foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2003

 1 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2003  Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt. pembangunan perumahan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 2003

 


 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003  Tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam. Disahkan pada tanggal 31 Desember 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005 Tahun 2005 tentang

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas


 3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003  Tentang hak keuangan pimpinan dan anggota komisi pemilihan umum beserta perangkat penyelenggara pemilihan umum serta pimpinan dan anggota panitia pengawas pemilihan umum. Disahkan pada tanggal 17 Desember 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009


 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2003 tentang pendirian perusahaan umum (perum) bulog. Disahkan pada tanggal 17 Desember 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2005 Tahun 2005 tentang tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana untuk Pengadaan Cadang Beras Pemerintah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 124/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang tentang Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah tahun anggaran 2006.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 213/PMK.02/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah Tahun Anggaran 2007.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (perum) Bulog


 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) damri. Disahkan pada tanggal 17 Desember 2003

 


 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Disahkan pada tanggal 17 Desember 2003

 


 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003  Tentang penjualan saham pada perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan gas negara. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2003

 


 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003  Tentang tatacara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang. Disahkan pada tanggal 11 November 2003

 


 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003  Tentang penetapan universitas sumatera utara sebagai badan hukum milik negara. Disahkan pada tanggal 11 November 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara


 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003  Tentang tanda kehormatan satyalancana pendidikan. Disahkan pada tanggal 4 November 2003



11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil. Disahkan pada tanggal 3 November 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 298/Kpts/OT.160/7/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Energi dan sumber daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan Dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil


 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003  Tentang badan pengawas pasar tenaga listrik. Disahkan pada tanggal 3 November 2003

 


 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pal indonesia. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 2003

 


 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pelabuhan indonesia ii. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 2003

 


 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2003  Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt indocement tunggal prakarsa tbk.. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2003

 


 16 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2003  Tentang penjualan saham pada perusahaan perseroan (persero) pt bank rakyat indonesia. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003

 


 17 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt bank rakyat indonesia. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003

 


 18 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003  Tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan. Disahkan pada tanggal 21 September 2003

 


 19 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003  Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai


 20 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen energi dan sumber daya mineral. Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen keuangan. Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 Tahun 2005 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 02/PMK.04/2006 Tahun 2006 tentang tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04~2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direkto

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan


 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003

 


 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pengangkutan penumpang djakarta. Disahkan pada tanggal 22 Juli 2003

 


 24 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003  Tentang pelimpahan kedudukan, tugas dan wewenang menteri keuangan pada perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara. Disahkan pada tanggal 14 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) dibidang Pengelolaan Aset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati Airline Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring Berjangka Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Dirgantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Blabak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (perum) Perikanan Indonesia


 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kantor menteri negara lingkungan hidup. Disahkan pada tanggal 14 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup


 26 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perindustrian dan perdagangan. Disahkan pada tanggal 14 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan


 27 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Disahkan pada tanggal 14 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 36/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan nilai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai


 28 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003  Tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota kepolisian negara republik indonesia. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI


 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003  Tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota tentara nasional indonesia. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia


 30 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2003  Tentang penetapan pensiun pokok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

31 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003  Tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/ Dudanya

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/ Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 69-2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya


 32 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003  Tentang penghapusan kota administratif kisaran, kota administratif rantau prapat, kota administratif batu raja, kota administratif cilacap, purwokerto, klaten, jember, dan watampone. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003

 


 33 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003  Tentang tanda kehormatan satyalancana dharma nusa. Disahkan pada tanggal 4 Juli 2003

 


 34 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003  Tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina) menjadi perusahaan perseroan (persero). Disahkan pada tanggal 18 Juni 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dna Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.


 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003  Tentang perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani). Disahkan pada tanggal 11 Juni 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara


 36 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003  Tentang pemindahan ibukota kabupaten buton dari wilayah kota bau-bau ke pasarwajo di wilayah kabupaten buton. Disahkan pada tanggal 10 Juni 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi


 37 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003  Tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun. Disahkan pada tanggal 9 Juni 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 37/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2006

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.


 38 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003  Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt bank mandiri. Disahkan pada tanggal 2 Juni 2003

 


 39 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt bank mandiri. Disahkan pada tanggal 29 Mei 2003

 


 40 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003  Tentang penyertaan modal negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt bank bumi daya, bank dagang negara, bank ekspor impor indonesia, dan bank pembangunan indonesia sebelum menggabungkan diri ke dalam pt bank mandiri. Disahkan pada tanggal 29 Mei 2003

 


 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003  Tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Disahkan pada tanggal 14 Mei 2003

 


 42 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003  Tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disahkan pada tanggal 5 April 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 6

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 45/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah

Ps. 7

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.


 43 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003  Tentang pembatalan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1998 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt dharma niaga dan penggabungan perusahaanperseroan (persero) pt pantja niaga dan perusahaan perseroan (persero) pt dharma niaga ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt cipta niaga. Disahkan pada tanggal 31 Maret 2003

 


 44 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Disahkan pada tanggal 31 Maret 2003

 


 45 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003  Tentang penundaan kelima berlakunya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam. Disahkan pada tanggal 27 Maret 2003

 


 46 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003  Tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2003

 


 47 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003  Tentang pemindahan ibukota kabupaten aceh utara dari wilayah kota lhokseumawe ke lhoksukon di wilayah kabupaten aceh utara. Disahkan pada tanggal 7 Maret 2003

 


 48 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt jasa raharja. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003

 


 49 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asuransi jiwasraya. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003

 


 50 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003  Tentang perubahan peruntukkan dana penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt tambang batubara bukit asam sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1998. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003

1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara republik indonesia. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

mendasarkan oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

-

mendasarkan oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Pasal 83

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PD.540/2/2004 Tahun 2004 tentang Pencabutan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/12/2003 Tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


 52 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

mendasarkan oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia


 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2001. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

mendasarkan oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP 12-2003 Tentang Perubahan PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 27-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP 70


 54 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2001. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

mendasarkan oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

i

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Linkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 11-2003 Tentang Perubahan PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP 26-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP


 55 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asuransi ekspor indonesia. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2003

 


 56 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003  Tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/Kp.430/5/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIA Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.330/7/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Linkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 298/Kpts/OT.160/7/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.320/9/2005 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 374/Kpts/KP.110/10/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2006 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perilaku Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/KP.330/8/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 544/Kpts/KP.320/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Penunjukan Pengawas Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/KP.320/12/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua PP 32-1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 799/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 801/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Energi dan sumber daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.210/5/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir


 57 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003  Tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah


 58 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003  Tentang pendirian perusahaan umum (perum) bulog. Disahkan pada tanggal 20 Januari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 70 (1,3,4) dan Ps. 71

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik

Ps. 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2005 Tahun 2005 tentang tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana untuk Pengadaan Cadang Beras Pemerintah.

Ps.6

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 124/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang tentang Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah tahun anggaran 2006.

Ps. 6

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 213/PMK.02/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah Tahun Anggaran 2007.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah

Ps. 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009

Pasal 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (perum) Bulog


 59 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003  Tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Disahkan pada tanggal 20 Januari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah


 60 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003  Tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota. Disahkan pada tanggal 20 Januari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan


 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003  Tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara republik indonesia. Disahkan pada tanggal 1 Januari 2003

 


 63 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003  Tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia. Disahkan pada tanggal 1 Januari 2003

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional


 64 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003  Tentang pemberhentian anggota kepolisian negara republik indonesia. Disahkan pada tanggal 1 Januari 2003

 


  

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price