Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1986

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang peradilan tata usaha negara Disahkan pada tanggal 29 Desember 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang

Ps. 6 (1) dan 9

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang

Ps. 145

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Ps. 24

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian

Ps. 120 (3), 97 (10), 117

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara

Ps. 6 (1), 9

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang

Ps. 6 (1), 9

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado

Ps.6 (2), Ps.10

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Ps. 18(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim

Ps. 6 (1), Ps. 9a, b, c.

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Kupang, Ambon dan Jayapura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan gaji hakim

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 118

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) [Pasal 118]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pasal 9

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Pasal 18 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1982/1983 Disahkan pada tanggal 4 Juni 1986

 


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1985/1986 Disahkan pada tanggal 4 Juni 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3 (1)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 ke tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 ke tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang peradilan umum Disahkan pada tanggal 8 Maret 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1986 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1988 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ermera dan Pengadilan Negeri Batam.

Ps. 24

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian

Ps. 18 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri di Maliana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan gaji hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Ps. 9

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Ps. 9

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Ps. 9

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Ps. 9

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ps. 7

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau

Ps. 7

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Nata, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ariwadidi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ariwadidi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Ps.7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo

Ps.7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri

Pasal 18 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1986/1987 Disahkan pada tanggal 7 Maret 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1986 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1986/1987

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1986 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1986/1987

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1986 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 ke tahun anggaran 1986/1987

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1986/1987 ke tahun anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987