^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2006

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang administrasi kependudukan. Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 8(5),10,13(4),24(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Ps.76,79(3),82(3),84(2),85(2),86(2),87(2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Ps.101

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Ps. 13

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan


Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006

Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2004. Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006

 


Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006

Tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah ri dan pemerintah republikindiatentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan (agreement between the gov. of the rep. ofindiaon coopertive activities in the defence). Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan


Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006

Tentang pengesahan convention on the prohibition of the use stockpiling, production and transfer of anti-personnel, mines and their destruction (konvensi pelarangan penggunaan, penimbunan, produksi dan transfer ranjau. Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006


Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006

Tentang dewan penasihat presiden. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 13(2), Ps. 14

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Ps. 15(3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Ketua Dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden


Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006

Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007. Disahkan pada tanggal 15 November 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2005 Tahun 2005 tentang tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2007

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 129/PMK.07/2006 Tahun 2006 tentang tentang Penetapan Rincian dana penyesuaian tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006 Tahun 2007 tentang Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap UUD 1945Pengurus Besar PGRI; Santi Suprihatin; Abdul Rosid; Sumarni; Zulkifli.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 12/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 13/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2005 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 14/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun anggaran 2003 yang dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara tahun 2007.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 156/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 173/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan rincian alokasi dana penyesuaian tunjangan kependidikan tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, danKota.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 Tahun 2008 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Pasal 49 Ayat (1) ) dan UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007Dra. Hj. Rahmatiah Abbas dan Prof. Dr. Badryah Rifai, S.H

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007


Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Disahkan pada tanggal 15 November 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 28/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan Busa Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 34/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor bahanbakuuntuk pembuatan komponen kendaraan bermotor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 41/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan baku dan bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-alat Besar oleh Industri Alat-alat Besar.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 41/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan baku dan bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-alat Besar oleh Industri Alat-alat Besar.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 70/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 85/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan bea masuk atas impor hot rolled coil < 2mm dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 oleh industri baja nasional.

Ps.10A (9)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 88/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 89/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Impor barang pribadi penumpang, Awak sara pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman.

Ps. 10A (9), Ps. 11A (7)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 90/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dan Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ketempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 101/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 102/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 103/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Buku Ilmu Pengetahuan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 104/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 105/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan bea masuk atas impor Bibit dan Benih untuk pembangunan dan pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan,

Ps.25 (1) o, p

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 106/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor.

Ps. 82A

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 107/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pemeriksaan jabatan atas barang impor atau barang ekspor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 110/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 113/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hasil Laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 114/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk.

Ps.10C (1), (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 115/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan untuk melakukan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean impor.

Ps.6A

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 124/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Registrasi importir.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 125/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Audit Kepabeanan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 138/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di bidang kepabeanan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 139/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.

Ps. 10D (7)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 140/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Impor sementara

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 143/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara pengajuan permohonan pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan, kekhilafan, dan/atau bukan karena

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 144/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pengeluaran barang impor untuk dipakai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 145/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Ps. 93 (6), Ps. 93A (8), Ps. 94 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 146/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara pengajuan keberatan kepabeanan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 147/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 148/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (Rush Hundling).

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 149/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Ekspor kembali barang impor.

Ps. 37 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 160/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (Vooruitslag).

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 161/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pengawasan terhadap impor dan ekspor barang larangan larangan dan/atau pembatasan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 163/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang ditunjuk untuk kepentingan umum.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 177/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 179/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan tarif bea masuk atas impor Platform Pengeboran atau produksi terapung atau dibawah air.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 180/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor beras.

Ps. 6A

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 212/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pengesahan Multilateral Agreement Among D-8 Member Countries On Administrative Assistance In Custom Matters (Persetujuan Multilateral Antar Negara-Negara D-8 Mengenai Bantuan Administratif Di Bidang Kepabeanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Kacang Kedelai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Tepung Gandum.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan Bahan yang akan dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk tujuan ekspor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penundaan Pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Impor atau ekspor tenaga listrik, barang cair, atau gas melalui transmisi atau saluran pipa.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Pembebasan Bea masuk atas impor barang pindahan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Cina, India, Rusia, Taiwan dan Thailand.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak sikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impir, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, penerimaan negara yang berasal dari penerimaan denda administrasi atas pengangkutan barang

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (Hpe) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang Dan Nanas Ke Jepang Dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/11/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009 Tahun 2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap impor Produk Dextose Monohydrate

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.11/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.11/2009 Tahun 2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.011/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam rangka Skema Common Effective Prefential Tarif (CEPT)

Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan ekspor (HPE) atas Barang Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.12/M-DAG/PER/3/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku dan Cakram Optik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekpor Atas Barang Ekpsor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Kredit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/11/2009 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu KeWilayahRI

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.11/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.11/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.11/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.11/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.10/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Alumunium Mealdish (Lacquered Tray With Or Without Lid) Dari NegaraMalaysia

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 23/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku,Cakram Optik Kosong,Dan Cakram Optik Isi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari NegaraIndia, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/8/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Lembaga Contoh Standar KaretIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/Per/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Ban

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea Dan Malaysia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara RepublikKorea.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif Ex 7312.10.10.00.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas Yang Dikelantang Dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached).

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Registrasi Kepabeanan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread).

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Boiler Dan/Atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik /Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/At

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Impor Sementara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari NegaraIndia, Republik Rakyat Tiongkok, danTaiwan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning Dan Kerai Matahari.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Premi.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/01/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/02/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dal

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari P

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanGuna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA).

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA).

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat


Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006

Tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Disahkan pada tanggal 15 November 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi

Pasal 19 ayat (4)

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta

Ps.33; Ps.34 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

Ps. 9 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan


Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006

Tentang badan pemeriksa keuangan. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2005 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2006. Disahkan pada tanggal 9 Oktober 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Kraft Aceh

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati AirlineIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati AirlineIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kertas Leces

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring BerjangkaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring BerjangkaIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Perikanan Nusantara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. DirgantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. DirgantaraIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Industri Kereta Api

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 119/PMK.05/2006 Tahun 2006 tentang tentang Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur.Jakarta,2006

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 136/PMK.05/2006 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 tentang Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur.

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang perlindungan saksi dan korban. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 19(5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Ps. 19

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Ps. 7(3), Ps. 34(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Ps.25

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Ps. 18 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet

Pasal 10 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [Pasal 10 ayat (2)]

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2012 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban


Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006

Tentang kewarganegaraan republikindonesia. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Ps. 22, 30 & 35

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali KewarganegaraanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014


Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006

Tentang pemerintahan aceh. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati Dan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati Dan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 2-2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi UU

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Ps. 95

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh

Ps. 246(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah

Ps. 181 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 50/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007,

Ps. 181 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 217/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Ps. 8 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh

Ps.107

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Ps. 9 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan lembaga Atau Badan Di Luar Negeri

Ps. 181 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Ps. 170

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Calon Independen dalam Pemilukada Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

Pasal 181 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.

Pasal 181 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

Pasal 181 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

Pasal 270 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh

Pasal 160 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

Pasal 253 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/kota

Pasal 253 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/kota


Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Disahkan pada tanggal 20 Juli 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006

Tentang sistem resi gudang. Disahkan pada tanggal 14 Juli 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring BerjangkaIndonesia

Ps. 18, 22(3),23(3),31,34(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 9-2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Ps. 37, 38(3) & 41

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 9-2006 Tentang Sistem Resi Gudang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 9-2006 Tentang Sistem Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Pasal 44A ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjamin Resi Gudang

Pasal 37B ayat (3), Pasal 37C, dan Pasal

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang


Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006

Tentang pengesahan perjanjian antara republikindonesiadan republik rakyat china mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (treaty between therepublicofindonesiaand the people"s republic of china on mutual legal assistance in criminal matte. Disahkan pada tanggal 18 April 2006

 


Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006

Tentang pengesahan united nations convention against corruption, 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003). Disahkan pada tanggal 18 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014


Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006

Tentang pengesahan international convention for the suppression of the financing of terrorism, 1999 (konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme, 1999). Disahkan pada tanggal 5 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme


Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006

Tentang pengesahan international convention for the suppression of terrorist bombings, 1997 (konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris, 1997). Disahkan pada tanggal 5 April 2006

 


Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006

Tentang pengesahan international treaty on plant genetic resources for food and agriculture (perjanjian mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian). Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Anggota Food And Agriculture Organization (fao) Dalam Rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional Tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan Untuk Pangan dan Pertanian

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama


Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006

Tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 2003. Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006

 


Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006

Tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Disahkan pada tanggal 3 Maret 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)