foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2002

 1 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002  Tentang ketahanan pangan. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 432/Kpts/OT.130/9/2003 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority) Pangan Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/PD.300/5/2007 Tahun 2007 tentang Pasokan Crude Palm Oil (CPO) Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.12/M-DAG/PER/3/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (Hpp) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi


 2 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002  Tentang badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengkutan gas bumi melalui pipa. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Ps. 33 & Ps. 34

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 55-2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji Dan Penghasilan Serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua Dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dna Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui


 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002  Tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan umum (perum) damri. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2002

 


 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002  Tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. varuna tirta prakasya. Disahkan pada tanggal 16 Desember 2002

 


 5 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt kawasan berikat nusantara. Disahkan pada tanggal 12 Desember 2002

 


 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002  Tentang hutan kota. Disahkan pada tanggal 12 November 2002

 


 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan. Disahkan pada tanggal 12 November 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

Pasal 6 ayat (1) & (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

Pasal 6 ayat (1) & (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

Pasal 6 ayat (1) & (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan


 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen permukiman dan prasarana wilayah. Disahkan pada tanggal 12 November 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum


 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002  Tentang berlakunya secara efektif undang-undang nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan kota lhokseumawe. Disahkan pada tanggal 12 November 2002

 


 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2002  Tentang obligasi perusahaan umum (perum) pegadaian. Disahkan pada tanggal 12 November 2002



11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan di bidang jasa riset kelautan dan perikanan. Disahkan pada tanggal 5 November 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan


 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002  Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt tambang batubara bukit asam. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998


 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002  Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt indonesia farma tbk.. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2002

 


 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt tambang batubara bukit asam. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998


 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002  Tentang usaha perikanan. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan


 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Disahkan pada tanggal 27 September 2002

 


 17 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002  Tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham di dirgantara indonesia, pt pal indonesia, pt pindad, pt dahana, pt krakatau steel, pt barata indonesia, pt boma bisma indra, pt industri kerata api, pt industri telekomunikasi indonesia dan. Disahkan pada tanggal 23 September 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Dirgantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dirgantara Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk


 18 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002  Tentang perkapalan. Disahkan pada tanggal 23 September 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan


 19 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengkajian dan penerapan teknologi. Disahkan pada tanggal 17 September 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi


 20 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen pertanian. Disahkan pada tanggal 17 September 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Eksport

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/Tp.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama dan Kadar Bahan Aktif

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

Pasal 5

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Permberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/TP.270/5/20003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 5

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT./140/12/200 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Dosis Aplikasi dan Jenis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 515/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Kadar Bahan Aktif Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/OT.160/4/2008 Tahun 2008 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Paja

21 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2001 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2001. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan


 22 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen sosial. Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial


 23 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002  Tentang tarif jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertahanan nasional. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional


 24 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan umum (perum) jasa tirta i. Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2002

 


 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002  Tentang tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada perpustakaan nasional republik indonesia. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia


 26 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai


 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002  Tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Disahkan pada tanggal 16 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2009 tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G


 28 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002  Tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim. Disahkan pada tanggal 9 Juli 2002

 


 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002  Tentang penundaan keempat berlakunya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam


 30 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga ilmu pengetahuan indonesia. Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 

31 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002  Tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia.. Disahkan pada tanggal 28 Juni 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 38-2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 38-2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 38-2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia


 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002  Tentang hak dan kewajiban pesawat udara asing dalam melaksanakan lintas alur laut kepulauan melalui alur kepulauan yang ditetapkan.. Disahkan pada tanggal 28 Juni 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut


 33 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002  Tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan indonesia.. Disahkan pada tanggal 28 Juni 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 55-2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut


 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002  Tentang dana reboisasi.. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

Ps.12 (2) a

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 121/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembukaan rekening pembangunan hutan dan penempatan dana reboisasi pertama kali dalam rekening pembangunan hutan.

Ps. 15

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 06.1/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan dana reboisasi dalam rekening pembangunan hutan.

Pasal 15

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.


 35 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002  Tentang tata hukum dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Ps. 76

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 30/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemamfaatan Hutan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemamfaatan Hutan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemamfaatan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau


 36 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen luar negeri.. Disahkan pada tanggal 20 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri


 37 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara.. Disahkan pada tanggal 20 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara


 38 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002  Tentang perusahan umum (perum) damri.. Disahkan pada tanggal 20 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri


 39 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002  Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt. indosat tbk.. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2002

 


 40 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. merpati nusantara airlines.. Disahkan pada tanggal 13 Mei 2002 41 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002  Tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.. Disahkan pada tanggal 13 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja


 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002  Tentang pengelolaan limbah radioaktif.. Disahkan pada tanggal 13 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif


 43 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002  Tentang keselamatan pengangkutan zat radioaktif.. Disahkan pada tanggal 13 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif


 44 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002  Tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan.. Disahkan pada tanggal 13 Mei 2002

 


 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah 143 tahun 2000 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualanatas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000. Disahkan pada tanggal 13 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Unda


 46 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan gas negara.. Disahkan pada tanggal 6 Mei 2002

 


 47 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelayaran nasional indonesia.. Disahkan pada tanggal 6 Mei 2002

 


 48 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2001 tentang pengalihan status anggota tentara nasional nasional dan anggota kepolisian negara republik indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2002. Disahkan pada tanggal 23 April 2002

 


 49 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. angkutan sungai, danau dan penyeberangan.. Disahkan pada tanggal 23 April 2002

 


 50 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. angkasa pura i.. Disahkan pada tanggal 23 April 2002

 


 51 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelabuhan indonesia iii.. Disahkan pada tanggal 23 April 2002

 


 52 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelabuhan indonesia ii.. Disahkan pada tanggal 23 April 2002

 


 53 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelabuhan indonesia i.. Disahkan pada tanggal 23 April 2002

 


 54 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002  Tentang karantina ikan.. Disahkan pada tanggal 23 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI


 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002  Tentang karantina tumbuhan.. Disahkan pada tanggal 23 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Kpts/TP.120/1/2003 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Pemasukan Agens Hayati Kepada PT. Rian (Rolas Industri Agro Nusantara)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Tumbuhan

Pasal 83

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 Tahun 2004 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PD.540/2/2004 Tahun 2004 tentang Pencabutan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/12/2003 Tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

Pasal 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/OT.140/9/2005 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan Sayuran Buah Segar Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/OT.140/9/2005 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan Sayuran Buah Segar Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 47

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum

Pasal 50 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/5/2006 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Diluar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/9/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Standar Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

Pasal 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman

Pasal 72

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu Oleh Pihak Ketiga

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 Tahun 2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.12/M-DAG/PER/3/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura


 56 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.. Disahkan pada tanggal 17 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/Kp.430/5/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIA Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.330/7/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan Dari Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 298/Kpts/OT.160/7/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.320/9/2005 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 374/Kpts/KP.110/10/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/KP.330/8/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/KP.320/12/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 799/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 801/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian


 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.. Disahkan pada tanggal 17 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.430/5/2002 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Sekretariat Jenderal

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.330/7/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 298/Kpts/OT.160/7/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 374/Kpts/KP.110/10/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/KP.330/8/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 799/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Energi dan sumber daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2009 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


 58 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil.. Disahkan pada tanggal 17 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan Dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil


 59 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kantor menteri negara lingkungan hidup di bidang pengendalian dalam lingkungan.. Disahkan pada tanggal 17 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup


 60 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002  Tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) televisi republik indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero).. Disahkan pada tanggal 17 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia


 61 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002  Tentang perubahan nama kabupaten kutai menjadi kabupaten kutai kertanegara.. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2002

 


 62 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002  Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah


 63 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002  Tentang pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek.. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi


 64 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2001 tentang pengalihan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2002

 


 65 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2001 tentang pengalihan status anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural.. Disahkan pada tanggal 22 Maret 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002


 66 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002  Tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.. Disahkan pada tanggal 13 Maret 2002

 


 67 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002  Tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disahkan pada tanggal 13 Maret 2002

 


 68 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga sensor film di lingkungan departemen pendidikan nasional.. Disahkan pada tanggal 11 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price