foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1952

 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan tahun 1951 (undang-undang darurat no. 35 tahun 1950, lembaran negara no. 77 tahun 1950) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 30 Desember 1952

 


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang darurat no. 3 tahun 1950 (lembaran negara no. 4 tahun 1950) tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan tahun 1950 sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 30 Desember 1952

 


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1952
tentang peraturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya surat keputusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan Disahkan pada tanggal 23 Desember 1952

 


 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952
tentang menetapkan undang-undang darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai republik indonesia serikat (undang-undang darurat no. 25 dan 34 tahun 1950) sebagai undang-undang republik indonesia Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1954 tentang Hak Kekuasaan untuk memberi kenaikkan Gaji yang tertentu

-

ditambah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 tentang Menambah Undang-undang nomor 21 tahun 1952 tentang menetapkan Undang-Undang darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat nomor 25 dan 34 tahun 1950) sebagai Undang-Undang RI

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 58 tahun 1957) tentang menambah Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) tentang "menetapkan Undang-undang Darurat tentang hak pengangkutan danpemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat No. 25 dan 34 tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", sebagai Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penggantian pegawai yang menjabat jabatan penting

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1958 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 55 tahun 1954) tentang hak kekuasaan untuk memberikan gaji yang tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1958 tentang Peremajaan alat-alat negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1963 tentang Peraturan mengenai status dan kedudukan keuangan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan Kepolisian di propinsi Irian Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 tentang Peraturan penyesuaian gaji dan pangkat pengawai negeri sipil dan anggota kepolisian negara di propinsi Irian Barat ke dalam peraturan gaji bagi pegawai negeri sipil/ (P.G.P.N.-1961 dan P.G.POL-1961)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang melakukan kewajibanya secara luar biasa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1963 tentang peraturan penyesuaian gaji dan pangkat pegawai negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara di propinsi Irian Barat ke dalam P.G.P.N. 1961/P.G. Pol. 1961

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1964 tentang Kedudukan keuangan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di propinsi Irian Barat (penjelasan dalam T.L.N. No. 2714)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pegawai golongan gaji F/V, F/VI, F/VII dan F/VIII

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1968 tentang Terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan ini menarik kembali izin sebagai tertera dalam surat Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1967 kepada Sdr. Drs. Moh. Barmawi Alwi untuk menjabat kedudukan Alternate Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Rumania di Bukarest Sdr. Laksamana Muda Laut Hamzah Atmohandojo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Canada di Ottawa Sdr. Komodor Laut R. Darmobandoro

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Guinea dan Mali di Conakry Sdr. Imrad Idris

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur Sdr. Brigadir Jenderal Thalip

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Afganistan di Kabul R.M. Soebagio Soerjaningrat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Belgia dan Luxembourg di Brussel, R.B.I.N. Djajadiningrat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Argentina, Uruguay dan Chili berkedudukan di Buenos Aires, Sdr. Sulaiman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Yugoslavia berkedudukan di Beograd, Sdr. Abdullah Kamil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Australia dan Selandia Baru, berkedudukan di Canberra: Letnan Jenderal R. Hidajat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Ethiopia di Addis Ababa: Sdr. Effendi Noor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Cekoslowakia di Praha: Sdr. Sudio Gandaruni

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Amerika Serikat di Washington DC: Sdr. Sudjatmoko

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Swedia, Pemerintah Kerajaan Norwegia, Kerajaan Denmark dan Republik Finlandia berkedudukan di Stockholm: Sdr. R. Suwito Kusumowidagdo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1968 tentang Mengangkat duta besar luar biasa dan berkuasa penuh pemerintah Republik Indonesia pada pemerintah Saudi Arabia di Jeddah, Sdr. Aminuddin Aziz

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dengan hormat Sdr. Soerjadi, S.H.sebagai Ketua Mahkamah Agung dan mengangkat Sdr. Soebekti, S.H.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1968 tentang Istirahat besar 9 (sembilan) bulan Sdr. Soerjadi, S.H. ex Ketua Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1968 tentang Mengalihkan wewenang pengangkatan dan pemberhentian para pegawai negeri sipil golongan F/IV kebawah kepada Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (L.I.P.I.)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1968 tentang Memberikan wewenang pengangkatan dan pemberhentian para Pegawai Negeri Sipil sepanjang mengenai pegawai-pegawai golongan F/IV PGPN 1961 (golongan IV/a PGPS 1968) kebawah dalam lingkungan Lembaga Kejaksaan kepada Jaksa Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai tanggal keberangkatannya dari BEOGRAD memindahkan ke Jakarta, dan menyerahkan kembali kepada Markas Besar Angkatan Laut/KKO R. Suhadi Perwira Tinggi pada Markas Besar Angkatan Laut/KKO

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 247 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Ir. Abu Prajitno sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Belgia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 248 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Johannes Dirk De Fretes sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Nefal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 249 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Haji Muhammad Amin Azeharie, S.H. sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada pemerintah Republik Guinea

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 250 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Asa Bafagih sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada pemerintah Republik Aljazairia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta May. Jen. T.N.I. Suadi, sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Kerajaan Ethiopia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 252 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Mayjen. TNI Sambas Atmadinata sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Rumania

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 253 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Mayjen. TNI Ahmad Kosasih sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Australia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 254 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Sudjarwo Tjondronegoro S.H. sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Belanda

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 255 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Memet Tanumidjaja, SH. sebagai Duta Besar Luar Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Sosialis Cekoslowakia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta M. Kadaroesman S.H. sebagai Duta Besar Luar Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Afganistan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 305 Tahun 1968 tentang Merubah Keputusan Presiden RI No. 197 tahun 1967

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1968 tentang Pengangkatan/pemberhentian para pejabat yang memangku jabatan lebih rendah dari Sekretaris Jenderal dan lain-lain

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1969 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963, tentang Perubahan penggajian pegawai negeri sipil di propinsi Irian Barat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1969 tentang Kewenangan pengangktan/pemberhentian para Jaksa tinggi/Kepala Kedjaksaan Tinggi, Direktur/Kepala Direktorat, Asisten Inspektur Jenderal, Sekretaris Umum dan Staf Ahli, kepada Jaksa Agung, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang No.21 Tahun 1952

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1972 tentang Wewenang pengangkatan dan pemberhentian para pegawai-pegawai negeri sipil golongan IV/a PGPS 1960 (F/IV PGPN 1961) kebawah dalam lingkungan Biro Pusat Statistik kepada Kepala Biro Pusat Statistik

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1972 tentang Menyerahkan kewenangan pengangkatan/pemberhentian para pejabat yang memangku jabatan yang lebih rendah dari Deputy Ketua dalam Lingkungan Lembaga Administrasi Negara kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penyerahan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil dalam lingkungan Badan Koordinasi Intelijen Negara kepada Kepala BAKIN (Gol.E/II PGPN - 1961 atau II/c PGPS 1968) kebawah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1974 tentang Menyerahkan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Gol. II/C PGPS '68 (E/II PGPN'61) ke bawah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1952
tentang pensiun pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1953 tentang Penetapan Kedudukan Pegawai pada Jawatan Kereta Api, yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Partikelir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1954 tentang Jaminan yang berupa Pensiun dan Pemerintah bagi Guru Sekolah Rakyat Negeri

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2, ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 tentang Masa-kerja yang dihitung untuk Pensiun, seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 1952

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1960 tentang Tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1964 tentang Penanggungan Iuran-iuran Pensiun Pegawai Negeri/Janda - Yatim - Piatu oleh Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1964 tentang Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/Janda dan Tunjangan Anak Yatim Piatu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas militer wajib

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-janda/Duda Pegawai


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1952
tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara negara republik indonesia dengan negara republik philipina Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952

 


 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1952
tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara negara republik indonesia dan negara uni birma Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952

 


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1952
tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara negra republik indonesia dan negara pakistan Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952

 


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1952
tentang persetujuan perjanjian persahabatan tentang negara republik indonesia dan negara india Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952

 


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang darurat tentang bursa (lembaran negara no. 79 tahun 1951) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 September 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 6/1963 tentang pinjaman obligasi oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta (LN 74/1963; TLN No. 2526)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1975 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Makelar Perdagangan Efek kepada Menteri Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) Dana Reksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 37 tahun 1978

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988 tentang Pasar modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1992 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Obligasi perusahaan umum (perum) Pegadaian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1952
tentang penunjukan jawatan regi garam sebagai perusahaan i.b.w. dengan nama baru perusahaan garam dan soda negeri Disahkan pada tanggal 26 September 1952

 


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952
tentang perubahan berselang dari jumlah opsenten atas beberapa pos dari tarip bea-bea masuk Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1952

 


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1952
tentang pembaharuan bea-bea spesifik dan penggantianya dengan bea-bea ad valorem Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-akibat dari pada Undang-undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam Dinas Ketentaraan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Ketentuan Khusus Nomor 6 pada Pos 159 dari Tarif Bea Masuk


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1952
tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1952 (undang-undang darurat no. 4 tahun 1952) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1952

 


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1951 (undang-undang darurat no. 39 tahun1950) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1952
tentang perubahan atas ordonasi pajak perseroan tahun 1925 Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1952

 


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1952
tentang pemungutan pajak verponding tahun 1952 Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1952

 


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1952
tentang menetapkan undang-undang darurat no. 14 tahun 1951 tentang pemungutan pajak verponding atas tahun 1951 sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang nomor 6 tahun 1951 untuk mengubah grondhuur ordonnantie (stbl 1918 no. 88) dan vorstenlansch grondhuurreglement (stbl. 1918 no. 20) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 23 Juli 1952

 


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1952
tentang pembebasan bea masuk untuk barang-barang berupa kiriman-kiriman hadiah yang bertujuan kesejahteraan rohani penduduk, maksud amal atau kebudayaan Disahkan pada tanggal 29 Juli 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1953 tentang Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelanjutan pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat selama Tahun 1954

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1955 tentang Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1968 tentang Penegasan pengertian pemberian pembebasan bea masuk atas import barang-barang alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1968 tentang Tidak memberikan keringanan-keringanan, kelonggaran-kelonggaran atau pembebasan terhadap pembayaran pungutan-pungutan bea masuk

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang darurat tentang penetapan berlakunya undang-undang, undang-undang darurat dan ordonasi-ordonasi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan negara kesatuan republik indonesia(undang-undang darurat no. 36 tahun 1950) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 29 Juli 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1973 tentang Berlakunya Peraturan Perpajakan Indonesia di Propinsi Irian Jaya


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang darurat tentang memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun anggaran 1950 sebagi undang-undang Disahkan pada tanggal 14 Mei 1952

 


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang darurat tentang pinjaman darurat sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 11 Maret 1952

 


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1952
tentang penetapan undang-undang darurat no.2 tahun 1952 mengenai perubahan rechtenordonnantie (staatsblad 1882 no. 240 jo. staatsblad 1931 no. 471) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 5 Februari 1952

  

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price