CMS modules by everest poker.

Kamus Dalam Negeri

Tim Redaksi Tatanusa
Dalam Negeri (Kamus Istilah Peraturan dalam Produk Hukum Kementerian/Departemen Dalam Negeri 1991-2010)
Jakarta: Tatanusa, 2010
vi + 418 hal., 21 cm.
ISBN 978-979-3999-60-9
Rp50.000,-

Buku referensi Kamus Istilah Peraturan Bidang Dalam Negeri menyusun dan menghimpun definisi istilah-istilah hukum dari peraturan-peraturan Kementerian/Departemen Dalam Negeri sejak 1991sampai dengan 2010 sebanyak 3.488 definisi.

Selain memanfaatkan istilah hukum berikut definisinya yang dimuat dalam kamus tersebut, pembaca dapat melacak dan menemukan  sumber peraturan yang mengatur bidang yang diminati.

Anotasi Perundang-Undangan

Tim Redaksi Tatanusa

Anotasi Jilid I,  xiv + 772 hlm, 25 cm Rp.110.000,-
Anotasi Jilid II,  xiv + 760 hlm, 25 cm Rp.100.000,-
Anotasi Jilid IIi,  xiv + 658 hlm, 25 cm Rp.100.000,-
Suplemen 2003-2004, xvi+287 h, 25 cm Rp.90.000,
 
Sebagai alat dokumentasi hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan pelaksanaan serta status tiap-tiap ketentuan hukum dengan cepat yang mencakup Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Penetapan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketika mencari sebuah peraturan perundang-undangan, apakah peraturan yang ditemukan tersebut yang paling mutakhir? masih berlaku atau sudah dicabut? Peraturan apa saja yang menjadi pelaksana dari peraturan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu dapat terjawab dengan menggunakan buku Anotasi Peraturan Perundang-undangan 1945-2002 dan Suplemen 2003-2004.
Disusun dari sumber himpunan yang diperoleh dari Himpunan Koesnodiprodjo,Lembaran Negara Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Negara (Sekretariat Negara) dan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Terbitan Eko Jaya) sejak tahun 1945 s/d 2002 dan dilengkapi dengan Suplemen 2003-2004.

Penunjuk Perundang-Undangan

Tim Redaksi Tatanusa
Penunjuk Peraturan Perundang-undangan RepublikIndonesia 1945 - 2000
 xiv + 1042 hlm; 24.5 cm,
ISBN 979-8409-34-5, Rp.150.000,-
 

Suplemen 2001-Juli 2005
xii + 186 hlm; 24.5 cm,
ISBN 979-8409-03-9 Rp.35.000,-

BUKU ini untuk memudahkan penelusuran seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kata pokok yang dikehendaki misal “HIBAH atauWASIAT”? Anda tidak tahu bentuk dan nomor peraturannya? Dapat dipastikan ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi sumber bahan informasinya belum terkelola dengan baik, bahkan cenderung menyebar.

Cara paling konvensional adalah membuka halaman demi halaman daftar isi Lembaran Negara atau sumber himpunan lain. Kepedulian akan hal tersebut Tim Redaksi Tatanusa berhasil menyusun buku Penunjuk Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945 - 2000 dan Suplemen 2001-2005 disusun berdasarkan kata pokok judul peraturan perundang-undangan dari UUD , TAP MPR, UU, PERPU, UUDrt, PP, KEPPRES, INPRES serta peraturan-peraturan pada masa pemerintahan Yogyakarta hingga tahun 2005, kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) entri.

Buku referensi peraturan perundang-undangan ini sangat membantu bagi pustakawan hukum ataupengelola informasi hukum, praktisi hukum, peneliti hukum, instansi pemerintah dan swasta yang memerlukan peraturan perundang-undangan.

 

Indeks Perseroan Terbatas

Buku “INDEKS BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA” merupakan sarana untuk penelusuran Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahan-perubahannya, yang makin lama makin menentukan dalam kehidupan hukum dan perekonomian diIndonesia.

Tim Redaksi Tatanusa
Indeks Berita Negara dan Tambahan Berita Negara R.I. 1946-1996
xiv + 1044 hlm; 35cm
ISBN 979-8409-03-5, Rp.450.000,-

Tim Redaksi Tatanusa
Suplemen 1997-1999: Indeks Berita Negara dan Tambahan Berita Negara R.I., xiv + 330 hlm; 35cm
ISBN 979-8409-18-3, Rp.150.000,-

Kamus Istilah PerUUan

Tim Redaksi Tatanusa
Kamus Istilah Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1045-1997 (edisi baru)
Jakarta: Tatanusa 2008
xii + 840hlm; 24,5cm
ISBN: 978-979-3999-38-8
Rp160.000,-

Buku referensi “Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
1945-2007” menyusun dan menghimpun definisi istilah-istilah hukum yang dimuat dalam 
Peraturan Perundang-Undangan sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 13,730 definisi, yang bersumber dari Undang-Undang (UU) sebanyak 1.196 entri, Undang-undang Darurat (UUDrt) 175 entri dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 157 entri, Peraturan Pemerintah (PP) sebanyak 3.141 entri, Penetapan Presiden (Penpres) 155 entri, Peraturan Presiden (Perpres) 184 entri, Penetapan Pemerintah (Penpem)  47 entri, Keputusan Presiden (Keppres) 8.926 entri dan Instruksi Presiden
544 entri.

 

Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia