UU Tahun 2004

Undang Undang Tahun 2004 : Beranotasi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang perbendaharaan negara Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004Tahun 2004. Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004Tahun 2004. Tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina
Pasal 23 jo. Pasal 71 ditimbang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
Ps. 37 (5) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Ps. 57 ditimbang oleh KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005
Ps. 69(1) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.160/6/2005Tahun 2005. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Timur Tengah Bidang Kerjasama Pertanian
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan PT Bank Lippo Tbk
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
Ps. 38(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
diingat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006. Tentang Hak Keuangan Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006. Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 14-2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Kraft Aceh
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati Airline Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Leces
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring Berjangka Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Dirgantara Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan Penumpang Djakarta
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani
Ps.48(2) &Ps.49(6) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kelima Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ps. 55(5) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keempat Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006. Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Tim Penerbitan Barang Milik Negara
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
Ps. 28(1) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)
diingat oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/5/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A. 2007
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
ditimbang oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Ps. 41(3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Investasi Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Investasi Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Investasi Pemerintah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008Tahun 2008. Tentang Penunjukan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008Tahun 2008. Tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Blabak
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Pesero) PT Pengembangan Pariwisata Bali
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Pesero) PT Pengembangan Pariwisata Bali
Ps. 38(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah
Ps. 58(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Pengelolaan Asset
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
ditimbang oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009. Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Keempat Atas PBI Nomor 2/24/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
diingat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Pasal 50 diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50] Ditolak Seluruhnya
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
Ps. 41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010
Ps.41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009. Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.
Ps.41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM46 Tahun 2009. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2009. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2009. Tentang Kegiatan Akuntansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
Ps.41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2009. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
diingat oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
Ps.41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia.
Ps.41(4) diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2009. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
Ps. 41 (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara V
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
Ps.41(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina
Ps. 41 (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset
Ps. 4 (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara II
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009. Tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
diingat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009. Tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM82 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010
diingat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2010. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010. Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010.
Pasal 7 (2) a ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.
ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010. Tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
Pasal 7 (2) d ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010.
Pasal 7 (2) ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010. Tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Untuk Realisasi Yang Melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2008.
Pasal 7 (2) a ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.
Pasal 7 (2) ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan Dana Cadangan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010. Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM3 Tahun 2010. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010. Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010. Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010. Tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, Dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2010. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
Ps. 41 (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
diingat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010. Tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010. Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta
Ps. 38 (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Boiler Dan/Atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik /Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/At
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/3/2011Tahun 2011. Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.
diingat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
Pasal 7 ayat (2) a ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penerapan Treasury Notional Pooling Pada Rekening Lainnya.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Pasal 8 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
Pasal 7 ayat (2) huruf a ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III Pada Kementerian Kesehatan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor Pada Kementerian Perindustrian.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
Pasal 7 ayat (2) huruf a ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Kredit Investasi Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.
diingat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Sistem Akuntansi Hibah.
Pasal 7 ayat (2) diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan Dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tahun 2011. Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Proses Penetapannya Dilakukan Oleh Menteri Dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011. Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
Ps. 33 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Tentang Pinjaman Daerah
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2011. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran B
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011. Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011. Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012
Pasal 41 ayat (3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM58 Tahun 2011. Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama.
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM65 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011. Tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor-Leste
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengemban
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011. Tentang Dana Perwalian
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset Dan Teknologi
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012.
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanGuna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Kapal Indonesia
Pasal 7 ayat (2) huruf a ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dirgantara Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pada Kementerian Kehutanan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.
diingat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi “Lemigas” Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Hibah Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2012. Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012.
Pasal 7 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Pusat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012. Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt ASDP Indonesia Ferry
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Pos Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dirgantara Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
Pasal 7 ayat (2) huruf a ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2012 Tahun 2012. Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012. Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari P
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2012.
Pasal 41 ayat (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Perkebunan Nusantara I
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
41 ayat (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara II
41 ayat (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara III
Pasal 41 ayat (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix
Pasal 41 ayat (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara XII
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013. Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Pasal 2 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Development Bank
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction And Development
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund For Agricultural Development
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asean Infrastructure Fund
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013. Tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Development Bank
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction And Development
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund For Agricultural Development
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asean Infrastructure Fund
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014. Tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014. Tentang Penetapan Pt Indonesia Asahan Alumunium Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Alumunium
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014. Tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014. Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015. Tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015. Tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Kapal Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengembangan Pariwisata Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Permodalan Nasional Madani
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dirgantara Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2015. Tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3131 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Vii
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Ix
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara X
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xii
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hutama Karya
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya Tbk
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya Tbk
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2015. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang Tbk
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015. Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sang Hyang Seri
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perikanan Nusantara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Perikanan Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016. Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Infrastructure Investment Bank
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016. Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016. Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Pasal 63 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perusahaan (persero) Pt Wijaya Karya Tbk
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Marga Tbk
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 Tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial
Pasal 59 ayat (2) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/27/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (fit And Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Rencana Bisnis Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/33/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/31/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 100.000 (seratus Ribu) Tahun Emisi 2004 Dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/32/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 20.000 (dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004 Dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Luar Negeri Bank dan lampiran
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Debitur
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Harian Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/12/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/10/PBI/2005 Tentang Laporan Harian Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/17/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/27/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/17/PBI/2001 Tentang Laporan Berkala Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/32/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/28/PBI/2005
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/33/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/45/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Alam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kabupaten Nias Serta Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/11/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/16/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga Pada Bank Indonesia
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/19/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penerbitan, Penjualan Dan Pembelian Serta Penatausahaan Surat Utang Negara
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/21/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/22/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Februari 2003 Tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No. 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transaksi Derivatif dan lampiran
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/36/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/44/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah Dan Valuta Asing
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/41/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Khusus Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005 Dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/43/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Khusus Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005 Dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
ditimbang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/8/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 Tanggal 4 Januari 2001 Tentang Proyek Kredit Mikro Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/16/PBI/2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Beserta Peraturan Pelaksanaannya
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Laporan Berkala Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Bank Perkreditan Rakyat
ditimbang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/30/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/46/KEP/DIR Tanggal 10 Juni 1998 Tentang Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya Dalam Rangka Pembiayaan Tebu Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Mediasi Perbankan
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/11/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 Tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/14/PBI/2001
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/27/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Dan Penarikan Dari Peredaran Uang Logam Pecahan 5 (lima) Rupiah Tahun Emisi 1979, 50 (lima Puluh) Rupiah Tahun Emisi 1991 Dan 100 (seratus) Rupiah Tahun Emisi 1991 Serta Uang Kertas Pecahan 100 (seratus) Rupiah Tahun Emisi 1992, 500 (lima Ratu
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/atau Bilyet Giro Kosong
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesi No.8/17/PBI/2006 Tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Laporan Harian Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/4/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Dan Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-Hatian Perbankan
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Informasi Debitur
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Lampiran
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Lelang Dan Penatausahaan Surat Utang Negara
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pedagang Valuta Asing
ditimbang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/18/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pencabutan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/153/KEP/DIR Tanggal 20 November 1998 Tentang Kredit Likuiditas Kepada Perusahaan Umum Pegadaian Melalui PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (persero), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan Dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/9/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan atas PBI No.10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Komite Perbankan Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/7/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/12/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR Tanggal 29 Juli 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/Kep/Dir Tanggal 30 September 1998 Tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Badan Restrukturis
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/14/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/21/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Selain Bank
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
diingat oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah Negara
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
diingat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
diingat oleh KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau
diingat oleh KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
diingat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
diingat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
diingat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengedilan Tinggi Agama Maluku Utara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Panitera
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Nata, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ariwadidi
diingat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 31 ayat (1) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 31 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 55]
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang
diingat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai
Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
diingat oleh KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau
diingat oleh KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
diingat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
diingat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
diingat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengedilan Tinggi Agama Maluku Utara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Panitera
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
diingat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Panitera
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
diingat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar
diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)]; Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 junto UU No. 5 Tahun 2004 junto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)]; dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Huku

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang sumber daya air Disahkan pada tanggal 18 Maret 2004

PASAL STATUS TENTANG
Ps. 40 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Ps. 41 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Irigasi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Irigasi
Ps. 86(4) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Dewan Sumber Daya Air
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Dewan Sumber Daya Air
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Air Tanah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Air Tanah
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Ps. 22,34,58 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010. Tentang Bendungan
Pasal 13 ayat (1) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
Pasal 14 huruf a ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Tentang Sungai
Pasal 13 ayat (1) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Penetapan Wilayah Sungai
Pasal 18 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012. Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Pasal 68 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012. Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional
Pasal 25 (3), 36 (2), dan Pasal 58 (2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013. Tentang Rawa
Pasal 86 ayat (4) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014. Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Pasal 10 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014. Tentang Hak Guna Air

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum Disahkan pada tanggal 29 Maret 2004

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau
ditimbang oleh KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Panitera
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ariwadidi
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Panitera
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008. Tentang
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang
diingat oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Panitera
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Panitera
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Disahkan pada tanggal 22 Juni 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 340/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005. Tentang Panitia Antar Departemen Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resouces For Food and Agriculture (Traktat Internasional Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005. Tentang Pengesahan International Convention On Maritime Liens And Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim Dan Mortgage, 1993)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Secretariat Of The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal On The Establishment Of A Basel Convention R
Ps. 16(4) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional
Ps. 18(3) dan Ps. 24 ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyusunan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyusunan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Protocol To Amend The Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Ecuador On Economic And Technical Co0
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Islam Iran Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
diingat oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
diingat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’S Republic Of Bangladesh For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protoco
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The Russian Federation On Economic And Development Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Seventh Additonal Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Ketujuh Kontitusi Perhimpunan Pos Dunia)
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
diingat oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh
diingat oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Ba
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republ
diingat oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata Asean)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Bosnia And Herzegovina
diingat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku
diingat oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Serang
diingat oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
diingat oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
diingat oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007. Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
diingat oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkup Departemen Pertanian
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN
diingat oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Convention On International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement On Information Exchange And Establishment Of Communication Procedures (Persetujuan Tentang Pertukaran Informasi Dan Pembentukan Prosedur Komunikasi)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2007. Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Qatar For The Prom
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Negara Qatar Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republik Of Indonesia And The Goverment Of The State Of
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement On Economic And Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Governmen Of The Republic Of Colom
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People”s Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka K
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/4/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Finland On The Promotion And The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan Dan Perli
diingat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Darurat)
diingat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russi
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009. Tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009. Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
diingat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Kredit
diingat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010. Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
diingat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To TheDelimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)
diingat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Disahkan pada tanggal 19 Juli 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Ps. 4(2) ditimbang oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
diingat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kelima Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penunjukan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
Ps.4 (2) ditimbang oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009. Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2009. Tentang Kegiatan Akuntansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009. Tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009. Tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010
Ps. 4 (2) ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010. Tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan Dana Cadangan.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010. Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
Ps. 4 (2) ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010. Tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.
Pasal 4 ayat (2) ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011. Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Kredit Investasi Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.
diingat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran B
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM58 Tahun 2011. Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM59 Tahun 2011. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM65 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
Pasal 4 ayat (2) ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Pusat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012. Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
Pasal 4 ayat (2) ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pasal 4 ayat (2) ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015. Tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang kejaksaan republik indonesia Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh KEPPRES Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ps. 38 ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005. Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005. Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Ps. 6 (2) ditimbang oleh KEPPRES Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejaksaan Negeri Tubei
Ps. 6 (2) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Ps. 6 (2) ditimbang oleh KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur, Kejaksaan Negeri Blang Pidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna
Ps. 6 (2) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sasana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan NegeriMalili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaaan
Ps. 16 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian
Ps. 6 (2) ditimbang oleh KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege
Ps.6 (2) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi
diingat oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi
diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum [Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9] dan Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejak
Ps. 6 (2) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu
Ps.6 (1) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 22 Ayat (1) huruf d diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan [Pasal 22 Ayat (1) huruf d]
Pasal 30 Ayat (3) huruf c diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan [Pasal 30 Ayat (3) huruf c]
Ps. 18 ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011. Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 6 ayat (2) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004
tentang pengesahan kyoto protocol to the united nations framework convention on climate change (protokol kyoto atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa tentang perubahan iklim) Disahkan pada tanggal 28 Juli 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008. Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang perkebunan Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004. Tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Pert/SR.130/2/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006. Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan
Pasal 16 ditimbang oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tahun 2006. Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
Pasal 10 ayat (1), 17 (3), 17 (7), 22 (3) ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Pasal 18 (2) d, 30 (1) ditimbang oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/PD.300/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pasokan Crude Palm Oil (CPO) Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana Di Bidang Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penunjukan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Pasal 28 ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
Ps.24(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan [Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2)]
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
Pasal 2, 25, 28 ayat (2) & 44 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Tentang Perkebunan

 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Tata Hutan Dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemamfaatan Hutan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 6-2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011. Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012. Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
diingat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah,menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004
tentang pengesahan cartagena protocol on biosafety to the convention on biological diversity (protokol cartagena tentang keamanan hayati atas konvensi tentang keanekaragaman hayati) Disahkan pada tanggal 16 Agustus 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010. Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang komisi yudisial Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004

PASAL STATUS TENTANG
Ps. 28 (1), (2) ditimbang oleh KEPPRES Nomor 3 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2009. Tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, serta Mantan Keua, Wakul Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/Dudanya.
Ps.28 (1),(2) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012. Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Disahkan pada tanggal 22 September 2004

PASAL STATUS TENTANG
Ps. 43 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014

 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang lembaga penjamin simpanan Disahkan pada tanggal 22 September 2004

PASAL STATUS TENTANG
Ps. 81 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
Ps. 96 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005. Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005. Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Secretariat Of The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal On The Establishment Of A Basel Convention R
ditimbang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/32/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/28/PBI/2005
ditimbang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/33/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
diingat oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah Negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus
ditimbang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
diingat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus
Komite Koordinasi menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan diperhatikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Ps. 19(1) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
Ps. 30 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Ps. 27(1) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Kebijakan Energi Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
Ps. 13(1) ditimbang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
diingat oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008. Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009. Tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010
diingat oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014
Pasal 15 ayat (1) ditimbang oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan
Ps. 19 (1) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010. Tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010. Tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011. Tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Pasal 19 ayat (1) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004
tentang pembentukan provinsi sulawesi barat Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
diingat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat

 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004
tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
Ps. 33 (5) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Ps. 33 (5) ditimbang oleh KEPPRES Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan

 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang praktik kedokteran Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan
Konsil Kedokteran Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Tentang Tenaga Kesehatan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2016. Tentang Honorarium Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang jabatan notaris Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
Pasal 73 ayat (2) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 73 ayat (2)]
Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris [Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2)]
diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang perikanan Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Dewan Kelautan Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia
Ps. 13 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007. Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007. Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia
Ps. 8(6) & Ps. 56 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia
diubah oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan
Ps. 71 ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011. Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan
Pasal 71 ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011. Tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Impor Mutiara
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012. Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012. Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Pengesahan the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, P
Pasal 59 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal Fishing)
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015. Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petrolueum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil
Pasal 64 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015. Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil
Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015. Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015. Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/HK.060/1/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005. Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005. Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Ps. 224 ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005. Tentang Perubahan PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005. Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/9/2005 Tahun 2005. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Wilayah Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ps. 171 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah
Ps. 160(6), Ps. 162(4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005. Tentang Hibah Kepada Daerah
Ps. 182 dan Ps. 194 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerjalembaga Pemerintah Non Departemen
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005
Ps. 11(4) dan Ps. 14(3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Ps. 216(1) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa
Ps. 127(1) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tentang Kelurahan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tentang Kelurahan
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
Ps. 223 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tahun 2006. Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 Tahun 2006. Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Pert/SR.130/2/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Badan Pertanahan Nasional
diingat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006. Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006. Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perilaku Penyakit Hewan Karantina
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 606/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Choleraa) Pada Ternak Babi Di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006. Tentang Komisi Bibit Ternak Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keempat PP 10-2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tahun 2006. Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006. Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006. Tentang Dewan Ketahanan Pangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006. Tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati Dan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kelima Perpres 10-2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pernyataan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat Bebas Penyakit Hewan Menular Brucellosis Pada Sapi dan Kerbau
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007. Tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan
diingat oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
diingat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo
diingat oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007. Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan
diingat oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pendanaan Keolahragaan
diingat oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
diingat oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Dewan Kelautan Indonesia
diingat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
ketentuan yang mengatur lembaga penyelen dicabut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Ps. 27(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Perpres 95-2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
diingat oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
diingat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ps. 27(5) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
diingat oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007. Tentang Angka Pengenal Importir (API)
diingat oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Serang
diingat oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
diingat oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik
diingat oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007. Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik
diingat oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan UU 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
diingat oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
Ps. 14(3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Wilayah Indonesia
diingat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007. Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Ps. 128(1),(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi Perangkat Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi Perangkat Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pengawasan Pestisida
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007. Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
diingat oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007. Tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)
diingat oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Ps. 202 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
Ps. 197 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana Di Bidang Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 544/Kpts/KP.320/9/2007 Tahun 2007. Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Penunjukan Pengawas Pestisida
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi
diingat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007. Tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Pertanian Pembangunan
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pengawasan Obat Hewan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007. Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Tentang Lambang Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007. Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
diubah oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah
diingat oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
Ps. 126(1), (7) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Kecamatan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Kecamatan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI
diingat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah
diingat oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
diingat oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
diingat oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008. Tentang Ketentuan Ekspor Kopi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian
diingat oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
diingat oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Waralaba
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
diingat oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
diingat oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008. Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
diingat oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Metode Seleksi Dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial
diingat oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)
diingat oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. Tentang Ombudsman Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR)
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian
diingat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
Ps. 7(2) diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
Ps. 176 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008. Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
diingat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
Ps. 6(3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
Ps. 20(2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
diingat oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
Ps. 154 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008. Tentang Organsasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu pemerintahan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
diingat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
Pasal 88 diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 88]
diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009. Tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009. Tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Pasal 58 huruf o diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o]
diingat oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010
Ps.199 (2), (3),(4), (5) dan (6) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009. Tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Ekspor Kopi
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Angka Pengenal Imfortir
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Penilaian Terhadap Teknis Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Tanda Tera Tahun 2010
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara PT.Arutmin Indonesia Di Tanjung Pemancingan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009. Tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009. Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009. Tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)
diingat oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM75 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Pelabuhan Lok Tuan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM77 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010. Tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib
diingat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan lembaga Atau Badan Di Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010. Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010. Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan
Ps. 9 (6) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Tanda Tera Tahun 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010. Tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
Pasal 31 ayat (1) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 31 ayat (1)]
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
Ps. 148 (2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011
Ps. 184 (3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011
Pasal 106 ayat (2) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 106 ayat (2)]
Pasal 58 huruf o diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o]
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi
Pasal 103 ayat (3), (4). dan (5) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 103 ayat (3), (4). Dan (5)]
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011. Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.
diingat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011. Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Ps. 171 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Tentang Pinjaman Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011. Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011. Tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011. Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Tanda Tera Tahun 2012
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011. Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011. Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011. Tentang Kebun Raya
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012. Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012. Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012. Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
diingat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
diingat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung
diingat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat
diingat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012. Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012. Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2012. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2012. Tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Untuk Menjadi Pihak Dalam Proses Arbitrase International Centre For Settlement Of Invesment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012. Tentang Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Invesment Disputes
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabuptan Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Cirua, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012. Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012. Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012. Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012. Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012. Tentang Penugasan Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Dan Kepala Bkpm Sebagai Kuasa Hukum Presiden Ri Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining Kepada P
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik
diingat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
diingat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
diingat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu
diingat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013. Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013. Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
diingat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
diingat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif
diingat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013. Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
diingat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek
diingat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan C
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Bab V dan Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa

 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004
Ps. 65 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah
Ps. 26, Ps. 37 dan Ps. 42 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan
Ps. 104 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Ps. 45 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005. Tentang Hibah Kepada Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005. Tentang Hibah Kepada Daerah
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tahun 2006. Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan
diingat oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo
diingat oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
diingat oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
diingat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku
diingat oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Serang
diingat oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
diingat oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
diingat oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)
diingat oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007. Tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
diingat oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007
diingat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
diingat oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
diingat oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
diingat oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
diingat oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
diingat oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
diingat oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
diingat oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
diingat oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
diingat oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Metode Seleksi Dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial
diingat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W)
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
diingat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
diingat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008
diingat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
Ps.92, 99 & 108 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
diingat oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian
diingat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
diingat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010
diingat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 Dan Tahun Anggaran 2005.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.
Ps. 65 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Tentang Pinjaman Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011
Ps. 35 ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011. Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Untuk Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011. Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 Tahun 2012. Tentang Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Hibah Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
diingat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung
diingat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat
diingat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Di Daerah Terpencil Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM3 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012.
Pasal 48 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012. Tentang Dana Darurat
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.
diingat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Atas Penerimaan Pada Akhir Tahun Anggaran.
Pasal 35 ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013
diingat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
diingat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
diingat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013. Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diingat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
diingat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
diingat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
diingat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Pasal 35 ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016. Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2006. Tentang Kontingen Garuda dalam Misi Perdamaian di Libanon
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republ
diingat oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Dewan Kelautan Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Ps. 57 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007. Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007. Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri
Ps. 76 ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI)
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Ps.76 ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.
Ps. 12 (4) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan
diingat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum OfUnderstanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011. Tentang Tim Koordinasi isi Pemeliharaan Perdamaian
Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), (8), (9), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), (8), (9), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2)]
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Military Technical
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012. Tentang Tim Pengamat Indonesia Dalam International Monitoring Team Di Filipina Selatan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (memorandum Of Understanding Betwe
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013. Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7 dan angka 11 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014. Tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015. Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015. Tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015. Tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa Di Mali
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2003 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2004 Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005 Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
Ps. 7(2) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
ditimbang oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
Ps. 87 (3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005. Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005. Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
Pasal 16 ayat (1) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]
Pasal 15 ayat (3) diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 15 ayat (3)]
Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) serta Pasal 235 diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) [Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) serta Pasal 235 ayat (1)]
Pasal 2 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Tentang Perasuransian

 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang jalan Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
Ps. 43 s/d Ps. 53 dan Ps. 57 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Tentang Jalan TOL
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Tentang Jalan TOL
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Tentang Jalan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Tentang Jalan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009. Tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM62 Tahun 2011. Tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol Dalam Kota Di DKI Jakarta
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012. Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013. Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014. Tentang Percepatan Pembangun Jalan Tol di Sumatera
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015. Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress

 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pasal 49 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011. Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011. Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 84, Pasal 77 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013. Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Pasal 11 ayat (2 ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013. Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
Pasal 25 ayat (5) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan
Pasal 92 ayat (3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015. Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang sistem jaminan sosial nasional Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
Pasal 17 diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 17]
Pasal 17 diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 17]
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 mendasarkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012. Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013. Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 13 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013. Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 13 (2), 21 (4), 22 (3), 23 (5), 26, 27 (5), dan Pasal 28 (2) ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Jaminan Kesehatan
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013. Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya
Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014. Tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015. Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 33, Ps. 34 ayat (4), Ps. 45 (3), dan Ps. 46 (4) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015. Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016. Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf Disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 TAhun 2006 Tentang Wakaf
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 TAhun 2006 Tentang Wakaf
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo