foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1964

 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1964
tentang pungutan istimewa atas impor untuk pembiayaan pembangunan jalan raya lintas sumatera. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1964

 


 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1964
tentang perubahan dan tambahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1963 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1964

 


 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964
tentang dana kecelakaan lalu-lintas jalan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1969 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 tentang pendirian Perusahaan Umum Asuransi kerugian "Jasa Raharja"


 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964
tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang Disahkan pada tanggal 31 Desember 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri


 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964
tentang peraturan lalu-lintas devisa Disahkan pada tanggal 28 Desember 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1965 tentang Dewan Lalu-Lintas Devisa

-

ditimbang oleh

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1965 tentang Tindak pidana devisa tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1965 tentang Nilai lawan valuta asing dalam rupiah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Cara penggunaan, pembebanan dan pemindahan hak atas devisa yang tidak diharuskan untuk diserahkan kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap). (Penjelasan dalam TLN No. 2729)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1965 tentang Perubahan Susunan Dewan Lalu-lintas Devisa

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 25 Tahun 1965 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Swasta sebagai Bank Tunggal Swasta untuk Pembangunan

Ps. 7

diubah oleh

Penetapan Presiden Nomor 30 Tahun 1965 tentang Perubahan pasal 7 Undang-undang Devisa 1964

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1966 tentang Perubahan susunan Dewan Lalu-Lintas Devisa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1967 tentang Penarikan Kembali Penetapan Nilai Lawan Rupiah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1967 tentang Penyederhanaan Prosedure Ekspor dan Impor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam bidang Perdagangan Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perubahan Peraturan masa berlakunya Bonus Ekspor

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penyempurnaan dalam penetapan harga fob bersih dari barang-barang ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1968 tentang Tata-cara jual-beli Bonus Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 283 Tahun 1968 tentang Perubahan pembagian hasil ekspor dari barang golongan A seperti yang diatur dalam KEPPRESKAB No. 170/EK/KEP/7/1967

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1969 tentang Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional sebagai Bank Devisa

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1969 tentang Peninjauan kembali undang-undang nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan bebas dengan Pelabuhan bebas Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 16/1970 tentang penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1976

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha bonded warehouse

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1976 dan Nomor 1 tahun 1978

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1978

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau pemasukan mata uang rupiah dari atau ke dalam wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar


 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964
tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom Disahkan pada tanggal 26 November 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 298 Tahun 1968 tentang Pembentukan dewan tenaga atom

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 299 Tahun 1968 tentang Struktur organisasi badan tenaga atom nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 305 Tahun 1968 tentang Merubah Keputusan Presiden RI No. 197 tahun 1967

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1969 tentang Penambahan anggota pada Dewan Tenaga Atom

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pemakaian Isotop Radioaktip dan Radiasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1972 tentang Penghentian Pembangunan Reaktor Atom IRT-2000 di Pusat Reaktor Atom Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktip dan atau Sumber Radiasi lainnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktip

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri dilingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1992 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pranata nuklir dan pengawas radiasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Nuklir

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran


 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1964
tentang pengeluaran pinjaman obligasi konfrontasi tahun 1964. Disahkan pada tanggal 25 November 1964

 


 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1964
tentang pengeluaran pinjaman obloigasi pembangunan tahun 1964. Disahkan pada tanggal 25 November 1964

 


 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1964
tentang pengecualian beberapa macam penyusutan-penyusutan dan pengeluaran-pengeluaran tertentu dari laba perusahaan Disahkan pada tanggal 25 November 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka


 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1964
tentang pemberian pembebasan pajak perseroan/pajak pendapatan Disahkan pada tanggal 25 November 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri


 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1964
tentang pemberian perangsang penanaman modal Disahkan pada tanggal 25 November 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri


 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1964
tentang perubahan dan tambahan aturan bea meterai 1921 Disahkan pada tanggal 25 November 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)


 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1964
tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak kekayaan 1932 Disahkan pada tanggal 25 November 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1968 tentang Pengintensipkan pemungutan pajak pendapatan tahun 1967 dan 1968


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1964
tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak pendapatan 1944 Disahkan pada tanggal 25 November 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian beberapa macam penyusutan-penyusutan dan pengeluaran-pengeluaran tertentu dari Laba Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 tentang pendirian Perusahaan Umum Asuransi kerugian "Jasa Raharja"


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964
tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925 Disahkan pada tanggal 25 November 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian beberapa macam penyusutan-penyusutan dan pengeluaran-pengeluaran tertentu dari Laba Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)

 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1964
tentang pengadilan landreform Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1964
tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 38 prp tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1964

 


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 23 Tahun 1965 tentang Perubahan dan tambahan pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota Angkatan Kepolisian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966 tentang Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Negeri di Irian Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1967 tentang Membentuk Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 19/1964 dan No.13/1965

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1967 tentang Dirjen Jalan Raya Sumatra dan Otorita Jalan Raya Sumatra menjadi Proyek Khusus Pembangunan Jalan Raya Sumatra

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1968 tentang Memperpanjang masa kerja Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-undang No. 19 tahun 1964 dan Undang-undang No. 13 tahun 1965, sebagaimana termasuk dalam Keputusan Presiden No. 271/1967 sampai dengan tanggal 30 Juni 1968

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman


 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964
tentang wajib kerja tenaga paramedis Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1964 tentang pembayaran gaji pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun kepada (bekas) pegawai negeri sipil; anggota Kepolisian Negara, anggota angkatan Perang Republik Indonesia dan pejabat-pejabat negeri lainnya di daerah tingkat II Kepulauan Riau yang meliputiKawedanan Tanjung Pindang, Karimun dan Puluh Tujuh

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan


 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964
tentang larangan penarikan cek kosong Disahkan pada tanggal 26 September 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964
tentang bagi hasil perikanan Disahkan pada tanggal 23 September 1964

 


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 4 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i dairi dengan mengubah undang-undang no. 7 drt. tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di propinsi sumatera utara menjadiundang-undang Disahkan pada tanggal 23 September 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Perubahan dan penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara dan Wilayah Kecamatan Palipi di Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara Prop. Daerah Tk, I Sumatera Utara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i lampung dengan mengubah undang-undang no. 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat i sumatera selatan menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 23 September 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Way Kanan, kabupaten daerah tingkat II Lampung Timur, dan kotamadya daerah tingkat II Metro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Lampung Selatan dan Lampung tengah dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Lampung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi tengah dan daerah tingkat i sulawesi tenggara dengan mengubah undang-undang no. 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan daerahtingkat i sulawesi utara - tengah dan daerah tingkat i sulawesi selatan - tenggara menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 23 September 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-bau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Kendari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (dua belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara


 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964
tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta Disahkan pada tanggal 23 September 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1999 tentang Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1964
tentang pembentukan pengadilan tinggi di palembang dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di medan dan jakarta Disahkan pada tanggal 8 September 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.430/5/2002 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Sekretariat Jenderal

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964
tentang pernyataan daerah khusus ibukota jakarta raya tetap sebagai ibukota negara republik indonesia dengan nama jakarta Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1965 tentang Peningkatan kedudukan pimpinan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1976 tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1964
tentang gerakan sukarelawan indonesia Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Hansip dan Sukarelawan


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 21 tahun 1959 tentang penetapan menjadi undang-undang, undang-undang darurat no. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentangbintang gerilya sebagai termaktub dalam peraturan pemerintah no. 8 tahun 1949 menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1964
tentang pemungutan bea-bea, cukai-cukai dan sumbangan-sumbangan wajib istimewa (swi) di daerah tingkat ii kepulauan riau. Disahkan pada tanggal 27 Juni 1964

 


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 5 tahun 1963 tentang surat hutang landreform (ln 1963 no. 63) menjadi undang-undang. (penjelasan dalam tln no. 2659) Disahkan pada tanggal 16 Juni 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. (Penjelasan dalam TLN No. 2702)


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 6 tahun 1963 tentang telekomunikasi (lembaran negara tahun 1963 no.66) menjadi undang-undang (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2657) Disahkan pada tanggal 4 Juni 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1965 tentang Pedoman pokok mengenai kebijaksanaan dalam bidang telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia

Ps. 23

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1968 tentang Mencabut Keputusan Presiden RI No. 210 tahun 1964 dan memberhentikan dengan hormat Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mereka menjalankan tugasnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dan mengangkat Komodor Udara Suwondo sebagai anggota Dewan Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 216 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Dewan Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1969 tentang Menugaskan Menteri Perhubungan untuk atas nama Presiden Republik Indonesia memberi bimbingan sehari-hari kepada Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio siaran non pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1972 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunications Convention) Nairobi, 1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban penggunaan pesawat telepon umum di kantor dan rumah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1963 tentang pelunasan cukai tembakau dari perusahaan-perusahaan hasil tembakau dan pengeluaran hasil-hasil tembakau dari perusahaan-perusahaan itu kedalam peredaran bebas(lembaran negara tahun 1963 no. 11) menjadi undang-undang. (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2655) Disahkan pada tanggal 1 Juni 1964

 


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 16 tahun 1962 tentang sumbangan wajib istimewa tahun 1962 atas bangunan (ln 1962 no. 70) menjadi undang-undang. (penjelasan dalam tln no. 2653) Disahkan pada tanggal 26 Mei 1964

 


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang bank tabungan negara Disahkan pada tanggal 25 Mei 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.


 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 6 tahun 1962 tentang pokok-pokok perumahan menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 20 Januari 1964

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 7

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman


 

 

Kontact Info

  • PT. Tatanusa
    Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur
  • Kota       :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419
  • Telpon    : (021) 743 4810 - (021) 742 8765 ; WA : 6281 6135 6892
  • Email      : penerbit@tatanusa.co.id; dokumentasi@tatanusa.co.id