^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2004

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang perbendaharaan negara Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004. Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004. Tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

Pasal 23 jo. Pasal 71

ditimbang oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/16/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara BankIndonesiaDengan Pihak Ekstern

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Ps. 37 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Ps. 57

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

Ps. 69(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.160/6/2005 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Timur Tengah Bidang Kerjasama Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintahRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/48/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara BankIndonesiaDengan Pihak Ekstern

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan PenumpangDjakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan PT Bank Lippo Tbk

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

Ps. 38(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006. Tentang Hak Keuangan Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006. Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 14-2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati AirlineIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring BerjangkaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. DirgantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan PenumpangDjakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

Ps.48(2) & Ps.49(6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kelima Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ps. 55(5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keempat Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/1/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006. Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Tim Penerbitan Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

Ps. 28(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A. 2007

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi KreditIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Ps. 41(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Investasi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Investasi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Investasi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/31/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri PerusahaanIndonesia(Indonesian Debt Restructuring Agency)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penunjukan Lembaga Riset PerkebunanIndonesia(LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi PerkebunanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Blabak

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Pesero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Pesero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

Ps. 38(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

Ps. 58(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Pengelolaan Asset

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009. Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 11/32/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Keempat Atas PBI Nomor 2/24/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara BankIndonesiaDengan Pihak Ekstern

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Pasal 50

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50] Ditolak Seluruhnya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang EksporIndonesia

Ps. 41(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

Ps.41 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009. Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

Ps.41 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM46 Tahun 2009. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2009. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2009. Tentang Kegiatan Akuntansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

Ps.41 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2009. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Ps.41 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi KreditIndonesia.

Ps.41 (4)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Jaminan KreditIndonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2009. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Ps. 41 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara V

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

Ps.41 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina

Ps. 41 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

Ps. 4 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2009. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara II

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009. Tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009. Tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM82 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2010. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010. Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7 (2) a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010. Tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Dan Televisi RepublikIndonesia(TVRI).

Pasal 7 (2) d

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010. Tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Untuk Realisasi Yang Melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7 (2) a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.

Pasal 7 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan Dana Cadangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010. Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi PenerbanganIndonesiaCurug

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM3 Tahun 2010. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010. Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010. Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010. Tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, Dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2010. Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan PenerbanganSurabaya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

Ps. 41 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Lembaga Pembiayaan EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Pt Bahana Pembinaan UsahaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010. Tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan InfrastrukturIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010. Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)Jakarta

Ps. 38 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Boiler Dan/Atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik /Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/At

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/3/2011 Tahun 2011. Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Pasal 7 ayat (2) a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penerapan Treasury Notional Pooling Pada Rekening Lainnya.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pasal 8 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7 ayat (2) huruf a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanJakartaIII Pada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanSemarangPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanMedanPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia AnalisisBogorPada Kementerian Perindustrian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalangPada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanMakassarPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanBandungPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi PasarSuratBerharga Negara Domestik.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Pasal 7 ayat (2) huruf a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Kredit Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara NasionalIndonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Pasal 7 ayat (2)

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan Dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tahun 2011. Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Proses Penetapannya Dilakukan Oleh Menteri Dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011. Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Ps. 33

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Tentang Pinjaman Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2011. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran B

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011. Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011. Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri WalisongoSemarangPada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

Pasal 41 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM58 Tahun 2011. Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakartaPada Kementerian Agama.

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM65 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011. Tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan RepublikIndonesiaDan Republik Demokratik Timor-Leste

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengemban

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011. Tentang Dana Perwalian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011 Tahun 2011. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset Dan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanGuna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiBandungPada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt PalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri KapalIndonesia

Pasal 7 ayat (2) huruf a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt DirgantaraIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pada Kementerian Kehutanan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi "Lemigas" Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Hibah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2012. Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012.

Pasal 7 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PelabuhanIndonesiaI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012. Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik KesehatanSurabayaPada Kementerian Kesehatan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt ASDPIndonesiaFerry

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan AsetSuratBerharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Penjaminan InfrastrukturIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt DirgantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Pasal 7 ayat (2) huruf a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaDalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2012 Tahun 2012. Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaPada International Fund For Agricultural Development

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaPada International Development Association

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2012. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaPada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012. Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari P

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2012.

Pasal 41 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Perkebunan Nusantara I

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RepublikIndonesia

41 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara II

41 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara III

Pasal 41 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix

Pasal 41 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara XII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013. Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pasal 2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Asian Development Bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Bank For Reconstruction And Development

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Fund For Agricultural Development

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Finance Corporation

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Asean Infrastructure Fund

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013. Tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Asian Development Bank

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Bank For Reconstruction And Development

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Fund For Agricultural Development

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Finance Corporation

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Asean Infrastructure Fund

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di LingkunganKejaksaanRI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014. Tentang Gaji Asisten Ombudsman RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014. Tentang Penetapan Pt Indonesia Asahan Alumunium Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Alumunium

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014. Tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014. Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Rubber Consortium Limited

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaPada International Fund For Agricultural Development

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaPada International Development Association

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015. Tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015. Tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri KapalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengembangan PariwisataIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Permodalan Nasional Madani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt DirgantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2015. Tentang penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3131 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bahana Pembinaan UsahaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Vii

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Ix

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara X

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xii

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hutama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt PalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur 

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2015. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015. Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perikanan Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) PerikananIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia 

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan InfrastrukturIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2015. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016. Tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Asian Infrastructure Investment Bank

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016. Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016. Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia

Pasal 63 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Saham Perusahaan Perusahaan (persero) Pt Wijaya Karya Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Marga Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

 

 

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 Tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial

Pasal 59 ayat (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

 

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/27/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/21/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/22/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/23/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (fit And Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/17/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/18/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/19/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/20/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/24/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/25/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Rencana Bisnis Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/33/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/26/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/28/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/16/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara BankIndonesiaDengan Pihak Ekstern

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/29/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/30/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/31/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 100.000 (seratus Ribu) Tahun Emisi 2004 Dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 6/32/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 20.000 (dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004 Dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/1/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Luar Negeri Bank dan lampiran

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/2/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/3/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/4/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/5/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/7/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/8/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Debitur

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/9/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/10/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Harian Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/12/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.7/10/PBI/2005 Tentang Laporan Harian Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/13/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/15/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/17/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/25/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/27/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.3/17/PBI/2001 Tentang Laporan Berkala Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/28/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNo.6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/29/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada BankIndonesiaDalam Rupiah Dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/32/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan BankIndonesiaNo.7/28/PBI/2005

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/33/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 5/17/PBI/2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/34/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/35/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/38/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/39/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/45/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Alam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kabupaten Nias Serta Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/46/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/47/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/49/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada BankIndonesiaDalam Rupiah Dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/50/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/51/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/11/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/14/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/16/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga Pada BankIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/19/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penerbitan, Penjualan Dan Pembelian Serta PenatausahaanSuratUtang Negara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/21/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 5/15/PBI/2003 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/22/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/23/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Februari 2003 Tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/24/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/26/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNomor : 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/30/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/31/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transaksi Derivatif dan lampiran

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/36/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/37/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/44/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah Dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/18/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sistem Kliring Nasional BankIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/40/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/41/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Khusus Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005 Dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/42/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (LimaPuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/43/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Khusus Pecahan 50.000 (LimaPuluh Ribu) Tahun Emisi 2005 Dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/48/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara BankIndonesiaDengan Pihak Ekstern

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/52/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

ditimbang oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/8/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.3/1/PBI/2001 Tanggal 4 Januari 2001 Tentang Proyek Kredit Mikro Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan BankIndonesiaNo.5/16/PBI/2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Beserta Peraturan Pelaksanaannya

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/10/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah IstimewaYogyakartadan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/12/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Laporan Berkala Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/13/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/14/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/15/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/16/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kepemilikan Tunggal Pada PerbankanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/17/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/18/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/19/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/20/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/21/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/22/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/23/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/24/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/25/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/26/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Bank Perkreditan Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/30/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Atas Surat Keputusan Direksi BankIndonesiaNo.31/46/KEP/DIR Tanggal 10 Juni 1998 Tentang Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya Dalam Rangka Pembiayaan Tebu Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Surat Keputusan Direksi BankIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/1/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/2/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/3/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/4/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/5/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Mediasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/6/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/7/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/9/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/11/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 2/12/PBI/2000 Tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan BankIndonesiaNomor 3/14/PBI/2001

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/27/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Dan Penarikan Dari Peredaran Uang Logam Pecahan 5 (lima) Rupiah Tahun Emisi 1979, 50 (limaPuluh) Rupiah Tahun Emisi 1991 Dan 100 (seratus) Rupiah Tahun Emisi 1991 Serta Uang Kertas Pecahan 100 (seratus) Rupiah Tahun Emisi 1992, 500 (limaRatu

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/28/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 8/29/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/atau Bilyet Giro Kosong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/12/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesi No.8/17/PBI/2006 Tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/1/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/2/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Laporan Harian Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/4/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Dan Surat Edaran BankIndonesiaMengenai Prinsip Kehati-Hatian Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/6/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNo.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/8/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/13/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/14/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Informasi Debitur

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/16/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/17/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/19/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/9/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Peraturan BankIndonesiaNo.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Lampiran

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/3/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Lelang Dan PenatausahaanSuratUtang Negara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/5/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/11/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pedagang Valuta Asing

-

ditimbang oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/18/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pencabutan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/153/KEP/DIR Tanggal 20 November 1998 Tentang Kredit Likuiditas Kepada Perusahaan Umum Pegadaian Melalui PT. Bank Ekspor ImporIndonesia(persero), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 9/10/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan Dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/5/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.5/6/PBI/2003 TentangSuratKredit Berdokumen Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/9/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/10/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/15/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/17/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/18/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/19/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BankIndonesiadalam Rupiah dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/23/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNo.6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/24/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNo.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/25/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan atas PBI No.10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BankIndonesiadalam Rupiah dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/27/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BankIndonesiaNo.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/32/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Komite Perbankan Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/1/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/3/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/16/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/7/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/11/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Sertifikat BankIndonesiaSyariah

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/12/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR Tanggal 29 Juli 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/Kep/Dir Tanggal 30 September 1998 Tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Badan Restrukturis

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/14/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/20/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/21/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/22/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/2/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang BankIndonesia- Scripless Securities Settlement System

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/6/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Sistem BankIndonesiaReal Time Gross Settlement

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/8/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 10/4/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Selain Bank

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri PerusahaanIndonesia(Indonesian Debt Restructuring Agency)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

 

 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Sekretariat Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan NegeriKotaAgung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama BangkaBelitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengedilan Tinggi Agama Maluku Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Nata, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ariwadidi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 31 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 31 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 55]

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai

Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]

 

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Sekretariat Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan NegeriKotaAgung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama BangkaBelitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengedilan Tinggi Agama Maluku Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)]; Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 junto UU No. 5 Tahun 2004 junto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)]; dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Huku

 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang sumber daya air Disahkan pada tanggal 18 Maret 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 40

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Ps. 41

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Irigasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Irigasi

Ps. 86(4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Dewan Sumber Daya Air

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Dewan Sumber Daya Air

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Air Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Air Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ps. 22,34,58

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010. Tentang Bendungan

Pasal 13 ayat (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Pasal 14 huruf a

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Tentang Sungai

Pasal 13 ayat (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Pasal 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012. Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pasal 68 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012. Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional

Pasal 25 (3), 36 (2), dan Pasal 58 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013. Tentang Rawa

Pasal 86 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014. Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Pasal 10

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014. Tentang Hak Guna Air

 

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum Disahkan pada tanggal 29 Maret 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan NegeriKotaAgung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005. Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ariwadidi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008. Tentang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

 

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

 

 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Disahkan pada tanggal 22 Juni 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 340/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005. Tentang Panitia Antar Departemen Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resouces For Food and Agriculture (Traktat Internasional Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005. Tentang Pengesahan International Convention On Maritime Liens And Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim Dan Mortgage, 1993)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Amendment To TheBaselConvention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Amendemen Atas KonvensiBaselTentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik RakyatChinaMengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Framework Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Secretariat Of TheBaselConvention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal On The Establishment Of ABaselConvention R

Ps. 16(4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

Ps. 18(3) dan Ps. 24

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyusunan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyusunan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Protocol To Amend The Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheRepublicOfEcuadorOn Economic And Technical Co0

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik IslamIranTentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People'S Republic Of Bangladesh For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protoco

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of TheRussian FederationOn Economic And Development Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Seventh Additonal Protocol To The Constitution Of The Universal PostalUnion(Protokol Tambahan Ketujuh Kontitusi Perhimpunan Pos Dunia)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And TheRepublicOfKorea(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenBandungBarat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Ba

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaBarat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik SosialisVietnamTentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The Socialist Republ

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoRaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata Asean)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAndBosnia And Herzegovina

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaTengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaTual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSerang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaKotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007. Tentang PenerbitanSuratKeterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang EksporIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSubulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Convention On International Interests InMobileEquipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement On Information Exchange And Establishment Of Communication Procedures (Persetujuan Tentang Pertukaran Informasi Dan Pembentukan Prosedur Komunikasi)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2007. Tentang Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah NegaraQatarMengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The State OfQatarFor The Prom

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah NegaraQatarTentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republik OfIndonesiaAnd The Goverment Of The State Of

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of TheIndian OceanTuna Commission (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement On Economic And Technical Cooperation Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Governmen Of TheRepublicOfColom

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People"s Republic OfChina(Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka K

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/4/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government OfFinlandOn The Promotion And The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan Dan Perli

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoTengah Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Darurat)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The Russi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009. Tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009. Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Kredit

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010. Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To TheDelimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

 

 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Disahkan pada tanggal 19 Juli 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Ps. 4(2)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kelima Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penunjukan Lembaga Riset PerkebunanIndonesia(LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi PerkebunanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Ps.4 (2)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009. Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2009. Tentang Kegiatan Akuntansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009. Tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009. Tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

Ps. 4 (2)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010. Tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan Dana Cadangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010. Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

Ps. 4 (2)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010. Tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

Pasal 4 ayat (2)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011. Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Kredit Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara NasionalIndonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran B

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM58 Tahun 2011. Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM59 Tahun 2011. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM65 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 4 ayat (2)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012. Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012. Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Pasal 4 ayat (2)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 4 ayat (2)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015. Tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015

 

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang kejaksaan republikindonesia Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ps. 38

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005. Tentang Komisi Kejaksaan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005. Tentang Komisi Kejaksaan RepublikIndonesia

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejaksaan Negeri Tubei

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur, Kejaksaan Negeri Blang Pidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sasana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan NegeriMalili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaaan

Ps. 16

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege

Ps.6 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum [Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9] dan Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejak

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu

Ps.6 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RepublikIndonesia

Pasal 22 Ayat (1) huruf d

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan [Pasal 22 Ayat (1) huruf d]

Pasal 30 Ayat (3) huruf c

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan [Pasal 30 Ayat (3) huruf c]

Ps. 18

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Tentang Komisi Kejaksaan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011. Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan RepublikIndonesia

Pasal 6 ayat (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di LingkunganKejaksaanRI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RepublikIndonesia

 

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004
tentang pengesahan kyoto protocol to the united nations framework convention on climate change (protokol kyoto atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa tentang perubahan iklim) Disahkan pada tanggal 28 Juli 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008. Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

 

 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang perkebunan Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004. Tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Pert/SR.130/2/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006. Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan

Pasal 16

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tahun 2006. Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura

Pasal 10 ayat (1), 17 (3), 17 (7), 22 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 18 (2) d, 30 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/PD.300/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pasokan Crude Palm Oil (CPO) Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman PerkebunanSurabaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman PerkebunanMedan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman PerkebunanAmbon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penunjukan Lembaga Riset PerkebunanIndonesia(LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi PerkebunanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Pasal 28

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

Ps.24(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan [Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2)]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011

Pasal 2, 25, 28 ayat (2) & 44 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit BerkelanjutanIndonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Tentang Perkebunan

 

 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Tata Hutan Dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemamfaatan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 6-2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit BerkelanjutanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011. Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012. Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

 

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah,menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

 

 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004
tentang pengesahan cartagena protocol on biosafety to the convention on biological diversity (protokol cartagena tentang keamanan hayati atas konvensi tentang keanekaragaman hayati) Disahkan pada tanggal 16 Agustus 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010. Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

 

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang komisi yudisial Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 28 (1), (2)

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 3 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2009. Tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, serta Mantan Keua, Wakul Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/Dudanya.

Ps.28 (1),(2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012. Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

 

 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Disahkan pada tanggal 22 September 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 43

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaIndonesiaTahun 2011-2014

 

 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang lembaga penjamin simpanan Disahkan pada tanggal 22 September 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 81

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan

Ps. 96

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005. Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005. Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Framework Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Secretariat Of TheBaselConvention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal On The Establishment Of ABaselConvention R

-

ditimbang oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/32/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan BankIndonesiaNo.7/28/PBI/2005

-

ditimbang oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/33/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 5/17/PBI/2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/34/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 7/38/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesiaNo. 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 11/20/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 13/3/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

-

diingat oleh

Peraturan BankIndonesiaNomor 13/6/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus

Komite Koordinasi menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan

diperhatikan oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

 

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Ps. 19(1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

Ps. 30

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Ps. 27(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Kebijakan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

Ps. 13(1)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008. Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009. Tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

Pasal 15 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

Ps. 19 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010. Tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010. Tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011. Tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 19 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

 

 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004
tentang pembentukan provinsi sulawesi barat Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di ProvinsiSulawesiBarat

 

 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004
tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 33 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Ps. 33 (5)

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

 

 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan

 

 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang praktik kedokteran Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007. Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil KedokteranIndonesia, Departemen Kesehatan

Konsil KedokteranIndonesia

diperhatikan oleh

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Tentang Tenaga Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2016. Tentang Honorarium Anggota Konsil KedokteranIndonesiadan Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia

 

 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang jabatan notaris Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Pasal 73 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 73 ayat (2)]

Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris [Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2)]

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

 

 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang perikanan Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Dewan KelautanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RepublikIndonesia

Ps. 13

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007. Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007. Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of TheIndian OceanTuna Commission (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RepublikIndonesia

Ps. 8(6) & Ps. 56

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RepublikIndonesia

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

Ps. 71

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011. Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

Pasal 71

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011. Tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga KerjaIndonesiaDi Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Impor Mutiara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012. Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012. Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Pengesahan the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, P

Pasal 59

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal Fishing)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015. Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petrolueum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

Pasal 64

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015. Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil

Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015. Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015. Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

 

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/HK.060/1/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005. Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005. Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Ps. 224

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005. Tentang Perubahan PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005. Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Ketapang PropinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di KabupatenHalmaheraUtara Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/9/2005 Tahun 2005. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi WilayahIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari WilayahKotaLubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ps. 171

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah

Ps. 160(6), Ps. 162(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005. Tentang Hibah Kepada Daerah

Ps. 182 dan Ps. 194

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerjalembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005

Ps. 11(4) dan Ps. 14(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Ps. 216(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa

Ps. 127(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tentang Kelurahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tentang Kelurahan

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Ps. 223

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari WilayahKotaPalopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tahun 2006. Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 Tahun 2006. Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Pert/SR.130/2/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari WilayahKotaKupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006. Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006. Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006. Tentang Pemindahan IbuKotaKabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perilaku Penyakit Hewan Karantina

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 606/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Choleraa) Pada Ternak Babi Di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006. Tentang Komisi Bibit Ternak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keempat PP 10-2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tahun 2006. Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006. Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006. Tentang Dewan Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006. Tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati Dan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kelima Perpres 10-2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pernyataan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat Bebas Penyakit Hewan Menular Brucellosis Pada Sapi dan Kerbau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007. Tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenBandungBarat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007. Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar NasionalIndonesia(Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaBarat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pendanaan Keolahragaan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoRaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Dewan KelautanIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

ketentuan yang mengatur lembaga penyelen

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Ps. 27(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas WilayahKotaTegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas WilayahKotaTegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Perpres 95-2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakartaSebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaTengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ps. 27(5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaTual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007. Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSerang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di ProvinsiKalimantanBarat

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007. Tentang PenerbitanSuratIzin Usaha Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan UU 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Di Provinsi Sumatera Utara

Ps. 14(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di WilayahIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaKotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007. Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Ps. 128(1),(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi Perangkat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi Perangkat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007. Tentang PenerbitanSuratKeterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang EksporIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007. Tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Ps. 202

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Timur Dari WilayahKotaLangsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Ps. 197

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 544/Kpts/KP.320/9/2007 Tahun 2007. Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Penunjukan Pengawas Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007. Tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Pertanian Pembangunan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pengawasan Obat Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007. Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Tentang Lambang Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007. Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas DaerahKotaPangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan BangkaBelitungDi Desa Selindung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pemindahan IbuKotaKabupaten Malang Dari WilayahKotaMalangKe Wilayah Kecamatan Kepanjen KabupatenMalang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

Ps. 126(1), (7)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Kecamatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Kecamatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008. Tentang PembentukanKotaSungai Penuh Di Provinsi Jambi

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008. Tentang PembentukanLombokUtara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008. Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Toraja Utara Di ProvinsiSulawesiSelatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoTengah Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba WilayahKotaBima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba WilayahKotaBima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Waralaba

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenBuruSelatan Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008. Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Metode Seleksi Dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. Tentang Ombudsman RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

Ps. 7(2)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

Ps. 176

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008. Tentang Penataan Ruang KawasanJakarta,Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar ProvinsiSulawesiSelatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar ProvinsiSulawesiSelatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

Ps. 6(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

Ps. 20(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

Ps. 154

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008. Tentang Organsasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu pemerintahan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

Pasal 88

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 88]

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009. Tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009. Tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Pasal 58 huruf o

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o]

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

Ps.199 (2), (3),(4), (5) dan (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009. Tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Angka Pengenal Imfortir

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang PenerbitanSuratIzin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Penilaian Terhadap Teknis Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Tanda Tera Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Pendelegasian Wewenang PenerbitanSuratIzin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara PT.ArutminIndonesiaDi Tanjung Pemancingan KabupatenKotaBaru ProvinsiKalimantanSelatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009. Tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009. Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009. Tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM75 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Pelabuhan Lok Tuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM77 Tahun 2009. Tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010. Tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan lembaga Atau Badan Di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang PenerbitanSuratIzin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKIJakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara PenerbitanSuratIzin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010. Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010. Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

Ps. 9 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Tanda Tera Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010. Tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari WilayahKotaMadiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

Pasal 31 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 31 ayat (1)]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

Ps. 148 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

Ps. 184 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

Pasal 106 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 106 ayat (2)]

Pasal 58 huruf o

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o]

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010. Tentang Pemindahan IbuKotaKabupaten Bolaang Mongondow Dari WilayahKotaKotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

Pasal 103 ayat (3), (4). dan (5)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 103 ayat (3), (4). Dan (5)]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011. Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaIndonesiaTahun 2011-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011. Tentang Pemindahan Pusat PemerintahanKotaPadangDari Wilayah KecamatanPadangBarat Ke Wilayah Kecamatan KototangahKotaPadangProvinsi Sumatera Barat

Ps. 171

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Tentang Pinjaman Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011. Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011. Tentang Pemindahan IbuKotaKabupaten Maluku Tenggara Dari WilayahKotaTual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011. Tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang PenerbitanSuratIjin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011. Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Tanda Tera Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan PerkotaanMakassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan PerkotaanMedan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011. Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011. Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang PulauSulawesi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011. Tentang Kebun Raya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012. Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012. Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012. Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang KakiLima

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012. Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Pembentukan ProvinsiKalimantanUtara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012. Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012. Tentang Rencana Tata Ruang PulauKalimantan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2012. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2012. Tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Untuk Menjadi Pihak Dalam Proses Arbitrase International Centre For Settlement Of Invesment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012. Tentang Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Invesment Disputes

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabuptan Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Cirua, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012. Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012. Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012. Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012. Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012. Tentang Penugasan Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Dan Kepala Bkpm Sebagai Kuasa Hukum Presiden Ri Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining Kepada P

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013. Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di ProvinsiSulawesiBarat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013. Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013. Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di ProvinsiSulawesiTenggara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan C

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Bab V dan Peraturan Pelaksanaannya

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 200 sampai dengan Pasal 216

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa

 

 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

Ps. 65

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah

Ps. 26, Ps. 37 dan Ps. 42

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan

Ps. 104

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Ps. 45

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005. Tentang Hibah Kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005. Tentang Hibah Kepada Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tahun 2006. Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/KotaTahun 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007. Tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenBandungBarat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaBarat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoRaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakartaSebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaTengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaTual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSerang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaKotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007. Tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007. Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSubulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008. Tentang PembentukanKotaSungai Penuh Di Provinsi Jambi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008. Tentang PembentukanLombokUtara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Toraja Utara Di ProvinsiSulawesiSelatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoTengah Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenBuruSelatan Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Metode Seleksi Dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

Ps.92, 99 & 108

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten danKota

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008. Tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010. Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten DanKotaTahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten DanKotaTahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 Dan Tahun Anggaran 2005.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010. Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

Ps. 65

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Tentang Pinjaman Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011

Ps. 35

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011. Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Untuk Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011. Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011. Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 Tahun 2012. Tentang Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Hibah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Pembentukan ProvinsiKalimantanUtara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Di Daerah Terpencil Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM3 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2012.

Pasal 48

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012. Tentang Dana Darurat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Atas Penerimaan Pada Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 35

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013. Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di ProvinsiSulawesiBarat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di ProvinsiSulawesiTenggara

Pasal 35

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016. Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

 

 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang tentara nasionalindonesia Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara NasionalIndonesiaDi Lingkungan Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2006. Tentang Kontingen Garuda dalam Misi Perdamaian di Libanon

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik SosialisVietnamTentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The Socialist Republ

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Dewan KelautanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara NasionalIndonesia

Ps. 57

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007. Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007. Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara NasionalIndonesia(TNI)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

Ps. 76

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara NasionalIndonesia(TNI)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

Ps.76

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

Ps. 12 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara NasionalIndonesiaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010. Tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara NasionalIndonesiaDan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum OfUnderstanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011. Tentang Tim Koordinasi isi Pemeliharaan Perdamaian

Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), (8), (9), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), (8), (9), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2)]

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheRussian FederationOn Military Technical

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012. Tentang Tim PengamatIndonesiaDalam International Monitoring Team Di Filipina Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan dan Keamanan RepublikIndonesiadan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (memorandum Of Understanding Betwe

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013. Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7 dan angka 11

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014. Tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015. Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015. Tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015. Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015. Tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa Di Mali

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016. Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia

 

 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004
tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2003 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2004 Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006. Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

 

 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005 Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005. Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Penyertaan ModalNegaraRIUntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintahRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintahRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

Ps. 7(2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

 

 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 87 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005. Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005. Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Pasal 16 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

Pasal 15 ayat (3)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 15 ayat (3)]

Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) serta Pasal 235

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) [Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) serta Pasal 235 ayat (1)]

Pasal 2 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Tentang Perasuransian

 

 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang jalan Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 43 s/d Ps. 53 dan Ps. 57

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Tentang Jalan TOL

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Tentang Jalan TOL

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Tentang Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Tentang Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2009. Tentang Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM62 Tahun 2011. Tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol DalamKotaDi DKIJakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011. Tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012. Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013. Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014. Tentang Percepatan Pembangun Jalan Tol di Sumatera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015. Tentang Badan Pengelola TransportasiJakarta,Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress

 

 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerjaindonesia di luar negeri Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia

Pasal 49 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011. Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011. Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga KerjaIndonesia

Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 84, Pasal 77 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013. Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 11 ayat (2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013. Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga KerjaIndonesia

Pasal 25 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan

Pasal 92 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015. Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesiaDi Luar Negeri

 

 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang sistem jaminan sosial nasional Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

Pasal 17

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 17]

Pasal 17

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 17]

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52

mendasarkan oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012. Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013. Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

Pasal 13 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013. Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 13 (2), 21 (4), 22 (3), 23 (5), 26, 27 (5), dan Pasal 28 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Tentang Jaminan Kesehatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013. Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014. Tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015. Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 33, Ps. 34 ayat (4), Ps. 45 (3), dan Ps. 46 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015. Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016. Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

 

 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf Disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 TAhun 2006 Tentang Wakaf

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 TAhun 2006 Tentang Wakaf

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo