^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 Disahkan pada tanggal 25 November 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Pasal 28 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Asian Infrastructure Investment Bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Saham Perusahaan Perusahaan (persero) Pt Wijaya Karya Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Saham Perusahaan Perusahaan (persero) Pt Wijaya Karya Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Marga Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii

Pasal 4 (11), 5 (7), 8 (4), 15 (1), 16 (

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016


 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015
tentang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara republik indonesia dan republik sosialis viet nam (treaty on mutual legal assistance in criminal matters between the republic of indonesia and the socialist republic of viet nam) Disahkan pada tanggal 18 November 2015

 


 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015
tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2015

 


 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 20 Mei 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi


 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Disahkan pada tanggal 18 Maret 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor NULL64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan


 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang  Disahkan pada tanggal 18 Maret 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Pasal 157 ayat (3) dan ayat (8)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Pasal 165

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota


 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintahan republikindonesia dan pemerintah republik islampakistan tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015

 


 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015
tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan papua nugini (extradition treaty between the republic of indonesia and the independent state of papua new guinea) Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015
tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan papua nugini (extradition treaty between the republic of indonesia and the independent state of papua new guinea) Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015

 


 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015
tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republikindonesia dan republik sosialisvietnam Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan


 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republikindonesia dan pemerintah republik demokratik timor-leste tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan (agreement between the government of therepublic ofindonesia and the government of the democratic republic of timor-leste concerning cooperative activities in the field of defence) Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015

 


 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015
tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015 Disahkan pada tanggal 6 Maret 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hutama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt PalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur 

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perikanan Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) PerikananIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan InfrastrukturIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri KapalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Permodalan Nasional Madani

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt DirgantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pindad

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3124 Tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3131 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bahana Pembinaan UsahaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Vii

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Ix

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara X

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Xii

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Pasal 23B ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007


 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 2 Februari 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 2 Oktober 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang 

Pasal 84 ayat (3)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota