^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2011

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang badan penyelenggara jaminan sosial Disahkan pada tanggal 25 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 42

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 42

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 51 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 17 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), da

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 53 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), da

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 37 ayat (7)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

Pasal 15 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Pasal 44 ayat (8)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji Atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 57 dan Pasal 60

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3124 Tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 31 dan Pasal 36 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang pengelolaan zakat Disahkan pada tanggal 25 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 13, Pasal 14 (2), Pasal 16 (2), Pa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012 Disahkan pada tanggal 24 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 28 ayat (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

Pasal 28 ayat (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

Pasal 28 ayat (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Pasal 28 ayat (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt ASDP Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PelabuhanIndonesiaI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RepublikIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Penjaminan InfrastrukturIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

Pasal 16 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Angg

Pasal 3 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Di Daerah Terpencil Tahun Anggaran 2012.

Pasal 28 ayat (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Pasal 28 ayat (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012.

Pasal 28 ayat (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012.

Pasal 20

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 37 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari P

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanGuna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

Pasal 3 ayat (2) huruf a butir 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

Pasal 28 ayat (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012.

Pasal 44

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang otoritas jasa keuangan Disahkan pada tanggal 22 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 37 ayat (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negaraa

Pasal 1 angka 25, Ps 44, Ps 45, Ps 46, d

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang rumah susun Disahkan pada tanggal 10 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 12

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang pengesahan convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) Disahkan pada tanggal 10 November 2011

 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial Disahkan pada tanggal 9 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Pasal 12 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011
tentang intelijen negara Disahkan pada tanggal 7 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan

Pasal 38 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelejen Negara

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang bantuan hukum Disahkan pada tanggal 2 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang penyelenggara pemilihan umum Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasa

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), dan ayat (11)]

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3)]

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di ProvinsiSulawesiBarat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

Pasal 118

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di ProvinsiSulawesiTenggara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan C

Pasal 129 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011
tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 Disahkan pada tanggal 19 September 2011

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang penanganan fakir miskin Disahkan pada tanggal 18 Agustus 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 26

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

Pasal 37 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di ProvinsiKalimantanTimur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di ProvinsiSulawesiBarat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di ProvinsiSulawesiTengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di ProvinsiSulawesiTenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di ProvinsiSulawesiTenggara

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Pasal 98 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya

Pasal 26 ayat (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

Pasal 31

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Praturan Presiden Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

Pasal 26 ayat (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Pasal 31

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011 Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi Disahkan pada tanggal 8 Agustus 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang Disahkan pada tanggal 8 Agustus 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjamin Resi Gudang

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi Disahkan pada tanggal 20 Juli 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 10 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1)]

Pasal 4 ayat (4) huruf f,g,h, Pasal 10,

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 4 ayat (4) huruf f,g,h, Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf d,Pasal 26, Pasal 27A ayat (2) huruf c, d, e, Pasal 50A, Pasal 57 ayat (2

Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) huruf a

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) huruf a dan c] dan Pengujian UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ay

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
tentang mata uang Disahkan pada tanggal 28 Juni 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/18/PBI/2011 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/16/PBI/2011 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/17/PBI/2011 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang keimigrasian Disahkan pada tanggal 5 Mei 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia And The Goverment of The Argent

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Bosnia Dan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Bosnia Dan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Makedonia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The

Pasal 23, 33, 47, 65, 90, 103, dan Pasal

diperhatikan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Portugal tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republic On Short-

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Republik Islam Afganistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspos Dinas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of the Repub

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Governm

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of the Repub

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia Nd the Government

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of the Independen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Implement the Eighth Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of the Re

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Geogia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas ( Agreement Between the Goverment of the Republik of Indonesia And the Goverment of Georgia on Visa Exemt

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Mengenai Pembebasan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between the Goverment of the Republic of Indonesia And the Goverment of Rep

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3i Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3i Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011
tentang akuntan publik Disahkan pada tanggal 5 Maret 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pas

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang informasi geospasia Disahkan pada tanggal 21 April 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 17 (5), Pasal 28 (3), Pasal 31 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
tentang transfer dana Disahkan pada tanggal 23 Maret 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik Disahkan pada tanggal 15 Januari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Ayat (2) huruf

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Ayat (2) huruf c, dan Pasal 51 Ayat (1) huruf a]

Pasal 2 ayat (1), (1a), (4); Pasal 3 aya

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 2 ayat (1), (1a), (4); Pasal 3 ayat (1), (2a), (2b), (2c); Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 19 aya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang perumahan dan kawasan permukiman Disahkan pada tanggal 12 Januari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Pasal 11

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Pasal 27, 31, 50 (3), 53 (3), 55 (6), 58

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 13 huruf g, Pasal 14 huruf i, Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan