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1973
tentang persetujuan pemerintah republikindonesia terhadap perubahan pasal vi anggaran dasar badan tenaga atom internasional Disahkan pada tanggal 12 Januari 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputuran Presiden Nomor 80 Tahun 1993 tentang Pengesahan an Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973
tentang landas kontinenindonesia Disahkan pada tanggal 6 Januari 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi didaerah Lepas Pantai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975 tentang Penambahan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi EksklusifIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan "Tready between the Republic of Indonesia and Australia on the zone of Cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australiamengenai zona kerjasama didaerah antara propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan MaritimIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republ

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan KelautanIndonesia