^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2013

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Disahkan pada tanggal 12 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014 Disahkan pada tanggal 11 2013

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8 ayat (4)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013
tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012 Disahkan pada tanggal 9 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang keantariksaan Disahkan pada tanggal 8 Juni 2013

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 38 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013
tentang pendidikan kedokteran Disahkan pada tanggal 8 Juni 2013

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Disahkan pada tanggal 8 Juni 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Disahkan pada tanggal 8 Juni 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang organisasi kemasyarakatan Disahkan pada tanggal 7 2013

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 19, Ps 40 ayat (7), Ps 42 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 dan Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten musi rawas utara di provinsi sumatera selatan Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013
tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2012 tentang anggaran dan pendapatan belanja negara tahun anggaran 2013 Disahkan pada tanggal 6 2013

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Asian Development Bank

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Bank For Reconstruction And Development

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Fund For Agricultural Development

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada International Finance Corporation

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Asean Infrastructure Fund

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013
tentang perubahan atas undang-undang nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten tambrauw di provinsi papua barat Disahkan pada tanggal 5 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten konawe kepulauan di provinsi sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 5 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten morowali utara di provinsi sulawesi tengah Disahkan pada tanggal 5 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013
tentang pengesahan nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity (protokol nagoya tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati) Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013
tentang pengesahan rotterdam convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade (konvensi rotterdam tentang prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional) Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2013

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme Disahkan pada tanggal 3 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten kolaka timur di provinsi sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 1 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten penukal abab lematang ilir di provinsi sumatera selatan Disahkan pada tanggal 1 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten pulau taliabu di provinsi maluku utara Disahkan pada tanggal 1 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten banggai laut di provinsi sulawesi tengah Disahkan pada tanggal 1 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten mamuju tengah di provinsi sulawesi barat Disahkan pada tanggal 1 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten malaka di provinsi nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 1 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013
tentang pembentukan kabupaten mahakam ulu di provinsi kalimantan timur Disahkan pada tanggal 1 November 2013

 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
tentang lembaga keuangan mikro Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2013

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiyaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro