^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1996

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996

Tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii bekasi. Disahkan pada tanggal 16 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Penutupan Proyek Lokal Teh Tapanuli Utara, Sumatera Utara


2

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996

Tentang pengesahan convention on psychotropic substances 1971 (konvensi psikotropika 1971). Disahkan pada tanggal 7 November 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance, 1988 (Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nartkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 137/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Produksi Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005


3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

Tentang pangan. Disahkan pada tanggal 4 November 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan nasional penanggulangan masalah pangan dan gizi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor-Tmur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan bimbingan massal ketahanan pangan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan

Ps. 50

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 137/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Produksi Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tepung Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan GulaIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1 - 2001)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KP.150/1/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 432/Kpts/OT.130/9/2003 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority) Pangan Organik

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 116/Kpts/OT.140/2/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi, Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja Dewan GulaIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 Tahun 2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian dari Negara (Zone) Terjangkit Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 113/Kpts/OT.140/3/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Mentan Nomor 116/Kpts/OT.14/2/2004 Tentang Organisasi, Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja Dewan GulaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/PD.300/5/2007 Tahun 2007 tentang Pasokan Crude Palm Oil (CPO) Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.12/M-DAG/PER/3/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (Hpp) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura


4

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996

Tentang perairanindonesia. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan MaritimIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai melalui PerairanIndonesia.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Kepulauan yang ditetapkan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal KepulauanIndonesia.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai melalui PerairanIndonesia.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Kepulauan yang ditetapkan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal KepulauanIndonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Ps. 23(3), 24(3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republ

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan KelautanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 38-2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal KepulauanIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To TheDelimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut

Pasal 24 ayat (3)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia


5

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996

Tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii kupang. Disahkan pada tanggal 11 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang


6

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

Tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Disahkan pada tanggal 9 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b]


7

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996

Tentang perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1995/1996. Disahkan pada tanggal 2 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1995/1996


8

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996

Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1996/1997. Disahkan pada tanggal 22 Maret 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1996/1997

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1996/1997 ke tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997


9

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996

Tentang pembentukan pengadilan tinggi dili. Disahkan pada tanggal 8 Januari 1996