^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Statistik Pengunjung

003161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
559
631
3064
0
3161
0
3161

Your IP: 18.206.241.26
Server Time: 2019-07-20 16:16:11

Tim Redaksi Tatanusa
Kepailitan dan PKPU: Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Edisi Revisi): Dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaannya dan Kamus Penunjuk.
[BENDING RING]
vi+328 hlm, 21cm
ISBN 978-602-6282-04-0 Rp60.000

BUKU LARIS INI TELAH DICETAK BERULANG KALI
Buku revisi ini diberikan catatan kaki (footnote) beberapa pasal dan ayat yang telah dilakukan uji materiil dan dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945.
Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut.
Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan. Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).


CONTOH HALAMAN PENUNJUK :

A

 

ADVOKAT

   - Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat. -[Pasal 7 (1)]

 

Adat Kebiasaan Setempat

   - Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. -[Pasal 38 (1)]

 

Advokat - Surat Kuasa Khusus

   - Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali -[Pasal 294]

 

Advokat - Tanda Tangan

   - Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. -[Pasal 224 (1)]

 

Advokat

   - Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. -[Pasal 127 (2)]

   - Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Kurator berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan diwakili oleh seorang advokat. -[Pasal 128 (2)]

 

Agunan - Hasil Penjualan

   - Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak … -[Pasal 59 (2)]

 

Agunan

   - Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah me -[Pasal 240 (5)]

 

Ahli - Imbalan Jasa

   - Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor. -[Pasal 263]

 


Ahli - Imbalan Jasa dan Biaya

   - imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. -[Pasal 285 (2) d.]

 

Ahli Waris - Hak Rehabilitasi

   - Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. -[Pasal 215]

 

Ahli Waris - Harta Kekayaan

   - Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. -[Pasal 209]

 

Ahli Waris - Rehabilitasi

   - Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. -[Pasal 216]

 

Ahli Waris

   - Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita. -[Pasal 208 (2)]

   - Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni. -[Pasal 211]

 

Alas Hak

   - Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan … -[Pasal 287]

 

Anak Angkat

   - suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; -[Pasal 42 e. 2)]

 

Anggota Panitia Kreditor - Pengangkatan

   - Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya. -[Pasal 172 (2)]

 

Anggota Panitia Kreditor Sementara - Hak

   - Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. -[Pasal 100 (3)]

 

Arbitrase - Muatan Klausula

   - Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan … -[Pasal 303]