foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Site visit free videos - myxervideos


SURYOKUSUMO, Sumaryo
Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-bangsa) United Nationals Law 
Jakarta: Tatanusa 2015
Hal : viii + 312
ISBN 9 789793 999982
Rp 80.000,-

 

DAFTAR ISI
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Batasan Hukum Organisasi Internasional (PBB)
B. PBB Merupakan Subyek Hukum Internasional
Yang Mempunyai Personalitas Hukum
C. Instrumen Pokok (Constituent Instrument)
D. Tujuan dan Prinsip Yang Diatur Dalam Piagam
PBB
E. Persetujuan Mengenai Markas Besar PBB
(U.N. Headquarters Agreement)
BAB II MAJELIS UMUM PBB
A. Tugas dan Fungsi Majelis Umum PBB
1. Fungsi Deliberatif (Deliberative Function)
2. Fungsi Elektif (Elective Function)
3. Fungsi Konstitutif (Constitutional Function)
4. Fungsi Keuangan, Anggaran dan
Administrasi, (Financial, Budgetary and
Administrative Functions)
5. Fungsi Quasi Legislatif (Quasi Legislative
Function)
6. Fungsi Supervisi (Supervisory Function)
7. Fungsi Penyelesaian Sengketa Secara Damai
(Peaceful Settlement of Dispute Function)
8. Fungsi Institusional (Institutional Function)
9. Fungsi Pembuat Hukum (Law-Making
Function)
B. Pembatasan Tugas dan Fungsi Majelis Umum
PBB
C. Perluasan Tugas dan Fungsi Majelis Umum PBB
(Expanding Role)
D. Aturan Tata Cara Persidangan Majelis Umum
PBB (Rules of Procedure of the General
Assembly)
E. Keputusan Majelis Umum PBB
F. Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB
1. Internal Setting/Interna Corporis (binding,
non recommendatory)
2. External Setting/Externa Corporis (moral
and political force)
G. Struktur Organisasi Majelis Umum PBB
1. Sidang Pleno (Plenary Session)
2. Komite-Komite Utama (Main Committees)
3. Komite Prosedural (Procedural Committees)
a. Komite Umum (General Committees)
b. Komite Surat-Surat Kepercayaan
(Credentials Committees)
4. Komite Tetap (Standing Committees)
a. Komite Kontribusi (Committee on
Contribution)
b. Komite Penasehat Tentang Masalah-
Masalah Anggaran dan Administrasi
(Advisory Committee on Administrative
and Budgetary Questions)
H. Badan-Badan Subsider Majelis Umum PBB
1. Subsidiary and Ad Hoc Bodies
2. Ad Hoc Open-Ended Working Groups
3. Advisory Bodies
4. Expert Bodies
I. Keikutsertaan dalam Sidang Majelis Umum
PBB
J. Organisasi Persidangan Majelis Umum PBB
1. Mata Acara Pelengkap (Supplementary
Items)
2. Mata Acara Tambahan (Additional Items)
K. Biro Majelis Umum PBB
1. Presiden Majelis Umum PBB
2. Wakil Presiden Majelis Umum PBB
L. Hasil-Hasil Majelis Umum PBB
1. Keputusan
2. Resolusi
a. Pengambilan Keputusan Secara Aklamasi
b. Pengambilan Keputusan Dengan
Pemungutan Suara
c. Pengambilan Keputusan Secara
Rahasia (Secret Ballot)
M. Pengajuan Sesuatu Masalah Oleh Sesuatu
Negara Anggota Untuk Dibicarakan di Majelis
Umum PBB
BAB III KEANGGOTAAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
A. Prinsip Universalitas Keanggotaan PBB
B. Klasifikasi Keanggotaan PBB
1. Kualitatif
2. Kwantitatif
C. Syarat-syarat Keanggotaan PBB
1. Open to all other peace-loving states
2. Accept the obligations contained in the
present Charter
3. Ability and Willingness to carry out Charter
obligations
4. Upon the recommendation of the Security
Council
5. Decision of the General Assembly on the
admission of new members shall be made
by a two thirds majority of the members
present and voting
D. Penafsiran Mahkamah Internasional Tentang
Keanggotaan PBB
E. Penarikan Kembali Keanggotaan
F. Kasus Penarikan Diri Keanggotaan Indonesia
dari PBB
G. Masuknya Kembali Keanggotaan Indonesia di
PBB
H. Penangguhan Hak-hak dan Keistimewaan
Sesuatu Negara dari Keanggotaannya di PBB
(Suspension)
I. Pengusiran Negara Dari Keanggotaannya di
PBB (Expulsion)
1. Kasus Yugoslavia
2. Kasus Afrika Selatan
3. Penggantian Keanggotaan Republik Cina di
PBB oleh Republik Rakyat Cina (RRC)
J. Keanggotaan dan Jabatan Negara Dalam
Badan-Badan PBB
BAB IV DEWAN KEAMANAN
A. Tanggung Jawab Utama (Primary
Responsibility)
B. Fungsi dan Kekuasaan Dewan Keamanan
1. Fungsi Deliberatif (Deliberative Function)
2. Fungsi Penyelesaian Sengketa (Dispute
Settlement Function)
3. Fungsi Pemaksaan (Enforcement Function)
4. Fungsi Organisasional (Organizational
Function)
C. Keanggotaan Dewan Keamanan
1. Keanggotaan Tidak Tetap Dewan Keamanan
2. Reformasi Keanggotaan Dewan Keamanan
D. Persidangan Dewan Keamanan
E. Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan
1. Double Veto
2. Suara Abstain Bagi Pihak yang Bersengketa
(A Party to a Dispute)
F. Sanksi Dewan Keamanan
1. Sanksi Ekonomi
2. Sanksi Militer
3. Sanksi Penangguhan Keanggotaan Sesuatu
Negara Untuk Melaksanakan Hak-hak dan
Keistimewaannya Dari Keanggotaannya di
PBB
4. Sanksi Pengusiran Sesuatu Negara Dari
Keanggotaannya di PBB
5. Pembatasan-Pembatasan Terhadap Sanksi
G. Keikutsertaan Dalam Sidang Dewan Keamanan
H. Struktur Dewan Keamanan
BAB V DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL
A. Fungsi dan Kekuasaan ECOSOC
B. Hubungan Dengan Badan-Badan Khusus PBB
C. Hubungan dengan Organisasi Non-Pemerintahan
D. Keanggotaan ECOSOC
E. Persidangan-Persidangan ECOSOC
F. Struktur Organisasi ECOSOC
1. Komisi-Komisi Regional (Regional
Commissions)
2. Komisi-Komisi Fungsional (Functional
Commissions)
BAB VI DEWAN PERWALIAN
A. Sistem Mandat Liga Bangsa Bangsa
B. Sistem Perwalian PBB
C. Wilayah Perwalian
D. Tugas dan Fungsi Dewan Perwalian
E. Keanggotaan Dewan Perwalian
BAB VII SEKRETARIAT PERSERIKATAN BANGSA
BANGSA
A. Fungsi dan Kekuasaan Sekretariat Jenderal PBB
B. Pemilihan Sekretaris Jenderal PBB
1. Masa Jabatan Sekretaris Jenderal PBB
2. Pensyaratan Untuk Jabatan Sekretaris
Jenderal PBB
C. Susunan Organisasi Sekretariat
BAB VIII MAHKAMAH INTERNASIONAL
A. Perkembangan Penyelesaian Sengketa
Internasional
1. Perkembangan Sejak Liga Bangsa Bangsa
2. Pembentukan Mahkamah Internasional
B. KEANGGOTAAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
C. PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH
INTERNASIONAL
D. TATA CARA MAHKAMAH INTERNASIONAL
E. ORGANISASI MAHKAMAH INTERNASIONAL
F. SEKRETARIAT MAHKAMAH INTERNASIONAL
G. AKSES KE MAHKAMAH INTERNASIONAL
H. YURIDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL
1. Yuridiksi Sukarela (Voluntary Jurisdiction)
2. Yuridiksi Wajib (Compulsory Jurisdiction)
3. Yuridiksi Yang Bersifat Saran (Advisory
Jurisdiction)
I. PRODUK MAHKAMAH INTERNASIONAL
1. Judgment
2. Advisory Opinion
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Covenant of the League of Nations
2. Charter of the United Nations
3. Statute of the International Court of Justice
4. Rules of Procedure of the General Assembly
5. Provisional Rules of Procedure of the Security
Council

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id