foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1991

 

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 52 tahun 1980 tentang penyerahan modal negara republik indonesia dalam modal saham pt. indonesian satellite corporation (pt. indosat) Disahkan pada tanggal 31 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 1991 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1991

 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991
tentang pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran besar Disahkan pada tanggal 31 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994

 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991
tentang pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat bank indonesia, sertifikat deposito dan tabungan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serrta diskonto sertifikat Bank Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991
tentang pendidikan luar sekolah Disahkan pada tanggal 31 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991
tentang pendidikan luar biasa Disahkan pada tanggal 31 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

Bab XIII

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991
tentang latihan kerja Disahkan pada tanggal 28 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam Disahkan pada tanggal 28 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991
tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya Disahkan pada tanggal 23 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 17 Desember 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991
tentang asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 17 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) angkasa pura i Disahkan pada tanggal 16 Desember 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1988 Disahkan pada tanggal 20 November 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran besar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1991

 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991
tentang pembentukan kota administratif langsa Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991
tentang pembentukan kota administratif pagar alam Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1991
tentang pembentukan kota administratif rantau prapat Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Purwokerto, Klaten, Jember, dan Watampone

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991
tentang pembentukan kecamatan kota padang diwilayah kabupaten dati ii rejang lebong, kecamatan seginim dan sukaraja diwilayah kabupaten daerah tingkat ii bengkulu selatan dan kecamatan putri hijau dan padang jaya diwilayah kabupatendaerah tingkat ii bengkulu utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat i bengkulu Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991
tentang pembentukan kecamatan batin xxiv, maro sebo dan pemayung diwilayah kabupaten dati ii batang hari, kecamatan jujuhan, tanah sepenggal dan rimbo bujang diwilayah kabupaten dati ii bungo tebo, kecamatan pengabuan, mendahara dan rantau rasau diwilayah kabupaten daerah tingkat ii tanjung jabung dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jambi Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) pelabuhan iv menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 19 Oktober 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) pelabuhan iii menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 19 Oktober 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) pelabuhan ii menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 19 Oktober 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) pelabuhan i menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 19 Oktober 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I.

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991
tentang pembentukan kota administratif banjar Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1991
tentang pembentukan kota administratif watampone Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Purwokerto, Klaten, Jember, dan Watampone

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) telekomunikasi Disahkan pada tanggal 25 September 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991
tentang pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1990/1991 ke tahun anggaran 1991/1992 Disahkan pada tanggal 11 September 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang pembentukan kecamatan berastagi dan mardinding diwilayah kabupaten dati ii karo, kecamatan pematang bandar, hutabayu raja dan ujung pandang diwilayah kabupaten dati ii simalungun, kecamatan parbuluan diwilayah kabupaten dati ii dairi dan kecamatanmedan petisah, medan tembung, medan helvetia, medan polonia, medan maimun, medan selayang, medan amplas dan medan area di wilayah kotamadya daerah tingkat ii medan dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatera utara Disahkan pada tanggal 7 September 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991
tentang pembentukan kecamatan rantou peureulak diwilayah kabupaten daerah tingkat ii aceh timur dalam wilayah propinsi daerah istimewa aceh Disahkan pada tanggal 7 September 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) survai udara (penas) menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1991

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. gita karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) pt. gita karya kedalam modal perusahaan umum (perum)percetakan negara republik indonesia dan ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pradya pramita Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara percetakan negara republik indonesia menjadi perusahaan umum (perum) Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya kedalam modal Perusahaan Umum (Perum)Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perseroan terbatas dalam bidang jasa pemeriksaan pra-pengapalan barang-barang impor indonesia di luar negeri Disahkan pada tanggal 27 Juli 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) Disahkan pada tanggal 25 Juli 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991
tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara Disahkan pada tanggal 5 Juli 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) sang hyang seri Disahkan pada tanggal 3 Juli 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. tirta raya mina Disahkan pada tanggal 3 Juli 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang penanggulangan wabah penyakit menular Disahkan pada tanggal 3 Juli 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pupuk kalimantan timur Disahkan pada tanggal 2 Juli 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. tambang batubara bukit asam Disahkan pada tanggal 2 Juli 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991
tentang perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi Disahkan pada tanggal 15 Juni 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 18 tahun 1977 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 14 Juni 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1991

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang sungai Disahkan pada tanggal 14 Juni 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan wilayah kerja perusahaan umum (perum) jasa tirta I di wilayah Sungai Bengawan Solo

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991
tentang tatacara permintaan paten Disahkan pada tanggal 11 Juni 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991
tentang pendaftaran khusus konsultan paten Disahkan pada tanggal 11 Juni 1991

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991
tentang impor bahan baku atau produk tertentu yang dilindungi paten bagi produksi obat di dalam negeri Disahkan pada tanggal 11 Juni 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1990 tentang penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang pertama dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri sandang i Disahkan pada tanggal 31 Mei 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahan umum (perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan Disahkan pada tanggal 21 Mei 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara padalarang menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 20 Mei 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Kertas Leces

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Kertas Leces

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. kertas kraft cilacap dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) pt. kertas kraft cilacap ke dalam modal sahamperusahaan perseroan (persero) pt blapak Disahkan pada tanggal 13 Mei 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991
tentang rawa Disahkan pada tanggal 2 Mei 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991
tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak hakim agung dan hakim yang dikenakan pemberhentian Disahkan pada tanggal 2 Mei 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) telekomunikasi menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 1 Mei 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomukasi Tbk

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991
tentang penyelenggaraan telekomunikasi Disahkan pada tanggal 20 April 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1980 tentang Penyerahan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) bidang pengusahaan hutan di sumatera bagian selatan Disahkan pada tanggal 1 April 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) bidang pengusahaan hutan di sumatera bagian utara Disahkan pada tanggal 1 April 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri pesawat terbang nusantara Disahkan pada tanggal 30 Maret 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991
tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil secara langsung Disahkan pada tanggal 27 Maret 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1975 tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 27 Maret 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara langsung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991
tentang ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat i timor timur menurut undang-undang pokok agraria Disahkan pada tanggal 13 Maret 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

i

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1992 tentang Ketentuan konversi hak atas tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) dahana menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 9 Maret 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri elektronika profesional dan komponen Disahkan pada tanggal 9 Maret 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Len Industri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991
tentang standar nasional indonesia Disahkan pada tanggal 1 Maret 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan garam beryodium

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/KP.150/6/2001 Tahun 2001 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Obat Hewan

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Penilai Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan penerbangan garuda indonesia Disahkan pada tanggal 25 Februari 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991
tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi institut agama islam negeri Disahkan pada tanggal 20 Februari 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian sekolah tinggi agama islam negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) garam menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 11 Desember 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Garam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT Industri Soda Indonesia ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT Industri Soda Indonesia ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT Garam

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara blabak menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 11 Februari 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap ke dalam modal sahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Blapak

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) angkasa pura ii Disahkan pada tanggal 8 Februari 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) pengerukan menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 7 Februari 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pengerukan Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (perum)pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri kereta api Disahkan pada tanggal 4 Februari 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991
tentang penerapan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Disahkan pada tanggal 14 Januari 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. kertas gowa Disahkan pada tanggal 10 Januari 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan xxxii Disahkan pada tanggal 5 Januari 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1991
tentang penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perseroan terbatas semen kupang Disahkan pada tanggal 4 Januari 1991

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. semen baturaja Disahkan pada tanggal 4 Januari 1991

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. semen padang Disahkan pada tanggal 4 Januari 1991

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. semen tonasa Disahkan pada tanggal 4 Januari 1991

 


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Ankara escort Free porn Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle Porno izle mersin escort istanbul escort altyazılı porno Ankara escort altyazılı porno Ankara escort türkçe altyazılı porno iptv ip tv iptv bayilik halkali escort bahcesehir escort esenyurt escort escort esenyurt sirinevler escort escort bahcesehir esenyurt escort bayan escort bayan esenyurt escort halkali halkali escort bayan escort bayan halkali escort bayan bahcesehir bahcesehir escort bayan halkali escort sirinevler escort escort sirinevler şirinevler escort bahçelievler escort istanbul escort escort free follower for instagram free follower for instagram instagram giris yap instagram giris yap instagram takipci hilesi instagram free followers instagram begeni hilesi twitter begeni instagram takipçi instagram free followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi 1080p Dizi izle Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis instagram takipçi hilesi instagram followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi kazan instagram takipçi hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi Eskişehir Genç Escort Adana Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Adana Anal Escort Kayseri Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Adana Anal Escort Adana Anal Escort Adana Anal Escort ataşehir escort kadıköy escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price