Anotasi PerPres 2006

Anotasi
Peraturan Presiden Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006
tentang tim nasional pembakuan nama rupabumi Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006
tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri ambon menjadi institut agama islam negeri ambon Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2006
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota badan nasional sertifikasi profesi Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006
tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2006
tentang penghasilan bagi ketua dan anggota dewan pengawas radio republik indoneia Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006
tentang tujangan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2006
tentang pendirian sekolah tinggi agama islam negeri zawiyah cot kala langsa Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006
tentang tujangan jabatan fungsional sandiman dan operator transmisi sandi Disahkan pada tanggal 26 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006
tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2007 Disahkan pada tanggal 18 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2006
tentang pemberian jaminan pemerintah untuk pembangunan proyek monorail jakarta Disahkan pada tanggal 13 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006
tentang pengesahan persetujuan kerangka kerja mengenai kemitraan bidang ekonomi dan perdagangan secara komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam iran (framework agreement on comprehensive trade and economic partnership betwe Disahkan pada tanggal 12 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2006
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam iran tentang bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabean (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the islamic r Disahkan pada tanggal 12 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2006
tentang penyelesaian administrasi kepegawaian bagi pegawai negeri sipil korban konflik dan/atau terlibat dalam gerakan aceh merdeka Disahkan pada tanggal 12 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2006
tentang pengesahan persetujuan tentang kerjasama ekonomi antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovakia (agreement on economi cooperation between the government of the republic of indonesia and the government of the slovakia republic) Disahkan pada tanggal 9 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2006
tentang pengesahan seventh additonal protocol to the constitution of the universal postal union (protokol tambahan ketujuh kontitusi perhimpunan pos dunia) Disahkan pada tanggal 9 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2006
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik ekuador mengenai pembebasan visa (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of ecuador on visa exemption) Disahkan pada tanggal 9 Desember 2006

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006
tentang tunjangan dan hak-hak lainnya bagi hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial Disahkan pada tanggal 7 Desember 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 3	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 Tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006
tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan Disahkan pada tanggal 7 Desember 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Perpres 95-2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006
tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementrian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 7 Desember 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Perpres Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Garam
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 101.2/M-DAG/KEP/4/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Produk Industri Kehutanan Yang Dikecualikan Dari Ketentuan Kriteria Teknis
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/OT.210/6/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolah Alih Teknologi Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organsasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (Hpe) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang Dan Nanas Ke Jepang Dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/11/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 336/M-DAG/KEP/4/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Dan Ekspor Beras.
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 384/M-DAG/KEP/6/2008 Tahun 2008 tentang Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101) Tentang Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Ballons, Kites, Unmanned Rockets And Unmanned Free Ballons)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2006
tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2007 Disahkan pada tanggal 30 November 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2006
tentang pemberian fasilitas kredit bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 11 November 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006
tentang perubahan kelima perpres 10-2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 2 November 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Perpres Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/OT.210/6/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006
tentang perubahan kedua perpres 9-2005 tentang kedudukan tugas fungsi susunan organisasi dan tata kerja kementerian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 26 Oktober 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Perpres 10-2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006
tentang panitia urusan piutang negara Disahkan pada tanggal 26 Oktober 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2006
tentang tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai petugas pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 26 Oktober 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006
tentang pembatalan ketentuan pasal 33 ayat (2) huruf n dan pasal 34 ayat (8) qanun aceh nomor 7 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas qanun provinsi nanggroe aceh darussalam nomor 2 tahun 2004 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur bupati/wakil bupati dan Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2006

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006
tentang pemberian jaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006
tentang perubahan keenam keppres 80-2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006
tentang tata cara pengangkatan konsultan hak kekayaan intelektual Disahkan pada tanggal 4 Oktober 2006

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006
tentang dewan ketahanan pangan Disahkan pada tanggal 4 Oktober 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2006
tentang honorarium anggota dewan pengarah dan dewan pengawas, dan remunerasi kepala badan pelaksana, wakil kepala badan pelaksana, sekretaris badan pelaksana, dan deputi badan pelaksana badan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provi Disahkan pada tanggal 28 September 2006

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006
tentang badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia Disahkan pada tanggal 8 September 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, anggota, dan sekretaris tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi Disahkan pada tanggal 8 September 2006

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006
tentang perubahan kelima keppres 80-2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 8 September 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2006
tentang pendirian sekolah tinggi agama islam negeri sorong Disahkan pada tanggal 20 Juli 2006

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006
tentang perubahan sekolah tinggi seni indonesia surakarta menjadi institut seni indonesia surakarta Disahkan pada tanggal 20 Juli 2006

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006
tentang perubahan pp 34-2005 tentang susunan organisasi dan tata kerja serta hak keuangan badan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 19 Juli 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2006 tentang Honorarium Anggota Dewan Pengarah Dan Dewan Pengawas, Dan Remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provi
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2006 tentang Honorarium Anggota Dewan Pengarah Dan Dewan Pengawas, Dan Remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provi

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006
tentang komisi penanggulangan aids nasional Disahkan pada tanggal 13 Juli 2006

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006
tentang perubahan pp 29-2005 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2005 Disahkan pada tanggal 10 Juli 2006

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan struktural di lingkungan kepolisian negara ri Disahkan pada tanggal 7 Juli 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006
tentang tim koordinasi percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik Disahkan pada tanggal 5 Juli 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006
tentang penugasan kepada pt perusahaan listrik negara (persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara Disahkan pada tanggal 5 Juli 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Pt. Perusahaan Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (persero)untuk Melakukan Percepatan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2006
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1427h/2006 m Disahkan pada tanggal 1 Juli 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2006
tentang pengesahan agreement between the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the government of the russian federation on economic and development cooperation (persetujuan antara pemerintah negara-negara anggota Disahkan pada tanggal 26 Juni 2006

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2006
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the people's republic of bangladesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income beserta protoco Disahkan pada tanggal 23 Juni 2006

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006
tentang lembaga ketahanan nasional republik indonesia Disahkan pada tanggal 13 Juni 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2009 tentang Honorarium bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006
tentang perubahan keempat pp 10-2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara ri Disahkan pada tanggal 8 Juni 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dihapuskan oleh	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Perpres 10-2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Perpres 10-2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Standar Balai Besar Veteriner Denpasar
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/KPTS/OT.210/8/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang perubahan perpres 36-2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Disahkan pada tanggal 5 Juni 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
Kelucali Ps. 123	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional penguji mutu barang dan penera Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi penerbangan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi siaran, andalan siaran, dan adikara siaran Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pengamat gunungapi Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional auditor Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006
tentang tunjangan dosen Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006
tentang tunjangan tunjangan tenaga kependidikan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pengantar kerja Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional widyaiswara Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional instruktur Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas radiasi Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata nuklir Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, nutrisionis, bid Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bi
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bi

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pemeriksa pajak, pemeriksa bea dan cukai, dan penilai pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional polisi kehutanan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional agen Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional analis kepegawaian Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional perencana Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional perantara hubungan industrial Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pemeriksa paten dan pemeriksa merek Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional statistisi Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata komputer Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional penyelidik bumi Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional surveyor pemetaan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional teknik pengairan, teknik jalan dan jembatan, teknik tata bangunan dan perumahan, dan teknik penyehatan lingkungan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional ekosistem hutan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh kehutanan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh pertanian, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas perikanan, pengendali hama dan penyakit ikan, dan pengawas benih ik Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi penelitian dan perekayasaan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional peneliti Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006
tentang tunjangan jurusita dan jurusita pengganti Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006
tentang tunjangan petugas pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006
tentang tunjangan panitera Disahkan pada tanggal 26 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006
tentang rencana kerja pemerintah tahun 2007 Disahkan pada tanggal 15 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2006
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik islam iran tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the Disahkan pada tanggal 11 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik ekuador mengenai kerjasama ekonomi dan teknik (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of ecuador on economic and technical co0 Disahkan pada tanggal 11 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2006
tentang pengesahan protocol to amend the basic agreement on the asean industrial cooperation scheme (protokol perubahan persetujuan dasar skema kerjasama industri asean) Disahkan pada tanggal 11 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan struktural di lingkungan organisasi tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 11 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006
tentang tunjangan umum bagi anggota tentara nasional indonesia di lingkungan tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 11 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006
tentang tunjangan umum bagi anggota kepolisian negara ri di lingkungan kepolisian negara ri Disahkan pada tanggal 11 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006
tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 11 Mei 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006
tentang perubahan institut keguruan dan pendidikan negeri singaraja menjadi universitas pendidikan ganesha Disahkan pada tanggal 11 Mei 2006

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
tentang badan pertanahan nasional Disahkan pada tanggal 11 April 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006
tentang perubahan perpres 55-2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 11 April 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosenen), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
tentang perubahan keempat keppres 80-2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A. 2007
Pasal 1 angka 6, Pasal 10 (2a)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM82 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006
tentang komite nasional pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza Disahkan pada tanggal 13 Maret 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Penyakit Avian influenza Regional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik singapura mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 1 Februari 2006

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006
tentang kebijakan energi nasional Disahkan pada tanggal 25 Januari 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 4	ditimbang oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran Disahkan pada tanggal 11 Januari 2006

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan struktural Disahkan pada tanggal 11 Januari 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006
tentang penyesuaian gaji pokok hakim menurut pp 12-2003 tentang perubahan pp 8-2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan pp 27-2001 ke dalam gaji pokok hakim menurut pp 70 Disahkan pada tanggal 11 Januari 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut pp 11-2003 tentang perubahan pp 7-1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan pp 26-2001 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut pp Disahkan pada tanggal 11 Januari 2006

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007