^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1999

Undang-undang Nomor 56 Tahun 1999

Tentang rakyat terlatih. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

 

Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten landak. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar


Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi, dan kabupaten tanjung jabung timur. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau


Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singingi dankotabatam. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Pasir Pangaraian, kejaksaan negeri Siak Sri Indrapura, kejaksaan negeri Tanjung Balai Karimun, kejaksaan negeri Ranai, kejaksaan negeri Teluk Kuantan, kejaksaan negeri Pangkalan Kerinci, dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Ps. 4 huruf d

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 056/PUU-II/2004 Tahun 2006 tentang Pengujian UU No.53 Tahun 1999 Tentang Kabupaten Pelalawan cq. No. 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas No. 53 Tahun 1999 cq. No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan No. 53 Tahun 1999H. Moh. Kholiq Widiarto, SH., MH., MBA

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam


Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten lembata. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar


Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali, dan kabupaten banggai kepulauan. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tentang Pengujian UU Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Pasal 11)Pemohon : Moch. Chair Amir, dkk Kuasa : Arifin Musa, SH.,dkk

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di ProvinsiSulawesiTengah


Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten boalemo. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo


Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten kepulauan mentawai. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 09 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999


Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten bireuen dan kabupaten simeulue. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 08 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 08 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999


Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999

Tentang pembentukan kabupaten nunukan, kabuapten malinau, kabupaten kutai barat, kabupaten kutai timur, dankotabontang. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Sambas, kejaksaan negeri Nunukan, kejaksaan negeri Bontang, kejaksaan negeri Tilamuta, dan kejaksaan negeri Una Aha

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di ProvinsiKalimantanTimur

 

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999

Tentang pembentukan propinsi maluku utara, kabupaten buru, dan kabupaten maluku tenggara barat. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengedilan Tinggi Agama Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara


Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999

Tentang pembentukan propinsi irian jaya tengah, propinsi irian jaya barat, kabupaten paniai, kabupaten mimika, kabupaten puncak jaya, dankotasorong. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Gunung Sugih, kejaksaan negeri Sukadana, kejaksaan negeri Blambangan Umpu, kejaksaan negeri Masamba, kejaksaan negeri Tanjung Selor dan kejaksaan negeri Timika

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 Tahun 2004 tentang Pengujian UU No. 45 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2000Drs. John Ibo, MM

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua


Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999

Tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa aceh. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 2-2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi UU


Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Disahkan pada tanggal 30 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, instruktur latihan kerja, penera, jagawana, dan teknisi kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim penataan pegawai negeri sipil, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 16/1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1996 tentang Hak keuangan/administratif duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dan mantan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak keuangan/administratif jaksa agung, panglima tentara nasionalIndonesiadan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan menteri negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1989 tentang tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1996 tentang tunjangan petugas pemasyarakatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2000 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut PP No. 33 tahun 1994 tentang peraturan gaji hakim ke dalam gaji pokok hakim menurut PP No. 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 64 tahun 1992 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman pembentukan badan kepegawaian daerah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1981 tentang penyelenggaraan upacara pengibaran bendera merah putih

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalansuratkeputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status anggota tentara nasionalIndonesiadan anggota Kepolisian negara republikIndonesiamenjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat jenderal komisi nasional hak asasi manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan di bidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan korps pegawan RepublikIndonesiadan perlindungan bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 162 tahun 1999 tentang pembentukan tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan tim penataan kelembagaan, kepegawaian, kekayaan negara dan peralatan keuangan serta dokumen dan arsip pada departemen/kantor menteri negara koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2002 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon I Depperindag

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70/M/2002 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto sebagai Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.430/5/2002 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Sekretariat Jenderal

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/Kp.430/5/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIA Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.330/7/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Linkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan Dari Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/KP.450/7/2004 Tahun 2004 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peneliti, Penyuluh dan Perekayasa Berprestasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/OT.140/8/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Funsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/ Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/OT.140/M/8/2005 Tahun 2005 tentang Pembinaan Atase Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KP.330/8/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.320/9/2005 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts/OT.220/9/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 374/Kpts/KP.110/10/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 69-2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 11-2003 Tentang Perubahan PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP 26-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP 12-2003 Tentang Perubahan PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 27-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP 70

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI Di Lingkungan KepolisianNegaraRI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan KepolisianNegaraRI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2006 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 37/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perilaku Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 31/PMK.02/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi dana iuran asuransi kesehatan dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran non tunjangan veteran tahun anggaran 2007.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/KP.330/8/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 544/Kpts/KP.320/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Penunjukan Pengawas Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/KP.320/12/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua PP 32-1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Akamigas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESDM), Departemen Energi dan Sumber D

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 799/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 801/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Energi dan sumber daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM32 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Jabatan Umum dan Peta Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

Ps.30

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatLingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Ps. 35 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.210/5/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/6/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 Tahun 2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan Dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pasal 17 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 222tahun 2013

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RepublikIndonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama


Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang jaminan fidusia. Disahkan pada tanggal 30 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia


Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang kehutanan. Disahkan pada tanggal 30 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen bidang Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen bidang Kehutanan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional Tanjung Puting

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Ps. 35

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Ps. 35

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Ps. 9

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/KB.510/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Ps. 46 s/d 51

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Ps. 77

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Ps. 80

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian dibidang Pertambangan yang berada di Kawasan Hutan

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 Tahun 2006 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004Hendra Sugiharto (PT. Astra Sedaya Finance), Bahrul Ilmi Yakup, S.H., dkk.

Ps. 22, 39, 66, 80

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemamfaatan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemamfaatan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 6-2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

Ps.38

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (..

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit BerkelanjutanIndonesia

Pasal 3

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

Pasal 78 ayat (1)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

Pasal 19

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Tentang pers. Disahkan pada tanggal 23 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara


Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang hak asasi manusia. Disahkan pada tanggal 23 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan adanya Organisasi Liga Demokrasi, rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians(AMORC), dan organisasi Baha' I

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/serikat buruh

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Ps. 81

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat jenderal komisi nasional hak asasi manusia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai desa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Honorarium bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati Dan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati Dan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial


Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999

Tentang pengelolaan zakat. Disahkan pada tanggal 23 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan amil zakat nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat


Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

Tentang hubungan luar negeri. Disahkan pada tanggal 14 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembukaan kantor urusan kepentingan Republik Indonesia di Dili, Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan satuan tugas penanganan perundinganIndonesiadengan United Nations Transitional Administration In East Timor (UNTAET)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1999

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 2000 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001 tentang Peningkatan konsulat RepublikIndonesiadiJohor Bahru,Malaysiamenjadi Konsulat Jenderal RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2001 tentang Pembukaan, kedutaan besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, dan di Sufa, Fiji dan pembukan konsulat jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Cina

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah RepublikIndonesiake Negara Timor Lorosae.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah RepublikIndonesiake Negara Timor Lorosae.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2004 tentang Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan RepublikIndonesiamenjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Republik Demokratik Timor Leste

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2004 tentang Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching,Sarawak,Malaysia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dariMalaysia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Indonesia Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia Di Brussel

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.160/6/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Timur Tengah Bidang Kerjasama Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People"s Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matte

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel, Mines And Their Destruction (Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Gov. Of The Rep. Of India On Coopertive Activities In The Defence)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda dalam Misi Perdamaian di Libanon

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republ

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RI Dan RepublikKorea(Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Antara RI Dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (formed Police Unit / FDU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Ora

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Per

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (PersetujuanPelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Association Of Southeast Asian Nations (asean) Di Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kazakhtstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Her

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To TheDelimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan lembaga Atau Badan Di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /Fpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum OfUnderstanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istambul, Turki

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia Untuk Association Of South East Asian Nations Tahun 2011

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (comprehensive Nuclear-test-ban Treaty)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tim Pengamat Indonesia Dalam International Monitoring Team Di Filipina Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berba

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengesahan The International Institute For Democracy And Electrocal Assistance (statuta Institut Internasional untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilihan Umum)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan KeanggotaanIndonesiapada International Institute For Democracy And Electrocal Assistance

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan International

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RepublikIndonesiadan RepublikIndia(Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and theRepublicofIndia)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (persetujuan Asean tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2014 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nation (asean) And The Government

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa Di Mali

Pasal 10

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan KeanggotaanIndonesiapada Asean Institute For Peace and Reconciliation

 

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999

Tentang telekomunikasi. Disahkan pada tanggal 8 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio RepublikIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Terpadu Lebaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference,Antalya, 2006 (akta-akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh,Antalya, 2006)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Tertib Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)


Undang - Undang Nomor 35 Tahun 1999

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang,Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agam Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangata, Buol, Bungku, Banggai & Tilamuta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 4. Tahun 2004 tentang


Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1999

Tentang pemerintah propinsi daerah khusus ibukota negara republikindonesiajakarta. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain

Ps. 6 (1), 8 dan 32

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan


Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1999

Tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1997/1998. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1999

 


Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1999

Tentang perubahan atas undang-undang no. 3/1998 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 7/1998. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1998/1999


Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Ps. 27

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ps. 43

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts/OT.220/9/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan terhadap UUD 1945Ir. Dawud Djatmiko

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Dokter SALIM ALKATIRI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Pasal 2, 3, 4, dan 5

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, 3, 4, dan 5)


Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan


Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999

Tentang pengesahan international convention on the elimination of all forms of racial discrimination 1965 (konvensi internasional tentang pengahapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965). Disahkan pada tanggal 25 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014


Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota komisi pemeriksa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemeriksa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaaan RepublikIndonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penerbitan rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1999

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dan gaji serta tunjangan jabatan bagi pegawai negeri di lingkungan sekretariat jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemerika Kekayaan Penyelenggara Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts/OT.220/9/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019