foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan perbankan nasional Disahkan pada tanggal 28 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999
tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menkeu selaku rapat umum pemegang saham (rups) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara ri kepada menteri negara penanaman modal dan pembi Disahkan pada tanggal 27 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 98/1999 tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (PERSERO) dan perseroan terbatasyang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT Industri Soda Indonesia ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batu Bara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Konversi Energi Abadi (PT KONEBA)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penetapan bentuk PT Perusahaan pilot proyek berdikari menjadi perusahaan perseroan (PERSERO)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomukasi Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Sham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 1999 tentang pengalihan kedudukan, tugas & kewenangan Menteri Keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan terbatas yangsebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kimia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Batan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Wijaya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No.98 tahun 1999 tentang pengalihan kedudukan, tugas & kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) danperseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada menteri negara penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 200

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Raharja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim konsultasi privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) pt. bank mandiri dalam rangka program rekapitalisasi bank umum Disahkan pada tanggal 22 Desember 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999
tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (rups) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara ri kepada menteri negara penana Disahkan pada tanggal 22 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan MENKEU selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (PERSERO) dan perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan perbankan nasional. Disahkan pada tanggal 22 November 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999
tentang perusahaan umum (perum) jasa tirta ii Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) Jasa Tirta II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999
tentang perusahaan umum (perum) jasa tirta i Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan wilayah kerja perusahaan umum (perum) jasa tirta I di wilayah Sungai Bengawan Solo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan wilayah kerja perusahaan umum (perum) jasa tirta I di wilayah Sungai Bengawan Solo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas bank umum koperasi indonesia (pt. bukopin). Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999
tentang penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt. industri sandang i ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt. industri sandang ii Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999
tentang penggabungan perusahaan persero (perseroan) pt. perusahaan hotel dan tourist nasional (natour ltd) ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt. hotel indonesia internasional Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999
tentang tata cara pengalihan dokkumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media laiinya dan legalisasi Disahkan pada tanggal 13 September 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999
tentang tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999
tentang perubahan nama kota ujung pandang menjadi kota makasar dalam wilayah propinsi sulawesi selatan Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun


Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999
tentang perubahan batas wilayah kota bukittinggi dan kabupaten agam Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999
tentang kerjasama antara pemerintah dan bank umum dalam rangka pembiayaan kredit usaha tani Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
tentang angkutan di perairan Disahkan pada tanggal 5 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.720/4/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Ment

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.730/4/2001

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999
tentang pengamanan rokok bagi kesehatan Disahkan pada tanggal 5 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999
tentang kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri Disahkan pada tanggal 30 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Disahkan pada tanggal 30 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999
tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri Disahkan pada tanggal 22 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. merpati nusantara airlines Disahkan pada tanggal 22 September 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1999
tentang penanaman penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri sandang i Disahkan pada tanggal 14 September 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri sandang ii Disahkan pada tanggal 3 September 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
tentang tatacara penggunaan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999
tentang penangguhan mulai berlakunya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999
tentang pemindahan ibukota daerah kabupaten donggala dari wilyah daerah kota palu ke wilayah kota donggala kecamatan banawa daerah kabupaten donggala Disahkan pada tanggal 28 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
tentang label dan iklan pangan Disahkan pada tanggal 21 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 137/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Produksi Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara Disahkan pada tanggal 14 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999
tentang tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemeriksa Disahkan pada tanggal 14 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999
tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota komisi pemeriksa Disahkan pada tanggal 14 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dan gaji serta tunjangan jabatan bagi pegawai negeri di lingkungan sekretariat jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemerika Kekayaan Penyelenggara Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999
tentang tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara Disahkan pada tanggal 14 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan Disahkan pada tanggal 9 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian Disahkan pada tanggal 2 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 73-1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pertani Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999
tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gajah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
tentang pendidikan tinggi Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1999 tentang Persiapan pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gajah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 27 tahun 1993 tentang pendirian sekolah tinggi perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000 tentang Perubahan institut keguruan dan ilmu pendidikan (IKIP) negeri Manado menjadi universitas negeri Manado

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 2000 tentang Pendirian universitas negeri Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tingga Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian universitas Trunodjoyo Madura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 365Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368.Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram,dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Manokwari

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Gowa

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Malang

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Pendidikan Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sekolah Negara Intelijen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Pasal 100 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Pasal 100 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999
tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah no. 50/1994 tentang pelaksanaan undang - undang no. 8/1993 tentang ppn barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah dibuat dengan uu no. 11/1994 Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999
tentang syarat - syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggungjawab perawatan tahanan Disahkan pada tanggal 22 Juni 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999
tentang kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 22 Juni 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999
tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt telekomunikasi indonesia tbk. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelabuhan indonesia iii Disahkan pada tanggal 17 Juni 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pakarya industri Disahkan pada tanggal 11 Juni 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999
tentang perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) Disahkan pada tanggal 11 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal persero pt bank negara indonesia tbk., perusahaan persero pt bank rakyat indonesia, persero pt bank tabungan negara, dan perseri pt bank mandiri dalam rangka program rekapitalisasi bankumum Disahkan pada tanggal 28 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan statistik Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999
tentang pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii pesisir selatan, solok, sawahlunto/sijunjung, dan pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatra barat Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999
tentang pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii malang, lamongan, bojonegoro, ngawi, blitar, lumajang dan kediri dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa timur Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999
tentang pembentukan 14 (empat belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii serang, tangerang, pandeglang, bogor, subang, karawang, ciamis dan majalengka dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999
tentang pembentukan kecamatan teras terunjam di wilayah kabupaten daerah tingkat ii bengkulu utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat i bengkulu Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999
tentang pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii lampung selatan dan lampung tengah dalam wilayah propinsi daerah tingkat i lampung Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999
tentang pembentukan kecamatan bantarsari di wilayah kabupaten daerah tingkat ii cilacap dalam wilayah propinsi daerah tingkat ii jawa tengah Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999
tentang pembentukan 5 (lima) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii aceh utara dalam wilayah propinsi daerah istimewa aceh Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999
tentang pembentukan 13 (tiga belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii tapanuli selatan, tapanuli utara, toba samosir, labuhan batu, dan langkat dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatera utara Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999
tentang pembentukan dan penataan beberapa kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii maluku utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat i maluku Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang pengendalian pencemaran udara Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. angkasa pura i Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pakarya industri Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah Disahkan pada tanggal 25 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan usaha menengah

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Permodalan Nasional Madani

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang perbankan Disahkan pada tanggal 25 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. istaka karya Disahkan pada tanggal 25 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999
tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal bpd daerah istimewa aceh, bpd sumatera utara, bpd bengkulu, bpd lampung, bpd daerah khusus ibukota jakarta, bpd jawa tengah, bpd jawa timur,bpd kalimantan timur [...] Disahkan pada tanggal 24 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999
tentang penyertaan modal negara ri ke dalam modal pt bank lippo tbk., pt bii tbk., pt bank umum koperasi indonesia, pt bank universal tbk., pt bank prima express, pt bank arta media, dan pt bank patriot dalam rangka program rekapitalisasi bank umum Disahkan pada tanggal 24 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999
tentang pelaksanaan undang-undang no. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1999 tentang Pengesahan penetapan keseluruhan hasil penghitungan suara pemilihan umum tahun 1999 untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II secara nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pemberian Perubahan menjalani Masa Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara kepada para Narapidana yang namanya termaksud dalam Surat Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.HN.02.01-03 Tanggal 11Juli 2000

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 32-1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 32-1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 32-1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemberian Remisi

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 31 Tahun 2008 tentang Remisi Perubahan Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara (20 Tahun) Atas Nama Michael Loic Blanc

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999
tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999
tentang pencabutan pp no. 70/1992 tentang bank umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan pp no. 73/1998, pp no. 71/1992 tentang bank penkreditan rakyat, dan pp no. 72/1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT. BUKOPIN).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999
tentang pembelian saham bank umum Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999
tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian saham Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang analisa mengenai dampak lingkungan hidup Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KB.430/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Vareitas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999
tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Penangguhan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999
tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank Disahkan pada tanggal 3 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 136/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 842/Kpts/OT.210/8/97 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999
tentang ketentuan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri Disahkan pada tanggal 3 Mei 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999
tentang pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter Disahkan pada tanggal 12 April 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999
tentang pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii pontianak dalam wilayah propinsi daerah tingkat i kalimantan barat Disahkan pada tanggal 25 Maret 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Lampung Selatan dan Lampung tengah dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Lampung

Ps. 133

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999
tentang pembentukan 12 (dua belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii bone, sinjai, sidenreng, rappang, wajo, luwu, dan bulukumba dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sulawesi selatan Disahkan pada tanggal 25 Maret 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999
tentang pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii kendari, kolaka, dan buton dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 25 Maret 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999
tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut Disahkan pada tanggal 27 Februari 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan racun Disahkan pada tanggal 27 Februari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Tahun 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999
tentang badan penyehatan perbankan nasional Disahkan pada tanggal 27 Februari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 tentang Komite kebijakan sektor keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1999 tentang Komite penilaian independen

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada badan penyehatan perbankan nasional kepada menteri negara badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang tidak Menyelesaikan Kewajiban Pemegang Saham

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan DR. IR. Syafruddin Arsyad Temenggung, M.R.P. sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Ps. 11 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) dibidang Pengelolaan Aset

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999
tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman di bidang pengadilan niaga Disahkan pada tanggal 27 Februari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999
tentang bentuk - bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham Disahkan pada tanggal 25 Februari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1999 tentang Penanaman penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Industri Sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt amarta karya Disahkan pada tanggal 8 Februari 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999
tentang penjualan saham negara republik indonesia pada pt indofood tbk. Disahkan pada tanggal 8 Februari 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 5 tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik Disahkan pada tanggal 29 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pengembangan keuangan koperasi Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999
tentang tata cara pemeriksaan di bidang perdagangan berjangka komoditi Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring Berjangka Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring Berjangka Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikat Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
tentang pengusaha hutan dan pemumgutan hasil hutan Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Gorontalo menjadi institut keguruan dan ilmu pendidikan negara Gorontalo dan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Singaraja menjadi institut keguruan dan ilmu pendidikan negara Singaraja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999
tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik Disahkan pada tanggal 26 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 5 tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999
tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal bpd daerah istimewa aceh, bpd sumatera utara, bpd bengkulu, bpd lampung, bpd kalimantan barat, bpd kalimatan timur, bpd sulawesi utara, bpd sulawesi tengah, bpd nusa tenggara,bpd nusa tenggara timur, pt. bank lippo tbk., dan pt. bank sembada artanugroho dalam rangka program rekapitulasi bank umum Disahkan pada tanggal 18 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara RI ke dalam modal PT Bank Lippo Tbk., PT BII Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk., PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pengerukan indonesia Disahkan pada tanggal 8 Januari 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan transmigrasi Disahkan pada tanggal 8 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan-Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pos indonesia Disahkan pada tanggal 5 Januari 1999

 


  

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price