foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1959

 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang pembentukan daerah-daerah tingkat ii di sulawesi Disahkan pada tanggal 4 Juli 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan propinsi administratif Sulawesi Utara dan propinsi Administratif Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Bitung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-bau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1984 tentang Pembentukan kecamatan Bungaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Kecamatan Cempa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang dan Kecamatan Tutallu di Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat ISulawesi Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, di Kabupaten daerah Tingkat II Muna, dan DI kabupaten Daerah Tingkat II Buton dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Kendari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) kecamatan diwilayah kabupaten daerah tingkat II Sangihe dan Talaud Gorontalo, Minahasa dan wilayah kotamadya daerah tingkat I Bitung dalam wilayah propinsi daerah tingkat II Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Luwu Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (dua belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan ibukota daerah kabupaten Donggala dari wilyah daerah kota Palu ke wilayah kota Donggala kecamatan Banawa daerah kabupaten Donggala

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujung Pandang menjadi kota Makasar dalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Purwokerto, Klaten, Jember, dan Watampone

Ps. 2 (1) 32

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar

Ps. 2(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara


 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no. 4 tahun 1956 (lembaran negara tahun 1956 no. 55), undang-undang darurat no. 5 tahun 1956 (lembaran negara tahun 1956 no.56) dan undang-undang darurat no. 6 tahun 1956 (lembaran negara tahun 1956 no. 57)tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kota-praja, dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selatan, sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari kota Bengkulu (Kotamadya daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Tulung Selapan, Pemulutan Mesuji, masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Kecamatan Buyung Lincir, Talang Kelapa masing-masing di Kabupaten Dati II Musi Banyuasin danKecamatan-kecamatan Jayaloka, Tugumulyo masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung ke Kota Kalianda Kecamatan Kalianda Wilayah Kabupaten Darah Tingkat II Lampung Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1982 tentang Pembentukan kota administratip Baturaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang, Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Way Kanan, kabupaten daerah tingkat II Lampung Timur, dan kotamadya daerah tingkat II Metro

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Way Kanan, kabupaten daerah tingkat II Lampung Timur, dan kotamadya daerah tingkat II Metro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan kecamatan teras terunjam di wilayah Kabupaten daerah tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Purwokerto, Klaten, Jember, dan Watampone

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan


 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no. 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat ii di kalimantan (lembaran negara tahun 1953 no. 9)", sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Banjarbaru

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) kecamatan diwilayah kabupaten daerah tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Kotabaru dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Tarakan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Bengkayang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Pontianak dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabuapten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Gunung Sugih, kejaksaan negeri Sukadana, kejaksaan negeri Blambangan Umpu, kejaksaan negeri Masamba, kejaksaan negeri Tanjung Selor dan kejaksaan negeri Timika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Sambas, kejaksaan negeri Nunukan, kejaksaan negeri Bontang, kejaksaan negeri Tilamuta, dan kejaksaan negeri Una Aha

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadan di Provinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser


 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 17 tahun 1955 tentang perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di jawa (lembaran negara tahun 1955 no. 53)", sebagai un Disahkan pada tanggal 4 Juli 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa


 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang penetapan "peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 3 tahun 1950 tentang pembentukan daerah tingkat i sumatera selatan" dan "undang-undang darurat no. 16 tahun 1955 tentang perubahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 3 tahun 1950(lembaran negara tahun 1955 no. 52)" sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-undang

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1982 tentang Pembentukan kota administratip Baturaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pembentukan kota Administratif Metro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Way Kanan, kabupaten daerah tingkat II Lampung Timur, dan kotamadya daerah tingkat II Metro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Lampung Selatan dan Lampung tengah dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Lampung

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan propinsi kepulauan Bangka Belitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan


 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1959
tentang penarikan kembali undang-undang darurat no. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian undang-undang no. 14 tahun 1953 (lembaran negara tahun 1955 no. 38) Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no.2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan bintang garuda (lembaran negara tahun 1959 no. 19) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1969 tentang Penghapusan keadaan perang didaerah Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no.43 tahun 1950 tentang perubahan pasal 45 "zegelverordening 1921" (lembaran negara tahun 1950 no. 85) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 1 Juli 1959

 


 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang bintang gerilya sebagai termaktub dalam peraturan pemerintah no. 8 tahun 1949 (lembaran negara tahun 1958 no. 154), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/1964 Tahun 1964 tentang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang penetapan menjadi Undang-undang, Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentangBintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1959
tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan bintang sakti dan bintang darma (lembaran negara tahun 1958 no. 153), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/1964 Tahun 1964 tentang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang penetapan menjadi Undang-undang, Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentangBintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 27 tahun 1957 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa (lembaran negara tahun 1957 no. 84)" sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa


 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1959
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 5 tahun 1958 tentang kedudukan-hukum apotek darurat" (lembaran negara tahun 1958 no. 137), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1959
tentang persetujuan persahabatan antara negara republik indonesia dan kerajaan iran Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1971 tentang Persetujuan Kebudayaan antara Indonesia dan Iran (Cultural Agreement between Indonesia and Iran)


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 1 tahun 1959 tentang badan perusahaan produksi bahan makanan dan pembukaan tanah (lembaran negara tahun 1959 no. 1), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1959
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam staatsblad 1916 no. 47" (lembaran negara no. 14 tahun 1951) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no. 40 tahun 1950 tentang surat perjalanan republik indonesia (lembaran negara tahun 1950 no. 82) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no. 25 tahun 1957 tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan garam rakyat (ln 1957 no. 82) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 1 Juli 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohondi Propinsi Sulawesi Utara


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959
tentang kedudukan keuangan perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda republik indonesia Disahkan pada tanggal 4 Juni 1959

 


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959
tentang kedudukan keuangan presiden, wakil presiden dan pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden republik indonesia Disahkan pada tanggal 26 Mei 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1960 tentang Peraturan kesehatan Presiden Republik Indonesia serta keluarganya


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1959
tentang pembatalan hak-hak pertambangan Disahkan pada tanggal 15 April 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan

-

ditambah oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1961 tentang Tambahan atas lampiran Undang-undang No.10 tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan (LN tahun 1959 No.24 - TLN No.1959)


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1959
tentang pembebasan r. soemantri soerjoadiprodjo dari kewajiban untuk menggantikan uang Disahkan pada tanggal 18 April 1959

 


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no. 12 tahun 1955 tentang pengubahan pasal 4 ayat 1 undang-undang no. 12 tahun 1953 (lembaran negara tahun 1955 no. 37), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 8 April 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1959
tentang penghapusan "peraturan umum korban perang" dahulu disebut "algemene oorlogsongevallen regeling" Disahkan pada tanggal 2 April 1959

 


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959
tentang penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya kepada pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 24 Maret 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan mulai berlakunya dan pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan karesidenan dan kawedanan (penjelasan dalam T.L.N. No. 2596)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959
tentang pengubahan "regeling van het beroep in belastingzaken" Disahkan pada tanggal 9 Maret 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, pengabdian dan olahraga

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959
tentang pos Disahkan pada tanggal 4 Juli 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penetapan tanggal berlakunya Undang-undang Pos (Undang-undang No. 4 tahun 1959, Lembaran Negara No. 12 tahun 1959)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1962 tentang Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip-tarip pos didaerah kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 (LN tahun 1959 No. 41) tentang Pos Dalam Negeri yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 308)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1959
tentang persetujuan kerjasama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan antara republik indonesia dan republik cekoslowakia Disahkan pada tanggal 24 Februari 1959

 


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959
tentang penetapan undang-undang darurat no. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara angkatan darat, sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah, pun undang-undang darurat no. 28 tahun 1950,undang-undang darurat no. 11 tahun 1951, undang-undang darurat no. 10 tahun 1952 dan undang-undang darurat no. 6 tahun 1954 Disahkan pada tanggal 12 Februari 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan angkatan-angkatan perang dan pemb

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1964 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 bagi anggota militer sukarela untuk menentukan pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas militer wajib

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1965 tentang Penanggungan iuran-iuran pensiun anggota Militer beserta janda dan anak yatim/piatunya oleh Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pemberian tunjangan kepada veteran Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1968 tentang Pemberian kenaikan pangkat luar biasa kepada cacat veteran ex Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri Angkatan Bersenjata R.I. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 1950 tentang peraturan sementara tentang pemberian tunjangan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk angkatan perang Republik Indonesia Serikat sebagaimana telah diubah den

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1959
tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota konstituante Disahkan pada tanggal 27 Januari 1959

  

Kontact Info

  • PT. Tatanusa
    Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur
  • Kota       :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419
  • Telpon    : (021) 743 4810 - (021) 742 8765 ; WA : 6281 6135 6892
  • Email      : penerbit@tatanusa.co.id; dokumentasi@tatanusa.co.id