Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1968

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1968
tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai penetapan dan peraturan presiden republik indonesia. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhan dan Daerah Pelayaran

Ps. 2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor


 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1968
tentang tanda kehormatan bintang swa bhuwana pakca Disahkan pada tanggal 31 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1968
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1968. (ln 1968 no. 49, tln no. 2858) tanda kehormatan bintang kartika eka pakci menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 27 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968
tentang bank ekspor impor indonesia Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)


 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968
tentang bank rakyat indonesia Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1969 tentang Bantuan berupa supsidi kepada Desa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968
tentang bank tabungan negara Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968
tentang bank bumi daya Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)


 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968
tentang bank dagang negara Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968
tentang undang-undang tentang bank negara indonesia 1946 Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968
tentang pembentukan pengadilan tinggi di banda aceh dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di medan Disahkan pada tanggal 12 Desember 1968

 


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1968
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara peralihan triwulan i tahun 1969 Disahkan pada tanggal 16 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1969 tentang Bantuan berupa supsidi kepada Desa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1968
tentang tanda kehormaatn bintang yalasena Disahkan pada tanggal 7 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968
tentang bank sentral Disahkan pada tanggal 7 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1968 tentang Pelepasan aktifitas komersiil dari cabang-cabang Bank Indonesia diwilayah Irian Barat. (Penjelasan dalam TLN No. 2877)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Undang-undang tentang Bank Negara Indonesia 1946

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1969 tentang Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional sebagai Bank Devisa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1969 tentang Peninjauan kembali undang-undang nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1969 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Moneter

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Perasuransian Kredit

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembubaran Panitia Kebijaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Technis Kredit Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1971 tentang Berlakunya mata uang Rupiah (Rp) diseluruh wilayah Indonesia termasuk daerah Propinsi Irian Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1971 tentang Merubah ayat (1) angka 5 Keputusan Presidium Kabinet No. 14/EK/Kep/8/65 "Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Ketua Dewan Moneter sebagai Sekretaris

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1971 tentang Wewenang pengelolaan terhadap efek-efek yang disimpan sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua pada Bank-bank didalam dan di Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan simpanan uang pada Bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pencabutan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan besarnya tarip bea materai dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan bea materai atas cek dan bilyet giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1989 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembiayaan pengelolaan Komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan pinjaman luar negeri dan penerbitan jaminan jasa bank untuk penerimaan pinjaman luar negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan sebagai Bank Devisa

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serrta diskonto sertifikat Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 68 Tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau pemasukan mata uang rupiah dari atau ke dalam wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1996

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pemberian Kewenangan kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Bank Sentral dan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Tentang Perbankan

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undan-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, konsolidasi dan akuisisi bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian saham Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70/1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73/1998, PP No. 71/1992 tentang Bank Penkreditan Rakyat, dan PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan badan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1968
tentang pembentukan pengadilan tinggi di manado dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di makasar Disahkan pada tanggal 26 November 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1968
tentang charter of the southeast asian ministers of education organization Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1968

 


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968
tentang penyerahan pajak-pajak negara, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing dan pajak radio kepada daerah Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-udang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan pajak-pajak negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
tentang perubahan pasal 7 indische comptabiliteitswet (stbl. 1925 no. 448) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 3 drt 1954 Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1968 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1969 tentang Pembentukan Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara pada Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1970 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1970/1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1970 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1970/1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1970 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1970/1971

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/Kekajaan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1971 tentang Perubahan ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 250; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2294)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1972/1973

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1972 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1971/1972 kepada tahun anggaran 1972/1973

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1972 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara rutin tahun 1972/1973

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1972 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun 1972/1973

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1972 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam penyelesaian piutang pemerintah berasal dari bantuan-bantuan luar negeri yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 1966

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1973-1974

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1973/1974

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1973 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun 1972/1973 kepada tahun anggaran 1973/1974

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1973 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin tahun 1973/1974

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1973 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun 1973/1974

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1973 tentang Menetapkan kebijaksanaan untuk mengadakan pungutan/besarnya tarip supaya mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Keuangan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pedoman pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1973/1974

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pemindahan sisa Anggaran Pembanguna Tahun Anggaran 1973/1974 kepada tahun Anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1974 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1974 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara rutin tahun anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1974 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1975 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 kepada Tahun Anggaran 1975/1976

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1975 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1975 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1975/1976

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1975 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1976/1977

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penyelesaian Pengembalian Kredit Bimas

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1976 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1975/1976 kepada tahun anggaran 1976/1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1976 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1976 tentang Perincian Anggaran Negara Rutin tahun anggaran 1976/1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1976 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun anggaran 1976/1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang Pergudangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1977 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun 1976/1977 kepada tahun anggaran tahun 1977/1978

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1977 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1977/1978

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1977 tentang Perincian anggaran belanja negara rutin tahun anggaran 1977/1978

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1977 tentang Perincian anggaran belanja negara pembangunan tahun anggaran 1977/1978

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 kepada Tahun Anggaran 1978/1979.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1979 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1978/1979

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perincian anggaran belanja negara rutin tahun anggaran 1978/1979

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perincian anggaran belanja negara pembangunan tahun anggaran 1978/1979

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 kepada tahun Anggaran 1979/1980

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1980 tentang Pemindahan atas Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Tahun Anggaran 1980/1981

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Tahun Anggaran 1981/1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1981 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun Anggaran 1981/1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1981/1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1981 tentang Likwidasi Proyek Superfosfat Cilacap

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1981/1982 kepada tahun anggaran 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1982 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun anggaran 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1982 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin tahun anggaran 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1982 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun anggaran 1982/1983

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun Anggaran 1982/1983 kepada tahun anggaran 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1983 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1983/1984

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1984 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Tahun Anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1984 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penangguhan berlakunya beberapa ketentuan mengenai pungutan uang kesyahbandaran (PUK)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1985 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1985 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1985 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1983 tentang tarif biaya tera

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1986 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1986 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1986 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 ke tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban penggunaan pesawat telepon umum di kantor dan rumah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1987 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1987 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1987 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1986/1987 ke tahun anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1988 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1988/1989

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1988/1989

Ps. 7

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 ke Tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1989 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1989 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1989 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1990/1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1990/1991

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1990/1991 ke tahun anggaran 1991/1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan tata cara pengelolaan keuangannya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun anggaran 1991/1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1991/1992

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1991/92 ke tahun anggaran 1992/93

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1992 tentang Penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Islamic Development Bank (IDB)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1992 tentang Penyertaan modal Negara RI dalam pendirian Perusahaan Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1992 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1992/1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1992/1993

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1992/1993 ke tahun anggaran 1993/1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1993/1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1993/1994

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1994/1995

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1994

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1993/1994 ke tahun anggaran 1994/1995

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1994 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1994/1995

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1994 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1994/1995

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1994/1995

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1992/1993

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1993/1994

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1994/1995 ketahun 1995/1996

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1995/1996

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1996 tentang Tim penelitian proyek-proyek pemerintahan dan badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1994/1995

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan negara bukan pajak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1995

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1995/1996

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1996/1997 ke tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1998 tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1998/1999

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang Rincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 3/1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7/1998

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan MENKEU selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (PERSERO) dan perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penerbitan rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan perubahan tahun anggaran dari tahun fiskal menjadi tahun takwim

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2000

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1999 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim penataan pegawai negeri sipil, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2000

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000 tentang Rincian Pengeluaran Rutin tahun Anggaran 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001 tentang Tim pengkajian kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan tim penataan kelembagaan, kepegawaian, kekayaan negara dan peralatan keuangan serta dokumen dan arsip pada departemen/kantor menteri negara koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2001 tentang Tim pengkajian kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Penutupan Proyek Lokal Teh Tapanuli Utara, Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1968
tentang perubahan dan tambahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1967 Disahkan pada tanggal 16 Juli 1968

 


 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968
tentang perubahan pasal 3 undang-undang no. 6 tahun 1962 tentang wabah Disahkan pada tanggal 16 Juli 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang penanaman modal dalam negeri Disahkan pada tanggal 3 Juli 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 286 Tahun 1968 tentang Panitia tehnis penanaman modal

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1969 tentang Peraturan dan Prosedur mengenai Pelaksanaan Pengawasan dalam rangka Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diperhatikan oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan pokok penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan pokok tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha bonded warehouse

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

Ps. 13 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1971 tentang Perizinan usaha perusahaan asuransi kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1974

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar skala prioritas bidang usaha Penanaman Modal tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar skala prioritas bidang usaha Penanaman Modal tahun 1983/1984

Ps. 9, 12 ke-4, 5 Ps. 13 dan 14

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan pemilikan saham nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran PPN dan PPn barang mewah atas penyerahan barang modal dan jasa kena pajak kepada PT. Bimantara Eka Santosa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1986 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan sebagian tugas penyelenggaraan jalan tol oleh perusahaan patungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar bidang Usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup badi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan koordinasi penanaman modal

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Intansi Teknis dalam permohonan persetujuan Pananaman Modal.

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan ketentuan kewajiban memiliki surat persetujuan prinsip dalam pelaksanaan realisasi Penanaman Modal di Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968
tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal Disahkan pada tanggal 29 Juni 1968

 


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang-undang no. 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa barat Disahkan pada tanggal 29 Juni 1968

 


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1968
tentang keanggotaan republik indonesia pada international development association Disahkan pada tanggal 17 Juni 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan persetujuan keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association. (Penjelasan dalam TLN No. 2857)

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968
tentang perubahan dan tambahan undang-undang pajak penjualan 1951 Disahkan pada tanggal 22 Maret 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1968
tentang perubahan pasal 3 ayat (2) undang-undang no. 13/1967 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1968 Disahkan pada tanggal 4 Maret 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1968 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1968