^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2005

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005 Disahkan pada tanggal 11 Juli 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

 

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005
tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2005 tentang penangguhan mulai berlakunya uu no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 3 Juli 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007. Tentang Penetapan Perpu 2-2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi UU

 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang sistem keolahragaan nasional Disahkan pada tanggal 23 September 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

Ps. 16,31,66,68(6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Ps. 74(5),84 & 87(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Ps. 52

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

Pasal 72

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pendanaan Keolahragaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2008. Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia Bali (BaliAsianBeachGames Organizing Committee) Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010. Tentang ProgramIndonesiaEmas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (sea Games) Xxvi Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games Iii Tahun 2013

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015. Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asean Games Xviii Tahun 2018

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Tentang Panitia Nasional Penyelenggara The 6th Tafisa World Sport For All Games 2016

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2o1o tentang Program Indonesia Emas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016. Tentang Panitia Nasional Penyelenggara AsianParaGames Tahun 2018

 

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang penetapan perpu nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tentang Kelurahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tentang Kelurahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari WilayahKotaPalopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari WilayahKotaKupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006. Tentang Pemindahan IbuKotaKabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kedua PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006. Tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati Dan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenBandungBarat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaBarat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pendanaan Keolahragaan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoRaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas WilayahKotaTegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakartaSebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenSumbaTengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaTual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSerang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan UU 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembentukan KabupatenPadangLawas Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaKotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi Perangkat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007. Tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Timur Dari WilayahKotaLangsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 544/Kpts/KP.320/9/2007 Tahun 2007. Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Penunjukan Pengawas Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di ProvinsiKalimantanBarat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007. Tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Pengawasan Obat Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007. Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Tentang Lambang Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas DaerahKotaPangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan BangkaBelitungDi Desa Selindung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSubulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di ProvinsiSulawesiUtara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008. Tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pemindahan IbuKotaKabupaten Malang Dari WilayahKotaMalangKe Wilayah Kecamatan Kepanjen KabupatenMalang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Kecamatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008. Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan KabupatenMamberamoTengah Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba WilayahKotaBima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009. Tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Angka Pengenal Imfortir

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009. Tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pengawasan Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010. Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010. Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

 

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005
tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 36 tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2005 Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Merpati Nusantara Airlines

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintahRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintahRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

 

 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005
tentang penetapan perpu nomor 2 tahun 2005 tentang badan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat propinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias propinsi sumatera utara menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006. Tentang Perubahan PP 34-2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kelima Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007. Tentang Penetapan Perpu 2-2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi UU

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

 

 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005
tentang pengesahan international covenant on economic, social and cultural rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaIndonesiaTahun 2011-2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

 

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaIndonesiaTahun 2011-2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

 

 

 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2006 Disahkan pada tanggal 18 November 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005. Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tahun 2005. Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Pert/SR.130/2/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan ModalNegaraRIKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Kraft Aceh

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati AirlineIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Leces

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring BerjangkaIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. DirgantaraIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan PenumpangDjakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiaKe Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

 

 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang guru dan dosen Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006. Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007. Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Pasal 10 (2), 11 (4), 13 (2), 14 (2), 16 (4), 18 (4), 19 (3), 21 (2), 22 (2), 25 (2), 26 (2), 28 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Tentang Guru

Ps.47 (3), 51 (2), 53 (4) dstnya

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009. Tentang Dosen

Ps.16, 18, 53, 55 dan 56

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009. Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2010. Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011. Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu PelayaranSemarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011. Tentang Statuta Politeknik Ilmu PelayaranMakassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKotaTahun Anggaran 2012.