^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1997

1

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997

Tentang perdagangan berjangka komoditi. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata cara pemeriksaan di bidang perdagangan berjangka komoditi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 192 tahun 1998

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

Ps. 3

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring BerjangkaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi


2

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Tentang peradilan militer. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya


3

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1997

Tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1995/1996. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1997

 


4

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997

Tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii tarakan. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1997

 


5

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997

Tentang kepolisian negara republikindonesia. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan kepolisian negara RepublikIndonesiadari Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalansuratkeputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status anggota tentara nasionalIndonesiadan anggota Kepolisian negara republikIndonesiamenjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia


6

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997

Tentang mobilisasi dan demobilisasi. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997

 


7

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997

Tentang hukum disiplin prajurit angkatan bersenjata republikindonesia. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer


8

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997

Tentang ketenagakerjaan. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara

-

diubah oleh

Undan-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan


9

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997

Tentang penyiaran. Disahkan pada tanggal 29 September 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi RepublikIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi RepublikIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran


10

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

Tentang pengelolaan lingkungan hidup. Disahkan pada tanggal 19 September 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1998.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha hutan dan pemumgutan hasil hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan racun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai dampak lingkungan hidup

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan MaritimIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen bidang Kehutanan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan pemanfaatan tenaga nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

Ps. 14 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk budidaya tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional Tanjung Puting

ps. 17 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi

Ps. 14 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001 tentang Panitia nasional pertemuan tingkat menteri komisi persiapan konferensi tingkat tinggi dunia untuk pembangunan berkelanjutan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Tahun 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/4/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 478/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 483/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pencabutan Pendaftaran dan Izin Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Eksport

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/Tp.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama dan Kadar Bahan Aktif

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KB.430/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Vareitas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ot.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Permberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/TP.270/5/20003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

Ps. 8 (2)b dan (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005 tentang Komisi Pestisida

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 24/PMK.06/2006 Tahun 2006 tentang tentang Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 Tahun 2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi RepublikIndonesiadalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan KelautanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Dosis Aplikasi dan Jenis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 515/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Kadar Bahan Aktif Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/OT.160/4/2008 Tahun 2008 tentang Komisi Pestisida

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

 

 

11

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

Tentang narkotika. Disahkan pada tanggal 1 September 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nartkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tahun 2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Scott Anthony Rush

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika


12

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997

Tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Disahkan pada tanggal 29 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena hibah wasiat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Undang-undang

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pencabutan peraturan pemerintah No. 33 tahun 1997 tentang pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2005 Tahun 2005 tentang

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2005 Tahun 2005 tentang

Ps.22

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2005 Tahun 2005 tentang tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

-

ditegaskan oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah

Ps. 27A

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ket

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.


13

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997

Tentang penerimaan negara bukan pajak. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha hutan dan pemumgutan hasil hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penjualan saham negara RepublikIndonesiapada PT Indofood Tbk.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman di bidang pengadilan niaga

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 tentang Penjualan saham milik negara RepublikIndonesiapada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Penangguhan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara penggunaan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penerbitan rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penerbitan rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1998 tentang tarip atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang pertambangan umum

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perhubungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen tenaga kerja dan transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen tenaga kerja dan transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas tenaga nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan tenaga nuklir nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan makanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan urusan logistik

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan koordinasi survei dan pemetaan nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kebudayaan dan pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 134 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara RepublikIndonesiapada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara RepublikIndonesiapada PT SocfinIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara RepublikIndonesiapada PT Wisma Nusantara International

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian dalam lingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri.

Ps. 8 dan Ps. 12

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian dalam lingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri.

Ps. 8 dan Ps. 12

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional RepublikIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertahanan Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Sosial

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank RakyatIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

Ps. 7 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

Ps. 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional RepublikIndonesia

Ps. 2(1)d dan (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil KedokteranIndonesia, Departemen Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil KedokteranIndonesia, Departemen Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

Ps. 2(2), (3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua PP 75-2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan HAM

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua PP 75-2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan HAM

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE)Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

Ps. 2(2), (3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika

Ps. 2(2), (3), Ps. 3(2)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (Hpe) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/11/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

Ps. 2(2),(3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika

Ps. 2(2), (3), Ps. 3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

Ps.2(2),(3), Ps.3(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Ps.12

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

Ps.2 (2), (3); Ps.3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ps.2 (2), (3); Ps.3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

Ps.2 (2), (3); Ps.3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Ps.2(2), (3); Ps.3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional RepublikIndonesia

Ps.2 (2), (3); Ps.3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik

Ps.2 (2), (3), Ps 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen dalam Negeri

Ps.2 (2), (3), Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

Ps.2 (2), (3), Ps.3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM46 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

Ps. 19(11)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang

Ps.2(2) (3), 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

Ps. 2 (2) (3), 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Ps.2 (2) (3), 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM3 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Pasal 1 angka 7 & Pasal 13 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing.

Ps. 2 (2), (3) Ps. 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial

Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 3

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nesional RepublikIndonesia

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) serta Pas

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelayanaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Pasal 2 (2) dan (3) serta Pasal 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 2 (2) dan (3) serta Pasal 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Pasal 2 (2) dan (3) serta Pasal 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Pasal 2 (2) dan (3) serta Pasal 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional

Pasal 2 (2) dan (3) serta Pasal 3 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri

pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia

pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia


14

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997

Tentang penagihan pajak dengansuratpaksa. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengansuratpaksa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengansuratpaksa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengansuratpaksa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengansuratpaksa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarah Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai

Ps.10 (9), Ps. 10A. Ps. 20 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara pelaksanaan penagihan dengansuratpaksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus.

Ps. 10 (9), Ps. 10A, Ps. 20 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Penagihan DenganSuratPaksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Pasal 1 angka 1

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai.


15

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

Ps. 2 (3), 3 (2) dan Ps. 33

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Ps. 18 (3), P22 dan Ps. 33

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai desa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 55-2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarah Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan


16

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997

Tentang badan penyelesaian sengketa pajak. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pembebastugasan dan pemberhentian ketua, wakil ketua, atau anggota badan penyelesaian sengketa pajak serta hak-haknya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pembentukan badan penyelesaian sengketa pajak

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak


17

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997

Tentang statistik. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik


18

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997

Tentang ketransmigrasian. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan kapal ikan asing yang dinyatakan di rampas untuk negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor-Tmur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Pasal 8 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pas

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian


19

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997

Tentang perubahan atas undang-undang no. 19 tahun 1992 tentang merek. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek


20

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

 

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1987. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta


22

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997

Tentang perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1996/1997. Disahkan pada tanggal 29 April 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1996/1997 ke tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997


23

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997

Tentang ketenaganukliran. Disahkan pada tanggal 10 April 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan pemanfaatan tenaga nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas tenaga nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

Ps. 16

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif.

Ps. 27 (2)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.

Ps. 16

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif.

Ps. 27 (2)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Linkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Ps. 17(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

Ps. 16

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif

Ps. 17

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

Pasal 16 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir

Pasal 27 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif

Pasal 3

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pasal 17 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif


24

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997

Tentang pengesahan treaty on the southeast asia nuclear weapon free zone (traktat kawasan bebas senjata nuklir diasiatenggara). Disahkan pada tanggal 2 April 1997

 


25

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997

Tentang dokumen perusahaan. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata cara penyerahan dan pemusnahan Dokumen Perusahaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata cara pengalihan dokkumen perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media laiinya dan legalisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis


26

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997

Tentang pengesahan united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance, 1988 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988). Disahkan pada tanggal 24 Maret 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nartkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika


27

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997

Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1997/1998. Disahkan pada tanggal 18 Maret 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1996/1997 ke tahun anggaran 1997/1998

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1997/1998

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/pengkajian kembali proyek pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah/badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 283/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 292/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong


28

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997

Tentang psikotropika. Disahkan pada tanggal 11 Maret 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nartkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005

Lampiran

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ps. 44

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi


29

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997

Tentang penyandang cacat. Disahkan pada tanggal 28 Februari 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas


30

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

Tentang pengadilan anak. Disahkan pada tanggal 3 Januari 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti Dita Indah Sari

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti Dita Indah Sari

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 32-1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak [Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, dan Pasal 31 ayat (1)]

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

 

31

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997

Tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii tulang bawang dan kabupaten daerah tingkat ii tanggamus. Disahkan pada tanggal 3 Januari 1997

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala dan Kejaksaan Negeri Kota Agung


32

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997

Tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1994/1995. Disahkan pada tanggal 3 Januari 1997