^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Statistik Pengunjung

003078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
476
631
2981
0
3078
0
3078

Your IP: 18.206.241.26
Server Time: 2019-07-20 15:38:22

PP Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Tahun 2001 : Beranotasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001
tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 3 Januari 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001
tentang pengamanan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Disahkan pada tanggal 10 Januari 2001

 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001
tentang keamanan dan keselamatan penerbangan Disahkan pada tanggal 5 Februari 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001. Tentang Kebandarudaraan
ditimbang oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers)
ditimbang oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulations Part 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Providers)
ditimbang oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Service Personel Licensing, Rating, Training A
ditimbang oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM13 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) Tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulation Part 92) Tentang Pengangkutan Bahan Dan/Atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (Safe Transport Of Dangerous Goods By Air)
ditimbang oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2009. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulations Part 173) Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (Instrument Flight Procedure Design)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulations Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009. Tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM24 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2009. Tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amandement 1) Tentang Standar Kelaikanudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Cert
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM61 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification And Registr
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM72 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
diingat oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2009. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101) Tentang Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Ballons, Kites, Unmanned Rockets And Unmanned Free Ballons)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2010. Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2010. Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2010. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certif
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Fli
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2010. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) Tentang Satuan Pengukuran (Unit Of Measurements)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2010. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2010. Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Lombok Baru
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM56 Tahun 2010. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (Civil Aviation Safety Regulations Part 60) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (Synthetic Training Devices)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2010. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2010. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviatlon Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operatlng Requirements For Training Centers)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2010. Tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2010. Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM49 Tahun 2011. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM55 Tahun 2011. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviatlon Safety Regulatlon Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM57 Tahun 2011. Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM63 Tahun 2011. Tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM64 Tahun 2011. Tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM80 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM98 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan
diingat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001
tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan Disahkan pada tanggal 5 Februari 2001 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001
tentang pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi timor timur Disahkan pada tanggal 9 Februari 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. jasa raharja Disahkan pada tanggal 14 Februari 2001

 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001
tentang pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah Disahkan pada tanggal 14 Februari 2001 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001
tentang pupuk budidaya tanaman Disahkan pada tanggal 19 Februari 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002Tahun 2002. Tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
Pasal 6 ayat (4), 8 (3), 9 (2) ditimbang oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003Tahun 2003. Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003Tahun 2003. Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/tp.310/3/2003Tahun 2003. Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003
Pasal 20 ayat (1) b, 22 (1), 25 (2) ditimbang oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003Tahun 2003. Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
Pasal 16 (2), 17 (2) ditimbang oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003Tahun 2003. Tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik
Pasal 21 ayat (1), 25 (1) ditimbang oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ot.210/4/2003Tahun 2003. Tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 427/Kpts/SR.130/8/2003Tahun 2003. Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/TP.310/3/2003 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004Tahun 2004. Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/SR.130/2/2004Tahun 2004. Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006Tahun 2006. Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Pert/SR.130/2/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006Tahun 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)
ditimbang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007Tahun 2007. Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007Tahun 2007. Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008Tahun 2008. Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011Tahun 2011. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/3/2011Tahun 2011. Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011. Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011Tahun 2011. Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011. Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan gas negara Disahkan pada tanggal 19 Februari 2001

 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt indonesia farma Disahkan pada tanggal 19 Februari 2001 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001
tentang informasi keuangan daerah Disahkan pada tanggal 19 Maret 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001
tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai Disahkan pada tanggal 22 Maret 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 1 angka 1 (g) dan Pasal 2 ayat (2) g dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015. Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001
tentang penundaan kembali berlakunya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam Disahkan pada tanggal 23 Maret 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001. Tentang Penundaan ketiga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002. Tentang Penundaan Keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 23 Maret 2001

 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001
tentang pengalihan status anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural Disahkan pada tanggal 27 Maret 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
Ps. 9 diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002
Ps. 9 diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.
dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001
tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan tenaga nuklir nasional Disahkan pada tanggal 3 April 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001
tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan makanan Disahkan pada tanggal 16 April 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001
tentang tarif jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan urusan logistik Disahkan pada tanggal 16 April 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004. Tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. kimia farma Disahkan pada tanggal 25 April 2001

 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Disahkan pada tanggal 27 April 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001. Tentang Dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2002
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001. Tentang Penyelenggaraan tugas pembantuan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001. Tentang Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ps. 19 ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001. Tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001. Tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001. Tentang Alat dan mesin budidaya tanaman
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002Tahun 2002. Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002. Tentang Hutan Kota
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Tentang Ketahanan Pangan
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.210/1/2002Tahun 2002. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003
diingat oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003. Tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003Tahun 2003. Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003Tahun 2003. Tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ot.210/4/2003Tahun 2003. Tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003Tahun 2003. Tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Penatagunaan Tanah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
diingat oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004Tahun 2004. Tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004. Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.160/3/2007 Tahun 2007. Tentang Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Pertanian Pembangunan
diingat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) damri Disahkan pada tanggal 1 Mei 2001

 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. perhotelan dan perkantoran indonesia dan penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. hotel indonesia natour Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. bank tabungan negara Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001
tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1993 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero) dan pembubaran perusahaan negara lokananta Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001
tentang perubahan ketiga peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atapinjaman luar neger Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.
ditimbang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumat
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1997 Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001. Tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001. Tentang Tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001. Tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001. Tentang Penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001. Tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2001
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001. Tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002. Tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
mendasarkan oleh Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003. Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006. Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 11-2003 Tentang Perubahan PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP 26-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001. Tentang Penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001. Tentang Tunjangan Hakim
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
mendasarkan oleh Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003. Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2003
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
ditimbang oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP 12-2003 Tentang Perubahan PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 27-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP 70
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001
tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001. Tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001. Tentang Penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002. Tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
mendasarkan oleh Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003. Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001
tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
ditimbang oleh Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001. Tentang Penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002. Tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
mendasarkan oleh Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003. Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI Di Lingkungan Kepolisian Negara RI
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RI
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010. Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Lampiran diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
diingat oleh Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001
tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001
tentang penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

PASAL STATUS TENTANG
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001
ditimbang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
diingat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia