foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998
tentang program rekapitalisasi bank umum Disahkan pada tanggal 31 Desember 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimatan Timur, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Nusa Tenggara,BPD Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk., dan PT. Bank Sembada Artanugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara RI ke dalam modal PT Bank Lippo Tbk., PT BII Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk., PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD Daerah istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Daerah Khusus Ibukota Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur,BPD Kalimantan Timur [...]

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Perseri PT Bank Mandiri dalam rangka program rekapitalisasi BankUmum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 tentang Komite kebijakan sektor keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1999 tentang Komite penilaian independen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1994 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii bekasi Disahkan pada tanggal 28 Desember 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998
tentang lalu lintas dan angkutan kereta api Disahkan pada tanggal 30 November 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998
tentang perhitungan jumlah hak suara kreditor Disahkan pada tanggal 13 November 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1998
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) otorita jatiluhur Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998
tentang pembentukan kota administratif bima Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998
tentang pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) di pt. semen gresik tbk. Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang perbankan Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Perseri PT Bank Mandiri dalam rangka program rekapitalisasi BankUmum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia sebelum menggabungkan diri ke dalam PT Bank Mandiri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998
tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 30 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992 tentang bank umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 25 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimatan Timur, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Nusa Tenggara,BPD Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk., dan PT. Bank Sembada Artanugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70/1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73/1998, PP No. 71/1992 tentang Bank Penkreditan Rakyat, dan PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT. BUKOPIN).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Disahkan pada tanggal 16 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998
tentang penangguhan pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan Disahkan pada tanggal 16 September 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1998
tentang pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1997/1998 ke tahun anggaran 1998/1999 Disahkan pada tanggal 11 September 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998
tentang prasarana dan sarana kereta api Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian terhadap perusahaan perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada menteri negara pendayagunaanBadan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 1999 tentang pengalihan kedudukan, tugas & kewenangan Menteri Keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan terbatas yangsebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Disahkan pada tanggal 19 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1994 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 6 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii sukabumi dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii sukabumi ke kota palabuhanratu di wilayah kecamatan palabuhan ratu Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii ngada dari kota bajawa kecamatan ngadabawa ke kota mbay kecamatan aesesa Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah Disahkan pada tanggal 13 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah ataudana pinjaman luar negeri Disahkan pada tanggal 23 Juni 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua PP No. 42 Th.1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah & Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998
tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah Disahkan pada tanggal 23 Juli 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998
tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia di laut natuna Disahkan pada tanggal 16 Juni 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt bank ekspor impor indonesia Disahkan pada tanggal 7 Mei 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998
tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan Disahkan pada tanggal 5 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

-

diubah oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan

-

diingat oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Pasal 3

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998
tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen pertambangan dan energi di bidang pertambangan umum Disahkan pada tanggal 5 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1998 tentang tarip atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang pertambangan umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1998 tentang tarip atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang pertambangan umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992 tentang bank umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 22 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang penjaminan kewajiban bank Disahkan pada tanggal 22 April 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak Disahkan pada tanggal 20 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Penangguhan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen tenaga kerja dan transmigrasi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan tenaga nuklir nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan makanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan urusan logistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan koordinasi survei dan pemetaan nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kebudayaan dan pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 134 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian dalam lingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian dalam lingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nesional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelayanaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998
tentang provisi sumber daya hutan Disahkan pada tanggal 20 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan

Pasal 9

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998
tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku pemegang saham atau rapat umum pemegang saham (rups) pada perusahaan perseroan kepada menteri negara pendayagunaan badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) di PT. Semen Gresik Tbk.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1998 tentang Tim restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1998 tentang Badan pembina badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pengerukan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimatan Timur, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Nusa Tenggara,BPD Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk., dan PT. Bank Sembada Artanugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penjualan saham negara Republik Indonesia pada PT Indofood Tbk.

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Aceh Singkil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pakarya Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pakarya Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 tentang Penjualan saham milik negara Republik Indonesia pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pertani

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jenis dan kriteria perusahaan perseroan tertentu yang dapat dikecualikan dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku pemegang saham atau rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian terhadap perusahaan perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada menteri negara pendayagunaanBadan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1999 tentang Penanaman penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Industri Sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Merpati Nusantara Airlines

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan perusahaan persero (perseroan) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD) ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Hotel Indonesia Internasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang I ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1999 tentang Tim kebijakan reformasi badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1994 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998
tentang pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang perbankan Disahkan pada tanggal 8 April 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1998
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang pengelolaan kekayaan Disahkan pada tanggal 8 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) dibidang Pengelolaan Aset

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1996 tentang kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun1998 Disahkan pada tanggal 31 Maret 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah Disahkan pada tanggal 23 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti mengenai kerjasama Ekonomi dan Teknik.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1998
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pengembangan pariwisata bali Disahkan pada tanggal 21 Maret 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat Disahkan pada tanggal 21 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998
tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam Disahkan pada tanggal 9 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penundaan berlakunya PP No. 39 tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penundaan kembali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau Batam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Penundaan ketiga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

ditunda oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penundaan Keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

ditunda oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992 tentang bank umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1996 Disahkan pada tanggal 9 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah Disahkan pada tanggal 5 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998
tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar Disahkan pada tanggal 5 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang industri Disahkan pada tanggal 5 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pakarya Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pakarya Industri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham di Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT PINDAD, PT DAHANA, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kerata Api, pt Industri Telekomunikasi Indonesia dan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pupuk sriwijaya Disahkan pada tanggal 28 Februari 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii agam dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii bukit tinggi ke kota lubuk basung di wilayah kecamatan lubuk basung kabupaten daerah tingkat ii agam Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii tapanuli tengah dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii sibolga ke kota pandan di wilayah kecamatan sibolga kabupaten daerah tingkat ii tapanuli tengah Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998
tentang polisi pamong praja Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998
tentang penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998
tentang tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998
tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998
tentang pemeriksaan kecelakaan kapal Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price