^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2003

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten halmahera utara, kabupaten halmahera selatan, kabupaten kepulauan sula, kabupaten halmahera timur, dan kota tidore kepulauan di propinsi maluku utara Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sasana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan NegeriMalili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaaan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

 

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten tanah bumbu dan kabupaten balangan di provinsi kalimantan selatan Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege

 

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten mukomuko, kabupaten seluma, dan kabupaten kaur di provinsi bengkulu Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004. Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

 

 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten konawe selatan di provinsi sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi

 

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten bangka selatan, kabupaten bangka tengah, kabupaten bangka barat, dan kabupaten belitung timur di provinsi kepulauan bangka belitung Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas DaerahKotaPangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan BangkaBelitungDi Desa Selindung

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege

 

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten bone bolango dan kabupaten pohuwato di provinsi gorontalo Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten luwu timur dan kabupaten mamuju utara di propinsi sulawesi selatan Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sasana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan NegeriMalili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi

 

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten manggarai barat di propinsi nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege

 

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten nias selatan, kabupaten pakpak bharat, dan kabupaten humbang hasundutan di propinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007. Tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank NegaraIndonesiaTbk

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu

 

 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten minahasa selatan dankota tomohondi propinsi sulawesi utara Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

 

 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singingi, dan kota batam Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

 

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 11 Maret 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadan di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ps. 17 (4)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003. Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003. Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004. Tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004. Tentang Pembentukan ProvinsiSulawesiBarat

Ps. 4

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2004. Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagai hari yang diliburkan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004. Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004. Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenBandungBarat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaBarat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoRaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaTengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaTual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSerang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaKotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSubulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoTengah Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004

 

 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan Disahkan pada tanggal 25 Maret 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 98

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004. Tentang Dewan Pengupahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004. Tentang Dewan Pengupahan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Ps. 18 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004. Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Ps. 30(3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005. Tentang Lembaga Produktivitas Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005. Tentang Lembaga Produktivitas Nasional

Ps. 107 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005. Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005. Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Ps. 20(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006. Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006. Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2007. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2007. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

Pasal 18

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2007. Tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Ps. 8(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 Tentang Standarisasi Kompentensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/8/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/Mem/2002 Tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2008. Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja NasionalIndonesiaBidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 8-2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, dan Sub Bidang Pengendalian dan jaminan Mutu

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.

Ps.178 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia

Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3), ayat (6), Pasal

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3), ayat (6), Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 171]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit BerkelanjutanIndonesia

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (8)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (1) dan ayat (8)]

Pasal 155 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 155 ayat (2)]

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011. Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga KerjaIndonesia

Pasal 87 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur

Pasal 41 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013. Tentang Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 97

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Tentang Pengupahan

Pasal 97

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Tentang Pengupahan

 

 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 4 April 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 33 dan Ps. 34

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003. Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/28/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008. Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 11/28/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Perppu No. 1 Tahun 2002, Pasal 46 Perppu No. 1 tahun 2002, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme [Perppu No. 1 Tahun 2002, Pasal 46 Perppu No. 1 tahun 2002, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28]

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/20/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/3/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012. Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012. Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

 

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang keuangan negara Disahkan pada tanggal 5 April 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003. Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. Tentang Badan Usaha Milik Negara

Ps. 12 dan Ps. 17

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003. Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003. Tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003. Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2003. Tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003. Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan pada Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank RakyatIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank RakyatIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiakedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiakedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003. Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004. Tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) dibidang Pengelolaan Aset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004. Tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004. Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004. Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiakedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

Ps. 12 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004. Tentang Rencana Kerja Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004. Tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

Ps. 14 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiakedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali NusantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada PT Bank Permata Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Niaga Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004. Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2004. Tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004. Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004. Tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004. Tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004. Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004. Tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden

Ps. 32

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2004. Tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004. Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Ps. 32 (2)

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Ps. 32(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.160/6/2005 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Timur Tengah Bidang Kerjasama Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintahRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan PenumpangDjakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan PT Bank Lippo Tbk

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Ps. 30(1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006. Tentang Hak Keuangan Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006. Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang RepublikIndonesia(Perum Peruri)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 14-2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati AirlineIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring BerjangkaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. DirgantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan PenumpangDjakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006. Tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarah Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kelima Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keempat Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/1/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006. Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Tim Penerbitan Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007. Tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank NegaraIndonesiaTbk

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Ps. 30(1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A. 2007

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Wijaya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam KerangkaIndonesiaNational Single Window

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/31/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri PerusahaanIndonesia(Indonesian Debt Restructuring Agency)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penunjukan Lembaga Riset PerkebunanIndonesia(LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi PerkebunanIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008. Tentang Perubahan UU 45-2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Blabak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Pengelolaan Asset

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009. Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Ps.30 (1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM33 Tahun 2009. Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan dan Honorarium Terkait Output Kegiatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Pasal 9 huruf g

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009. Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM46 Tahun 2009. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2009. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

Pasal 9 huruf g

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2009. Tentang Kegiatan Akuntansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009. Tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2009. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2009. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009. Tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009. Tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM82 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

Ps.3(2), Ps.30, Ps.32

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2010. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010. Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau ImbalanSuratBerharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Dan Televisi RepublikIndonesia(TVRI).

Pasal 5 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010. Tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Untuk Realisasi Yang Melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2008.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan Dana Cadangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010. Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi PenerbanganIndonesiaCurug

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM3 Tahun 2010. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010. Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010. Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,Batubara, Dan Gas Gas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010. Tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, Dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010. Tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2010. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan PenerbanganSurabaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ps. 3 (2), 30 (1), 32

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM70 Tahun 2010. Tentang Standar Biaya Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Ps. 32 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010. Tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010. Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Ps. 14 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010. Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Klasifikasi Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Boiler Dan/Atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik /Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/At

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/3/2011 Tahun 2011. Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

Pasal 30 ayat (1)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penerapan Treasury Notional Pooling Pada Rekening Lainnya.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pasal 8 huruf c

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanJakartaIII Pada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanSemarangPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanMedanPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia AnalisisBogorPada Kementerian Perindustrian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalangPada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanMakassarPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanBandungPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi PasarSuratBerharga Negara Domestik.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Kredit Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara NasionalIndonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tahun 2011. Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2011. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran B

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011. Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011. Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri WalisongoSemarangPada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakartaPada Kementerian Agama.

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM65 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011. Tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan RepublikIndonesiaDan Republik Demokratik Timor-Leste

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengemban

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2011. Tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset Dan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanGuna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiBandungPada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pada Kementerian Kehutanan.

Pasal 30 ayat (1)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi "Lemigas" Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2012. Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012. Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanSurabayaPada Kementerian Kesehatan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

Pasal 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, Dan 2015.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pasal 8

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2012 Tahun 2012. Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012. Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari P

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013. Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 30 ayat (1); Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013. Tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di LingkunganKejaksaanRI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014. Tentang Gaji Asisten Ombudsman RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 30 ayat (1)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014. Tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015. Tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015. Tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2015. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia 

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016. Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016. Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016. Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

 

 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang advokat Disahkan pada tanggal 5 April 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4)]

Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3), (4)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3), (4)]

Pasal 28 Ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 Ayat (1)]

 

 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 19 Juni 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003. Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan pada Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank RakyatIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank RakyatIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiakedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiakedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2003. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004. Tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) dibidang Pengelolaan Aset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004. Tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004. Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiakedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiakedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali NusantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada PT Bank Permata Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Niaga Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004. Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004. Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Ps. 83

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Ps. 65 dan Ps. 92

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintahRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan PenumpangDjakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Ps. 79

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang RepublikIndonesia(Perum Peruri)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang RepublikIndonesia(Perum Peruri)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 14-2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati AirlineIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring BerjangkaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. DirgantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan PenumpangDjakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006. Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007. Tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank NegaraIndonesiaTbk

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Jasa Marga

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Wijaya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Wijaya Karya

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi KreditIndonesia

Ps. 4(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Perubahan Perpres 19-2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Lembaga Penjaminan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pencabutan Keppres 14-1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pencabutan Keppres 14-1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Blabak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Blabak

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Pesero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Pesero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Pengelolaan Asset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008. Tentang Pencabutan PP 2-2000 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri SodaIndonesiaKe Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri SodaIndonesia

Ps.4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

Ps.4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

Ps. 4(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

Ps.4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional

Ps.4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2009. Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara

Ps.4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps.4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi KreditIndonesia.

Ps.4 (4)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Jaminan KreditIndonesia.

Ps.4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara V

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2009. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara II

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2010. Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,Batubara, Dan Gas Gas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010. Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2010. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel

Ps. 41 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

Ps. 41 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank NegaraIndonesiaTbk

Ps.4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Pt Bahana Pembinaan UsahaIndonesia

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan InfrastrukturIndonesia

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/3/2011 Tahun 2011. Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011. Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Pana

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengemban

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana Dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta Dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan.

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt PalIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri KapalIndonesia

\Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2012. Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt DirgantaraIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PelabuhanIndonesiaI

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012. Tentang Penugasan Kepada Pt PelabuhanIndonesiaII (Persero) Untuk Membangun Dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt ASDPIndonesiaFerry

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Pos Indonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Penjaminan InfrastrukturIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Nindya Karya

Pasal 4 ayat (4)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt DirgantaraIndonesia

Pasal 41 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012. Tentang Perusahaan Umum (perum) Percetakan Negara RepublikIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012. Tentang Perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012. Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2012. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara Tbk

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Perkebunan Nusantara I

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara II

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara III

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara XII

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013. Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2013. Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kertas Leces

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2013. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Pt Kertas Padalarang

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Pt Kertas Padalarang

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Primissima

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saha, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia II

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013. Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (perum)pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

Pasal 41 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013. Tentang Perusahaan Umum (perum) PerikananIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2013. Tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Karya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014. Tentang Percepatan Pembangun Jalan Tol di Sumatera

Pasal 4 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014. Tentang Penetapan Pt Indonesia Asahan Alumunium Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Alumunium

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat AntaraJakartaDan Bandung

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri KapalIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengembangan PariwisataIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Permodalan Nasional Madani

Pasal 4 ayat (4)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt DirgantaraIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2015. Tentang penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3131 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bahana Pembinaan UsahaIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Vii

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Ix

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara X

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xi

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xii

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015. Tentang Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Berikat Nusantara

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hutama Karya

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya Tbk

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya Tbk

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt PalIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur 

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015. Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Industri Wijayakusuma

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang Tbk

Pasal 63 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015. Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Reasuransi Umum Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Reasuransi Indonesia Utama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015. Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara

Pasal 41 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015. Tentang Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sang Hyang Seri

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perikanan Nusantara

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) PerikananIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan InfrastrukturIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (light Rail Transit) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta,Bogor, Depok Dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Pasal 4I ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016. Tentang Perusahaan Umum (perum) Bulog

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Saham Perusahaan Perusahaan (persero) Pt Wijaya Karya Tbk

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016. Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2oo9 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Marga Tbk

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di WilayahJakarta,Bogor, Depok, dan Bekasi

 

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003. Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003. Tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 626/Kpts/PD.330/12/2003 Tahun 2003. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2003. Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2004. Tentang Pendirian Universitas Khairun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTPMalang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan PertanianMedan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2004. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004. Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004. Tentang Penetapan Universitas PendidikanIndonesiasebagai Badan Hukum Milik Negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004. Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram,dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2004. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik BangkaBelitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Guru Dan Dosen

Ps.35(4), 36(4), 37(3), 42(3),43(2), 59(

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005. Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Pendidikan Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006. Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi SeniIndonesiaSurakartaMenjadi Institut SeniIndonesiaSurakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2006. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2007. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2007. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 Tentang Standarisasi Kompentensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pendanaan Keolahragaan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Ps. 12(4), 30(5), 37(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Pertanian Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

Ps. 34(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008. Tentang Wajib Belajar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008. Tentang Wajib Belajar

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Pendanaan Pendidikan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Pendanaan Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Pendanaan Pendidikan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, dan Sub Bidang Pengendalian dan jaminan Mutu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu pemerintahan

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) [Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 47 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pas

Pasal 28 ayat (2), (3), (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 28 ayat (2), (3), (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1)]

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2009. Tentang Sekolah Negara Intelijen Negara

Pasal 53 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) [Pasal 53 ayat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2009. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Di Sorong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM46 Tahun 2009. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2009. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh NurjatiCirebon

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2009. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2009. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM84 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

Ps. 53

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Tentang Badan Hukum Pendidikan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Tentang Badan Hukum Pendidikan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Ps. 29 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pendidikan Kedinasan

Ps, 29(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pendidikan Kedinasan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2010. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010. Tentang ProgramIndonesiaEmas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010. Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi PenerbanganIndonesiaCurug

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM3 Tahun 2010. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2010. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan PenerbanganSurabaya

Pasal 55 ayat (4)]

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 55 ayat (4)]

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010. Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM20 Tahun 2011. Tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011. Tentang Universitas PertahananIndonesiaSebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011. Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2011. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2012. Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012. Tentang Universitas PendidikanIndonesiaSebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012. Tentang Institut TeknologiBandungSebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013. Tentang Pendirian UniversitasSulawesiBarat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013. Tentang Pendirian Universitas Samudra

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeritulungagung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013. Tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri palu menjadi institut agama islam negeri palu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama IslamTernateMenjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013. Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan AmpelSurabayaMenjadi Universitas Islam Negeri Sunan AmpelSurabaya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014. Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014. Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014. Tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi Menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2o1o tentang Program Indonesia Emas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

 

 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003
tentang pengesahan ilo convention no. 81 concerning labour inspection in industry and commerce (konvensi ilo no. 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan) Disahkan pada tanggal 25 Juli 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

 

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadan di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ps. 101 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004. Tentang Pembentukan ProvinsiSulawesiBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005. Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005. Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenBandungBarat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaBarat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoRaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaTengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaTual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSerang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaKotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSubulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008. Tentang PembentukanKotaSungai Penuh Di Provinsi Jambi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008. Tentang PembentukanLombokUtara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Toraja Utara Di ProvinsiSulawesiSelatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoTengah Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenBuruSelatan Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008. Tentang Hak Keuangan/Administrasi Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 

 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 94

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003. Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004. Tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Ps. 3 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2004. Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 sebagai Hari yang Diliburkan

Ps. 3 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2004. Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Kedua Tahun 2004 sebagai Hari yang Diliburkan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004. Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004

 

 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang mahkamah konstitusi Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Tentang Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006. Tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 55

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 31 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 55]

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Pasal 51 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi [Pasal 34 huruf b, Pasal 35

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi [Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4)]

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Pasal 10 ayat (1) huruf a

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1) huruf a]

Pasal 10 ayat (1) huruf d

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 616, 617, 618, 619, 620, dan 1918) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 1, 23, 28, dan 33)

Pasal 65

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 65]

Pasal 10 ayat(1) huruf d dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 1 angka 8 tentan

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat(1) huruf d dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 ayat (1)]

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 8

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012. Tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As the Result of the 25 Doha Congress Qatar 2012 ( Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke 25 di Doha Qatar 2012)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014. Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003. Tentang Tatacara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/28/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/11/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pedagang Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 11/28/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/20/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 12/3/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

 

 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 29 tahun 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2003 Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

 

 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003
tentang panas bumi Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Kebijakan Energi Nasional

Pasal 10 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Ps. 9(3), 13(3), & 33

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2009. Tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (PERSERO) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Pana

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011. Tentang Penghargaan Energi

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 Tahun 2012. Tentang Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. Tentang Panas Bumi

 

 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2004 Disahkan pada tanggal 9 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003. Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003. Tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004. Tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2004. Tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004. Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

 

 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten bombana, kabupaten wakatobi, dan kabupaten kolaka utara di provinsi sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur, Kejaksaan Negeri Blang Pidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege

 

 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten lingga di provinsi kepulauan riau Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Negeri

 

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten tojo una-una di propinsi sulawesi tengah Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu

 

 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten minahasa utara di provinsi sulawesi utara Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejaksaan Negeri Tubei

 

 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten melawi dan kabupaten sekadan di provinsi kalimantan barat Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege

 

 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten samosir dan kabupaten serdang bedagai di provinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi

 

 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten dharmasraya, kabupaten solok selatan, dan kabupaten pasaman barat di propinsi sumatera barat Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur, Kejaksaan Negeri Blang Pidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sasana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan NegeriMalili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaaan

 

 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten lebong dan kabupaten kepahiang di provinsi bengkulu Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejaksaan Negeri Tubei

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sasana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan NegeriMalili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaaan

 

 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten seram bagian timur, kabupaten seram bagian barat, dan kabupaten kepulauan aru di provinsi maluku Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

Pasal 7 ayat (4) berikut penjelasan

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat, dan Kab. Kepulauan Aru di Provinsi Maluku [Pasal 7 ayat (4) berikut penjelasan]

 

 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003
tentang pembentukan kabupaten bener meriah di provinsi nanggroe aceh darussalam Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege