foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973
tentang pedoman penyelenggaraan keuangan daerah Disahkan pada tanggal 31 Desember 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Program bantuan pembangunan Daerah Tingkat I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1973
tentang pendirian perusahaan umum gula bone Disahkan pada tanggal 6 Desember 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1974 tentang Perubahan Perusahaan Umum Gula Bone dan penetapan status pabrik gula Bone sebagai unit produksi Perusahaan Perseroan (Persero) ex Perusahaan Negara Perkebunan XX

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1973
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan xvi menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 6 Desember 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Proyek Gula "Cot Girek" sebagai Unit Produksi Perusahaan Negara Perkebunan XVI

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1973
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan xiv menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 6 Desember 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Produksi Gula

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1973
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan ix menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 6 Desember 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI. kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Perkebunan IX

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan pulau batam Disahkan pada tanggal 4 Desember 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973
tentang penyelenggaraan transmigrasi Disahkan pada tanggal 28 November 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1974 tentang Penetapan propinsi Kalimantan Barat sebagai daerah transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1975 tentang Penetapan Propinsi Riau dan propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kesempatan bagi penduduk setempat berpindah kedalam proyek transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penetapan Propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya sebagai daerah Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1984 tentang Penetapan Propinsi Timor Timur sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, dan Pulau Timor wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asal Transmigrasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1992 tentang Penetapan Pulau Sumbawa sebagai Daerah Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penetapan propinsi daerah tingkat I Lampung dan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asal dan daerah transmigrasi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/KB.510/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1973
tentang pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada pt. koba tin Disahkan pada tanggal 24 November 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1973
tentang pelaksanaan sensus pertanian 1973 Disahkan pada tanggal 24 November 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973
tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya Disahkan pada tanggal 17 November 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan listrik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973
tentang tanda kehormatan parasamya purna karya nugraha Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979 tentang Perubahan atas PP No. 38/1973 tentang tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dibidang perikanan laut di sorong (irian jaya) Disahkan pada tanggal 5 Oktober 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1973
tentang pendirian perusahaan umum dahana Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pengadaan bahan peledak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan bahan peledak

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1973
tentang perubahan jumlah minimal tambahan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah no. 12/1973 Disahkan pada tanggal 3 September 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973
tentang jaminan simpanan uang pada bank Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1973
tentang satyalancana santi dharma Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1973
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan xv menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam saham p.t. jakarta international hotel Disahkan pada tanggal 9 Juli 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1973
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun 1972/1973 kepada tahun anggaran 1973/1974 Disahkan pada tanggal 25 Juni 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1973
tentang penarikan sebagian dari kekayaan negara yang tertanam sebagai modal dalam perusahaan negara perkebunan iii dan penyerahannya kepada proyek pengembangan perkebunan rakyat sumatera utara Disahkan pada tanggal 18 Juni 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industrial estate Disahkan pada tanggal 18 Juni 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1973
tentang pembubaran perusahaan negara fajar ternak Disahkan pada tanggal 30 Mei 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973
tentang kedudukan keuangan presiden dan wakil presiden republik indonesia Disahkan pada tanggal 25 Mei 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dibidang perkebunan Disahkan pada tanggal 21 Mei 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII dan Perusahaan Persero (Persero) PT. Perkebunan XIV

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII dan Perusahaan Persero (Persero) PT. Perkebunan XIV

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973
tentang kepangkatan militer/polisi dalam angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 21 Mei 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan/tambahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1974 tentang Pelimpahan wewenang kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima A.B. untuk melakukan pengangkatan/kenaikan pangkat Anumerta dalam dan kegolongan Perwira Menengah kepada anggota ABRI yang meninggal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah pasukan Bersenjata di Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1985

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan xxi dan perusahaan negara perkebunan xxii menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 11 Mei 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) "PT Pertani"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Aneka Usaha Perkebunan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang perluasan daerah kotamadya medan Disahkan pada tanggal 9 Mei 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973
tentang pengalihan bentuk perusahaan pertanian negara menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 5 Mei 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1973
tentang pencabutan peraturan pemerintah no. 6/1963 tentang pinjaman obligasi oleh bank/perusahaan/badan pemerintah maupun swasta (ln 74/1963; tln no. 2526) Disahkan pada tanggal 2 Mei 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973
tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan Disahkan pada tanggal 14 April 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam pendirian perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional Disahkan pada tanggal 13 April 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973
tentang pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan-bahan diagnostika biologis untuk hewan Disahkan pada tanggal 4 April 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/TN.260/4/1985 Tahun 1985 tentang Pengoperasian Laboratorium Pengujian Obat Hewan Di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 Tahun 1995 tentang Pemasukan Agens Hayati Kedalam Wilayah Negara Rebuplik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1973
tentang perubahan atas pasal 7 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah no. 51/1961 tentang pendirian perusahaan negara sulawesi utara/tengah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah no. 52/1970 dan peraturan pemerintah no. 32/1971 Disahkan pada tanggal 31 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1973
tentang pembubaran perusahaan negara kertas pematang siantar Disahkan pada tanggal 31 Maret 1973

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973
tentang tunjangan penghargaan bagi bekas ketua/wakil ketua/bekas anggota dewan pertimbangan agung dan badan pemeriksa keuangan Disahkan pada tanggal 28 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Ex Wakil Ketua/Ex Anggota Dewan Pertimbangan Agung & Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965serta Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973
tentang perubahan dan atau tambahan atas peraturan pemerintah no. 14 tahun 1972 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 28 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 13 tahun 1972 tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 28 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 1

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1973 tentang Perubahan jumlah minimal tambahan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12/1973

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1974 tentang Gaji/gaji kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada Mahkamah Agung

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973
tentang berlakunya p.g.p.s. tahun 1968, propinsi irian jaya Disahkan pada tanggal 24 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1973 tentang Penyesuaian pangkat, gaji dan masa kerja golongan dari PGPN 1961 ke dalam PGPS 1968 di Irian Jaya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun bekas pegawai negeri sipil, janda/duda dan anak yatim piatunya di propinsi Irian Jaya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1973
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara pelayaran nasional indonesia menjadi persero Disahkan pada tanggal 24 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara pelayaran nasional indonesia menjadi persero Disahkan pada tanggal 17 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 tentang Perubahan atas PP No. 26/1973 tentang kedudukan keuangan Presiden dan Wakil Presiden RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PT.Pelni)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Sham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam pendirian perusahaan perseroan terbatas unelec indonesia pt (unindo pt) Disahkan pada tanggal 17 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perseroan terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT")

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973
tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida Disahkan pada tanggal 17 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Tahun 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/4/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 478/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 483/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pencabutan Pendaftaran dan Izin Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Eksport

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/Tp.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama dan Kadar Bahan Aktif

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Permberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/TP.270/5/20003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Dosis Aplikasi dan Jenis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 515/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Kadar Bahan Aktif Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/OT.160/4/2008 Tahun 2008 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1973
tentang pemberian tambahan bantuan tunjangan bagi para penerima tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 16 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973
tentang perubahan nama propinsi irian barat menjadi irian jaya Disahkan pada tanggal 1 Maret 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tentang Berlakunya P.G.P.S. Tahun 1968, Propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1973 tentang Penyesuaian pangkat, gaji dan masa kerja golongan dari PGPN 1961 ke dalam PGPS 1968 di Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1973 tentang Berlakunya Peraturan Perpajakan Indonesia di Propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 di Propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pembentukan kota administratif Jayapura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian masalah wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian masalah wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan limapuluh tiga kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jaya Wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kab. Puncak Jaya, danKabupaten Paniai dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam perusahaan perseroan terbatas perusahaan hotel dan turis nasional (natour ltd.) Disahkan pada tanggal 15 Januari 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 tentang Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan perusahaan persero (perseroan) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD) ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Hotel Indonesia Internasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1973
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dibidang penjualan bonded warehouse Disahkan pada tanggal 23 Januari 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Sasana Bhanda serta pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor Disahkan pada tanggal 20 Januari 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977 tentang Tambahan atas PP No. 6/1969 tentang pembebasan atas impor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986 tentang Bea Masuk Tambahan atas Barang Impor

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1973
tentang penanamam modal perusahaan negara pelayaran nasional indonesia dan perusahaan negara dok dan perkapalan surabaya Disahkan pada tanggal 17 Januari 1973

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Ankara escort Free porn Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle Porno izle mersin escort istanbul escort altyazılı porno Ankara escort altyazılı porno Ankara escort türkçe altyazılı porno iptv ip tv iptv bayilik halkali escort bahcesehir escort esenyurt escort escort esenyurt sirinevler escort escort bahcesehir esenyurt escort bayan escort bayan esenyurt escort halkali halkali escort bayan escort bayan halkali escort bayan bahcesehir bahcesehir escort bayan halkali escort sirinevler escort escort sirinevler şirinevler escort bahçelievler escort istanbul escort escort free follower for instagram free follower for instagram instagram giris yap instagram giris yap instagram takipci hilesi instagram free followers instagram begeni hilesi twitter begeni instagram takipçi instagram free followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi 1080p Dizi izle Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis instagram takipçi hilesi instagram followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi kazan instagram takipçi hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi Eskişehir Genç Escort Adana Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Adana Anal Escort Kayseri Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Adana Anal Escort Adana Anal Escort Adana Anal Escort ataşehir escort kadıköy escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price