foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2010

 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan Disahkan pada tanggal 30 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia.

Pasal 30

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010
tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Disahkan pada tanggal 30 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 9

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Peng


 

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi Disahkan pada tanggal 27 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak Disahkan pada tanggal 27 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah


 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Disahkan pada tanggal 27 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012

Pasal 15

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Pasal 6 ayat (5) & 10 ayat (7)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 5 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

Pasal 5 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012.

Pasal 14 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Pasal 19 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

Pasal 5 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

Pasal 15

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017


 

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt angkasa pura ii Disahkan pada tanggal 27 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt penjaminan infrastruktur indonesia Disahkan pada tanggal 27 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham pt bahana pembinaan usaha indonesia Disahkan pada tanggal 27 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asuransi kredit indonesia Disahkan pada tanggal 27 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt sarana multi infrastruktur Disahkan pada tanggal 22 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010
tentang perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 20 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja


 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010
tentang pelimpahan kewenangan pemerintah kepada dewan kawasan sabang Disahkan pada tanggal 20 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) jaminan kredit indonesia Disahkan pada tanggal 20 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asuransi kredit indonesia Disahkan pada tanggal 20 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010
tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Disahkan pada tanggal 20 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 20 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.

Pasal 27 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest.

Pasal 12 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.

Pasal 33 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G


 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
tentang reklamasi dan pascatambang Disahkan pada tanggal 20 Desember 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen komunikasi dan informatikadan informatika Disahkan pada tanggal 13 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika


 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt bank mandiri tbk Disahkan pada tanggal 20 November 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt bank negara indonesia tbk Disahkan pada tanggal 20 November 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal lembaga pembiayaan ekspor indonesia Disahkan pada tanggal 19 November 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010
tentang perusahaan umum (perum) kehutanan negara Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang standar akuntansi pemerintahan Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

Pasal 6 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah


 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2007 tentang kegiatan usaha panas bumi Disahkan pada tanggal 20 Oktober 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Pana


 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera


 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt krakatau steel Disahkan pada tanggal 4 Oktober 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Disahkan pada tanggal 28 September 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Ps. 220F (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 220A ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

Pasal 220A ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri palu menjadi institut agama islam negeri palu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeritulungagung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sepanjang mengatur mengenai Pendidikan T

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi Menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral


 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah Disahkan pada tanggal 30 Agustus 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010
tentang mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Disahkan pada tanggal 30 Agustus 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt brantas abipraya Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010
tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar Disahkan pada tanggal 24 Agustus 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011 tentang Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lindungan Kementerian Pertanian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah


 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana Disahkan pada tanggal 28 Juli 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana


 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010
tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Disahkan pada tanggal 20 Juli 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010
tentang tata cara pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis Disahkan pada tanggal 12 Juli 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara Disahkan pada tanggal 5 Juli 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010
tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada pegawai negeri sipil, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan Disahkan pada tanggal 15 Juni 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang disiplin pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 6 Juni 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 Tahun 2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010
tentang pemindahan ibukota kabupaten madiun dari wilayah kota madiun ke wilayah kecamatan mejayan kabupaten madiun provinsi jawa timur Disahkan pada tanggal 6 Juni 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu


 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010
tentang pendirian perusahaan penerbit surat berharga syariah negara indonesia ii Disahkan pada tanggal 6 Juni 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 25 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2010
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt waskita karya Disahkan pada tanggal 25 Mei 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan makanan Disahkan pada tanggal 24 Mei 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan Disahkan pada tanggal 24 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010
tentang perusahaan umum (perum) jasa tirta i Disahkan pada tanggal 3 Mei 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010
tentang penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman republik indonesia Disahkan pada tanggal 14 April 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010
tentang prekursor Disahkan pada tanggal 5 April 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010
tentang tata cara penetapan kawasan khusus Disahkan pada tanggal 5 April 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010
tentang hak-hak anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 25 Maret 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar dan atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar dan atau Wilayah Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kebudayaan dan pariwisata Disahkan pada tanggal 15 Maret 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata


 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 12 Maret 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatLingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peratura Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010
tentang administrasi prajurit tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 0 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Pasal 72 (1) b dan Pasal 73 (1) b

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010
tentang badan hukum pendidikan pemerintahan universitas pertahanan indonesia Disahkan pada tanggal 1 Maret 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010
tentang bendungan Disahkan pada tanggal 18 Februari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010
tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam Disahkan pada tanggal 12 Februari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Disahkan pada tanggal 12 Februari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010
tentang pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan penerimaan negara bukan pajak yang terhutang Disahkan pada tanggal 12 Februari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010
tentang perubahan keenam atas peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 2 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010
tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 5 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010
tentang perubahan kesembilan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 5 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya


 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota kepolisian negara republik indonesia ri Disahkan pada tanggal 5 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan tunjangan orang tua anggota tentara nasional indonesia indonesia Disahkan pada tanggal 5 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010
tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 5 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya


 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010
tentang perubahan keenam atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 5 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010
tentang perubahan keenam atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang peraturan gaji tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 5 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
tentang perubahan kedua belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 5 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
tentang penggunaan kawasan hutan Disahkan pada tanggal 1 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 5 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara Disahkan pada tanggal 1 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 85 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
tentang wilayah pertambangan Disahkan pada tanggal 1 Februari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang perlindungan lingkungan maritim Disahkan pada tanggal 1 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM62 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Konvensi Internasional Mengenai Tanggung Jawab Sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship, 2001 (Konvensi Internasional tentang Pengendalian Sistem-Sistem Anti Teritip Berbahaya Pada Kapal-Kapal, 2001)


 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang angkutan di perairan Disahkan pada tanggal 1 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM62 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Pasal 63, 69, 74, 76, 110, 201 dan 206

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik

Pasal 75 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara


 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat


 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
tentang usaha budidaya tanaman Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri palu menjadi institut agama islam negeri palu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeritulungagung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sepanjang mengatur mengenai Pendidikan T

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi Menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral


 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang penyelenggaraan penataan ruang Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera


 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010
tentang pendidikan kedinasan Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian


 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertanahan nasional Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional


 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Disahkan pada tanggal 1 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010
tentang pemindahan ibu kota kabupaten bolaang mongondow dari wilayah kota kotamobagu ke wilayah kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow provinsi sulawesi utara Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010
tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2001 tetang pengalihan status anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural Disahkan pada tanggal 12 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010
tentang perusahaan umum (perum) jasa tirta ii Disahkan pada tanggal 8 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang satuan polisi pamong praja Disahkan pada tanggal 6 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010
tentang kenavigasian Disahkan pada tanggal 6 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM62 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri

Pasal 27, 37, 134 (7) & 139

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

Pasal 57, 70, 76, 84, 135 (7) & 139

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 102 & 107

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 118

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan

Pasal 18 & 97

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi Disahkan pada tanggal 6 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 10 (4), 26,29A,29B

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010
tentang pemindahan ibu kota kapupaten blitar dari wilayah kota blitar ke wilayah kecamatan kanigoro kabupaten blitar provinsi jawa timur Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang pemindahan ibu kota kabupaten probolinggo dari wilayah kota probolinggo ke wilayah kecamatan kraksaan kabupaten probolinggo provinsi jawa timur Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010
tentang dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010

 


 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Ankara escort Free porn Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle Porno izle mersin escort istanbul escort altyazılı porno Ankara escort altyazılı porno Ankara escort türkçe altyazılı porno iptv ip tv iptv bayilik halkali escort bahcesehir escort esenyurt escort escort esenyurt sirinevler escort escort bahcesehir esenyurt escort bayan escort bayan esenyurt escort halkali halkali escort bayan escort bayan halkali escort bayan bahcesehir bahcesehir escort bayan halkali escort sirinevler escort escort sirinevler şirinevler escort bahçelievler escort istanbul escort escort free follower for instagram free follower for instagram instagram giris yap instagram giris yap instagram takipci hilesi instagram free followers instagram begeni hilesi twitter begeni instagram takipçi instagram free followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi 1080p Dizi izle Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis instagram takipçi hilesi instagram followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi kazan instagram takipçi hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi Eskişehir Genç Escort Adana Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Adana Anal Escort Kayseri Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Adana Anal Escort Adana Anal Escort Adana Anal Escort ataşehir escort kadıköy escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price