^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2002

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang perubahan atas undang-undang nomor 35 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2001 Disahkan pada tanggal 7 Januari 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003. Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008. Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

 

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang kepolisian negara republikindonesia Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

Ps. 30 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

Ps. 27 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003. Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ps. 29 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003. Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003. Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003. Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003. Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Terpadu Lebaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004. Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ps. 37(2) dan Ps. 39(3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005. Tentang Komisi Kepolisian Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005. Tentang Komisi Kepolisian Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI Di Lingkungan Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Dewan KelautanIndonesia

Ps. 6(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007. Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007. Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 23 Tahun 2008. Tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (formed Police Unit / FDU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional

Ps. 42

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009. Tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009. Tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010. Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI

Ps. 26 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010. Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010. Tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /Fpu)IndonesiaDalam Misi PemeliharaanPerdamaian Di Darfur,Sudan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

Ps.7

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

Ps. 37 (2) Ps. 39 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Tentang Komisi Kepolisian Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional

Pasal 8 dan Pasal 11

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia[Pasal 8 dan Pasal 11]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM62 Tahun 2011. Tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol DalamKotaDi DKIJakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011. Tentang Tim Koordinasi isi Pemeliharaan Perdamaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar dan atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RepublikIndonesiayang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar dan atau Wilayah Perbatasan

Pasal 14 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian, Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentuk Pengaman Swakarsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015. Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia 

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

                

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang pertahanan negara Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003. Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Tentang Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004. Tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2006. Tentang Kontingen Garuda dalam Misi Perdamaian di Libanon

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel, Mines And Their Destruction (Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah RepublikIndiaTentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Gov. Of The Rep. OfIndiaOn Coopertive Activities In The Defence)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik SosialisVietnamTentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The Socialist Republ

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara NasionalIndonesia(TNI)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To TheDelimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

Ps.13 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010. Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010. Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara NasionalIndonesiaDan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum OfUnderstanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011. Tentang Universitas PertahananIndonesiaSebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011. Tentang Tim Koordinasi isi Pemeliharaan Perdamaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheRussian FederationOn Military Technical

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012. Tentang Tim PengamatIndonesiaDalam International Monitoring Team Di Filipina Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan dan Keamanan RepublikIndonesiadan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (memorandum Of Understanding Betwe

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014. Tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014. Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015. Tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa Di Mali

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Pasal 13 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015. Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 - 2019

Pasal 13 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015. Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 - 2019

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

 

 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten aceh barat daya, kabupaten gayo lues, kabupaten aceh jaya, kabupaten nagan raya, dan kabupaten aceh tamiang, di provinsi nanggroe aceh darussalam Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur, Kejaksaan Negeri Blang Pidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna

 

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten katingan, kabupaten seruyan, kabupaten sukamara, kabupaten lamandau, kabupaten gunung mas, kabupaten pulang pisau, kabupaten murung raya, dan kabupaten barito timur di provinsi kalimantan tengah. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejaksaan Negeri Tubei

 

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten banyuasin di provinsi sumatera selatan. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sasana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan NegeriMalili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaaan

 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten penajaman paser utara di provinsi kalimantan timur. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

 

 

Subyek : 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten kepulauan talaud di provinsi sulawesi utara. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

 

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten rote-ndao di provinsi nusa tenggara timur. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

 

 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten parigi moutong di provinsi sulawesi tengah. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

 

 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten mamasa dankota palopo di provinsi sulawesi selatan. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari WilayahKotaPalopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari WilayahKotaPalopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sasana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan NegeriMalili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaaan

 

 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002
tentang pembentukankota bima di provinsi nusa tenggara barat. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba WilayahKotaBima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima

 

 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang pengadilan pajak Disahkan pada tanggal 12 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 28 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003. Tentang Sekretariat Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tahun 2010. Tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Pasal 34

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 Tahun 2012. Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 

 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang tindak pidana pencucian uang. Disahkan pada tanggal 17 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ps. 40 (2) dan 42 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003. Tentang Tatacara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Ps. 20 (4)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Ps. 27 (4)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Ps. 29B

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ps. 29A

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Ps. 18(2) dan Ps. 29A

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/28/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/11/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pedagang Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 11/28/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/20/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/3/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

 

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002
tentang pengesahan treaty on principles governing the activies of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, 1967 (traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, 1967) Disahkan pada tanggal 17 April 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Govern

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai ( Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaand the Cabinet of Minister

 

 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002
tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Disahkan pada tanggal 29 Juli 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Tentang Ketahanan Pangan

Ps. 18 (2)

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003. Tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003. Tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2003. Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/HK.060/1/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005. Tentang Dewan Riset Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005. Tentang Dewan Riset Nasional

Ps. 16

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan

Ps. 17(5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006. Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006. Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing

Ps. 28(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolah Alih Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/TU.200/3/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Evaluasi Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Ps.22 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010. Tentang Komite Inovasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2013. Tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional

 

 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang hak cipta Disahkan pada tanggal 29 Juli 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Tentang Penyiaran

Ps. 28

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004. Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku dan Cakram Optik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku,Cakram Optik Kosong,Dan Cakram Optik Isi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tentang Hak Cipta

 

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
tentang ketenagalistrikan Disahkan pada tanggal 23 September 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003. Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 51, 56 dan 67

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003. Tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003. Tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On The Asean Power Grid (memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)

 

 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002
tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2001 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2002 Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002

 

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang grasi Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

 

 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002. Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002. Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

Ps. 75 (4)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003. Tentang Komisi Perlindungan AnakIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2005. Tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Perlindungan AnakIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Ora

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit BerkelanjutanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaIndonesiaTahun 2011-2014

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oo2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

 

 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002
tentangsurat utang negara Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/19/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penerbitan, Penjualan Dan Pembelian Serta PenatausahaanSuratUtang Negara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/44/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah Dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/20/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah Dan Valuta Asing

Ps. 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Atas PengelolaanSuratUtang Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Atas PengelolaanSuratUtang Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pajak Penghasilan Atas DiskontoSuratPerbendaharaan Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/1/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/3/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Lelang Dan PenatausahaanSuratUtang Negara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/31/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/2/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang BankIndonesia- Scripless Securities Settlement System

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/11/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Operasi Moneter

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/12/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/13/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau ImbalanSuratBerharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi PasarSuratBerharga Negara Domestik.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang PenjualanSuratUtang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Bookbuilding.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

 

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang pembentukan provinsi kepulauan riau Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau

 

 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002
tentang pembentukan kabupaten sarmi, kabupaten keerom, kabupaten sorong selatan, kabupaten raja ampat, kabupaten pegunungan bintang, kabupaten yahukimo, kabupaten tolikara, kabupaten waropen, kabupaten kaimana, kabupaten boven digoel,kabupaten mappi, kabupaten asmat, kabupaten teluk bintuni, dan kabupaten teluk wondama di provinsi papua Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoRaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

 

 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002
tentang pembentukankota banjar di propinsi jawa barat Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

 

 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang bangunan gedung Disahkan pada tanggal 16 Desember 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor NULL64 Tahun 2016. Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

 

 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2003 Disahkan pada tanggal 24 Desember 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2003. Tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

 

 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Disahkan pada tanggal 27 Desember 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 30 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004. Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006. Tentang Hak Keuangan Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Ps. 30 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian

[Pasal 32 ayat (1) butir c

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups

[Pasal 32 ayat (1) butir c

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. Tentang Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Masa Jabatan 2007-2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Ps.53 s.d 62 Bab VII

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

Pasal 29 huruf d dan e

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 29 huruf d dan e]

Pasal 229 angka 5

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 229 angka 5]

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Ps.33

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 40

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 40]

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ps.30 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 30 ayat (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Pasal 33 dan 34

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 33 dan 34)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

 

 

 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002
tentang partai politik Disahkan pada tanggal 27 Desember 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadan di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004. Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004. Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara

Ps. 17(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Partai Politik

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Partai Politik

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Partai Politik

 

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang penyiaran Disahkan pada tanggal 28 Desember 2002

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003. Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

Ps. 14 (10), Ps.32 (20, Ps. 33 (8) dan P

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Ps. 14 (10), Ps. 15, Ps. 60 dan Ps. 62

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia

Ps. 14 (10), Ps. 15, Ps. 60 dan Ps. 62

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005. Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi PenyiaranIndonesiaPusat

Ps. 30(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing

Ps. 16 s/d 18, 31(3), Ps. 32(2), 33(8),

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Ps. 21 s/d 24, 32(2), 33(2),(8), 55(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

Ps. 17, 18, 29(2), 32(2), 33(8) dan 55(3

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2008. Tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi RepublikIndonesia

Pasal 46 huruf c ayat (3)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran [Pasal 46 huruf c ayat (3)]

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2011. Tentang Penghasilan Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Radio RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2015. Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi PenyiaranIndonesiaPusat