foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 2014

 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 12 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017


 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 36E ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan


 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang perasuransian Disahkan pada tanggal 10 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang perkebunan Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit


 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014
tentang keperawatan Disahkan pada tanggal 10 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014
tentang konservasi tanah dan air Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut


 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang tenaga kesehatan Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2016 tentang Honorarium Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia


 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oo2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 75 Ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia


 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
tentang pengelolaan keuangan haji Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 31 (5), 35 (2), 39, 44 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji


 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang jaminan produk halal Disahkan pada tanggal 10 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang kelautan Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 67

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut


 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

pasal 168

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban


 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang administrasi pemerintahan Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Pasal 84

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Pasal 84

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Pasal 84

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Pasal 84

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan


 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014
tentang pencarian dan pertolongan Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 50

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan


 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang hak cipta Disahkan pada tanggal 10 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015 Disahkan pada tanggal 10 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4 (11), 5 (7), 8 (5), Pasal 12, 13

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hutama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya Tbk

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Pasal 23 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur 

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial

Pasal 23 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perikanan Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Perikanan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Pasal 23 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development

Pasal 23 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development

Pasal 23 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Kapal Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengembangan Pariwisata Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Permodalan Nasional Madani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dirgantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad

Pasal 23 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3124 Tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3131 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Vii

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Ix

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara X

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xii

Pasal 4 ayat (11), 5 (7), 8 (5), 12, 13

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007


 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014
tentang pengesahan asean agreement on transboundary haze pollution (persetujuan asean tentang pencemaran asap lintas batas) Disahkan pada tanggal 10 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang hukum disiplin militer Disahkan pada tanggal 10 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014
tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013 Disahkan pada tanggal 10 Februari 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi


 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah Disahkan pada tanggal 10 Februari 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

-

diperhatikan oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 397 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019

Pasal 232 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Pasal 48 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

Pasal 48 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Pasal 48 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

Pasal 48 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor NULL64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan


 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Disahkan pada tanggal 10 Februari 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang


 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
tentang panas bumi Disahkan pada tanggal 9 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 24 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 83

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi

Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 83

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi


 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014
tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian Disahkan pada tanggal 9 Desember 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014
tentang pengesahan persetujuan tentang kerja sama industri pertahanan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik turki (agreement on defense industry cooperation between the government of the republic of indonesia and the government of the repu Disahkan pada tanggal 8 Juli 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
tentang kesehatan jiwa Disahkan pada tanggal 8 Juli 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 0 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 4, Pasal 314 s/d Pasal 412

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017


 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014
tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 7 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014
tentang pembentukan kabupaten buton tengah di provinsi sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 7 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014
tentang pembentukan kabupaten muna barat di provinsi sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 7 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014
tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan republik india (extradition treaty between the republic of indonesia and the republic of india) Disahkan pada tanggal 7 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014 Disahkan pada tanggal 6 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014
tentang keinsinyuran Disahkan pada tanggal 3 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014
tentang pengesahan international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism (konvensi international penaggulangan tindakan terorisme nuklir) Disahkan pada tanggal 3 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014
tentang pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik india tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (treaty between the republic of indonesia and the republic of india on mutual legal assistance in criminal matters) Disahkan pada tanggal 3 November 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014
tentang pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik korea tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (treaty between the republic of indonesia and the republic of korea on mutual legal assistance in criminal matters) Disahkan pada tanggal 3 November 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang perdagangan Disahkan pada tanggal 3 November 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional


 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa Disahkan pada tanggal 1 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 31 (3), Pasal 40 (4), Pasal 47 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

Pasal 31 ayat (3), Ps.40(4), Ps.47(6), P

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang aparatur sipil negara Disahkan pada tanggal 1 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 90 huruf c

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 42

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaa Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaikan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2015 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peratura Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.


 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang aparatur sipil negara Disahkan pada tanggal 1 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 90 huruf c

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 42

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaa Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaikan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2015 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peratura Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.


 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 10 2014

 


 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang perindustrian Disahkan pada tanggal 1 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 9 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Pasal 25 ayat (8), Ps. 27 (4), Ps. 28 (3

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri

Pasal 108

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 108

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi


 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Disahkan pada tanggal 1 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota


 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Disahkan pada tanggal 1 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai


 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 0 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang


 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Disahkan pada tanggal 0 2014

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 171 ayat (5) dan Pasal 176 ayat (4

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang 

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota


 

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id